MENDENGAR ada pesawat asing mendarat darurat di Lapangan Udara Cikalong, Tasikmalaya, pada 6 Juni 1947, KSAU Suryadi Suryadarma langsung mengutus Opsir Udara III Petit Muharto menuju lokasi. Yang diutus langsung berangkat dan meyakini pesawat asing itu merupakan pesawat rekannya asal Amerika Serikat yang ditungggu-tunggu. “Memang benar dugaan Muharto. Pilotnya adalah Bob Freeberg yang pernah diberi petunjuk, mengikuti rel kereta api untuk sampai ke Maguwo. Waktu itu ia terpaksa terbang rendah di bawah gumpalan awan, dan justru karena itu, ia sebagai orang baru kehilangan orientasi,” tulis Irna HN Soewito dkk. dalam Awal Kedirgantaraan di Indonesia: Perjuangan AURI 1945-1950 . Bob Freeberg, veteran AL AS, merupakan pilot Commercial Air Lines Incorporated (CALI) yang bersama Muharto menjalani misi menembus blokade Belanda di masa awal kemerdekaan. “Pesawat C-47 Dakota milik Bob Freeberg secara resmi disewa oleh Pemerintah RI dan diberi nomor registrasi RI-002,” tulis Adityawarman Suryadarma dalam Bapak Angkatan Udara: Suryadi Suryadarma . Misi Membiayai Revolusi Dari Tasik, Bob dan Muharto diterbangkan ke ibukota Yogyakarta menggunakan pesawat Nishikoreng yang dipiloti Sunaryo “Betet” untuk menemui KSAU Suryadarma. Keduanya langsung mendapat tugas baru dari Suryadarma. “Tugas yang harus dijalankan adalah mengangkut barang untuk dijual di luar negeri, berupa serbuk kina dan panili,” tulis Irna. Tugas menembus blokade Belanda itu dibuat Suryadarma untuk mencari tambahan dana guna membiayai perjuangan. “Dalam kondisi dikepung daerah Federal yang telah dikuasai Belanda, pada hakikatnya Djokjakarta sudah diblokade dengan rapat, sehingga tidak mungkin lagi bisa mendatangkan obat-obatan, begitu juga upaya mencukupi kebutuhan sandang serta beragam keperluan hidup lainnya. Blokade tersebut hanya bisa ditembus lewat udara, dengan memanfaatkan sejumlah penerbang pemberani, yang berani nekad menerobos blokade,” tulis Julius Pour dalam Doorstoot naar Djokja . Bersama “Betet”, Bob dan Muharto pun kembali ke Tasikmalaya. Sementara pesawat RI-002 diisi bahan bakar dan dimuati 29 peti serbuk kina dan 11 peti panili, dipasok oleh Divisi Siliwangi, Muharto selaku pemimpin misi memberi briefing kepada para awak. Selain Muharto dan Bob sebagai pilot, misi tersebut diawaki dua juru mesin berkebangsaan Filipina; Pang Suparto, perwira Siliwangi yang ditugaskan sebagai juru muat; dan Opsir II Boediardjo selaku juru radio. “Saya yang masih berada di Malang dipanggil untuk ikut mengawal pesawat Dakotanya Bob yang diberi nomer register RI-002. Setelah dimuati kina dan panili kami lepas landas,” ujar Boediardjo dalam memoarnya, Siapa Sudi Saya Dongengi. Pada 9 Juni, RI-002 terbang menuju Yogyakarta. Setelah para awak beristirahat, pukul 23.45 pesawat yang dipiloti Bob itu bertolak menuju Labuan untuk mencapai Manila. Setelah melalui perjalanan malam berbahaya itu para anggota misi langsung disambut masalah setibanya di Manila. “Siapa lagi kalau bukan Perwakilan Belanda yang menuduh RI-002 mengangkut kina hasil curian dari Pabrik Kina di Bandung, yang berada dalam yuridiksi kekuasaan Belanda,” lanjut Boediardjo. Lewat kuasa hukum Ponce Enrile, De Witt, dan Perkins, Konsul jenderal Belanda di Manila menuntut penyitaan terhadap semua peti berisi kina yang dibawa RI-002. Beruntung, misi AURI mendapat dukungan penuh dari Senator Filipina Salipada Pendatun. Veteran Guerilla Army of Muslims and Christians itu gigih melawan upaya yang dilakukan para advokat Konjen Belanda. Meski memakan waktu sebulan lebih, Indonesia akhirnya menang. Pemerintah Filipina menyatakan 29 peti kina dan 11 peti panili yang dibawa RI-002 menjadi hak penuh awak RI-002. Namun, selesai urusan dengan Konjen Belanda tak berarti masalah selesai. Ke mana kina dan panili itu harus dijual? Manila tak punya pasar untuk dua komoditas yang belum dikenal tersebut. Masalah kian bertambah ketika Boediardjo jatuh sakit akibat malaria. Dengan uang saku pas-pasan yang kian menipis sementara dagangan belum jelas kapan akan terjual, para awak misi mesti hidup hemat. “Setiap hari mereka berjalan kaki bersama sejauh setengah mil untuk makan di suatu kedai nasi murah. Yang disantap juga selalu menu yang itu-itu juga,” tulis Irna. Hari-hari berat itu dijalani para anggota misi dengan terus menawarkan dagangan kepada berbagai pihak, terutama peminat asal Amerika. Perjuangan mereka akhirnya berhasil, komoditas yang mereka bawa laku. Hasil penjualan kina dan panili, ditambah bantuan dana dari rekan-rekan Suparto di Singapura, langsung mereka gunakan untuk membayar utang-utang selama di Manila dan membayar jasa Bob. Sisanya, dibawa Suparto ke tanah air untuk biaya perejuangan.

