Hasil pencarian

Setelah melewati pertempuran menghadapi pasukan Inggris di Bandung, Sardjito melanjutkan perjuangannya di Klaten, Jawa Tengah. Dia tiba di kota itu sekitar akhir November 1945 bersama dengan rombongan karyawan Institute Pasteur dan tenaga kesehatan dari Palang Merah. Di Klaten, Insttute Pastur menempati sebuah laboratorium yang biasa digunakan untuk percobaan tembakau. Selain laboratorium untuk keperluan penelitian obat dan vaksin, Sardjito juga dipercaya mengelola rumah sakit di Tegalyoso, sebelah selatan Klaten. Di rumah sakit yang hingga sekarang masih berdiri, Sardjito memberikan perawatan untuk para korban perang, baik dari sipil maupun militer. “Selain diizinkan mempergunakan gedung Laboratorium Percobaan Tembakau, Institute Pasteur diperbolehkan pula memakai alat-alat dari laboratorium tersebut,” demikian menurut buku Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia Jilid I.

PADA akhir Agustus 1945, lembaga penelitian vaksin dan obat-obatan milik pemerintah Hindia Belanda, Institute Pasteur, diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Laboratorium, karyawan, serta berbagai perangkat termasuk hasil penelitian, diserahkan kepada Kementerian Kesehatan. Lembaga yang berperan dalam penelitian medis semasa krisis kesehatan di Hindia Belanda ini tetap berfungsi sebagai lembaga penelitian dan produksi obat-obatan. Ketika pemerintah mengambil alih Institute Pasteur, kursi pimpinan di sana masih kosong. Pemimpin sebelumnya, Matsura Kakka dari Jepang, meninggalkan jabatannya begitu mengetahui pemerintahannya menyerah kepada Sekutu. Setelah Matsura Kakka angkat kaki, kepemimpinan sementara di lembaga itu dipegang oleh dr. R. Moh. Saleh, bekas dokter pasukan PETA Bandung. Hal itu dilakukan guna menjaga Institute Pasteur agar tidak diduduki oleh tentara Sekutu. Menteri Kesehatan Boentaran Martoatmodjo lalu mengirim surat kepada Sardjito, kepala laboratorium Institute Pasteur di Semarang, Jawa Tengah, untuk mengambil alih kepemimpinan Institute Pasteur pusat di Bandung. Sardjito mengemban tugas sebagai kepala Institute Pasteur pada akhir September 1945.

NAMA Prof. Dr. Sardjito terkenal sebagai rumah sakit di Yogyakarta. Tak banyak yang tahu siapa sosok itu dan apa sumbangsihnya sehingga namanya diabadikan. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai dokter, peneliti, dan akademisi yang berjasa dalam mengembangkan vaksin dan obat-obatan. Semua itu dia lakukan sejak masa Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka. Sardjito lahir di Purwodadi, Magetan, Jawa Timur pada 13 Agustus 1889. Dia putra seorang guru Sekolah Rakyat bernama Sajit dan anak tertua dari lima bersaudara. Sejak kecil, Sardjito menerima pendidikan yang baik. Tidak hanya pengetahuan umum, seperti menulis, membaca, dan berhitung, tetapi juga pengetahuan agama. Ketika usianya baru enam tahun, dia sudah lancar membaca Al-Qur’an. Pendidikan formal pertama Sardjito ditempuh di Sekolah Rakyat di Purwodadi. Dia murid yang pintar di sekolahnya. Karenanya, sebelum menyelesaikan pendidikan dasar, Sardjito mendapat beasiswa ke sekolah Belanda di Lumajang. Sekolah itu khusus bagi kalangan Eropa dan bangsawan pribumi. Di sana pertama kali Sardjito belajar bahasa Belanda.

