Hasil pencarian
9739 hasil ditemukan dengan pencarian kosong
- Cerminan Penindasan dalam Waiting for the Barbarians
SEORANG hakim anonim (diperankan Mark Rylance) di sebuah kota terpencil di perbatasan sebuah kekaisaran mencoba bersikap tenang walau pikirannya dipenuhi tanda tanya. Di hari biasa itu, ia menyambut kedatangan Kolonel Joll (Johnny Depp), perwira Third Bureau, semacam kesatuan polisi rahasia dari ibukota kekaisaran. Dalam pikirannya sang hakim bertanya-tanya, buat apa seorang kolonel dari Third Bureau sampai datang ke kota terpencilnya yang berpopulasi multietnis dan nyaris jarang terjadi tindak kejahatan. Tetapi belum sempat ia menyelesaikan isi pikirannya, rombongan sang kolonel tiba. Dari dalam kereta kuda, sang kolonel keluar dengan wajah tampak dingin. Sejak saat itu, situasi di kota terluar kekaisaran itu tak lagi sama. Begitulah sutradara Ciro Guerra memulai film bertajuk Waiting for the Barbarian s. Film drama itu diangkat dari novel dengan judul serupa karya novelis Afrika Selatan John Maxwell Coetzee. Sang novelis juga terlibat sebagai penulis naskahnya. Menariknya, sebagaimana di novelnya, kisahnya dibuat tanpa detail latar belakang lokasi dan titimangsa. Namun jika diperhatikan sekilas, kota terpencil di perbatasan sebuah kekaisaran itu bisa ditebak berada di kawasan Asia Tengah dan sekiranya berkisar di antara akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kolase adegan sang hakim yang memulangkan gadis barbar bekas tawanan yang disiksa. ( samuelgoldwynfilms.com ). Kekaisaran itu mengalami paranoia bahwa suku-suku barbar di luar perbatasan dikhawatirkan akan memberontak. Isu ini yang ternyata membuat Kolonel Joll si perwira bengis datang dari ibukota. Ia juga mengklaim lebih punya kuasa ketimbang sang hakim yang hanya seorang pejabat sipil. Klaim lebih berkuasa membuat Joll bisa seenaknya bertindak. Seperti misalnya menyiksa seorang pria dan keponakannya yang dituduh pencuri domba dengan keji sampai mati. Joll juga membawa pasukan mendatangi habitat suku barbar sang tertuduh yang tak bersalah itu dan menangkapi warganya dan mencap mereka sebagai tawanan perang. Nasib mereka tak berbeda dari sang tertuduh dan keponakannya sebelumnya, disiksa tanpa peri kemanusiaan. Betapapun sang hakim protes, ia tak berdaya. Namun ketika Kolonel Joll melakukan ekspedisi ke luar batas kota, sang hakim mencoba membebaskan para “tawanan perang” itu. Banyak yang memilih kabur ke habitat sukunya, namun beberapa yang terluka parah hidup menggelandang di kota. Salah satunya, seorang gadis yang kedua sendi kakinya patah akibat penyiksaan luar biasa. Sang gadis barbar (Gana Bayarsaikhan) yang hidup terlunta-lunta di jalan, ditemukan dan dirawat sang hakim. Seiring pulihnya si gadis, hakim mengantarnya kembali ke habitat sukunya sekaligus menjelaskan kesalahpahaman antara kaum imperialis dan suku barbar dengan para tetua barbar. Adegan sang hakim disiksa dan dipermalukan di muka umum. ( samuelgoldwynfilms.com ). Tetapi sekembalinya sang hakim ke kota, ia ditangkap Opsir Mandel (Robert Pattinson) dengan tuduhan pengkhianatan dan mata-mata suku barbar. Di dalam tahanan, sang hakim diperlihatkan penyiksaan brutal para “tawanan perang”. Tuduhan berkawan dengan musuh kian diyakini Opsir Mandel dan Kolonel Joll sebagai tindakan berkhianatnya kepada kekaisaran. Sang hakim yang awalnya sekadar ditahan, kini juga ikutan disiksa di muka publik. Bagaimana kelanjutannya? Baiknya Anda tonton