PADA 27 Desember 1949, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan bekas wilayah jajahannya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Sampai detik ini, tanggal tersebut diakui Belanda secara de jure sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 mereka akui secara de facto. “Sampai detik ini Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Ini sudah keluar dari etika diplomatik. Kalau dua negara saling berhubungan diplomasi, seharusnya keduanya saling mengakui dan menghargai,” ujar Batara Richard Hutagalung, pendiri Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), dalam webinar bertajuk “Kejahatan Kolonial Belanda dan Pengingkaran terhadap Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945” yang digelar Forum Diskusi Indonesia Menggugat via Zoom, Senin (27/12/2021). Bagi Batara, hubungan diplomatik RI-Belanda adalah relasi yang janggal. Pasalnya secara hukum, Belanda belum mengakui proklamasi beserta institusinya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Memang pada 16 Agustus 2005 Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Bernard Rudolf Bot menerima proklamasi 17 Agustus 1945, namun itu sekadar de facto. Artinya, Belanda mengakui fakta RI eksis sebagai sebuah entitas tapi tidak berlandaskan hukum alias de jure.

Pada hari Kamis 17 Februari 2022, di Belanda berlangsung dua peristiwa penting yang berkaitan dengan Indonesia. Pada pagi hari di Amsterdam berlangsung jumpa pers tim peneliti KITLV, NIMH dan NIOD yang mengumumkan hasil penelitian mereka terhadap “Kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia”. Kesimpulan terpenting penelitian ini adalah bahwa dalam perang kemerdekaan Indonesia antara 1945 dan 1949, Belanda telah menggunakan kekerasan struktural yang ekstrem, dalam bentuk eksekusi di luar pengadilan, penyerangan dan penyiksaan, penahanan dalam keadaan yang tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian dan penghancuran harta benda serta masih banyak lagi. Sekitar dua jam setelah jumpa pers di Amsterdam ini, di dalam gedung kedutaan besar Belanda di Brussel, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang tengah menghadiri KTT Uni Eropa, menanggapi hasil penelitian itu dengan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada bangsa Indonesia. Inilah peristiwa penting kedua pada hari Kamis itu. Pernyataan maaf ini segera menjadi berita besar di mana-mana. Banyak kalangan menyambutnya sebagai sesuatu yang baik, tapi ada pula kalangan yang tidak senang terhadapnya. Termasuk kalangan yang tidak senang adalah politikus ekstrem kanan Belanda Geert Wilders, pemimpin partai kebebasan PVV. Dia meluncurkan twitter yang menolak isi laporan itu, katanya kecaman terhadap kalangan veteran adalah pemalsuan sejarah. Mereka adalah pahlawan. Permintaan maaf tidak layak, dan pada awal kicauannya Wilders malah bertanya mana permintaan maaf pihak Indonesia atas kekerasan terhadap orang Belanda dan Bersiap? Segera kicauan ini menjadi gaduh oleh tanggapan netizen Indonesia. Begitu ributnya sampai-sampai beberapa situs berita tanah air (Tempo dan Kumparan) memberitakannya. Pers Belanda di lain pihak diam dalam soal ini, seperti halnya soal cuitan Wilders yang lain. Pers dan publik Belanda sudah terbiasa dengan kata-kata kasar Wilders sehingga ucapan apa pun politikus ekstrem kanan ini tidak akan menjadi berita. Lain halnya kalau ucapan Wilders itu ditanggapi oleh politisi Belanda lain, maka tanggapan itulah yang diberitakan, dan bukan ucapan aslinya. Belakangan parlemen Belanda malah sibuk mengatur supaya anggotanya berbicara lebih sopan, kata-kata kasar seperti ucapan Wilders akan dilarang diutarakan dalam parlemen.

