top of page

Hasil pencarian

9738 hasil ditemukan dengan pencarian kosong

  • Pangeran yang Terbuang

    BAGI mayoritas warga Cianjur, Pangeran Hidayatullah bukanlah nama asing. Selain digunakan sebagai nama seruas jalan di kawasan kota, dia meninggalkan banyak jejak. Salah satunya Kampung Banjar yang saat ini diubah namanya menjadi Jalan Yos Soedarso. “Ya memang di kawasan itulah kakek buyut saya tinggal setelah dibuang Belanda dari Banjarmasin pada 1862,” ujar Johan Rangga (45), yang akrab dipanggil Bonang. Menurut Bonang, kendati nama Hidayatullah dikenal khalayak di Cianjur, dia sangsi mereka tahu sejarah hidup kakek buyutnya. Terlebih selama 42 tahun tinggal di tanah pembuangan, sepak terjang Sang Pangeran sangat dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda.

  • Komunis Agen Syiar Islam di Belantara Papua

    ISLAM masuk ke Indonesia umumnya berkembang terlebih dahulu di daerah pesisir kota-kota pelabuhan sebelum akhirnya masuk ke pedalaman. Umumnya, Islam masuk karena perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. Itu pula yang terjadi di kota-kota pelabuhan di Papua. Islam masuk Papua sudah terjadi setidaknya sekitar abad ke-15. Menurut Ahmad Ubaidillah dalam Ekonomi Islam Nusantara , ada beberapa versi tentang masuknya Islam di Papua: versi Aceh (oleh pendakwah Abdul Gafar di Fak-fak sekitar 1360-1374), versi Arab (oleh seorang Yaman Syarif Muaz yang tiba di Fak-fak sekitar pertengahan abad ke-16), versi Banda (oleh pedagang Bugis yang datang ke Fakfak melalui Banda sekitar pertengahan abad ke-16), versi Bacan (oleh Kesultanan Bacan zaman Sultan Muhammad Al Baqir), dan Versi Ternate-Tidore (oleh Kesultanan Ternate dan Tidore yang tiba sekitar pertengahan abad ke-15).

  • Anak Papua dalam Ekspedisi Rusia

    SEORANG ilmuwan Rusia ikut memerangi perbudakan di Hindia Belanda. Ia juga menentang pandangan rasis mengenai superioritas kulit putih. Bahkan, untuk membuktikan kesetaraan manusia, ia melakukan ekspedisi untuk meneliti masyarakat adat yang terisolir dari dunia luar, termasuk ke kepulauan Nusantara. Dan salah satu pendampingnya adalah bocah asal Papua. Ilmuwan itu adalah Nikolai Miklouho-Maclay –kadang ditulis Mikloucho, Mikluho, Mikluha, dan sebagainya. Dia dikenal sebagai peneliti, penjelajah, antropolog, etnolog, dan biolog.  Maclay bertemu dengan bocah Papua itu ketika mengunjungi Tidore. Dia menjadi tamu sultan dan dihadiahi seorang budak Papua yang diberi nama Islam: Ahmad (kadang ditulis Ahmed atau Achmat).

  • Abdoel Kaffar Ingin Papua dan Timor Masuk Indonesia

    Sejak zaman pendudukan Jepang, Bung Hatta sudah tidak setuju Papua dan Timor masuk ke dalam negara yang hendak didirikan di bekas wilayah Hindia Belanda. Dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Hatta meminta batas-batas wilayah Indonesia. “Waktu itu saya katakan bahwa saya tidak minta lebih daripada daerah Indonesia yang dulu dijajah oleh Hindia Belanda,” kata Hatta dalam sidang tanggal 11 Juli 1945. Jadi, Hatta tak setuju dengan Mr. Mohamad Yamin dan Raden Abdoel Kaffar. Yamin ingin daerah seperti Timor, Sarawak, dan Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia dan Kaffar menyetujuinya. Sebelum Jepang datang, Sarawak adalah milik Inggris, sedangkan Timor milik Portugal dan sebagian Papua juga dimiliki Inggris. Menurut Hatta, lebih baik Papua merdeka sendiri.

