Hasil pencarian
9741 hasil ditemukan dengan pencarian kosong
- Menonton Eksekusi Hukuman Mati di Batavia
HUKUMAN mati tengah menjadi perbincangan masyarakat usai mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (13/2). Sambo dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Berbeda dengan masa kini di mana eksekusi hukuman mati dilakukan secara tertutup, pada zaman Belanda pelaksanaan hukuman mati justru dilakukan di ruang terbuka dan dihadiri banyak orang. Lapangan Stadhuis (Balai Kota) di Batavia, yang kini dikenal dengan Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah, menjadi lokasi dilangsungkannya eksekusi hukuman mati. Menurut sejarawan Alwi Shahab dalam Batavia Kota Hantu , kala Jakarta masih bernama Batavia, hukum pancung alias tebas leher bukan sesuatu hal yang baru bagi para penduduknya selama dua setengah abad. “Tampaknya, pelaksanaan hukuman yang memisahkan leher dari badan ini menjadi hiburan dan ditonton banyak orang,” tulis Alwi.
- Kala Penduduk Tionghoa di Batavia Dipimpin Wanita
ISTILAH Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Bugis, hingga Kampung Bali, tak asing lagi bagi warga Jakarta. Beberapa wilayah di ibu kota masih dinamai sesuai istilah-istilah tersebut. Pada masa awal pendirian kota Batavia, penduduk menghuni wilayah yang telah ditentukan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, permukiman penduduk dikenali berdasarkan kelompok atau etnis penghuninya. Kampung-kampung tersebut dipimpin oleh kepala yang memiliki wewenang mengatur berbagai hal, mulai dari administrasi, ekonomi, keamanan, hingga pembagian warisan, perkawinan, dan perceraian. Arsiparis cum sejarawan Mona Lohanda dalam Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia menyebut kepala permukiman oleh penguasa VOC diberi jabatan dengan pangkat kapitan atau letnan.
- Flexing Masa VOC di Batavia
GAYA hidup mewah pejabat negara dan keluarganya tengah menjadi sorotan masyarakat. Kebiasaan flexing itu telah mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Beberapa pejabat pun diperiksa bahkan dinonaktifkan. Ratusan tahun lalu, gaya hidup mewah dan pamer kekayaan hingga berlomba-lomba tampil glamor dilakukan para pejabat VOC dan masyarakat kelas atas di Batavia. Willard A. Hanna dalam Hikayat Jakarta menulis, Batavia mencapai puncak kemakmuran dan kejayaan kira-kira pada 1700. Kota yang dijuluki Queen of the East atau Ratu dari Timur itu melebarkan daerahnya sepanjang terusan Molenvliet baru ke arah daerah-daerah pedalaman yang dibangun dalam waktu singkat dengan rumah-rumah besar, taman-taman bagi golongan elite, dan permukiman-permukiman berkelompok yang lebih sederhana bagi orang Eropa, Indo, dan Asia.
- Cara Penduduk Batavia Melindungi Diri dari Penyakit
BATAVIA pernah termasyhur sebagai Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur karena keindahannya yang memesona para pelancong maupun penduduk kota pada abad ke-18. Namun, Batavia kemudiandijuluki Graf der Hollanders atau kuburan orang Belanda. Pengarang asal Amerika Serikat, Willard A. Hanna dalam Hikayat Jakarta menulis bahwa pada puncak kejayaannya, Batavia justru mengalami kemerosotan. “Batavia pada abad ke-17 memang bukan merupakan daerah yang sehat, tetapi pada abad ke-18 mulai kelihatan sebagai tempat menyimpan mayat atau tulang-tulang (rumah mayat),” tulis Hanna.