BERITA mengenai pelarangan seminar sejarah di Universitas Negeri Malang (UM) oleh instansi militer setempat mendapat tanggapan dari Korem Kota Malang. Kepala Penerangan Komando Resort Militer (Kapenrem) 083/Baladhika Jaya (Bdj) Mayor (Inf.) Prasetya HK mengatakan pihaknya tak melakukan pelarangan acara tersebut, karena memang bukan ranah mereka, menilik UU No 12 tahun 2012 pasal 8 ayat 3 tentang kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Perguruan Tinggi. “Kita menganggap permasalahan ini sudah selesai. Dari pihak panitia juga sudah mengklarifikasi bahwa pembatalan ini murni dari panitia, tidak ada intervensi dari Korem maupun Kodim,” ujar Kapenrem Prasetya ketika dimintai konfirmasi Historia , Jumat petang, 12 Oktober 2018. Konfirmasi itu menegaskan isi rilis yang tersebar di broadcast message pesan singkat sehari sebelumnya. Dalam rilis itu, Kapenrem keberatan dengan berita yang dimuat Historia pada 10 Oktober 2018 terkait pembatalan seminar sejarah di UM tersebut. Kapenrem juga menyayangkan berita di Historia yang dianggapnya tidak benar dan menyudutkan institusi TNI karena tidak meminta konfirmasi terlebih dahulu. Mengenai surat pembatalan dari panitia kepada para pembicara seminar yang menjadi sandaran berita di Historia , Korem 083/Bdj telah meminta klarifikasi kepada pihak panitia. Pihak panitia kemudian menyampaikan permohonan maaf karena mencantumkan nama Korem 083/Bdj dan Kodim 0833/Kota Malang dalam surat pembatalan tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, UM sedianya akan menggelar seminar sejarah bertajuk “Perubahan dan Kesinambungan Historis dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran” pada 24 Oktober mendatang. Seminar akan menghadirkan empat pembicara, yakni Asvi Warman Adam (sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Sri Margana (sejarawan Universitas Gajah Mada), Abdul Syukur (sejarawan Universitas Negeri Jakarta) dan Ari Sapto (sejarawan/Ketua Jurusan Sejarah UM). Namun acara tersebut akhirnya dibatalkan. Pihak panitia mengirimkan surat pemberitahuan bernomor 10.10.85/UN32.7.5.3/KP/2018 yang berisi penundaan/pembatalan seminar kepada empat narasumber. Surat itu ditandatangani Ari Sapto selaku Kajur Sejarah dan Reza Hudiyanto selaku ketua pelaksana. Di butir pertama keterangan dicantumkan bahwa muncul pemahaman yang keliru di masyarakat setempat dan beredar di media sosial, khususnya dari beberapa kelompok tertentu, sehingga menarik perhatian pihak keamanan/intelijen di Kota Malang. Sementara di butir kedua keterangan dicantumkan: “Berdasar hasil diskusi dan negosiasi panitia dengan pihak KOREM dan KODIM Kota Malang, diperoleh masukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila seminar tetap dilaksanakan”. Dari informasi lain yang diterima Historia , memang muncul keberatan dan seruan dari kelompok tertentu atas acara seminar yang menurut mereka “kekiri-kirian”. Mereka juga menolak Asvi Warman Adam sebagai salah satu pembicara. Asvi Warman Adam, yang dikukuhkan sebagai profesor riset di LIPI pada 26 Juli lalu, dikenal sebagai sejarawan yang getol dengan pelurusan sejarah G30S 1965.

ALKISAH hiduplah sepasang pengantin yang baru menikah. Keduanya saling mencintai satu sama lain. Yang laki-laki bernama Gajahpara. Yang perempuan namanya Ken Endok. Suatu hari, Ken Endok pergi ke sawah untuk mengantar makanan bagi suaminya. Sementara itu, di angkasa Dewa Brahma tengah melihat-lihat siapa yang akan dijadikan temannya bersetubuh. Melihat Ken Endok, turunlah sang dewa. Lalu disetubuhilah istri Gajahpara itu. “Janganlah engkau bersetubuh dengan suamimu lagi. Jika engkau bersetubuh dengan suamimu, suamimu meninggal, karena kecampuran dengan anakku,” kata Dewa Brahma. Ken Endok pun bercerai dengan suaminya. Bahkan, beberapa hari kemudian, Gajahpara mati tapi tak diketahui penyebabnya. Begitulah awal mula Ken Angrok lahir menurut  Serat Pararaton.  Banyak peneliti yang menafsirkan a yah Angrok yang disebut Dewa Brahma adalah perumpamaan untuk seseorang yang punya jabatan tinggi. Tandanya, pamor sang ayah sangatlah kuat. Sebelumnya, Boechari dalam artikelnya “Ken Angrok: Bastard Son of Tunggul Ametung?" (1975), menyebut Dewa Brahma adalah penguasa yang bisa lepas dari jangakauan hukum.  Bahkan punya kekuasaan untuk menyingkirkan suami seorang perempuan yang diinginkannya.  Namun, apakah semua pejabat kerajaan pada masa Jawa Kuno mempunyai kekebalan hukum semacam itu? Dalam tata pemerintahan kerajaan masa Jawa Kuno terdapat sekumpulan kitab perundang-undangan agama. Tujuannya mengatur tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Secara umum, kata sejarawan Malang, Suwardono, undang-undang itu diambil dari kitab  Manawa  dan kitab  Kutara. Untuk kasus ayah Ken Angrok, dalam teks undang-undang agama diatur oleh bab mengenai  paradara . Terdapat 17 pasal tentang  Paradara, yaitu pasal 198-214. Secara harfiah,  berarti istri orang lain atau perbuatan serong. Dalam bab ini menyebutkan berbagai jenis hukuman dan denda yang dikenakan kepada laki-laki yang mengganggu perempuan. Pasal  paradara  begitu keras. Pun sebenarnya tak ada kekebalan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran termasuk pendeta sekalipun. “Dalam melakukan kejahatan, tak ada pandang bulu antara golongan tinggi dan golongan rendah,” jelas Suwardono. Hal itu, kata Slamet Muljana dalam Perundang-undangan Madjapahit , ditegaskan lewat pasal 11 undang-undang agama: “Siapapun, guru, anak-anak, orang yang telah lanjut usianya, brahmana, cendikiawan, dan semua orang yang dipandang pendeta seperti kata orang banyak, jika ia melakukan  tatayi  (kejahatan), kemudian perbuatannya itu terbukti, maka ia akan dikenakan hukuman mati.” Sementara Suwardono dalam bukunya Tafsir Baru Kesejarahan Ken Angrok menjabarkan . perbuatan yang masuk ke dalam  tatayi,  adalah membakar rumah orang, terutama rumah raja yang berkuasa. Lalu meracuni sesama manusia, menenung sesama manusia, mengamuk, memfitnah raja yang berkuasa, dan merusak kehormatan perempuan. “Siapa yang melakukan salah satu dari enam kejahatan di atas, tidak layak diampuni oleh raja yang berkuasa,” kata dia. Jika kesalahannya terbukti, dia harus dijatuhi pidana mati tanpa proses apapun. Menjatuhi hukuman bagi yang bersalah ini bahkan bisa dihitung sebagai dharma seorang raja yang tak boleh dihindarkan. “Ditinjau dari pasal dan tuan pejabat yang menghamili Ken Endok hingga menghasilkan anak dijerat banyak pasal. Dia harus menjalani hukuman mati, atau minimal denda sangat berat,” jelas Suwardono. Lalu bagaimana dia bisa kebal hukum? Rupanya, pada masa Jawa Kuno ada beberapa pejabat yang memang diberikan hak istimewa semacam itu. Ada beberapa prasasti yang mengindikasikan kalau ada pejabat yang diberi hak istimewa. Mereka biasanya punya jasa terhadap raja. Beberapa prasasti yang menyebutkan soal anugerah raja, misalnya dari masa Tamwlang-Kahuripan: Prasasti Waharu IV (931 M), Prasasti Sobhamerta (939 M), dan Prasasti Kakurugan (1023 M). Dari masa Singhasari misalnya Sarwwadharma (1269 M). Sedangkan dari masa Majapahit: Tuhanaru (1323 M), Waringin Pitu (1447 M), Pamitihan (1437 M), dan Trilokyapuri I (1486 M). Prasasti lainnya yang tak berangka tahun: Waharu III, Leran, Biluluk IV, dan Trilokyapuri III. Prasasti-prasasti itu di dalamnya menyertakan pemberian berbagai jenis kewenangan kepada seseorang atau kelompok yang dianugrahi. Namun, di antara itu hanya sedikit yang menyebutkan soal pejabat yang diberikan pengecualian dalam penegakkan aturan tertentu. Prasasti Waharu IV (931 M) berisi pemberian hadiah Raja Sindok kepada warga Waharu. Itu terutama kepada yang bernama buyut Manggali. Ia diberikan hak untuk berhubungan badan dengan seorang gadis yang sudah diikat lamaran atau dengan perempuan yang telah bersuami. Dalam Prasasti Kakurugan (1023 M) dari zaman Raja Airlangga disebut pejabat bernama Dyah Kakingadulengen berhak mendatangi atau memperoleh seorang gadis yang sudah diikat lamaran atau seorang perempuan yang sudah bersuami. Dua prasasti itu juga menyebutkan alasan mengapa orang-orang tadi mendapatkan hak istimewa .  Yang bersangkutan rupanya rela berkorban mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam membela sang raja ketika perang. Namun, selain itu, tak diketahui jelas apa indikator seseorang bisa mendapat kekebalan hukum. Yang jelas hak itu muncul sebagai suatu ketetapan istimewa masa Jawa Kuno. “Dari hasil perbincangan singkat dengan beberapa sarjana epigrafi, sementara dugaan mengarah kepada pemberian hak  paradara  itu hanya dilakukan terhadap seseorang yang memiliki syahwat seksual tinggi,” jelas Suwardono.