PEMBACA novel populer era 1980 hingga 1990-an tentu tak asing lagi dengan nama Fredy Siswanto atau kerap ditulis Fredy S. Dia penulis produktif di masanya. Novel-novelnya laku keras. Bahkan masih beredar hingga kini. Namun sosoknya dianggap misterius. Siapa dia sebenarnya? Nama aslinya Bambang Eko Siswanto. Lahir di Semarang pada 5 Mei 1954. Sebelum menjadi novelis, dia lebih dikenal sebagai komikus. Beberapa komiknya, umumnya bergenre roman percintaan, terbit. Antara lain Gema Tangismu, Karang Tajam, Segaris Harapan, Kepergian Seorang Kekasih, Lagu Sendu, Selembut Sutra, dan Pengorbanan Ibu. Komik tak mengangkat namanya. Maka, dia mencari penghasilan lain sebagai pelukis poster film. Dia juga sempat menulis beberapa cerita silat seperti serial Retno Wulan dan Pendekar Gagak Rimang dan jadi wartawan sebelum berkiprah sebagai penulis novel populer.

TAK peduli kenaikannya ke kursi ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) ikut dibantu tim Opsus pimpinan Ali Moertopo, yang merupakan think tank Orde Baru (Orba), Hariman Siregar ogah tinggal diam melihat banyak penyelewengan yang dilakukan pemerintah Orba. Bersama sekjen DMUI Judilherry Justam dan mahasiswa-aktivis lain dari UI maupun kampus-kampus lain, mereka terus aktif mengkritik pemerintahan Orba. Kritik mahasiswa dipicu penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Belum lagi kasus korupsi di Pertamina awal 1970-an tuntas diusut, penyelewengan demi penyelewengan lain bermunculan. “Gerakan mahasiswa 1973/73 memprotes pemerintah pada mulanya berasal dari penentangan terhadap korupsi, yaitu sungguh-sungguh banyak pejabat negara, terutama personil militer telah membangun kepentingan bisnis substansian mereka sendiri,” tulis Muchtar Effendi Harahap dan Andris Basril dalam Gerakan Mahasiswa dalam Politik Indonesia.

LETJEN KKO (Purn.) Ali Sadikin, mantan gubernur DKI Jakarta periode 1966—1977, emosi dengan menggedor-gedor pintu kantor fraksi anggota DPR. Tak satupun anggota dewan yang terhormat itu berani menunjukkan batang hidung. Hingga Wakil Ketua DPR Mayjen TNI Kartidjo akhirnya bersedia menerima Bang Ali dan kawan-kawan. Hari itu, 13 Mei 1980, sejumlah jenderal purnawirawan dan tokoh sipil menuntut audiensi terhadap anggota DPR atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Mereka hendak menyampaikan ungkapan keprihatinan atas pidato tanpa teks yang disampaikan Presiden Soeharto beberapa waktu sebelumnya. Mohammad Natsir, tokoh Partai Masjumi, tampil sebagai juru bicara utama delegasi dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Kartidjo. “Bagi seorang presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud pidato itu,” kata Natsir seperti dituturkan ulang A.M Fatwa dalam Autobiografi A.M. Fatwa: Untuk Demokrasi dan Keadilan.

DOKUMEN Pernyataan Keprihatinan kelompok Petisi 50 adalah relik sejarah perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru. Dalam Petisi 50 tampil sejumlah pemuka negeri, mulai dari pejuang Angkatan 45, tokoh politik, hingga cendekiawan muda. Oposisi itu bermula dari penolakan tegas mereka terhadap tafsir sepihak Presiden Soeharto atas Pancasila dalam pidatonya yang sekaligus mengancam siapa saja yang hendak merongrong Pancasila. “Mengingat pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam pidato-pidato Presiden Soeharto adalah unsur yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintahan negara ini dan pemilihan umum yang segera akan berlangsung, kami mendesak para wakil rakyat di DPR dan MPR untuk menanggapi pidato-pidato Presiden pada tanggal 27 Maret dan 16 April 1980,” demikian maklumat penutup dari Petisi 50.