sendiri Waiting for the Barbarians yang sudah ditayangkan serentak di seluruh dunia mulai 7 Agustus 2020. Mengingat masih masa pandemi virus corona dan karenanya tak bisa diputar di bioskop, penikmat film tanah air bisa menyaksikannya secara eksklusif di platform digital Mola TV. Cerminan Paranoia Kolonial Waiting for the Barbarians menarik secara sinematografi dan substansi. Meski alur ceritanya sederhana, tone film yang terang namun halus dengan latar belakang gurun dan stepa luas ditambah iringan music scoring Giampiero Ambrosi, menambah greget adegan-adegan dramatis. Sederhana namun punya pesan dalam sebagaimana novelnya yang rilis pada 27 Oktober 1980 di Inggris. Meski Coetzee mengambil judul sama dengan judul puisi Yunani karya Constantine Peter Cavafy, inti ceritanya lebih dipengaruhi novel The Tartar Steppe karya Dino Buzzati yang terbit empat dekade sebelum Waiting for the Barbarians. J. M. Coetzee (kiri) turut jadi penulis naskah film yang diangkat dari novelnya. ( portrait.gov.au/samuelgoldwynfilms.com ). Kendati dalam kisahnya Coetzee tak menyebut nama kekaisaran, nama kota ataupun titimangsa, Coetzee menuliskannya sebagai cerminan situasi kaum penindas dan tertindas di negeri kelahirannya yang digulirkan dengan sistem Apartheid, utamanya di era 1970-an. Dalam sebuah ulasan novelnya di suratkabar The New York Times , 18 April 1982, kolumnis Irving Howe menyebutnya “A Stark Political Fable of South Africa” (Fabel Politik Afrika Selatan). “Bayangkan rasanya hidup sebagai seorang penulis di Afrika Selatan: di tengah bisingnya berita-berita tentang ketidakadilan rasial, mengalami perasaan bahwa hidup seseorang tergadaikan dalam masyarakat yang larut dalam kebencian, sebuah kemarahan yang melelahkan sampai menjadikannya depresi. Tidak ada perasaan lega kecuali diam atau pindah ke lain negeri,” tulis Howe. “Coetzee mengisahkan sebuah kekaisaran khayalan, berlatarbelakang tempat dan waktu yang tak spesifik, namun bisa sangat diterka sebagai Afrika Selatan versi universal. Hal ini membuat Coetzee bisa memberi jarak antara estetika dan subyeknya meski ia sendiri tak bisa keluar dari keburukan dan kekacauan masyarakat lokal,” imbuhnya. Pergerakan anti-Apartheid dalam Pemberontakan Soweto (Repro The Soweto Revolt: Roots of a Revolution? ) Senada dengan Howe, David Atwell dalam biografi J.M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing menguraikan, karya Coetzee itu jadi penggambaran situasi pemerintah Afrika Selatan di masa itu yang mengalami paranoia, baik terkait perkara dari dalam maupun dari luar. Di dalam negeri, sejak awal 1970 muncul banyak aksi dan gerakan kaum pekerja ilegal dan resesi yang memperburuk angka pengangguran. Situasi tersebut diperparah dengan Pemberontakan Soweto 16 Juni 1976. Sementara, faktor luar yang berpengaruh adalah goncangan pemerintahan di Portugal pada 1974, menyebabkan kolapsnya koloni-koloni Mozambik dan Angola. Perang gerilya berlangsung dekat perbatasan Afrika Selatan. Periode itu juga diguncang perang saudara di Zimbabwe yang mengantarkan kemerdekaannya pada 1980. “Sebagai responnya, pemerintah Apartheid melancarkan sejumlah kebijakan yang lebih rasis dan berbau teror terhadap sejumlah organisasi anti-Apartheid. Kelas menengah juga didorong untuk mempersekusi kaum kulit hitam, utamanya para aktivis pergerakan Black Consciousness (BCM) dan dianggap sebagai garda melawan ‘komunisme’. Saat itu pemerintah Apartheid tengah mengedepankan