MENGENAKAN kebaya putih berhias renda, seorang perempuan berjalan sambil membawa kunci rumah. Sepasang kakinya memakai terompah atau selop. Di sela jarinya terselip sapu tangan putih. Jika tuannya orang cukup kaya, perempuan itu akan memakai beberapa perhiasan seperti anting atau kalung. Itu merupakan gambaran nyai, perempuan pribumi yang dijadikan teman hidup tuan berkulit putih tanpa ikatan resmi. Ada beragam cara seorang perempuan bisa diangkat menjadi nyai. Beberapa diambil dari salah satu pelayan rumah. Ada juga yang dimakcomblangi jongos si tuan. Begitu si tuan Belanda memerintahkan “cari perempuan” pada seorang jongos, tak lama kemudian disodorkanlah seorang gadis pribumi. Cara paling menyakitkan adalah “dijual” oleh keluarga atau suaminya. Si perempuan yang semula orang bebas langsung terikat untuk menghamba pada tuan Belanda. Sementara, suami atau keluarganya menikmati uang hasil menjual istri atau kerabat sendiri. Nasib si perempuan memang berubah begitu dijadikan nyai oleh lelaki Belanda. Statusnya lebih tinggi dari pelayan-pelayan lain di rumah orang Belanda. Kebaya sederhananya tak pernah lagi dipakainya. Namun, status nyai tak pernah diakui masyarakat kolonial, bahkan dianggap aib atau setara dengan pelacur. Meskipun fenomena umum di kalangan lelaki Eropa, hubungan nyai-tuan selalu disembunyikan. Pada 1620-an, gereja melarang pegundikan. Dengan ancaman tak boleh kembali ke negaranya, VOC pun melarang pegawainya menikahi perempuan pribumi. Namun, larangan yang terus dikeluarkan tak sanggup menghentikan fenomena itu. Hingga akhir abad ke-19, hampir separuh lelaki Eropa di Hindia Belanda masih tinggal dengan nyai. Awetnya fenomena pergundikan ini, menurut Ann Stoler dalam “Making Empire Respectable”, terjadi lantaran ambivalensi masyarakat kolonial dalam memandang nyai. Mereka tak ingin mengakui pergundikan karena dianggap nista, tapi mereka merasa diuntungkan karena menimbulkan stabilitas politik dan kesehatan kolonial. Nyai membuat mereka tak perlu repot mendatangkan perempuan Eropa, juga tak perlu pusing oleh penyakit kelamin yang tersebar di rumah bordil. Tak ada yang menyenangkan dari hubungan nyai-tuan: status tak jelas, hak pun tak ada. Nyai tak punya hak resmi hingga tak bisa menuntut ke mana pun bila tertimpa hal buruk. Ketiadaan pengakuan secara hukum oleh pemerintah itu menimbulkan perlakuan semena-mena. Bataviaach Nieuwsblad , 9 Maret 1898, sepeti dikutip Reegie Baay dalam Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda, memberitakan tentang seorang nyai yang dipukuli tuannya. Nyai yang tak tahan sikap kasar si tuan itu lantas mengadu pada tetangganya. Alih-alih mendapatkan permintaan maaf, nyai yang ketahuan mengadu itu justru dapat makian dan pukulan yang makin keras, bukan hanya oleh si tuan tetapi juga ayah si tuan. Tak sampai di situ, si nyai diminta mencuci sendiri bajunya yang berlumur darah dan membersihkan sisa-sisa penganiayaan pada dirinya. Yang lebih buruk lagi, tak ada ganjaran hukum yang diterima si penganiaya. Lelaki Eropa membenarkan diri untuk berlaku kasar dan tidak beradab karena superioritas kulit putih, uang, dan keinginan menunjukkan maskulinitasnya. Jika menyangkut perilaku seksual, tulis Baay, mereka berlaku sangat buruk, bahkan kotor. Lelaki Eropa menganggap perempuan pribumi hanya objek untuk dinikmati secara seksual dan diperlakukan semena-mena. Jika sudah diusir, para nyai tak bisa menolak. Pun hak atas anak dari hasil hubungannya dengan si tuan. Hal itu diatur pemerintah kolonial lewat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1848 pasal 40 dan 354. Legislasi itu berbunyi hak asuh anak hasil pergundikan tidak dapat diambil oleh ibunya sekalipun si tuan meninggal. Celakanya, pemerintah kolonial juga menganggap anak hasil hubungan nyai-tuan tidak sah secara hukum. Baru pada awal abad ke-19 pemerintah menerima pendaftaran kelahiran anak di luar nikah. Lelaki Belanda yang enggan mengakui anak hasil pergundikannya bisa mendaftarkan kelahiran anak mereka namun dengan nama belakang dibalik. Misal, pegawai kehakiman Belanda, JTL Rhemrev yang lahir dari seorang gundik dan tuannya, bernama belakang Vermehr. Status anak yang tak diakui pun sama tak jelas dengan ibunya, tak diterima sebagai orang Eropa karena mengancam prestise kulit putih tapi tidak juga masuk golongan pribumi. Pada abad ke-19, si tuan bisa mengakui anak hasil hubungan pergundikan. Namun berapa pria Eropa yang secara sah mengakui keturunan mereka, banyak yang dipulangkan ke Belanda, Inggris, atau Prancis. Hal itu memutus hubungan sekaligus menelantarkan nyai dan anak-anaknya, meninggalkan si nyai dan jabang bayi tanpa bekal hidup. Ann menyebut buruknya perlakukan Belanda kepada para nyai sebagai eksploitasi seksual dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar.