- Ambisi Jan Pieterszoon Coen Membangun Koloni di Batavia
SELAIN mendirikan berbagai bangunan dan infrastruktur, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen menyadari bahwa Batavia yang ia bangun usai menghancurkan kota Jayakarta, juga memerlukan warga yang akan menghuni kota. Oleh karena itu, Coen mengajukan ide kolonisasi Eropa untuk Batavia. Peneliti dan akademisi Susan Blackburn menulis dalam Jakarta: Sejarah 400 Tahun, menurut Coen hal itu merupakan cara terbaik mendapatkan penduduk yang setia dan terampil serta dapat melakukan pekerjaan penting seperti akuntansi dan pembangunan kapal untuk VOC. Tak hanya itu, para penduduk Eropa di Batavia nantinya juga dapat bertindak sebagai garnisun lokal sehingga VOC dapat menghemat pengeluaran untuk pertahanan. Namun, gagasan Coen terkait koloni Eropa di Batavia tak menarik minat penduduk di Eropa. “Sedikit sekali orang Eropa yang ingin datang ke Batavia, sedangkan yang sudah ada di sana, mayoritas adalah ‘sampah masyarakat’ dalam pandangannya,” tulis Susan.
- Batavia Selain Jakarta
JAN Pieterszoon Coen dan pasukannya berhasil merebut kota Jayakarta pada 30 Mei 1619. Gubernur jenderal VOC ini segera membangun kota berbenteng yang kemudian dikenal dengan nama Batavia. Mulanya Coen ingin memberi nama Nieuw Hoorn untuk mengenang kota kelahirannya, Hoorn di Belanda. “Tetapi usul ini tidak digubris oleh para petinggi VOC di Amsterdam, yaitu De Heeren Seventien. Bahkan mereka lebih suka mengesahkan nama Batavia bagi kota yang baru didirikan Coen ini,” tulis Mona Lohanda, sejarawan dan arsiparis, dalam Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia. Dalam buku Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta terbitan Kotapradja Djakarta Raya disebutkan nama Batavia telah diumumkan oleh Pieter Van Raay, pimpinan benteng, pada 12 Maret 1619. Nama Batavia dipakai untuk mengingatkan kepada Batavieren atau Bataven , yaitu orang-orang dari suku bangsa Jerman yang mula-mula menduduki dan menetap di Belanda. Mereka adalah nenek moyang bangsa Belanda. Pucuk pimpinan VOC di Belanda sudah sejak 31 Oktober 1617 memerintahkan gubernur jenderal dan Raad (dewan) agar tempat-tempat kedudukan VOC dinamai Batavia sebagai simbol dari bangsa Belanda.
- Ketika Wabah Kusta Melanda Batavia
PENDUDUK Batavia pada masa-masa awal kota ini berdiri abad ke-17 menghadapi beragam ancaman. Selain peperangan dengan penguasa-penguasa lokal dan kejahatan di luar tembok kota, mereka juga menghadapi ancaman yang tak kalah mengerikan, yaitu wabah penyakit, salah satunya kusta. Penyakit ini menyebar dengan cepat hingga memicu kepanikan di kalangan penduduk. Jumlah korban yang terus bertambah mendorong didirikannya sebuah rumah khusus tahun 1666 untuk memisahkan mereka dari penduduk yang sehat. Joan Nieuhofs, pegawai VOC yang bermukim di Batavia pada 1660-an, mencatat dalam bukunya Gedenkwaerdige zee en Lantreize door de Voornaemste Landschappen van West en Oostindien , rumah yang berada di sepanjang jalan Angke itu dinamai Lazarus Huis . Di sana, orang yang terjangkit penyakit kusta dirawat dengan makanan, minuman, dan obat-obatan untuk disembuhkan semampunya. “Rumah ini diawasi dan dikelola oleh beberapa patriot tua dan terhormat,” tulis Nieuhofs.
