WAKTU krisis moneter melanda Indonesia di pengujung 1990-an, banyak masyarakat hidup sulit. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok seanjlok-anjloknya. Harga-harga bahan pokok melambung tinggi. Gelombang PHK terjadi di mana-mana. Untuk sekadar mencari makan pun orang-orang kesusahan.

Untuk menyisati keadaan itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial mencanangkan Program Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter (PPDSKM). Peluncuran program itu berlangsung di Lapangan Arung Samudra, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang menarik, peresmian ditandai dengan penyerahan secara simbolis kupon makan gratis kepada lima walikota di DKI Jakarta, selanjutnya dibagikan kepada buruh yang mengalami PHK.

Secarik kupon yang didistribusikan melalui kelurahan dan RT/RW itu, seperti diberitakan dalam Kompas, 25 Maret 1998, senilai dengan sebungkus nasi berikut sayur dan lauk-pauk seharga Rp1.500. Kupon-kupon makan gratis tersebut dapat ditukarkan di sekitar 300 warung sehat sederhana (Waserna) yang terdapat di pelabuhan dan sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, Menteri Sosial (Mensos) Siti Hardiyanti Rukmana mengimbau masyarakat untuk memantau pelaksanaan program ini.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang