DALAM suatu pembicaraan dengan Menteri Pertanian Brigjen Azis Saleh pada 1960, Presiden Sukarno meminta agar Lembaga Teknologi Makanan menyusun buku resep masakan yang lengkap dari seluruh Indonesia. Tujuannya agar rakyat Indonesia di daerah manapun punya petunjuk mengolah bahan-bahan makanan di daerah mereka menjadi makanan yang lezat. Bukan Sukarno namanya kalau hanya tinggal diam. Dia memimpin langsung pertemuan dengan pamong desa seluruh Indonesia yang diundang ke istana dan diberi tugas mencatat kekayaan masakan di daerah masing-masing. Upaya tersebut tersendat. “Pengumpulan kekayaan masakan baru berhasil setelah mengerahkan mahasiswa Akademi Gizi Nasional dan mengundang aneka macam profesi yang berkaitan dengan makanan dan dunia dapur,” ujar sejarawan JJ Rizal kepada Historia.

SETIDAKNYA sampai dengan berakhirnya bulan September 1965, ketika tatanan budaya masyarakat Indonesia masih dibagi dalam tiga kelompok politik, masing-masing Nasionalis, Agama, Komunis –disingkat Nasakom– sesuai maunya Pemimpin Besar Revolusi –disingkat Pembesrev– Soekarno sang orator ulung, maka dalam mengucapkan "selamat hari ulang tahun" disertai nyanyian "Happy Birthday to You", arkian kita akan segera mengetahui dari latar apa –Nasionalis, Agama, Komunis– yang memberi selamat ulang tahun tersebut berdasarkan pilihan istilah yang dipakainya. LKN, lembaga budayanya PNI, memakai istilah hut, singkatan dari kata-kata "hari ulang tahun". LESBUMI, lembaga budayanya NU, memakai istilah harlah, singkatan dari kata-kata "hari lahir". LEKRA, lembaga budayanya PKI, memakai istilah ultah, singkatan dari kata-kata "ulang tahun". Sekarang, yang paling bertahan di antara istilah-istilah itu adalah hut. Mudah-mudahan ini tidak disimpulkan bahwa tulisan ini seakan-akan berpihak pada golongan banteng ketaton.

REPUTASI Peto Magek sebagai saudagar besar asal Tiku jelek di mata Belanda. Dia menguasai perdagangan di pantai barat Sumatra sejak awal abad ke-19, dengan pusatnya di Pasaman. Dia aktif berniaga dengan raja dan saudagar di daerah Pasaman, Tapanuli, dan Aceh sebagai mitra dagang yang utama. “Pandangan Belanda terhadap Peto Magek memang sangat negatif,” kata Gusti Asnan, guru besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Padang, melalui sambungan telepon kepada Historia, Selasa (17/3). Peto Magek menikahi putri Yang Dipertuan Parik Batu, pejabat tertinggi di kerajan Parik Batu, bagian Kerajaan Alam Minangkabau, yang berhulu di lereng Gunuang Pasaman.

AKHIR November 1836. Benteng Bonjol dikepung ketat oleh ratusan tentara Belanda. Mereka sekali-kali membombardir pertahanan kaum Paderi itu dengan tembakan-tembakan meriam besar. Akibatnya beberapa rumah dan masjid di dalam benteng terbakar. Beberapa bagian dinding benteng yang terbuat dari tanah pun jebol. “Dengan terbakarnya masjid di luar kampung, tampaklah oleh Belanda satu perohong (lubang menganga) akibat tembakan meriam mereka,” ungkap Muhammad Radjab dalam Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838). Adanya perohong itu sejatinya berbahaya bagi kaum Paderi. Tentara Belanda sewaktu-waktu bisa menggunakannya untuk menerobos pertahanan mereka. Namun apa mau dikata, kaum Paderi tidak pernah sempat memperbaikinya karena masih sibuk dengan kerusakan lebih parah di bagian benteng yang lain.

SETELAH Wanayasa, giliran Purwakarta dijadikan ibukota Kabupaten Karawang pada 1831. Namun di tengah persiapan pemindahan itu, gangguan datang dari para buruh kebun teh asal Tionghoa. Mereka memberontak. Menurut Rotterdamsche Courant tanggal 15 September 1832, malam tanggal 8, buruh-tani Tionghoa yang baru tiba dari negerinya tetiba berontak dan membakari perusahaan yang bernama Tjilankop (maksudnya Cilangkap, kini masuk Purwakarta). Malam itu juga mereka berjalan kaki menuju ke Purwakarta yang baru dibangun untuk ibukota. Kendati hampir tidak punya waktu, Residen De Serière bersama keluarganya dan warga Eropa lain di sana berhasil menyelamatkan diri. Semua selamat di Cikao pada 9 Mei pagi. Residen de Serière berkuasa atas Keresidenan Karawang.

