SUATU hari Willem Oltmans, jurnalis Algemeen Handelsblad mendapat telepon dari Kolonel Sutikno Lukitodisastro, Atase militer (Atmil) Indonesia di Amerika Serikat (AS). Sutikno memberi tahu ada seorang jenderal dari Jakarta yang ingin berbicara dengan Oltmans. Sang jenderal menginap di kamar 1040 Hotel Hilton di Madison Avenue, New York. Oltmans pun segera menghampiri ke sana. “Saya diterima oleh seorang bapak yang ramah dengan pakaian yang sesuai dengan ukuran badannya, yang ternyata adalah Jenderal S. Parman,” kenang Oltmans dalam memoarnya Bung Karno Sahabatku. Oltmans mencatat, pertemuan dengan S. Parman terjadi pada 18 Oktober 1964. Di Belanda, Oltmans punya reputasi sebagai jurnalis investigatif yang tidak disukai pemerintah Belanda. Tulisan-tulisannya yang mendukung Indonesia dalam sengketa Irian Barat menyebabkannya dirinya kena cap persona non-grata lantas pindah ke AS. Secara pribadi, Oltmans juga bersimpati kepada Presiden Sukarno.

DI masa tuanya, Kolonel (Purn.) A.E. Kawilarang nyaris selalu bercerita kisah yang sama jika bertemu dengan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ibrahim Adjie. Kepada kawan seperjuangannya semasa bergerilya melawan tentara Belanda itu, Alex Kawilarang mengaku perutnya pernah “diselamatkan” oleh Adjie. Bagaimana ceritanya? Syahdan, ketika mereka ditugaskan ke Sumatra Utara sekira awal 1949, Letkol Alex, Mayor Utaryo dan Mayor Adjie terdampar di kawasan tempat gembala, beberapa ratus meter dari Kampung Pernantin. Karena merasa lapar, mereka lantas bergerak ke arah pasar. Setelah setengah jam berjalan-jalan, tampaklah oleh mereka sebuah kedai bubur kacang hijau yang banyak dikunjungi pembeli. Alex yang lebih antusias lantas mengajak kedua kawannya untuk singgah. Sayangnya, sejak Perjanjian Renville diberlakukan pada Februari 1948, wilayah tersebut dimasukan dalam kekuasaan Belanda, sehingga uang yang berlaku hanya “uang merah” alias “uang NICA”.

PANDEMI Covid-19 di Indonesia telah berjalan selama lebih dari satu tahun lamanya. Tercatat hampir tiga juta orang terpapar virus tersebut. Hingga Juli 2021, sebagaimana dikutip laman covid.go.id, pasien meninggal di Indonesia telah menembus angka 76 ribu jiwa. Sementara pasien sembuh mencapai 2,3 juta jiwa. Pemerintah Indonesia terus berupaya menanggulangi bencana kesehatan global ini. Berbagai cara pun dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus di masyarakat, seperti membatasi kegiatan di luar rumah, memberlakukan jam malam, mengesahkan aturan baru tentang pandemi, hingga mengadakan vaksinasi. Upaya lain dari pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Secara resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dibentuk pada 13 Maret 2020, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembentukan Gugus Tugas itu bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan Covid-19; mengantisipasi penyebaran virus; serta meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons Covid-19.

DEMI terselenggaranya Kongres ke-6 PKI, Ketua CC PKI D.N. Aidit mengajak kawan-kawannya di Dewan Harian Politbiro CC PKI agar berhenti merokok. Ajakan itu tak bertepuk sebelah tangan. Anggota Dewan Harian memutuskan berhenti merokok, “sedangkan kepada semua pemimpin dan anggota PKI dianjurkan juga untuk menghentikan merokok atau sekurang-kurangnya mengurangi rokok, dan menyerahkan uang yang biasanya untuk membeli rokok buat dana kongres,” demikian isi Resolusi Dewan Harian Politbiro CC PKI tanggal 5 Januari 1959. Resolusi juga menyerukan penghematan, baik di kantor-kantor partai maupun rumah-rumah anggota, terutama pimpinan partai. Selain itu, seruan kepada anggota untuk melakukan suatu pekerjaan atau menanam tanaman jangka pendek. Hasilnya diserahkan sebagian atau seluruhnya untuk dana kongres. Gerakan menutup biaya kongres sudah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Pada 4 Desember 1958, Panitia Kongres mengedarkan instruksi ke Comite Daerah Besar (CDB), Comite Pulau (CP), dan Fraksi Pusat. Setiap anggota dan calon anggota ditetapkan menyumbang Rp3, yang bisa diangsur tiga kali. Sementara CDB dan CP diharapkan melakukan berbagai kegiatan penggalangan dana.