kebijakan-kebijakan anti-komunisme,” tambahnya. "Waiting for the Barbarians" menggambarkan situasi kaum penindas dan tertindas yang sebenarnya lebih universal. ( samuelgoldwynfilms.com ). Lorena Russell dalam “Waiting for the Barbarians: Narrative, History, and the Other” yang dimuat dalam Exploration and Colonization menyingkap, inti kisah itu sejatinya tak sekadar mencerminkan Apartheid di Afrika Selatan, namun juga gambaran umum penindasan oleh pihak-pihak neo-imperialis, neo-kolonialis, serta penguasa tiran. Semisal di India di masa kekuasaan Inggris, Jerman di rezim Nazi, Kamboja di rezim Pol Pot, atau Indonesia di masa Orde Baru. Itu merupakan gambaran lebih universal bahwa sebuah negeri selalu membutuhkan musuh bersama dari luar untuk bisa bertahan dan menguatkan tatanannya. Elemen-elemen masyarakat di bawah bisa digiring pemerintah untuk tetap percaya dan menyokong kepentingan pemerintah untuk memerangi ancaman, entah benar atau hanya isu yang direkayasa. Dalam film dan novel Waiting for the Barbarians , ancaman itu dihadirkan lewat kaum barbar. “Konteksnya adalah pergulatan antara pihak kekaisaran dan kaum barbar, menyingkap sejumlah dinamika sentral secara ideologis dan psikis terhadap kolonialisme. Narasinya memancing pembaca pada pertimbangan yang kompleks terkait kekuasaan, imperialisme dan kolonisasi, serta isu-isu pascakolonial yang berpusat pada jarak yang memisahkan satu golongan dan golongan lainnya,” papar Russell. “Sebagian besar nilai-nilai yang dikiaskan Waiting for the Barbarians bisa teraplikasi luas dalam sejumlah situasi. Afrika Selatan era Apartheid tak hanya jadi tempat di mana masyarakat hidup dalam rezim yang terlibat pelanggaran HAM. Termasuk salah satunya Amerika di era (Presiden George Walker) Bush, ketika teknik-teknik penyiksaan yang diizinkan negara diimplementasikan sebagai bagian dari ‘Perang Melawan Teror’,” tandasnya. Data film: Judul: Waiting for the Barbarians | Sutradara: Ciro Guerra | Produser: Monica Bacardi, Michael Fitzgerald, Andrea Iervolino, Olga Segura| Pemain: Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi, David Dencik, Sam Reid, Harry Melling | Produksi: Iervolino Entertainment, AMBI | Durasi: 112 Menit | Rilis: 7 Agustus 2020.
- Abdoel Moeis, Pembakar Semangat Rakyat Minang
Peristiwa pemberontakan rakyat Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada 1919 begitu menggemparkan. Rakyat menolak kerja rodi, yang berujung perlawanan fisik. Tercatat ada sejumlah pegawai bumiputra dan seorang controleur bernama De Kat Angelino, terbunuh. Rupanya keberanian rakyat itu muncul dari dorongan seorang anggota Sarekat Islam, yang juga dikenal sebagai sastrawan besar, Abdoel Moeis. “Kata-katanya di Toli-Toli pada Vergadering tahun 1919 telah membakar anggota Sarekat Islam di sana, dan setelah kepulangan beliau ke Jawa meledaklah peristiwia demonstrasi dan pemogokan, berujung pada pergolakan besar-besaran, yang gemanya sampai menggoyang seluruh Nusantara saat itu,” tulis Aji Dedi Mulawarman dalam Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto . Akibat berulah di Sulawesi dan Jawa, pemerintah Hindia Belanda pun mengasingkan Abdoel Moeis ke Sumatera pada 1923. Namun itu bisa jadi kesalahan besar pemerintah kolonialis. Sebab Abdoel Moeis kembali menunjukkan kepandaiannya menggolakkan semangat perjuangan rakyat di Ranah Minang. Berdasar laporan Residen Sumatera Barat W.A.C. Whitlau kepada Gubernur Jenderal Fock tanggal 20 April 