  • Karena Papua, Sukarno Kemplang Utang KMB

    KEDAULATAN Indonesia sangatlah mahal harganya. Salah satu indikatornya adalah kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Lantaran sadar tak punya daya jika perang terus berlanjut, poin utang Belanda yang luar biasa besar harus dibayarkan oleh pihak Indonesia pun terpaksa disepakati dan Wakil Presiden RI Moh. Hatta menandatangani isi KMB tersebut. “Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala yang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala utang Hindia sebelum penyerahan Jepang dan patut menjadi tanggungan kita, kita akui sebagai utang kita,” ujar Bung Hatta, ketua delegasi Republik Indonesia di KMB, dalam pidatonya di KMB yang dikutip Pramoedya Ananta Toer dalam Kronik Revolusi Indonesia: 1949 .

  • Bunuh Diri Kelas Soegoro Atmoprasodjo

    PENJARA Kota Baru, Hollandia (kini Jayapura), 9 Juli 1946. Soegoro Atmoprasodjo dikunjungi oleh muridnya, Frans Kaisiepo dan Corinus Krey. Situasi penjagaan begitu ketat karena Soegoro termasuk tahanan kelas kakap. Beruntung, Frans Kaisiepo bisa melobi seorang penjaga yang sama-sama berasal dari Pulau Biak. “Tak usahlah saya jelaskan bagaimana susahnya untuk bertemu seseorang tahanan yang diberi cap komunis,” tutur Frans Kaisiepo dalam risalahnya berjudul “Irian Barat” yang ditulis di Kokonao pada 1 Oktober 1962. Risalah itu termuat dalam khasanah arsip pribadi Marzuki Arifin No. 383 yang saat ini tersimpan dalam Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).   Pertemuan keduanya berlangsung selama satu jam. Soegoro mewejangi Frans dan Corinus agar bersama teman-temannya yang lain terus berjuang melawan pemerintah Belanda. Di akhir perbincangan, haru menyelimuti pertemuan guru dan murid itu. Menurut Frans, pertemuan hari itu merupakan hari terbesar dalam sejarah Irian (kini Papua).

  • Soegoro Atmoprasodjo, Orang Pertama yang Memperkenalkan Nasionalisme Indonesia di Papua

    MARCUS Kaisiepo, siswa Sekolah Pamong Praja di Kota Nica (sekarang Kampung Harapan di Jayapura), mendengar berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia dari radio. Dia bersama pelajar lain mendiskusikan Proklamasi itu. Silas Papare meminta Marcus memberitahu J.P.K. van Eechoud, residen Papua dan pendiri Sekolah Pamong Praja bahwa orang Papua tidak menghendaki apa pun dengan adanya Proklamasi itu. Tentu saja Van Eechoud senang karena dia lebih berupaya membangun identitas kepapuaan ketimbang turut mengikuti irama nasionalisme Indonesia. Namun, dia blunder dengan merekrut Soegoro Atmoprasodjo sebagai pengajar dan direktur asrama Sekolah Pamong Praja yang menghimpun para pemuda lokal untuk menjadi pegawai pemerintah Belanda. Beberapa di antaranya kemudian menjadi tokoh lokal terdidik dan elite pertama Papua, seperti Frans Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Marthen Indey, Corinus Krey, Silas Papare, Baldus Mofu, O. Manupapami, dan Herman Wajoi.

  • Penangkapan Ulama Banten Abuya Dimyathi di Pemilu 1977

    JALANAN utama Kota Pandeglang, Banten, Jawa Barat, penuh massa. Tak ada kendaraan lewat. Massa memblokir jalan. Mereka siap menyerbu penjara Pandeglang dekat alun-alun kota. Mereka hendak mengeluarkan paksa K.H. Muchamad Dimyathi, ulama berpengaruh di Banten sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Cidahu, dari dalam penjara. Sehari sebelumnya, 14 Maret 1977, polisi menangkap Abuya Dimyathi. Penangkapan terhadap Abuya Dimyathi (lahir 7 Juni 1920) bermula dari laporan seorang Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Cadasari, Pandeglang. Dia mendengar Abuya Dimyathi berbicara di hadapan orang-orang sebelum Salat Jumat di Masjid Cidahu pada 11 Maret 1977. Isi pembicaraannya seputar kritik Abuya Dimyathi tentang intimidasi Golongan Karya (Golkar) kepada masyarakat Pandeglang menjelang Pemilu 1977.