LAPANGAN Terbang Kemayoran, Jakarta, 8 September 1945. Bersama tujuh anggota pasukannya, Mayor A.G. Greenhalgh mendarat dalam senyap. Tugasnya simpel namun begitu penting: mencari informasi tentang situasi dan kondisi umum di Indonesia dan secara khusus di Jakarta. Mereka diterima pasukan Jepang –yang diperintahkan menjaga status quo usai pernyataan penyerahan tanpa syarat Jepang terhadap Sekutu dua hari sebelum Proklamasi Republik Indonesia (RI)– sebagai “tamu” pertama dari pihak Sekutu. Mayor Greenhalgh mengambil tempat di Hotel Des Indes (kini Komplek Pertokoan Duta Merlin) sebagai markasnya. Dari sanalah dia menjalin komunikasi dengan petinggi Gunseikan (komandan pemerintahan militer Jepang di Pulau Jawa) Letjen Moichiro Yamamoto (di beberapa sumber menyebut bertemu Jenderal Yamaguchi). Kedatangan pasukan Greenhalgh menandai keterlibatan awal South East Asia Command (SEAC) pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten –selaku wakil Sekutu– di Indonesia. Selain untuk “kepoin’” situasi, misi Greenhalgh itu sekaligus untuk pembicaraan awal mengenai RAPWI (Recovery Allied Prisoners of War and Internees).

SEBUAH flm dokumenter hitam putih dengan latar lagu Bangun Pemudi Pemuda terunggah di laman Youtube. Dokumenter berdurasi tiga menit lebih itu menampilkan wajah para menteri Kabinet Sjahrir II yang baru saja dilantik. Di antara mereka terdapat sesosok perempuan satu-satunya. Dia Maria Ullfah. Pada usia 35 tahun dipercaya menduduki posisi Menteri Sosial. Sebelum mendapat tawaran jadi Menteri Sosial, Maria ditawari jadi Menteri Tanpa Portofolio, sebuah jabatan menteri non-departemen. Sjahrir butuh menteri perempuan untuk membuktikan kepada pihak Sekutu bahwa pemerintah Republik Indonesia bukan sokongan fasis Jepang, melainkan dibangun berdasarkan demokrasi yang berpijak pada kesetaraan. Sjahrir melihat Maria sebagai orang yang tepat untuk turut duduk di kabinet. Namun Sjahrir mengubah pikirannya dan meminang Maria duduk sebagai Menteri Sosial, bukan tanpa portofolio. “Saya agak ragu menerima tawaran itu. Tadinya kan cuma jadi Menteri Tanpa Portofolio,” kata Maria. Maria juga melihat masih ada tokoh perempuan lain yang lebih senior darinya, yakni S.K. Trimurti. “Seorang pejuang kebangsaan yang gigih dan berkali-kali dipenjara di masa penjajahan Belanda,” kata Maria. Merasa belum siap jadi menteri, Maria menolak tawaran Sjahrir dengan alasan belum berpengalaman. Mendengar penolakan itu, Sjahrir menjawab, “Saya pun tak pernah belajar jadi Perdana Menteri.”

PADA Pemilu 1987, dominasi Partai Golkar sebagai petahana menghadapi ancaman serius. Keterlibatan anak-anak Sukarno seperti Megawati dan Guruh dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi daya tarik bagi masyarakat, khususnya sisa-sisa simpatisan PNI untuk meraup suara mengambang. Namun, yang paling mengganggu bagi pejabat Orde Baru, adalah munculnya wacana kabinet bayangan, seolah-olah tandingan kabinet resmi. “Saya mendapat tugas kampanye secara intensif di banyak tempat di seluruh Pulau Jawa. Yang pertama di Bojonegoro, di mana saya mengatakan bahwa PDI akan membentuk kabinet bayangan,” kata Kwik Kian Gie dalam Menelusuri Zaman: Memoar dan Catatan Kritis. Kwik Kian Gie merupakan ekonom-intelektual yang saat itu baru bergabung dengan PDI. Dalam struktur PDI, Kwik menjadi kepala badan penelitian dan pengembangan (balitbang), yang pada debutnya sebagai politisi memperkenalkan UU Persaingan Ekonomi.