IA gagah bertengger di kanan depan halaman gedung Museum Mesin R. Ahmad Imanullah. Sejak kedatangannya bersama tiga mesin perang udara baru lain pada April 2018, ia menambah ramai kompleks Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Tapi tak seperti yang lain, pernah mengawal dirgantara republik, ia justru pernah jadi musuh Indonesia di angkasa. Puluhan tahun lalu, ia “mangkat”. Ironisnya, ia ditinggalkan begitu saja oleh Belanda sementara ke-11 kawannya dibawa pulang ke Negeri Tulip. Begitu lama ia hanya jadi bangkai di pangkalan udara (lanud) di Pulau Biak, Papua, sebelum direstorasi total. Burung besi itu adalah jet tempur Hawker Hunter (varian) F.4 yang kadang disebut Hawker Hunter Mk (Mark) 4. Pesawat bernomor registrasi N-112 yang tertera di kedua sisi haluannya itu berbeda dari koleksi-koleksi lain Museum Dirgantara. Nomor registrasi itu milik pesawat-pesawat AU Belanda. Siapa pemilik awalnya dipertegas oleh roundel (logo Angkatan Udara/AU) biru-merah-putih di kedua sisi bagian ekor dan masing-masing sepasang di atas dan bawah sayap menegaskan. Roundel atau logo AU Belanda di Bawah Sayap Pesawat (Foto: Randy Wirayudha/Historia) “Memang sengaja kita tampilkan persis seperti aslinya agar jadi pembelajaran dan pengetahuan bahwa Belanda bercokol lama sekali di negara kita. Termasuk saat operasi-operasi pembebasan Irian Barat (kini Papua),” terang Kepala Museum Dirgantara Mandala Kolonel (Sus.) Dede Nasrudin kepada Historia . Perongrong Angkasa Indonesia Timur Di eranya, pesawat buatan Hawker Aircraft (kini Hawker Siddeley) yang diproduksi dengan total 64 varian ini pernah jadi salah satu pesawat pemburu terbaik. Namun, sejatinya pesawat ini merupakan multirole fighter dengan kemampuan mengemban beragam tugas sekaligus mulai pengintai, penyerang darat, hingga pembom. Selain Royal Air Force (RAF/AU Inggris), penggunanya adalah Koninklijke Luchtmacht (AU Belanda), Uni Emirat Arab, Belgia, Cile, Denmark, Irak, India, Yordania, Kenya, Kuwait, Lebanon, Oman, Peru, Qatar, Rhodesia, Arab Saudi, Somalia, Zimbabwe, dan Singapura. Menurut David J. Griffin dalam Hawker Hunter: 1951-2007 , pesawat ini bisa mengangkasa dengan dua mesin: Rolls-Royce Avon 107 dan Armstrong Siddeley Sapphire 101. Untuk persenjataannya, selain dibekali empat senapan mesin ADEN kaliber 30 milimeter, Hawker Hunter dilengkapi misil AIM-9 Sidewinder dan AGM-65 Maverick. Pesawat Hawker Hunter F.4 di depan Museum Mesin R. Imanullah (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Khusus untuk varian F.4, spesifikasinya memiliki konfigurasi single seat , ditenagai mesin Rolls Royce Avon 115, dan dilengkapi tangki bahan bakar cadangan di bawah kedua sayapnya. Varian ini muncul pertamakali pada 20 Oktober 1954. Varian inilah yang lantas jadi bagian dari AU Belanda di Biak, pulau kecil di utara Papua yang hingga awal 1960-an tak kunjung diserahkan Belanda kepada Indonesia  kendati penyerahan kedaulatan telah dilakukan Belanda sejak 27 Desember 1949. “Hawker Hunter yang ini (N-112) merupakan bagian dari Skadron 322 AU Belanda. Sejak 1958 kekuatan militer Belanda di Irian Barat terus bertambah, termasuk didatangkan 12 Hawker Hunter F.4 yang diangkut Kapal Induk (HNMLS R81) Karel Doorman pada 1961,” ujar pengamat sejarah militer Wawan Kurniawan Joehanda kepada Historia . Penulis KNIL: Dari Serdadu Kolonial menjadi Republik , Djocjakarta: Mereka Pernah di Sini dan Palagan Maguwo dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia: 1945-1949 itu menambahkan, operasi-operasi Hawker Hunter kian intens sejak Presiden Sukarno menyerukan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda pada 19 Desember 1961. “Ke-12 Hawker Hunter itu ditempatkan di Lanud Mokmer (kini Lanud Manuhua), Biak. Pilot dari N-112 ini Sersan Van Soest. Dalam sebuah latihan pada 30 Mei 1962, mengalami kerusakan di sabuk pasokan peluru. Akibatnya magasennya meledak hingga sistem kelistrikannya ikut mati,” lanjut Wawan. Tampak Asli Pesawat Hawker Hunter F.4 saat Kokpitnya Dibakar Belanda pada 1962 (Foto: Dok. Ministerie van Defensie) Dalam kondisi rusak parah di mana tekanan hidrolik pesawatnya ikut hilang, pilot Van Soest mati-matian berusaha mendaratkan pesawat ke Lanud Mokmer. Dia berhasil mendaratkan pesawatnya meski sampai melewati batas landasan dan menabrak pepohonan di ujung landasan. Pesawat pun ringsek. “Setelah diplomasi Belanda di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) gagal mempertahankan Irian Barat dan kuatnya tekanan serta kecaman dunia internasional, Belanda akhirnya angkat kaki. Semua alutsistanya ditarik, kecuali N-112 karena sudah tak lagi bisa diperbaiki. Kokpit pesawat dibakar habis agar teknologi avionik-nya tak jatuh ke tangan militer Indonesia,” lanjutnya. Direstorasi Lama menjadi rongsokan, pesawat N-112 direstorasi akhir tahun lalu. “Pesawat ini setelah terlunta-lunta di dekat sebuah hanggar Lanud (Manuhua) Biak, dibawa ke sini atas perintah Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto, red .). Dibawa dari Biak via Makassar dan diperbaiki di Malang. Di Malang direstorasi selama 3-4 bulan. Setelah itu baru dibawa ke museum dan dirangkai lagi terlebih dulu selama dua minggu,” sambung Dede. Restorasi digarap 30 teknisi Sathar 32 dari Depo Pemeliharaan 30 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang di bawah pimpinan Mayor (Tek) Slamet Riyanto. Untuk menyamai aslinya, tim museum diikutsertakan untuk melakukan riset mendalam. Kepala Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Kolonel (Sus.) Dede Nasrudin (Foto: Randy Wirayudha/Historia) “Riset dari tim museum dan hasilnya kita berikan ke para teknisi agar ukuran, logo ( roundel ), nomor registrasi, bahkan warna kamuflase Belanda-nya benar-benar sama seperti aslinya. Kokpit yang dibakar habis juga dibuat seperti aslinya. Hanya saja, memang tidak ada engine -nya karena memang sepertinya dulu sempat dibawa pulang Belanda,” imbuhnya. Pesawat N-112 akhirnya diresmikan Panglima TNI pada 24 April 2018 bersamaan dengan peresmian tiga koleksi baru: Hercules C-130B, Fokker F-27, dan Ilyushin Il-14 Avia, serta Museum Mesin R. Ahmad Imanullah. “Pesan Panglima, agar penambahan koleksi museum ini tak hanya dijadikan wahana edukasi dan rekreasi, tapi juga agar bisa dirawat betul. Karena perjuangannya luar biasa untuk membawa dari Biak ke sini. Orang Belanda pun dari Museum Soesterberg (Nationaal Militair Museum) sampai kaget kita punya koleksi ini. Di sana pun mereka cuma punya dua yang seperti ini,” tandas Dede.