- Ambisi van Goens Membangun Batavia Baru di Ceylon
KEMBALINYA Rijcklof van Goens ke Hindia Timur setelah bertemu dengan Dewan Tujuhbelas atau Heeren Zeventien di Belanda pada 1650-an membuka kesempatan untuk mewujudkan visinya mengenai imperium VOC di Asia, yaitu mengusir Portugis dari Ceylon dan menguasai wilayah tersebut. Di hadapan para direktur VOC, van Goens menjelaskan dengan menguasai Ceylon, kompeni dapat memberlakukan kebijakan monopoli kayu manis yang menguntungkan VOC. Menurut Kerry Ward dalam Networks of Empire: Forced Migration in the Dutch East India Company , ambisi van Goens menguasai wilayah Ceylon juga didasarkan pada keinginannya membangun markas besar baru bagi VOC yang sebelumnya berpusat di Batavia. Melalui rencananya itu, van Goens ingin menjadikan Ceylon sebagai pusat perdagangan tandingan bagi Batavia.
- Membaca Karya-karya Sontoloyo
PADA 1975, diadakan pameran lukisan dalam rangka pembukaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang baru berdiri. Gubernur Ali Sadikin yang meninjau kesiapan pameran, tiba-tiba berhenti di depan sebuah lukisan karya Srihadi Soedarsono. Lukisan Srihadi menampilkan sebuah air mancur yang dikelilingi gedung-gedung pencakar langit. Gedung-gedung itu juga dipenuhi tulisan Hitachi, Toshiba, Banzai, Toyota, Sony, Dai Nippon, hingga Bakero. Lukisan yang diberi judul “Air Mancar” dan dibuat pada tahun 1973 itu menampilkan wajah ibu kota yang semrawut.
- Asal Usul Kata Sontoloyo
DALAM acara pembagian sertifikat lahan di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (23/10/2018), Presiden Joko Widodo menyebut “politikus sontoloyo” untuk cara-cara politik yang tidak beradab, tidak beretika, tidak bertata krama Indonesia. Cara-cara politik adu domba, memfitnah, memecah belah hanya untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Kata “sontoloyo” pun ramai diperbincangkan di media sosial. Lema ini mengingatkan pada tulisan Sukarno berjudul “Islam Sontoloyo” di Majalah Pandji Islam pada 1940. Tulisan itu lahir setelah Sukarno membaca berita kriminal di suratkabar Pemandangan , 8 April 1940. Berita itu tentang seorang guru agama yang dijebloskan ke penjara karena memperkosa salah seorang muridnya. Melalui tulisannya, Sukarno menegaskan bahwa guru agama itu sontoloyo, bukan Islamnya yang sontoloyo.
- Nama Batavia Diresmikan
PADA 4 Maret 1621, para direktur Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) meresmikan nama Batavia untuk benteng yang didirikan Gubernur Jenderal Jan Pietezoon Coen di dekat muara sungai Ciliwung. Coen mendirikan benteng itu pada 1617. Ketika Inggris datang pada 1618, Coen pergi ke Banda, Maluku, untuk mencari bantuan. Sementara anak buahnya berusaha menahan serangan Inggris yang bersekutu dengan Pangeran Jayawikarta. Menurut Bernard H.M. Vlekke dalam Nusantara: Sejarah Indonesia , benteng Belanda itu selamat bukan karena kepahlawanan orang-orang yang mempertahankannya melainkan karena Inggris maupun Pangeran Jayawikarta masing-masing ingin menguasai benteng itu. Sementara Sultan Banten tidak mau membiarkan salah satu dari mereka memilikinya.
- Nawaksara Ditolak, Terbit TAP MPRS XXXIII/1967
SILATURAHMI kebangsaan yang dihadiri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan perwakilan keluarga Presiden RI ke-1 Sukarno dihelat pimpinan MPR RI hari ini, Senin, 9 September 2024. Selain Megawati, hadir pula di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI itu Guntur Soekarnoputra sebagai perwakilan keluarga Bung Karno. Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR lain menyerahkan surat pimpinan MPR tentang dicabutnya TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1966. TAP MPRS Nomor 33 produk hukum yang mengakhiri kekuasan Sukarno sebagai presiden. Ia merupakan "kunci penyelesaian" kemelut politik tanah air yang membara sejak G30S meletus tahun 1965.






