1923, Abdoel Moeis gelar Sutan Penghulu, mengadakan rapat SI di Padang pada 1 April 1923. Melalui selebaran undangan, dia meminta padoeka angkoe-angkoe mengirimkan perwakilannya untuk duduk bersama di dalam rapat. Kurang lebih begini isi undangannya: “Karena kita mesti mengambil suara bersama buat membantah rupa-rupa hal yang menindas kita punya penghidupan, yang mengambil kita empunya hak dan memijak kita punya adat,” tulis Residen Whitlau seperti dikutip Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil: Petite Historie Indonesia Jilid I . Rupanya rapat yang mendapat sambutan baik dari banyak kepala adat itu bukan yang pertama diadakan oleh Abdoel Moeis. Laporan Jaksa Agung Hindia Belanda D.G. Wolterbeek Muller, menyebut bahwa tanggal 31 Maret, Abdoel Moeis juga mengadakan pertemuan dengan kepada adat dari 18 tempat. Abdoel Moeis mencoba menyelesaikan tiga permasalahan utama yang dihadapi rakyat Minang kala itu: pajak yang dikenakan kepada rumah gadang, penentuan batas-batas hutan yang tidak adil, dan pajak tanah yang begitu menyengsarakan kehidupan rakyat. “Abdoel Moeis mengucapkan terima kasih atas kedatangan para penghulu itu karena mereka telah menunjukkan perhatian terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat Minangkabau,” tulis Rosihan. Kehadiran Abdoel Moeis di Sumatera membuat pemerintah Belanda khawatir. Mereka kembali teringat peristiwa pemberontakan rakyat Toli-Toli dan pemogokan buruh pegadaian di Jawa. Meski sempat terjadi kericuhan, kedua peristiwa itu ditangani dengan cepat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan besar. Namun aksi Abdoel Moeis di Minangkabau tidak bisa disamakan dengan dua peristiwa sebelumnya. Rakyat Minang diniliai terlalu sensitif menanggapi pergolakkan. Dikhawatirkan gejolak di tengah masyarakat akan membesar seperti Perang Padri dan Perang Belasting. Kegiatan-kegiatan di Sumatera Barat itu membuat Abdoel Moeis masuk daftar hitam pemerintah Hindia Belanda. Dia dicap sebagai sosok yang berbahaya. Dijelaskan Maman Mahayana dalam Akar Melayu , pemerintah Hindia Belanda segera mengeluarkan passenstelsel , larangan memasuki suatu daerah, untuk Abdoel Moeis. Dia tidak diizinkan tinggal di Sumatera Barat. Pemerintah HIndia Belanda juga melarang Abdoel Moeis mengunjungi semua daerah di luar pulau Jawa dan Madura. “Setelah ada larangan itu, Abdoel Moeis kemudian tinggal sebagai petani di Garut tahun 1924,” ungkap Maman. “Dia mengawali penulisan novelnya awal tahun 1927 saat dia sudah meninggalkan kegiatan politiknya dalam Sarekat Islam selama lebih dari satu dekade.” Setelah kegiatan politiknya di Sumatera Barat, Abdoel Moeis memutuskan lebih fokus mendalami kesusastraan. Pada 1928 dia berhasil menelurkan sebuah karya fenomenal Salah Asuhan . Novel itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Karyanya itu jugalah yang mendudukkan Abdoel Moeis ke dalam jajaran sastrawan nasional. Selain Salah Asuhan, dia juga menerbitkan banyak karya, di antaranya Pertemuan Jodoh, Surapati, Robert Anak Surapati, Kurnia, dan Hendak Berbakti . Di samping karya asli, Abdoel Moeis juga menerjemahkan novel-novel seperti Don Kisot de la Sancha , Sebatang Kara, dan Tom Sawyer. Abdoel Moeis wafat pada 17 Juni 1959 di Bandung, Jawa Barat. Tahun itu juga dia dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Sukarno. Tercatat sebagai yang pertama menerima gelar tersebut. Hari kelahirannya, 3 Juli, juga diperingati sebagai Hari Sastra Indonesia.