PENUTURANNYA yang penuh mitos membuat  Serat Pararaton  banyak yang menyangsikan sebagai sumber sejarah. Namun, sejauh ini Pararaton masih belum tergantikan sebagai sumber penting yang mengungkap kondisi sosial, teruatama era Ken Angrok. Di samping Kakawin Nagarakrtagama yang ditulis Mpu Prapanca, Pararaton yang tak diketahui siapa penulis juga meriwayatkan era Singhasari hingga Majapahit. Tepatnya dimulai pada masa Ken Angrok, abad ke-13 sampai ke-14. Bahasannya, Jawa Madya. Sejarawan R. Pitono Hardjowardoyo mengatakan jika dibandingkan dengan Nagarakrtagama, maka isi Pararaton lebih beragam terutama ditinjau dari sudut sejarah kebudayaan. “Lazimnya, oleh para ahli sejarah, Nagarakrtagama lebih bisa dipercaya daripada Pararaton,” katanya Peneliti sejarah Jawa Kuno asal Belanda, C.C. Berg salah satu yang skeptis pada Pararaton. Terutama pada bagian awalnya yang tak jelas mana yang fakta dan mana yang khayalan. Dia berpendapat teks Pararaton secara keseluruhan lebih bersifat supranatural dan bukan berdasarkan kejadian sejarah. Sedangkan Bernard H.M.Vlekke menyebut kisah Pararaton menunjukkan konsep mitologis dan fakta historis terjalin, tak terpisahkan dalam kitab sejarah Jawa ini. “Sebagian pencampuradukan fakta dan fantasi tersebut, yang bagi sejarawan didikan Barat modern sangat menjengkelkan, memang disengaja,” tulisnya dalam . Maksud disengaja bahwa penulis Jawa Kuno punya tujuan yang bukan sekadar mendokumentasikan suatu peristiwa. “Tugas mereka juga untuk memperkokoh raja yang tenaga dalamnya menjadi saka guru kerajaan dan kesejahteraan rakyatnya,” kata Vlekke. Pitono pun mengatakan perlu diwaspadai jika Pararaton hanya dilihat dari sudut pandang politik. “Keterangan dalam tak diketahui dengan jelas asal-usulnya,” ujarnya yang pernah membuat tafsiran Serat Pararaton . Kendati begitu, kata Pitono, di Katuturanira Ken Angrok banyak unsur mitos yang sebenarnya punya latar belakang politis. Di dalamnya juga bisa didapat latar belakang sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari peristiwa sejarah pada abad ke 13-15.  Pararaton juga bisa dijadikan sebagai sumber pembanding. Pada 1897, penelitian pertama tentang Pararaton oleh filolog Belanda, J.L.A Brandes, diterbitkan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia) di Batavia. Penerbitan ini meliputi transliterasi naskah lontar  Pararaton  disertai terjemahan dan pembahasannya dalam bahasa Belanda. Hasan Djafar mengatakan penerbitan itu membuat sumber penelitian sejarah Singhasari dan Majapahit bertambah. “Walaupun pemberitaan  Serat Pararaton  tidak dapat seluruhnya diterima, dengan sumber lain sebagai bahan pembanding dan pelengkap, Pararaton  ternyata sangat berguna,” ujarnya. Khususnya periode Majapahit akhir yang menurutnya sangat gelap dan sedikit sumbernya. Pasalnya, Pararaton juga memberitakan raja-raja Majapahit akhir meski sangat berbelit.  “Genealogi dan urutannya sukar diikuti. Namun, dengan bantuan beberapa buah prasasti dan sumber sejarah Majapahit lainnya, kami coba susun,” kata Hasan.  Menurut Pitono, Pararaton dihasilkan di Pulau Bali pada abad ke-16. Sedangkan menurut Hasan Pararaton ber asal dari masa Majapahit akhir. Petunjuknya, kata Hasan, pada bagian akhir diketahui peristiwa yang disebutkan adalah gunung meletus pada 1403 Saka (1481 M). Tahun ini bisa jadi pegangan menetapkan waktu penulisan  Pararaton.  “ Serat Pararaton  ditulis tak lama setelah 1403 Saka, yaitu periode Majapahit akhir, pada masa pemerintahan Raja Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya,” tulis Hasan dalam Masa Akhir Majapahit . Lebih jauh lagi, sejarawan Warsito S. menilai kalau Pararaton adalah manifesto politik dari Maharaja Majapahit keturunan Ken Angrok, yaitu Girindrawardhana.  “Jadi Maharaja Majapahit, yang menyusun Pararaton  itu, mengesahkan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Ken Angrok terhadap Tunggul Ametung, karena Ken Angrok adalah ahli waris yang berhak atas takhta Tumapel,” tulis Warsito dalam “Benarkah Ken Arok Anak Desa?” termuat di Madjalah Bulanan Pusara Djilid XXVII No. 3-4 Maret-April 1966 . Terlepas dari itu, pengajar sejarah Universitas Negeri Malang Dwi Cahyono menilai kalau Pararaton tetaplah memuat informasi penting. Sejauh ini Pararaton memuat info terlengkap mengenai sosok Angrok. “Bahkan bisa dibilang sebagai balada Angrok. Dari sebelum lahir sampai meninggal sampai beberapa penguasa pengganti,” kata arkeolog itu.

