Diperbarui: 31 Mei 2025
USULAN Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengangkat perwira polisi menjadi pejabat gubernur menuai pro-kontra. Polemik mengemuka setelah Tjahjo mengajukan dua nama: Irjen Pol. Iriawan untuk Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin untuk Sumatra Utara. Hal ini sebagai langkah untuk mengisi kekosongan posisi gubernur menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) sekaligus menjaga keamanan di daerah tersebut. Beberapa partai politik menilai usulan itu bermuatan politis yang dapat mempengaruhi netralitas dalam pilkada. Wacana ini masih menanti keputusan Presiden Joko Widodo.
“Banyak (terjadi) kok sejak Republik ini berdiri,” ujar Muradi, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran kepada Historia. “Baik dari kepala daerah menjadi polisi atau sebaliknya polisi menjadi kepala daerah.” Untuk contoh terakhir, Muradi menyebut Raden Soemarto Soekardjo, perwira polisi sekaligus wakil kepala polisi pertama Soekanto Tjokrodiatmodjo, yang sebelumnya menjabat sebagai wedana (setara camat).
Sejarah mencatat Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa menjadi perwira polisi pertama yang menjabat gubernur. Kepala Polisi Sumatra Tengah ini menjadi Gubernur Sumatra Barat periode 1958—1965. Pemerintah menunjuk Kaharoeddin ketika daerah-daerah di Sumatra bergejolak melalui gerakan (Pemerintahan Revolusiner Republik Indonesia).
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