SAMIARTI Martosewojo, Sulastri, Mardiana Firdaus, Rusdiati Koesmini, Supiah, Sufitah, Kus Adalina, Djoharnin, Maryati, Sumartinah, Clara Lantang, Corrie Probonegoro, Daatje Idris, Murni Kadarsih, dan Soejati tak sedikit pun takut pada suasana perang. Perang mempertahankan kemerdekaan justru membulatkan tekad 15 siswi sekolah bidan itu untuk maju ke medan perang sebagai tenaga medis bagi para pejuang. Kala itu, jumlah tenaga medis di Indonesia amat minim. Di Jakarta misalnya, jumlah dokter yang semula 26 menyusut menjadi 14 orang lantaran ada rumah sakit yang tutup. Dokter-dokter itu kembali ke negaranya atau berpihak pada Sekutu. Jumlah bidan pun amat minim. Di Rumah Sakit Budi Kemulyaan yang sebelumnya terdapat enam biro konsultasi kehamilan, jumlahnya justru berkurang. Sudar Siandes mencatat dalam Profesi Bidan Sebuah Perjalanan Karier, pada pertengahan 1946 beberapa biro harus ditutup lantaran kekurangan bidan dan tenaga medis. Rumah sakit ini pun agak keteteran memberikan bantuan persalinan di awal kemerdekaan.

KEDATANGAN bidan Eropa ke Hindia Belanda pada abad ke-19 membawa sedikit berkah bagi para ibu pribumi hamil. Kasus kelahiran sulit bisa diatasi dengan lebih hiegenis sehingga mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Para bidan kulit putih itu biasanya ditempatkan di tiga kota besar di Jawa: Batavia, Surabaya, dan Semarang. Bidan yang telah memegang izin praktek sering dimintai bantuan oleh penduduk sekitar. Bidan Eropa diwajibkan memberi layanan gratis pada kasus kelahiran sulit bagi perempuan miskin dari segala ras. Kebijakan yang terlihat mulia ini sebetulnya kampanye dari Dinas Kesehatan Sipil. Dinas ingin perempuan pribumi ramai-ramai menggunakan jasa bidan sekaligus tertarik mendaftar ke sekolah kebidanan.

DJASMINAH panik. Perempuan yang baru jadi bidan itu mendapati masalah yang belum pernah ditemuinya kala diminta membantu persalinan perempuan Tionghoa di Kediri. Ibu yang hendak ditolong persaliannya sudah kehilangan banyak darah akibat jalur kelahiran si bayi tertutup oleh ari-ari (placenta previa). Djasminah lantas mengabari mentornya, dokter HB van Buuren, untuk segera datang memberi pendampingan kendati jarak rumah van Buuren ke tempat pasien sekira 20 km. Sembari menunggu kedatangan gurunya, Djasminah berusaha mengatasi pendarahan si ibu. Begitu tiba, Van Buuren bersama Djasminah langsung membantu pesalinan. Keadaan genting berhasil diatasi. Menurut Van Buuren, itu berkat kecekatan Djasminah dalam mengatasi pendarahan.

TINGGINYA angka kematian ibu dan bayi pada awal abad ke-19 memunculkan gagasan untuk menghadirkan bidan di negeri jajahan. Kala itu, bidan Eropa masih sangat terbatas. Pelayanan kebidanan pun hanya diperuntukkan bagi orang Eropa di kota besar. Alhasil, dukun beranak jadi andalan dalam membantu persalinan orang pribumi dan indo. Bahkan, terkadang perempuan kulit putih di pelosok pun menggunakan jasa mereka. Praktik tersebut tidak disukai ahli medis Eropa. Mereka menganggap dukun bayi tidak hiegenis dan kurang pengetahuan. Mereka juga berpendapat, ketidaktahuan dan kenekatan dalam menangani kasus kelahiran yang sulit jadi penyebab kematian ibu dan anak. Oleh karena itu, para dokter Eropa memperkenalkan bidan ke negeri jajahan.

SIANG 12 November 1945, segerombol serdadu Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL), pelindung pemerintah sipil Nederland Indies Civil Administration (NICA), menyatroni rumah di Jalan Kwitang nomor 10, Jakarta. Rumah itu adalah rumah Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Jakarta Raya Mr. Mohamad Roem. Tuan rumah sedang makan siang waktu serdadu-serdadu KNIL datang. “Orang-orang yang menyertainya makan siang selain Ibu Roem antara lain (Rudy, red.) Pirngadie dan Islam Salim,” catat Saifuddin Zuhri dalam Berangkat Dari Pesantren. Santap siang itu pun bubar seketika akibat kedatangan serdadu-serdadu KNIL. Tak lama setelah pintu terbuka, kaki tuan rumah “dioleh-olehi” timah panas oleh serdadu-serdadu KNIL tadi. Sang wakil Indonesia dalam perundingan Roem-Royen itu pun pincang jalannya.