CAK Gepeng begitu menggebu kala menyinggung Bonek, suporter klub Persebaya Surabaya. Selepas kenyang melahap nasi pecel di pinggir jalan dekat Tugu Pahlawan, semangatnya menyala lagi untuk berkisah. “Dari kecil, Mas. Sudah senang Persebaya walau aku kecilnya di Malang,” ujar anggota Bonek yang tinggal di kawasan Tambak Bayan itu kepada Historia . Gepeng tak segan memperlihatkan t-shirt hijau bertuliskan lirik ikonik chant , Bonek: ‘ Persebaya Kami Haus Gol Kamu ’ dan kaus jadi atribut fenomena ‘Tret Tet Tet’, sebuah mobilisasi Bonek ke Jakarta untuk final Perserikatan 1987-1988 kontra Persija Jakarta. “ Nah , kalau ikioleh dike’i (ini dikasih) Bobotoh waktu ikut pertandingan tandang ke Bandung,” lanjutnya menunjukkan syal bertuliskan ‘Bonek-Viking’. Dua kelompok suporter itu sejak beberapa waktu lalu bisa beraliansi. Cak Gepeng alias Liem Kim Hau, Satu dari Sekian Bonek Militan yang Pernah Turut Fenomena 'Tret Tet Tet' (Foto: Randy Wirayudha/Historia) “Dari kecil wes mbonek (sudah jadi Bonek), sudah sering mbolos buat nonton Persebaya di (stadion) Tambaksari (kini Stadion Gelora 10 November). Mulai besar, mulai ikut pertandingan-pertandingan luar kota. Ya termasuk pas ‘Tret Tet Tet!’ ke Jakarta. Pokok’e sering ikut keluar (Surabaya), yo Wani ! Sampek Matek (ya berani, sampai mati) bela Persebaya,” tandasnya. Muasal Bonek Dari Gepeng-lah Historia bisa bersua salah satu dedengkot Bonek, Andi Kristianto, di sebuah taman depan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Seperti Gepeng, pentolan Bonek yang akrab disapa Andie Peci itu juga bukan asal Surabaya, melainkan Madiun. Fakta itu itu membuktikan Persebaya melekat dan mendarah-daging bagi segenap orang Jawa Timur. “Bonek itu awalnya hanya nilai-nilai saja. Di musim (kompetisi Perserikatan) 1987-1988, ketika itu Suratkabar Jawa Pos yang punya satu istilah Bonek. (Akronimnya) Bondo Nekat atau artinya modal nekat. Awalnya waktu itu nilai-nilai suporter memang diharuskan jadi suporter yang nekat. Waktu itu kan suporter yang berangkat ke Senayan membludak. Lahir juga (fenomena) ‘ Tret Tet Tet ’,” ujar Andie Peci kepada Historia. Di masa itu, belum lazim suporter tamu datang ke markas tim lawan. Bonek mempelopori suporter ikut datang ke markas tim lawan. Menukil Arek Bonek: Satu Hati untuk Persebaya karya Nor Islafatun, istilah Bonek pertamakali dicetuskan bos Jawa Pos , Dahlan Iskan, saat melihat banyak fans Persebaya di final Perserikatan 1987-1988 tak bisa masuk stadion lantaran zonder tiket. “ Wah, koen iku Bonek, Rek ! (Wah, kamu itu modal nekat!)” celetuk Dahlan, dikutip Nor Islafatun. Namun, pengamat sejarah Persebaya Dhion Prasetya punya pendapat lain soal muasal istilah Bonek. “Waktu itu Ketua DPRD Jawa Timur ngomong sama Pak Purnomo Kasidi (Ketum Persebaya). Dia lihat di bawah hotel tempat dia menginap (di Jakarta) banyak suporter berhamparan di halaman hotel. Dia bilang: ‘Wah, Bonek tenan arek-arek iku!’ Ya maksudnya, nekat tanpa bondo buat menginap. Sejatinya mereka bondo tapi pas-pasan” kata Dhion kepada Historia. Sementara, istilah ‘Tret Tet Tet” berkelindan dengan mobilisasi oleh Jawa Pos dan beberapa pihak lain di Surabaya untuk memberangkatkan puluhan ribu suporter ke Jakarta menggunakan bus, kereta api, kapal laut, hingga pesawat terbang. Dari upaya mobilisasi mencontoh suporter-suporter di Inggris itu Jawa Pos mendapat feedback oplah yang besar dengan pemberitaan Persebaya dan Bonek. Apapun Dilakukan Bonek untuk Mengawal Persebaya Bermain Laga Tandang di Manapun (Foto: Repro "Arek Bonek: Satu Hati untuk Persebaya") “Tradisi itu kian masif di tahun-tahun berikutnya. Mereka yang enggak punya modal bisa tetap berangkat karena situasi transportasi saat itu masih relatif longgar ya, tidak seperti sekarang. Contoh, bisa naik kereta sampai ke atas-atas begitu,” sambung Andie Peci. Sebelum momen 1988 itu, belum pernah ada suporter terkoordinir di tanah air. “Istilahnya ya pendukung dulu sebutannya ‘ Arek ’. Ya budaya khas Suroboyo yang dibawa sebagai identitas dan asalnya. Misal, Arek Wonokromo, Arek Tambak Bayan, Arek (Tanjung) Perak,”. Di tahun 1988 itupun baru berupa sebutan. Tapi kalau kita bilang Bonek secara (komunitas) suporter, baru muncul tahun awal 2000-an,” tambah Dhion. Akur Tanpa Organisasi Terstruktur Berbeda dari Viking (suporter Persib) atau The Jakmania (suporter Persija), Bonek tak punya organisasi terstruktur. Pun begitu mereka tetap akur dalam beratraksi, berkoreo hingga beryel-yel saat mendukung Persebaya. “Memang Bonek tidak ada struktur yang tersentralisir. Tapi bahwa ada struktur-struktur (informal) kecil di komunitas, di kota-kota, kabupaten, itu ada. Tapi tidak ada organisasi yang memberi arahan atau instruksi. Dulu pernah dibentuk Arek Bonek 1927 di mana saya ditunjuk presidium-nya. Tapi itu hanya sebatas sampai perjuangan melawan ketidakadilan PSSI saja di 2010,” tambah Andie Peci. Ketiadaan organisasi membuat Bonek tak punya ketua umum, presiden, apalagi panglima resmi. Untuk mengurus laga kandang dan mengatur bagaimana koordinasi koreo maupun atraksi, lazimnya tiga koordinator informal –yang biasa menempati tribun utara, timur, dan selatan– akan berembuk. Itu berlaku sebatas untuk di stadion. Usai pertandingan, mereka bubar ke kelompok masing-masing. Dedengkot Bonek Andie 'Peci' Kristianto (Foto: Randy Wirayudha/Historia) “Sebenarnya usulan itu pernah diusulkan banyak komunitas, membuat struktur organisasi yang baku. Tapi ada hal yang kita harus pikirkan secara bersama. Karena kan tipikal dan karakter arek-arek Suroboyo berbeda-beda. Ya seperti Perang 10 November (1945) saja, rakyat berjuang tanpa ada struktur,” tutur pria kelahiran Madiun 40 tahun silam itu. Adanya organisasi, kata Andie Peci, juga akan diikuti beberapa dampak dan potensi negatif. Salah satunya, kekhawatiran dibawa ke arah politik di samping monopoli kekuasaan di bawah satu kepemimpinan. Nantinya, yang paling ditakutkan adalah timbulnya perpecahan, gontok-gontokan akibat dua potensi dampak negatif tersebut. “Menjadi suporter yang baik itu sederhana: mendukung klubnya dan tidak merugikan klubnya. Kalau semua sudah bisa begitu, struktur tidak dibutuhkan. Cukup menjadi Bonek yang tidak merugikan Persebaya,” jelas Andie Peci. Meski tanpa organisasi, Bonek bisa berelasi dekat dengan klub. Hal itu tidak muncul begitu saja. “Sebenarnya sudah mulai diawali dengan pengadaan Kartu Persebaya Selamanya. Langsung terafiliasi dengan klub. Untuk saat ini tercatat 55 ribu yang resmi memegang kartu anggotanya walau aslinya jumlah Bonek lebih dari itu,” imbuhnya. Sebagai pengikat kesetiaan dengan manajemen klub, sambung Andie Peci, sudah lama terjadi komitmen bersama walau tak tertulis. Yang menjadi pegangan Bonek adalah pengaruh besar mereka di hadapan manajemen klub. “Kami sering kritik tajam, demo besar-besaran terhadap manajemen. Seperti tahun kemarin, kita lengserkan pelatih Iwan Setiawan. Bonek punya posisi bargain , kekuatan kami luar biasa di hadapan manajemen. Padahal dulu Bonek tidak seperti ini. Sikap kritis terbangun setelah adanya perjuangan beberapa dari kami, di masa kritis (Persebaya tidak diakui 2010),” tutup Andie Peci.