PERANG Jawa dimulai pada 1825 dan menjadi perlawanan paling berat yang pernah dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro dan pasukannya itu menyulut semangat perlawanan seorang pemuda 17 tahun yang kemudian menjadi panglima perang. Ia adalah Sentot Alibasah. Sentot Alibasah Abdulmustopo Prawirodirdjo merupakan putra dari Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati-Wadono (kepala bupati) Montjonegoro Timur dengan salah seorang selir. Ibu dari Raden Ronggo Prawirodirdjo adalah puteri Hamengku Buwono I. Jadi, sama seperti Pangeran Diponegoro, Sentot adalah buyut dari Sultan Hamengku Buwono I. Dalam istilah Jawa, hubungan Sentot dengan Diponegoro disebut misan. Menurut sejarawan Peter Carey Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855,“Sentot” merupakan nama samaran perang atau nama julukan yang berasal dari kata mak sentot yang berarti “terbang” atau “melesat”.

DI rumahnya di dekat kota kecil Padang Panjang, Sjafruddin Prawiranegara tengah duduk di ruang tamunya yang berdebu. Dia belum bercukur. Mantel biru lusuh di atas piyama kusut membalut tubuhnya. “Dia tidak tampak sebagaimana layaknya seorang perdana menteri,” tulis James Mossman, wartawan Inggris untuk Daily Mail dan Sidney Moring Herald. Mossman mewawancari Sjafruddin Prawiranegara, perdana menteri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), sekira Maret 1958. “Jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan kami tidak jelas dan agak emosional,” tulis Mossman, “Jatuhnya Pemberontakan di Sumatra”, dimuat dalam Sumatera Tempo Doeloe karya Anthony Reid. Sjafruddin bersama Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, bergabung dengan gerakan protes para perwira militer di Sumatra yang tak puas atas kebijakan pemerintah pusat dalam soal militer dan ekonomi.

PARTAI Murba memberi perhatian terhadap pendidikan kader. Anggota-anggota muda dari daerah dibawa ke Jakarta untuk digembleng. Sebagai wadah pemuda, dibentuklah Pemuda Republik Rakyat Indonesia (PRRI) yang berpusat di Surabaya. Ormas ini lahir dalam Kongres Pemuda IV di Surabaya pada 8-15 Juni 1950 –yang juga melahirkan sejumlah organisasi pemuda lainnya. Ia merupakan fusi dari lima organisasi pemuda: PRRI, Gerim, PRAI, PRI, dan Gapi. Saat itu, PRRI memiliki empat cabang di Jawa Timur. Gerim memiliki 11 cabang yang tersebar di Jawa Barat (6), Jawa Tengah (3), dan Sulawesi (2). PRAI memiliki dua cabang di Jawa Tengah. PRI memiliki sembilan cabang yang tersebar di Kalimantan (7) serta Sulawesi dan Maluku. Sementara Gapi memiliki delapan cabang di Jawa Timur. “Nama-nama organisasi lengkapnya tidak ditemukan,” tulis sejarawan Harry A. Poeze. Salah satu pendiri PRRI adalah Wasid Soewarto, yang kelak memimpin Partai Murba. Dalam kepengurusan PRRI yang terdiri dari lima belas orang, duduk tiga sekawan Wasid Soewarto, Bambang Singgih, dan Hasjim Darif, yang segera menjadi tokoh penting di dalam Partai Murba.

SEJUMLAH tahanan politik PRRI dipindahkan dari rumah tahanan militer di Jakarta ke Madiun. Mereka menempati sebuah wisma di Jalan Wilis yang terdiri dari empat blok bangunan. Masing-masing blok berisi kamar-kamar besar maupun kecil yang mampu menampung hingga seratus orang tahanan. Di tempat itulah beberapa politisi dari Partai Masyumi dan PSI ditahan sejak akhir tahun 1962. Segelintir nama para penghuni Wisma Wilis antara lain Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, KH. Isa Anshary, Engku Zaenal Muttaqien, dan M. Yunan Nasution. Sebagai orang tahanan, tak banyak yang bisa mereka lakukan di Wisma Wilis. Apalagi keluarga jarang membesuk lantaran jarak yang jauh dari Jakarta. Tapi, hari-hari para tahanan tetap disibukkan dengan rupa-rupa kegiatan. Di dalam penjara, mereka banyak mendalami kitab suci Al-Qur’an atau mendengarkan siaran radio luar negeri. Sementara, di luar penjara, para tapol merambah pekarangan penjara dengan bercocok tanam. Kegiatan ini dimungkinkan karena luas pekarangan Wisma Wilis mencapai 4000 meter persegi. Mereka menanami berbagai jenis tanaman palawija seperti bawang, cabe, tomat, dan pepaya.

