TAK lama setelah mengikuti ekspedisi Peabody Museum of Archeology and Ethnology untuk mempelajari suku Dani di pedalaman Papua, Michael Rockfeller, putra Gubernur New York Nelson Rockefeller, kembali mengunjungi pulau itu untuk mempelajari suku Asmat. Namun, ekspedisi kali ini membawa celaka pada Michael. Pada 17 November 1961, kano yang dinaiki Michael dan antropolog Belanda Rene Wassing serta dua guide setempat terbalik dan tenggelam. Mereka pun terapung di lautan. “Rene Wassing menatapnya, dan Michael memperhatikan Rene terbakar matahari dan perlu bercukur. Perjumpaan mereka berlangsung singkat. Mereka telah terapung di lautan lepas di lepas pantai barat daya New Guinea selama dua puluh empat jam sekarang, dan tidak banyak yang dikatakan,” tulis Carl Hoffman dalam Savage Harvest: A Tale of Cannibals, Colonialism, and Michael Rockefeller’s Tragic Quest. Setelah mengatakan “saya akan mampu melakukannya,” Michael kemudian berenang menuju pantai meninggalkan Rene. Ketika Rene berhasil diselamatkan keesokan harinya, Michael tak pernah lagi ditemukan meski pencarian intensif terhadapnya dilakukan juga dari udara dan laut oleh AL Belanda dan Australia.

JAKARTA, 1 Oktober 1965. Di markas RPKAD (kini Kopassus) Cijantung, Letda Sintong Panjaitan (di kemudian hari menjadi penasehat militer Presiden Habibie) telah menyiapkan semua keperluan operasi yang akan dijalaninya secara lengkap. Di ranselnya telah ada amunisi untuk garis pertama dan logistik untuk tiga hari. Namun, dia cemas menanti kepastian tanggal tugas berupa operasi penerjunan infiltrasi di Kuching, Sarawak, Malaysia itu. “Sintong memperkirakan pelaksanaannya mungkin pada tanggal 2 atau 3 Oktober. Sebab pada tanggal 1 Oktober, seluruh anggota Kompi Tanjung harus benar-benar sudah dalam keadaan siap tempur,” tulis Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Sintong akan memimpin Pleton 1 Kompi Feisal Tanjung. Namun karena status kompi itu dalam operasi tersebut berupa sukarewalan Dwikora, para personil harus menanggalkan semua atribut resmi personil RPKAD mereka, tak terkecuali kartu anggota. Karena itulah seragam dan semua perlengkapan resmi mereka tinggalkan di asrama Batalyon 3 RPKAD di Kandang Menjangan, Kartosuro.

PADA 16 Agustus 1964, Letda Sintong Panjaitan (di kemudian hari menjadi penasihat militer Presiden B.J. Habibie) melaporkan kedatangannya kepada Dan Yonif 321/Galuh Taruna Mayor Mochtar. Sintong, yang belum setahun lulus dari AMN, ditugaskan ke Sulawesi Selatan untuk membantu Operasi Kilat menumpas gerakan Kahar Muzakar. “Pada pertengahan Agustus 1965, 15 orang di antara 120 orang perwira alumni AMN angkatan 1963, ditugaskan di Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk memperoleh pengalaman tempur,” tulis Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Di sana, Sintong di-BP (Bawah Perintah)-kan ke dalam Yonif 321/Galuh Taruna Brigif 13/Galuh Kodam IV/Siliwangi. Yonif 321 dikirim Kodam IV/Siliwangi untuk membantu Kodam XIV/Hasanuddin dalam menumpas gerakan Kahar. Pelibatan Siliwangi itu atas permintaan Pangdam Hasanuddin Kolonel M. Jusuf, yang ke Jakarta menghadap Menpangad Letjen TNI Ahmad Yani sehari setelah selamat dari penyergapan Andi Selle.

DI DEPAN sebuah pendopo beratap limas itu, sebuah prasasti berdiri. Warna terangnya kontras dengan warna pedestalnya yang berbahan granit gelap. Inskripsi yang ada padanya, dengan lambang Kartika Eka Paksi di atas, menunjukkan si empunya merupakan Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo. Di sanalah, mendiang Sarwo Edhie, mantan komandan RPKAD (kini Kopassus) yang memimpin penumpasan PKI pasca Peristiwa G30S, dan mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta beberapa leluhurnya dimakamkan. Kompleks pemakaman itu terletak di Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo sebagai kota berpredikat kota pensiunan punya beberapa kawasan yang usianya cukup tua. Salah satunya Pangenjurutengah. Pangenjurutengah adalah salah satu kelurahan di pusat kota Purworejo. Di sini pernah ada Kampung Afrika.