PADA April 1946, Mayjen TNI Didi Kartasasmita, komandan komandemen Jawa Barat, tiba-tiba memerintahkan Mayor Kemal Idris, Komandan Batalion Resimen Tangerang, untuk meninggalkan Tangerang dan mundur ke markas di Balaraja, lalu membuat pertahanan di Cikupa, Curug. Sesampainya di Balaraja terjadi pertempuran. Sekutu melakukan serangan besar-besaran. Karena kekuatan tidak seimbang, tentara Indonesia secara berangsur melarikan diri, kecuali lima orang yang ditahan oleh Kemal agar tidak meninggalkan medan pertempuran. Mereka terperangkap dalam kepungan musuh. Dalam pikiran Kemal terbayang dua pilihan ditangkap atau ditembak mati. “Dalam keadaan terjepit itu, saya berkaul dalam hati: jika saya lolos dari kepungan ini hidup-hidup, saya akan kawin,” kata Kemal dalam biografinya, Bertarung dalam Revolusi. Mengapa kawin? Kemal berpikir jika mati dalam pertempuran tentu tidak ada yang melanjutkan keturunannya sementara dia masih jejaka.

KETIKA Sukarno tengah getol mengoleksi lukisan realisme dan naturalisme, di Eropa sedang berkembang aliran modernisme yang terdapat unsur-unsur abstrak serta kubisme. Lukisan-lukisan yang dikoleksi Sukarno adalah peninggalan masa Romantik yang berkembang di Eropa pada akhir abad 18. “Kenapa Sukarno bisa tinggal di level Romantik? Padahal di Eropa sedang berkembang pesat modernisme,” tanya kolektor Syakieb Sungkar. Kurator Mikke Susanto mencoba menjawabnya. “Selera lukisan Sukarno ada tiga. Pertama, dia sebagai laki-laki; Kedua, dia sebagai pejuang; dan ketiga, dirinya sebagai presiden,” kata Mikke dalam acara peluncuran bukunya,  Sukarno's Favourite Painters  di Gedung Masterpice, Tanah Abang IV, Jakarta Pusat. Sebagai lelaki, kata Mikke, selera Sukarno pada lukisan perempuan bahkan ada yang telanjang. Sebagai pejuang, Sukarno yang menganggap para pelukis sebagai pejuang, koleksi lukisannya bertema perjuangan, gerilya, mitos lokal, dan pewayangan. Semuanya sebagai bagian untuk memperlihatkan kekayaan bangsa kepada para tamu negara. Dan sebagai presiden, Sukarno memperlakukan lukisan-lukisan bukan hanya sebagai hiasan dinding semata, namun lukisan sebagai alat diplomasi. Mikke menceritakan dalam suatu pertemuan para pemimpin negara terjadi  deadlock . Sukarno menengahi dan mengajak para tamu negara yang berdebat tadi jalan-jalan menikmati koleksi lukisan di istana. “Nah, saat di depan lukisan perempuan telanjang, mereka berhenti, dan terjadi diskusi tentang masalah yang dibahas tadi. Alhasil, diskusi berjalan cair. Jadi, fungsi lukisan menjadi lebih punya makna,” ujar Mikke. Sementara itu, krititikus seni Agus Dermawan T. melihat selera Sukarno terhadap lukisan didasarkan pada unsur estetika atau keindahan. Sastrawan Sitor Situmorang pernah menulis tentang selera estetika Sukarno bahwa sesuatu yang indah akan memberikan kenikmatan yang kekal. Hal itu, menurut Sitor diujarkan Bung Karno dihadapan para penyair. Sitor pun mengelaborasi pendapat Sukarno ini kedalam dunia seni lain, termasuk seni rupa. Jadi, basis itu yang dipakai Sukarno untuk mengoleksi karya seni.*

ALOYSIUS Sugiyanto mengaku kenal baik dengan tokoh DI/TII, Danu Muhammad Hasan. Sebagai intel Opsus (Operasi Khusus), dia ditugaskan atasannya Ali Moertopo untuk membina beberapa eks tokoh DI/TII. “Saya sering main ke rumah Danu di Situaksan, Bandung,” ujar Sugiyanto kepada Historia . Perkawanan itu pula yang membuat Danu loyal kepada orang-orang Opsus. Ketika Angkatan Darat menjalankan aksi pembersihan orang-orang PKI dan loyalis Sukarno, para eks aktivis DI/TII yang dikenal sangat antikomunis termasuk pihak yang dilibatkan. “Danu saya tugaskan memata-matai gerak-gerik Soebandrio,” kenang Sugiyanto. Soebandrio merupakan orang dekat Presiden Sukarno. Selain menjabat kepala Badan Poesat Intelijen dan menteri hubungan ekonomi luar negeri, Soebandrio juga salah satu wakil perdana menteri. Mahkamah Luar Biasa memvonis Soebandrio hukuman seumur hidup karena dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965 (G30S). Musuh Bersama Setelah peristiwa G30S, kelompok-kelompok antikomunis melakukan konsolidasi kekuatan. Angkatan Darat bergerak cepat. Selain terlibat langsung menumpas orang-orang PKI, mereka pun bekerja sama dan memfasilitasi kekuatan-kekuatan anti-PKI, salah satunya DI/TII. Dalam The Second Front: Inside Asia’s Most Dangerous Terrorist Network , Ken Conboy menyebut pendekatan terhadap eks anggota DI/TII langsung dilakukan oleh bos Opsus, Ali Moertopo. Ali meyakinkan para mantan gerilyawan DI/TII untuk berdiri di kubunya dalam menghadapi PKI sebagai musuh bersama. Lewat beberapa orang kepercayaannya, di antaranya Aloysius Sugiyanto dan Pitut Soeharto, Ali menjanjikan fasilitas dan pengampunan jika eks pemberontak itu mau bekerja sama dengan tentara. Gayung bersambut. Ajakan Opsus diamini para pemimpin DI/TII. Bahkan, menurut Conboy, mereka sangat antusias. Begitu sepakat mereka segera bergerak. “Danu dan kelompok kecil pendukungnya menjelajah Jakarta guna membongkar persembunyian para pejabat rezim Sukarno,” tulis Conboy. Di Jawa Barat, penumpasan PKI juga mengikutsertakan eks DI/TII. Menurut peneliti sejarah DI/TII Solahudin, saat menjalankan penumpasan, mereka didukung penuh Kodam Siliwangi dan agen BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara). Namun, dalam buku NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia karya Solahudin, tokoh DI/TII Adah Djaelani menolak keras jika dimodali tentara. Menurut Adah, dalam kenyataannya orang-orang DI/TII membiayai sendiri operasi tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Solahudin. “Saat menghabisi orang-orang PKI, eks anggota DI/TII hanya mendapatkan bantuan pinjaman senjata,” ungkapnya kepada Historia . Ganjaran Orde Baru Operasi bersama yang dilakukan tentara dengan eks anggota DI/TII berlangsung sukses. Rezim Orde Baru menepati janjinya untuk memberikan ganjaran yang setimpal. Selain pembebasan dari dosa-dosa pemberontakan 1949-1962, Orde Baru lewat tangan tentara juga memberikan kemudahan usaha kepada para eks anggota DI/TII. Ateng Djaelani, salah satu dedengkot DI/TII yang ikut dalam penumpasan orang-orang PKI, diangkat sebagai ketua Gapermigas (Gabungan Perusahaan Minyak dan Gas) Kotamadya Bandung. Sementara Danu Muhammad Hasan direkrut Ali Moertopo untuk bekerja di BAKIN dengan imbalan yang memadai: rumah dinas, mobil dinas dan gaji bulanan. Menurut Solahudin, situasi mapan itu menjadikan eks anggota DI/TII sejenak melupakan cita-cita mereka untuk mendirikan Negara Islam. “Saat itu kami tak berpikir sama sekali untuk menghidupkan kembali gerakan DI/TII,” ujar Adah Djaelani seperti dikutip dalam buku karya Solahudin. Tidak hanya memberikan fasilitas secara perorangan, pada 21 April 1971 pemerintah Orde Baru juga (lewat BAKIN) memfasilitasi pertemuan reuni akbar eks anggota DI/TII di Situaksan, Bandung. Sekira 3.000 eks anggota DI/TII hadir dalam pertemuan itu. Para pejabat BAKIN mengajak mereka bergabung dengan Golkar. “Merespons ajakan itu, para tokoh DI/TII terbelah menjadi dua: ada yang oke saja dan ada yang menolak mentah-mentah,” ujar Solahudin. Sejarah kemudian membuktikan, sebagian anggota DI/TII kembali membangun mimpi tentang negara Islam di Indonesia. Para “pejuang Tuhan” itu kemudian ada yang kembali mengangkat senjata untuk mewujudkannya dengan memodifikasi gerakan mereka menjadi transnasional.