PADA dasarnya secara formalitas, militer Australia yang “mangkal” di Kalimantan Selatan patuh pada keinginan Sekutu casu quo Inggris. Agendanya pasca-penyerahan: memulangkan pasukan Jepang, membebaskan para interniran, dan membantu Belanda kembali menguasai pemerintahan. Hanya saja, ada yang tak diduga: “pembangkangan” sejumlah serdadunya. Pasukan Kerajaan Australia (AIF) diterjunkan dalam rangka Kampanye Borneo (1 Mei-30 Agustus 1945) yang dilancarkan South-West Pacific Area (SWPA) pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. Pasukan AIF yang jadi pasukan pemukul darat di antaranya Divisi ke-7 dan Divisi ke-9 Angkatan Darat (AD) yang merupakan bagian dari Korps I AD Australia pimpinan Letjen Leslie Morshead. Kedua divisi itu sebelumnya berisi para “veteran” front Afrika Utara dan Papua Nugini. Selepas terlibat dalam Operasi Oboe di Pertempuran Tarakan (1 Mei-21 Juni 1945) dan Pertempuran Labuan (10-21 Juni 1945), Divisi ke-9 berangsur-angsur dipulangkan pada Oktober 1945, menyisakan Divisi ke-7 yang bertahan di Kalimantan hingga Maluku.

KAMPUNG Tugu di Jakarta Utara sohor karena keroncongnya. Itu terkait erat dengan penghuni awalnya yang merupakan orang-orang Mardijker. Golongan mantan budak era Portugis itu dimerdekakan oleh kongsi dagang Belanda Oost-Indische Compagnie (VOC). Di era Hindia Belanda, daerah Tugu masih belum padat dan tetap dihuni keturunan para Mardijker. Selain permukiman, Kampung Tugu juga masih banyak hamparan sawah, kebun pisang, dan kelapa. Nijmaagsch Dagblad, 22 Januari 1946, memberitakan, penduduknya hidup dari bercocok tanam, berburu, membuat alat musik seperti keroncong (yang diduga berasal dari Portugis) dan suling bambu. Para pemudanya sehari-hari bekerja di Tandjong Priok di pelabuhan atau perusahaan mobil. Para penduduk Tugu beragama Kristen sehingga banyak yang menyebut Tugu termasuk salah satu kampung Kristen tertua di Jakarta. Para penduduk Tugu biasanya pergi ke Gereja Tugu tiap hari Minggu. Gereja mereka juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak setempat. Di sana, musik keroncong terus terpelihara.

USIANYA tujuh bulan lebih tua dari Republik Indonesia yang baru saja merayakan 80 tahun kemerdekaannya. Suyatno, lelaki sepuh itu, masih menyimpan memori bagaimana ia bisa merantau ke ibukota yang tentu sudah banyak berubah. “Dulu kotanya (Jakarta) masih sepi. Belum ada gedung-gedung tinggi atau jalan tol. Lebih mirip rawa-rawa yang banyak nyamuk. Dulu upah saya hanya (sekitar) Rp650 sebulan yang cukup untuk menyambung hidup,” ujar Suyatno di rumah sederhananya di kawasan padat Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Upah yang dimaksud adalah upahnya ketika masih bekerja serabutan di sebuah pabrik kayu. Gajinya tak berbeda jauh ketika sudah beralih jadi prajurit di Korps Komando (KKO) Angkatan Laut (kini Korps Marinir). Suyatno kini veteran dengan pangkat terakhir sersan satu (sertu), namun tak lagi mendapat undangan menghadiri upacara HUT RI.