- Pembelot India di Palagan Sumatera
Suatu hari di awal tahun 1946. Kopral Abu Nawaz mendapat tugas untuk menghancurkan satu basis kaum pengacau di Medan. Adalah Letnan Kolonel Doli Loundly, salah seorang petinggi di British Indian Army (BIA), yang langsung memerintahkan Nawaz melakukan tugas tersebut. “Saya lantas membawa satu seksi pasukan menuju sasaran,” ungkap Nawaz kepada Muhammad TWH, jurnalis senior di Sumatera Utara. Begitu mencapai target penyerangan, betapa terkejutnya Kopral Nawaz dan anak buahnya. Basis kaum pengacau yang dikatakan oleh Loundy tak lain ternyata sebuah masjid, tempat ibadah orang-orang Islam seperti mereka. Namun sebagai bawahan mereka tak bisa menolak tugas tersebut. Dengan sedih, mereka meledakan Masjid Medan Timur (sekarang Masjid Perjuangan 45) itu. “Kami merasa ditipu. Awalnya, kami berpikir kedatangan kami ke Sumatera adalah untuk mengurus orang-orang Jepang yang sudah menyerah, tapi ternyata kami harus memusuhi orang-orang yang seagama dengan kami,” kenang lelaki kelahiran Jhelum (sekarang masuk dalam wilayah Pakistan) pada 1927 itu. Keterlibatan dalam “perbuatan laknat” itu menjadikan Nawaz dan kawan-kawan-nya sempat tidak bisa memaafkan diri mereka. Rasa sesal terus menghantui. Tetiba muncullah ide gila dari para prajurit muslim itu untuk melakukan perbuatan nekat: lari dari kesatuan dan bergabung dengan para pejuang Indonesia. Maka atas bantuan para pengelola Rumah Makan Fajar Asia (tempat biasa mereka makan), Nawaz dan 14 kawan-nya kemudian melakukan pembelotan. Hingga Perang Kemerdekaan berakhir, Nawaz tetap setia dengan jalannya untuk mengabdi Republik. Tercatat dia pernah bertugas di beberapa front Sumatera, salah satunya di Bukittinggi. “Tahun 1953 dia kemudian pulang ke Pakistan,” ujar Muhammad TWH yang kini mengelola secara pribadi Museum Perjuangan Rakyat Sumatera Utara. Pembelotan yang dilakukan oleh Nawaz dan kawan-kawannya, bukanlah kasus tunggal dalam sejarah perang kemerdekaan di Indonesia. Menurut buku 600 Gallant Pakistani Soldiers karya Allama Noor Quadri, sekira 600 prajurit India muslim (sekarang Pakistan) telah membelot ke kubu Republik Indonesia pada 1945-1946. “Itu meliputi Jawa dan Sumatera…” ungkap Quadri. Dalam suatu wawancara dengan Muhammad Jusuf (jurnalis The Indonesia Times ) di London pada awal Oktober 1979, eks Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu di Sumatera Utara Brigadier (Purn) T.E.D. Kelly mengakui soal adanya praktek desersi di kalangan anak buahnya pada saat itu. Tetapi jumlahnya sangat kecil. “Semuanya prajurit biasa, (jadi) tidak ada satu pun perwira yang meninggalkan kesatuan kami (karena) itu adalah desersi dan bisa dihukum berat,” ujar Kelly. Apa yang dikatakan Kelly bisa jadi ada benarnya jika mengingat di seluruh Sumatera sendiri, para pembelot dari India/Pakistan itu hanya berjumlah 71 orang. Menurut Muhammad TWH dalam Sumatera Utara Bergelora , awalnya hampir sebagian besar para pembelot tersebut ditampung dalam Batalyon Putra Asia yang dipimpin oleh seorang Arab bernama Mayor Abdul Sattar al Quraisy (lebih dikenal sebagai Young Sattar). Karena pengalaman tempur dan ketrampilan militer sebagian besar anggotanya mumpuni, kesatuan multi etnik itu kemudian berkembang menjadi suatu unit khusus yang terlatih. Begitu diseganinya hingga saat Wakil Presiden Mohammad Hatta berkunjung ke Pematang Siantar pada 27 Juli 1947, Yon