KRISTIANI Herrawati cemas dan was-was. Ayahnya, Brigjen TNI Sarwo Edhie Wibowo, akan menempati pos baru di Irian Barat sebagai Panglima Kodam Cenderawasih. Sarwo memang dipersiapkan untuk misi khusus. Dia harus menjamin penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua berjalan aman dan berakhir dengan kemenangan di pihak Indonesia. “Orang-orang melukiskan Irian pada saat itu sebagai sebuah tempat yang mengerikan. Alamnya masih perawan dan berbagai pemberontakan sering terjadi,” tutur Kristiani kepada Alberthiene Endah dalam Kepak Sayap Putri Prajurit. Yang dikhawatirkan benar terjadi. Pada awal Mei 1969, Sarwo menumpang pesawat kecil Twin Otter milik maskapai Merpati Nusantara Airlines menuju Enarotali, Kabupaten Paniai. Kepergian Sarwo ke Enarotali sehubungan dengan sosialisasi dan kampanye Pepera. Selain Sarwo, AKP Sukanto (Komandan Resort Kepolisian Nabire) dan Mayor Tb. Hasanudin (Komandan Kodim 1705 Nabire) juga berada dalam pesawat yang sama.

PADA 1967, baru sekitar enam bulan menjabat Pangdam II/Bukit Barisan di Medan, Sumatra Utara, Brigjen TNI Sarwo Edhie Wibowo mendapatkan penugasan baru yang cukup memukulnya. Dia menerima kabar akan dijadikan duta besar di Moskow, Rusia. Berita ini membuat seisi rumah gempar. Kristiani Herrawati, yang kemudian menikah dengan Susilo Bambang Yudhoyono, masih ingat dengan jelas, pada suatu sore ayahnya mengumpulkan keluarga di ruang tengah. “Papi akan ditempatkan di Rusia. Moskow. Negara dengan faham komunis,” kata Sarwo Edhie, lirih. Dia merasa sangat nelangsa dengan tugas baru ini. “Bagaimanapun, dia selama ini dikenal sebagai penumpas komunis. Lalu kemudian dia diceburkan ke negara berfaham komunis. Bagi Papi ini seperti meledek dirinya,” kata Ani Yudhoyono dalam biografinya, Kepak Sayap Putri Prajurit karya Alberthiene Endah.

SARWO Edhie Wibowo ikut mengantarkan Soeharto ke tampuk kekuasaan. Sebagai komandan RPKAD (kini Kopassus), sang kolonel memimpin penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, hubungan mereka tak bisa dibilang akur. Pangkal perseteruannya terjadi setelah peristiwa G30S. Usai memimpin pasukannya mengamankan lapangan terbang Halim Perdanakusumah, Sarwo hendak melapor kepada Soeharto. Namun, Laksamana Muda Udara Herlambang meyakinkan Sarwo bahwa Soeharto berada di Bogor memenuhi panggilan presiden. Sarwo pun ikut rombongan AURI ke Bogor menggunakan helikopter. Tiba di Istana Bogor, Soeharto masih dalam perjalanan menuju Bogor. Soeharto curiga melihat Sarwo melapor kepada Sukarno. “Soeharto bertanya-tanya dalam hati kenapa Sawo Edhie yang ada di sana bukan dirinya. Soeharto tak pernah percaya kepada Sarwo sejak itu,” kata Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998.

PASCA peristiwa Gerakan 30 September 1965, terjadi pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh PKI. Bahkan, orang-orang yang tidak terkait dengan PKI pun, seperti kaum nasionalis atau Sukarnois, juga menjadi korbannya. Jumlah korban yang diumumkan oleh tim penyelidik Fact Finding Commision, sebanyak 78.000 orang. Namun, Rum Aly, redaktur mingguan Mahasiswa Indonesia, menyebutkan perkiraan moderat korban sekitar 500.000 jiwa. Perhitungan lain antara satu sampai dua juta. "Tetapi Sarwo Edhie, yang berada di lapangan pasca peristiwa, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun di Bali, suatu ketika pernah menyebut angka tiga juta jiwa,” tulis Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966. Mayjen TNI Soeharto, Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), menunjuk orang yang tepat untuk memimpin penumpasan PKI: Sarwo Edhie Wibowo, Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat, kini Kopassus). Sebab, salah satu korban G30S adalah Jenderal TNI Ahmad Yani, teman dan pelindungnya di Angkatan Darat.