DALAM kehidupan modern seperti sekarang, jajajan telah melekat dalam tradisi kuliner maupun kebutuhan pangan masyarakat. Di Indonesia, jajanan atau makanan ringan punya beberapa padanan kata: camilan, kudapan, atau disebut juga penganan. Variannya macam-macam, ada jajanan tradisional, ada pula jajanan modern. Cara memperoleh jajanan pun kian mudah seiring kemajuan zaman. Mulai dari membeli langsung di gerai penjual makanan atau pesan-antar dari lokapasar yang tersedia di aplikasi telepon selular.. Namun, jajanan zaman sekarang dengan zaman dulu tentu saja berbeda. Mulai dari varian rasa, bahan pembuatan, hingga cara memperolehnya. Pada masa-masa menjelang kemerdekaan Indonesia, masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, apalagi untuk jajan. Sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso menyatakan, jajanan masyarakat Indonesia masa itu amat dipengaruhi situasi pendudukan Jepang. Untuk memenuhi kebutuhan serdadunya dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah militer Jepang memonopoli sirkulasi beras. Walhasil, bahan makanan yang tersedia bagi masyarakat bumiputra sangat langka.

SUATU hari yang tidak biasa terjadi di redaksi Harian Rakjat, suratkabar partisan milik PKI. Njoto, wakil ketua CC PKI (orang ketiga dalam partai) datang. Hari itu, Njoto-lah yang memimpin rapat redaksi. Sementara itu, wartawan muda bernama Nurlan duduk menyaksikan dari belakang. “Tiba-tiba, dia mengatakan yang akan menggantikan Anwar Dharma adalah Nurlan. Semua orang melihat ke belakang, kepada saya,” tutur Martin Aleida dalam dialog sejarah Historia “Kisah Wartawan Zaman Bung Karno”, 23 Juni 2020. Nurlan adalah nama kecil Martin Aleida. Ketika ditunjuk Njoto, usianya kala itu belum genap 22 tahun. Posisi baru yang akan dilakoninya cukup mentereng pada zamannya: menjadi wartawan Harian Ra’jat yang khusus bertugas di Istana Negara untuk meliput kegiatan Presiden Sukarno.

KOALISI Masyarakat Sipil membentuk kabinet bayangan pada 27 Juli 2026 lantaran resah dengan lemahnya mekanisme check and balance terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kabinet bayangan itu dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil juga untuk alternatif pendidikan publik tentang sistem ketatanegaraan. Konsepnya zakenkabinet, kabinet yang pos-pos menterinya diisi sosok yang sesuai secara keahlian. Dalam sejarah, kabinet bayangan memang lazim eksis di negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun, para aktivis sekarang melihat ada gejala percampuran antara sistem presidensial dan parlementer. Kabinet bayangan itu diisi oleh antara lain pakar hukum tata negara Feri Amsari sebagai menteri sekretaris negara, ekonom Media Wahyudi Askar sebagai menteri perekonomian, pakar hubungan internasional Shofwan al-Banna mengisi pos menteri luar negeri, pakar hukum ketenagakerjaan Nabiyla Risfa Izzati sebagai menteri Sosial dan Layanan Dasar, aktivis kesehatan masyarakat Irma Hidayana menempati menteri kesehatan, pengajar dan aktivis pendidikan Iman Zanatul Haeri sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pakar hukum Yance Arizona menduduki posisi menteri Hukum dan Kebijakan Negara, ekonom-analis kebijakan publik Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, dan peneliti studi pertahanan Curie Maharani Savitri di pos Menteri Pertahanan.

MANUSIA tak pernah berhenti untuk membuat “burung besi” yang bisa mengangkut banyak penumpang dan terbang jauh lebih cepat, nyaman, dan aman. Berikut ini sejarah perkembangan pesawat terbang. Biplane Terpacu keberhasilan Zeppelin terbang dengan mesin dan kemudi, Orville dan Wilbur Wright, dua bersaudara asal Amerika Serikat, merancang pesawat sayap ganda dengan mesin setara 12 tenaga kuda. Mereka menyebutnya Flyer. Wright mengundang pers dan khalayak umum menyaksikan uji terbang pada 17 Desember 1903 di bukit Kitty Hawk. Dengan seorang pilot yang berbaring di bawah sayap, pesawat itu mampu terbang setinggi 36 meter selama 12 detik. Keberhasilan ini dianggap tonggak baru perkembangan pesawat bersayap dengan mesin dalam “penerbangan-lebih-berat-daripada-udara”.