Nagarakrtagama , karya monumental yang kini menjadi salah satu rujukan penting untuk memahami Majapahit dan Singhasari. Penulisnya adalah Mpu Prapanca, bukan nama sebenarnya. Dia menggunakan nama pena untuk menyembunyikan identitasnya. Prapanca merupakan pujangga yang menggantikan ayahnya sebagai dharmadyaksa kasogatan atauketua urusan agama Buddha di Majapahit. Namun, nama Prapanca tak pernah muncul dalam prasasti pada masa Hayam Wuruk. Oleh karena itu, sejarawan Slamet Muljana meyakini Prapanca hanyalah nama samaran sebagaimana tersirat dalam karyanya. “Jelas sekali pemberitaannya dalam Nagarakrtagama dari ucapan: maparab Prapanca . Kata maparab berarti menyamar, mengambil nama samaran, mengambil nama olok-olok,” tulisnya dalam Tafsir Nagarakrtagama. Siapakah nama asli Prapanca? Setahun sebelum perjalanan ke Lumajang, Hayam Wuruk mengeluarkan Prasasti Canggu pada 1358 M. Pada masa itu, kiranya Prapanca sudah menjabat dharmmadyaksa kasogatan .  Jika kesimpulan itu benar, kata Hadi Sidomulyo, maka nama asli Prapanca adalah Dhang Acarya Nadendra. “Namanya itu terdaftar sebagai dharmadyaksa ring kasogatan dalam prasasti masa Hayam Wuruk, yaitu Prasasti Canggu 1358 M dan Prasasti Sekar yang dikeluarkan beberapa tahun kemudian,” tulisnya dalam Napak Tilas Perjalanan . Sedangkan nama ayahnya, Dhang Acarya kanakamuni. Setelah mengabdi selama lebih dari 30 tahun, dia menyerahkan jabatannya kepada putranya. “Sesuai dengan ucapan Prapanca, kalau dia telah menggantikan ayahnya yang sangat dihormati oleh para pendeta Buddis dan mungkin merupakan pujangga yang unggul,” jelas sejarawan asal Inggris yang bernama asli Nigel Bullough itu. Slamet mengatakan dapat dipahami mengapa Dang Acrya Nadendra menggunakan Prapanca sebagai nama pena. Prapanca berarti kesedihan, perintah laku utama. “Pada hakikatnya, waktu dia mengubah Nagarakrtagama , hidupnya sedang diliputi kesedihan akibat kehilangan pangkat dan hidup kesepian jauh dari istana,” jelasnya. Slamet juga menjelaskan kesedihan dan kelakuan yang tak senonoh menjadi dasar pemberitaan menjelang akhir karya Prapanca itu. “Segala kekurangan, terutama yang menyangkut kehidupan rohaniah tercantum bagai cacat rohani pada pupuh 96,” lanjutnya.  Dalam pupuh itu, Prapanca menyebut cacat badan dan kelakuannya. Dia sama sekali tak menyebut hal baik tentang dirinya. Alasannya, dia merasa dicela. Dia dianggap sebagai manusia yang tak berguna. Dia menyebut dirinya terlalu bersikap kurang ajar, terlalu bodoh, segan menganut ajaran yang baik, orang yang tak pantas ditiru. Pantasnya hanya dipukul berulang kali. Lalu cacat badaniah, yakni tertawa terbahak-bahak, pipinya sembab, matanya mengeluyu seperti mengantuk, cakapnya agak ganjil alias lucu. “Kekurangan itu, kata Prapanca, merupakan suatu kesedihan dan cacat bagi pujangga. Itu semuanya dengan senang hati diakuinya,” kata Slamet.  Karena sadar akan kekurangannya itu, Prapanca kemudian memutuskan untuk masuk ke hutan sebagai pertapa. Dia mengubah namanya dari Nadendra menjadi Winada, yang artinya tercela.  “Seolah dia tak pantas bernama Nadendra, setelah dipecat dari jabatan dharmmadyaksa . Pantasnya bernama Winada, orang yang dicela, orang yang dicacat,” jelas Slamet. Menurut Hadi, sebelum diasingkan, meski punya jabatan tinggi, Prapanca tak begitu percaya diri dengan kemampuannya. Dia hidup dalam bayangan ayahnya yang sangat dihormati oleh para pendeta Buddha. “Penyair mengakui bahwa dia masih belum tahu cara menghasilkan syair yang baik, dan hampir tidak mungkin dapat menciptakan komposisi tertulis,” catat Hadi.

ANHAR GONGGONG, sejarawan sohor Indonesia, punya alasan untuk marah dan benci kepada Pasukan Komando Khusus/Depot Speciale Troepen (DST) pimpinan Raymond Westerling. Ayah Anhar beserta kakak dan pamannya tewas di tangan DST di Sulawesi Selatan. Selama Desember 1946 sampai Maret 1947, DST membunuh ribuan warga sipil. “Bagi rakyat Sulawesi Selatan tindakan pembunuhan brutal yang dilakukan oleh Westerling dan pasukannya, adalah tindakan yang tidak akan bisa dilupakan,” kata Anhar dalam diskusi buku Di Belanda Tak Seorang Pun Mempercayai Saya karya Maarten Hidkes di Universitas Indonesia, Jawa Barat, 28 September 2018. Anhar mengakui DST telah meninggalkan luka dan dendam mendalam bagi banyak keluarga di Sulawesi Selatan. “Seingat saya pada 1950—1960, setiap menjelang Desember, ada berita bahwa banyak orang Sulawesi Selatan mencari Westerling. Mereka ingin mengajaknya berkelahi dan bertikaman,” kata Anhar.