Pada 1904, Menteri Urusan Daerah Jajahan Dirk Fock mengizinkan lulusan STOVIA (Sekolah Dokter untuk Bumiputera) untuk melanjutkan pendidikan kedokteran di Belanda. Abdul Rivai yang pertama memanfaatkan kesempatan itu. Sebelumnya, Rivai yang tiba di Belanda tahun 1899, menempuh pendidikan kedokteran di Univeritas Utrecht. Namun hanya setahun karena lulusan STOVIA tidak bisa mengikuti ujian dokter (arts) sebelum memiliki ijazah sekolah menengah atas Belanda. Dua orang lulusan STOVIA, yaitu Mas Boenjamin dan Mas Asmaoen, menyusul kuliah kedokteran di Universitas Amasterdam. Keduanya mahasiswa yang cemerlang. Kendati Rivai yang pertama masuk Universitas Amsterdam, namun Mas Asmaoen yang pertama lulus. “Karena Rivai sibuk menulis untuk majalah Bintang Hindia, Asmaoen menjadi pribumi pertama yang menerima gelar dokter Belanda,” tulis Hans Pols dalam Nurturing Indonesia: Medicine and Decolonisation in the Dutch East Indies.

MENJADI yang pertama sudah pasti luar biasa. Dalam bidang kedokteran, Mas Asmaoen adalah orang Indonesia pertama yang menjadi dokter dari Universitas Amsterdam, lulus tahun 1908. Sedangkan Raden Mas Notokworo adalah orang Indonesia pertama yang menjadi dokter dari Universitas Leiden tanpa lebih dulu mengikuti pendidikan STOVIA (Sekolah Dokter untuk Bumiputra) di Hindia Belanda. Mas Asmaoen lebih dulu masuk STOVIA kemudian melanjutkan ke Belanda. Notokworo, lahir di Yogyakarta pada 17 April 1886, anak tertua Pangeran Notodirodjo, kakak Pakoe Alam VI sekaligus penasihat dan pembantu utama sang raja Pakualaman. Notodirodjo menganggap pendidikan Barat sangat penting bagi generasi muda tanpa harus melupakan budaya Jawa. Dia pun menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda (ELS dan HBS) di Semarang. Bahkan mereka tinggal dengan keluarga Belanda. Notokworo berangkat pertama ke Negeri Belanda. Disusul adik-adiknya: Noto Soeroto, Gondowinoto, dan Notodiningrat. Madelon Djadjadiningrat-Nieuwenhuis dalam “Noto Soeroto: Aristo-demokrat Tanpa Pendukung,” Kalam, No. 16 tahun 2000, menyebut Notodiredjo terus mengawasi anak-anaknya, sepanjang perjalanan dari Jawa, banyak memberi nasihat dan mengingatkan mereka untuk tidak membuang-buang waktu, sebab membiayai empat anak untuk bersekolah di Belanda merupakan sebuah tekanan berat bagi sumber keuangannya.

PADA 8 September 2008, KUKB mewakili sembilan janda Rawagede, resmi menuntut negara kerajaan Belanda untuk bertanggungjawab secara hukum atas “kerugian yang diderita warga Rawagede akibat tindakan tentara Belanda”. Pada 21 November 2008, negara menyatakan kepada pengacara para penggugat tersebut “tidak bersedia memberi ganti rugi atas kerugian yang mereka ajukan”. Para janda penggugat menuduh negara Belanda bertindak onrechtmatig (unlawful, melawan hukum) dengan melakukan: Pertama, eksekusi terhadap para suami dari para penggugat dan seorang ayah dari seorang penggugat dan penembakan Saih, dan kedua, karena tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan hukum yang baik dan tidak mendakwa serta tidak mengadili militer Belanda yang bertanggungjawab atas eksekusi. Tentang gugatan yang terakhir disebut, Hakim menunjuk pada perjalanan kandasnya kasus Rawagede sejak terjadinya surat-menyurat antara Letjen Spoor dan Jaksa Federhof hingga kebijakan pemerintah pada 1948, 1969 dan 1995. Singkatnya, negara mengabaikan tugasnya menegakkan keadilan.