PADA sebuah tempat di antara Gunung Gede dan Gunung Salak, Aidit menghunjamkan jemarinya ke tombol-tombol mesin ketik, mengungkai kalimat demi kalimat. Di tempat yang menurutnya tenang dan sejuk itu, dia menulis pengantar laporan penelitian PKI mengenai keadaan petani di pedesaan di Jawa Barat di bawah judul Kaum Tani Menganjang Setan Setan Desa: Laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Djawa Barat. “Kemungkinan tempat itu di Cipanas, karena dia juga sering kesana,” ujar Asahan Alham, adik D.N. Aidit, yang bermukim di Hoofddorp, Belanda, tentang lokasi yang disebut Aidit dalam tulisannya. Ketua CC PKI itu memimpin sendiri penelitian yang dilakukan sejak 2 Februari sampai dengan 23 Maret 1964. Ada 40 orang kader partai yang dikerahkan sebagai peneliti dan tiap orang didampingi pemimpin kaum tani dari tingkat kecamatan dan desa. Desa-desa yang menjadi obyek riset PKI meliputi daerah timur Jawa Barat, seperti di Rancah dan Padaherang di Ciamis, sampai dengan di ujung barat Jawa seperti di Warunggunung, Lebak dan Labuan di Pandeglang, Banten.

SUATU hari pada Mei 2017 di hutan rimba Valdosta, Tongo, sebuah negeri tetangga Indonesia, kengerian mengiringi penggiringan masuk sekumpulan sandera ke kamp tawanan. Di antara para sandera itu, terdapat enam WNI (warga negara Indonesia). Salah satunya Elise Durand (Mentari De Marelle) yang berayahkan seorang warga Prancis bernama Tuan Durand (Arjan Onderdenwinjgaard). Elise dan ayahnya menggigil ketakutan saat dihadapkan pada dua pemimpin kelompok teroris penyandera, Diego (Aryo Wahab) dan Lopez (Restu Sinaga). Kedua pemimpin teroris itu telah mengeksekusi seorang sandera warga Jerman untuk dijadikan contoh jika tak mematuhi apa yang mereka perintahkan. Horor yang dialami para sandera WNI di sebuah negeri fiktif itu jadi permulaan film action bertajuk Merah Putih Memanggil garapan Mirwan Suwarso. Film tersebut mengisahkan heroisme TNI dalam sebuah panggilan tugas nan pelik.

SELEPAS seruan aba-aba penghormatan, sebuah helikopter SA 330 Puma ditarik dari apron ke Hangar Skadron Udara 8 Wing Operasi 004 TNI AU di Pangkalan Udara Atang Sendjaja (Lanud ATS), Bogor dengan diiringi sepasang tokoh pewayangan Gatotkaca pada Jumat (29/12/2023) pagi. Disemprotkan rintik air dari water cannon, heli bernomor ekor HT-3315 itu secara simbolik resmi mengakhiri masa baktinya. Upacaranya sederhana namun tetap mengharukan. Sebab, sudah 45 tahun heli itu bertugas. Tak seperti alutsista udara lain yang juga dimiliki matra darat dan laut, heli angkut multifungsi medium buatan Prancis itu hanya dimiliki matra udara. TNI AU sempat memiliki 18 unit heli multifungsi itu sejak 1978. Mulanya heli itu bernaung di bawah Skadron 6, tetapi pada 1981 dipindah ke Skadron Udara 8 seiring pengaktifan kembali skadron yang pernah menaungi heli angkut raksasa asal Uni Soviet, Mil Mi-6.