  • Bung Hatta dan Misi Haji ke Tanah Suci (Bagian I)

    SELAMA ini, urusan umrah dan haji ditangani Kementerian Agama. Tapi tahukah Anda di balik sejarah berdirinya kementerian itu pada 79 tahun silam ada peran Wapres Mohammad Hatta di dalamnya? Begini kisahnya. Sampai tiga bulan Republik Indonesia berdiri, pemerintah belum menaruh perhatian pada sebuah lembaga yang mengurusi persoalan agama. Padahal, di zaman kolonial ada badan yang mengurusinya, Departement van Onderwijs en Eredienst, en Nijverheid (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan). Pun di masa pendudukan Jepang, ada Shubumu alias Kantor Urusan Agama. Persoalan itu menjadi concern  tiga tokoh Masyumi yang juga anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) Karesidenan Banyumas: H. Moh. Saleh Suaidy, M. Sukoso Wirjosaputro, dan KH. Abu Dardiri. Isu itu dibawa ketiganya ketika mengikuti sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Gedung Pendidikan Tinggi Kedokteran (kini Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) Salemba, Jakarta, pada 23-28 November 1945.

  • Bung Hatta dan Misi Haji ke Tanah Suci (Bagian II)

    SOSOK Mohammad Hatta alias Bung Hatta dikenal sebagai bibliofil (pecinta buku). Saat menikahpun, mahar sebuah buku karangannya sendiri. Pun kemudian, Bung Hatta bisa berangkat ibadah haji juga berkat buku.    Kecintaan Bung Hatta pada buku ditumbuhkan oleh pamannya, Mat Etek Ayub Rais, yang sering membelikannya buku-buku tentang ekonomi berbahasa Belanda. Sedikit-banyak itu berperan membuat Bung Hatta bisa mendapat beasiswa untuk kuliah di Belanda.    Seiring waktu, Bung Hatta tertarik pada ilmu filsafat hingga membuahkan buku karya perdananya berupa buku filsafat, Alam Pikiran Yunani (1941), yang ditulis ketika masih diasingkan di Boven Digul, Papua. Buku itu pula yang kemudian jadi mahar kala Wakil Presiden (Wapres) Hatta memperistri Siti Rahmiati pada 18 November 1945. Lalu, buku pula yang kemudian membuat Bung Hatta bisa menunaikan ibadah haji yang sudah lama diniatkannya.

  • Ayub Rais, Pengusaha Bumiputera Penyokong Bung Hatta

    MOHAMMAD HATTA dikenal sebagai dwitunggal proklamator bersama Sukarno. Ia seorang pemikir bidang ekonomi yang turut membangkitkan ekonomi rakyat lewat koperasi. Di balik itu, ada sosok pengusaha bumiputera yang berjasa pada studinya, yakni Ayub Rais.    Ayub Rais yang lahir di Bukittinggi pada 1895 termasuk salah satu kerabat Bung Hatta. Sosok yang dipanggil Mak Etek Rais oleh Bung Hatta itu dianggap paman dekat karena Rais atau Mak Gaek Rais, ayah Ayub Rais, bersahabat dekat dengan kakek Bung Hatta dari garis ibu, Haji Ilyas Bagindo Marah.    Menurut Yulian Harsono dalam Mohammad Hatta: Peran dan Sumbangsihnya bagi Indonesia , Ayub Rais terpaksa mengadu nasib dan merantau ke Batavia di usia muda untuk membantu kehidupan keluarganya. Pasalnya ayahnya, Rais, ditangkap gegara dianggap terlibat Peristiwa Kapang atau Perang Kamang (15-16 Juni 1908) di Agam akibat penerapan pajak yang tidak adil oleh pemerintah kolonial.

  • Kemerdekaan, Kado Ulang Tahun Hatta

    JENDERAL Terauchi, panglima angkatan perang Jepang di Asia Tenggara, bertemu dengan Sukarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat di Dalat, Vietnam, pada 12 Agustus 1945. Dia menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk menyerahkan soal kemerdekaan Indonesia kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).  “Tuan-tuanlah melaksanakannya dan terserah kepada tuan-tuan sepenuhnya menentukan pelaksanaannya,” kata Terauchi. “Kalau seminggu lagi kami laksanakan apa bisa?” tanya Sukarno. “Terserah kepada tuan-tuan,” jawab Terauchi.

bottom of page