SETELAH memimpin penumpasan PKI pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, nama Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, komandan RPKAD (kini, Kopassus), melambung tinggi. Reputasi itu membuat Presiden Soeharto waspada. Karier militer Sarwo pun berakhir dengan cepat. Setelah menjabat komandan RPKAD, Sarwo memimpin Kodam II/Bukit Barisan di Medan, Sumatra Utara. Tiba-tiba karier militernya akan dimatikan dengan mengirimnya ke luar negeri sebagai duta besar. “Papi amat terpukul dengan keputusan pemerintah menempatkan dirinya di Rusia, selagi karier militernya sedang begitu cemerlang,” kata Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono, putri Sarwo Edhie Wibowo, dalam Kepak Sayap Putri Prajurit.

BRIGJEN TNI Sarwo Edhie Wibowo sempat ketar-ketir mendengar kabar dirinya akan ditugaskan ke Moskow sebagai duta besar untuk Uni Soviet. Karier militernya seakan sudah tamat. Namun, rasa suram di benak mantan komandan RPKAD (kini Kopassus) ini mendadak sirna. Presiden Soeharto menugaskannya ke Irian Barat sebagai Panglima Kodam XVII/Cenderawasih. Semangat militer terbetik lagi dalam diri Sarwo. “Papi terlihat sangat bersemangat, berbanding terbalik dengan saat ia mendengar akan dikirim ke Moskow,” kenang putri ketiga Sarwo, Kristiani Herawati, dalam biografinya Kepak Sayap Putri Prajurit yang ditulis Alberthiene Endah. Menurut perempuan yang lebih dikenal sebagai Ani Yudhoyono tersebut, tugas di Irian sebetulnya lebih berat daripada di Moskow. Risikonya pun lebih besar.

ADA dua peristiwa pada awal karier Sarwo Edhie Wibowo sebagai tentara yang sempat jadi kontroversi dan penghalang kenaikan jabatannya. Dua hal tersebut diungkapkan oleh sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya, Sarwo Edhie dan Tragedi 1965 yang dibedah di Auditorium Universitas Bung Karno, Jakarta, 5 Oktober 2015. Kejadian pertama, saat terjadi Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948, sebagai komandan peleton, Sarwo pernah gagal mengkoordinasi pasukannya. Cerita tersebut muncul ketika pada saat itu, Kulonprogo yang merupakan daerah operasi Brigade IX pimpinan Ahmad Yani dibombardir militer Belanda. Untuk segera mencapai posisi komandan brigade-nya, Sarwo lantas memecah pasukannya ke dalam beberapa regu. Ternyata keputusan tersebut sangat fatal akibatnya. Alih-alih bisa bergerak secara sistematis, anak buah Sarwo yang kebanyakan masih sangat muda dan belum terlatih untuk melakukan perang gerilya malah menjadi kebingungan. “Banyak di antara mereka yang nangis-nangis dan minta pulang,” kata Peter.

ANAK-ANAK muda berseragam cokelat berdiri takzim di halaman Istana Negara, Jakarta. Mereka bukan pelajar biasa, apalagi pejabat istana. Mereka adalah peserta Transmigrasi Pramuka (Transpram), program transmigrasi yang melibatkan anggota Gerakan Pramuka. Dengan seksama, mereka menyimak pidato Presiden Soeharto dalam upacara pelepasan yang diadakan Sabtu pagi, 14 Oktober 1972. Di depan podium, Presiden Soeharto menyampaikan bahwa proyek ini bukan hanya soal relokasi. Bukan sekadar memindahkan warga dari pulau padat ke pulau yang lengang. “Transmigrasi bukan pemindahan kesengsaraan dan kemiskinan dari Jawa ke daerah lain,” ujarnya, dikutip Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973. Selepas acara, para peserta Transpram berangkat menuju Pelabuhan Merak. Mereka kembali mengikuti upacara sebelum menyeberang ke Lampung. Setiba di tujuan, mereka bermalam di mes transmigrasi Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.