PEMILIHAN umum (pemilu) tentu sulit terlaksana bila tidak ada petugas yang mempersiapkan dan menyelenggarakannya. Realisasi rencana pelaksanaan pemilu nasional pertama semakin terlihatsetelah Presiden Sukarno mengeluarkan keputusan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Alfitra Salamm dalam “Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah: Pengalaman 1955”, yang termuat di Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru: Sebuah Bunga Rampai, menyebutkan melalui Keputusan Presiden tanggal 7 November 1953, PPI dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Kepala Negara pada 28 November 1953. Setelah pelantikan dilanjutkan dengan serah terima Kantor Pemilihan Pusat pada 3 Desember 1953. Pelaksanaan rapat pertama PPI diadakan pada 14 Desember 1953. Dalam menjalankan fungsinya sebagai panitia pemilu nasional, PPI dibantu oleh Panitia Pemilihan Provinsi; Panitia Pemilihan Kabupaten; Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap kecamatan yang bertugas mensahkan daftar pemilih dan menyelenggarakan pemungutan suara; Panitia Pendaftaran Pemilih di tiap desa yang bertugas melakukan pendaftaran pemilih dan menyusun daftar pemilih; serta Panitia Pemilihan Luar Negeri oleh perwakilan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan administrasi pemilihan dan mengumpulkan surat suara bagi WNI di luar negeri.

HARAPAN tumbuh setelah pendudukan Jepang di Indonesia berakhir. Nederlandsch Indische Gasmaatschappij (NIGM), yang memasok listrik dan gas, berharap bisa beroperasi kembali. Apalagi orang butuh listrik dan gas untuk keperluan penerangan, industri, dan rumah tangga. Memang tak mudah. Banyak instalasi pabrik gas dan pembangkit listrik yang rusak karena perang. Pabrik gas di Gembong, Surabaya, misalnya berhenti beroperasi sejak 1945. Butuh waktu untuk membenahi kembali perusahaan dan melakukan perbaikan. Ini berbanding terbalik dengan operasi perusahaan di negara lain. “Perusahaan-perusahaan NIGM di Curaçao, Suriname, dan Paramaribo berkembang pesat selama masa perang, sehingga perlu untuk memperluas kapasitas mesin dan pembangkit listrik,” catat Het Dagblad edisi 30 Agustus 1946.

SUASANA tegang dan panik melanda para pimpinan Republik di Yogyakarta begitu mendengar sejumlah pejabat kabinet menghilang. Salah satunya adalah Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang tak diketahui keberadaannya sejak 27 Juni 1946. Tokoh-tokoh sipil dan militer simpatisan kelompok oposisi Persatuan Perjuangan dicurigai sebagai pelakunya. “Perdana Menteri Sutan Sjahrir diserobot oleh suatu gerombolan dari tempat penginapannya di Solo. Beserta Perdana Menteri dibawa juga Menteri Kemakmuran Darmawan Mangoenkoesoemo, Mayor Jenderal Soedibjo, Mr. Soemitro, Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo,” lansir harian Merdeka, 1 Juli 1946. Pada 30 Juni 1946, Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin mengumpulkan sejumlah orang kepercayaannya untuk berembuk. Mereka antara lain Jenderal Mayor dr. Moestopo, Wakil Menteri Sosial Mr. Abdul Madjid Djojodiningrat, dan tokoh pemuda simpatisan Sjahrir seperti Aboe Bakar Lubis dan Imam Slamet. Pokok pembicaraan berkisar soal penculikan Sutan Sjahrir dan apa yang harus dilakukan.

ISU RUU Cipta Kerja yang belum lama ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga perihal Pilkada 2020 menyebarkan lagi aroma oligarki. Sangitnya bau oligarki tak hanya jadi pembicaraan di ruang-ruang diskusi formal, tapi juga di beraneka media sosial. Hingga lebih dari 20 tahun pasca-Reformasi di negeri ini, oligarki belum musnah meski sudah eksis semenjak zaman kuda gigit besi. Meski sederhanya oligarki merupakan sistem kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang saja, kenyataannya yang terjadi lebih rumit daripada itu. Menurut Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, oligarki, terutama di Indonesia, adalah suatu sistem kekuasaan yang terstruktur di mana terjadi fusi antara kekuatan politik birokratis dan kekuatan ekonomi. Konseptualisasinya, oligarki jadi sistem di mana kekuatan birokrasi yang memegang kendali sumber daya ekonomi bisa bergandengan tangan dengan kelompok yang punya kepentingan bisnis untuk meraup keuntungan bersama.