Putra Asia didapuk menjadi pengawal khusus. Dua hari setelah mengawal Hatta, Yon Putra Asia kemudian terlibat dalam pertempuran brutal dengan para serdadu Belanda di wilayah Pantoan. Pertempuran tersebut berlangsung secara seru selama berjam-jam hingga peluru-peluru para petarung Putra Asia habis tak tersisa. Layaknya aturan dalam militer, usai peluru habis mereka langsung memasang bayonet masing-masing dan lantas terlibat pertarungan jarak dekat dengan para serdadu Belanda. “Setelah terkepung rapat, kekuatan mereka berhasil dihancurkan dengan korban 15 prajurit India muslim tewas. Mayor Sattar sendiri nyaris tertangkap namun berhasil meloloskan diri dari pembersihan militer Belanda dengan menyamar sebagai penjual bandrek,” ungkap TWH. Setelah Batalyon Putra Asia dibubarkan, para prajurit India muslim kemudian disebar ke seluruh palagan yang berkobar di Sumatera. Mereka kemudian ada yang melatih para gerilyawan Indonesia di Aceh atau menjadi komandan-komandan lapangan di Padang, Bukittinggi dan Palembang. Salah satu nama yang sempat dicatat oleh TWH adalah Nur Muhammad. Usai meninggalkan kesatuannya (Divisi ke-26 British Indian Army), Nur berperan sebagai “orang intel” yang tugasnya mempengaruhi para prajurit Sekutu untuk membelot ke kubu Republik. Setelah matang di front Medan Barat, Nur kemudian dipindahtugaskan ke Aceh sebagai instruktur pasukan TNI di Panjang Peureulak, Aceh Timur.
- Abdoel Moeis, Pahlawan Nasional Pertama
Pada pengujung 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan gagasan untuk mengadakan gelar Pahlawan Nasional bagi sejumlah tokoh pejuang nasional yang sudah meninggal. Idenya berangkat dari keinginan merehabilitasi semua korban kesewenang-wenangan Belanda. Pemerintah RI kala itu memunculkan sosok-sosok pemberani yang menentang kompeni di berbagai daerah dalam memori masyarakat. Sejarawan Prancis Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid I: Batas-batas Pembaratan , mencatat ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menghargai perjuangan tokoh-tokoh tersebut: membuat biografi, dengan kisah yang diperindah; mengusung potret tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan; sampai mengabadikan nama-nama tertentu sebagai nama jalan. “Agar prakarsa-prakarsa itu dapat ikut memperkuat ideologi persatuan, sejak 1959 Sukarno memutuskan untuk menyusun sebuah daftar resmi Pahlawan Nasional,” tulis Lombard. Lantas siapa sosok yang pertama kali dihadiahi gelar Pahlawan Nasional di Indonesia? Dia adalah Abdoel Moeis. Tokoh kelahiran Solok, Sumatera Barat, pada 3 Juli 1886. Setelah lulus pendidikan dasar di sekolah khusus Eropa (ELS), Abdoel Moeis melanjutkan studi di sekolah dokter Jawa STOVIA. Namun tidak berhasil menyelesaikannya gegara menderita sakit. Berkat bantuan JH Abendanon, direktur departemen pendidikan dan agama, dia pun diterima bekerja di departemen tersebut sebagai juru tulis. Hanya bertahan selama dua tahun. Sekira tahun 1905, Abdoel Moeis bertemu Abdul Rivai, pemimpin majalah Bintang Hindia . Dia pun bergabung sebagai wartawan dan pemimpin redaksi Bintang Hindia edisi bahasa Indonesia di Batavia. Akibat kurangnya dukungan keuangan majalah itu berhenti terbit, dan memaksa Abdoel Moeis pindah ke surat kabar Belanda Preanger Bode , yang juga tidak berumur panjang. Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil: Petite Historia Indonesia Jilid I mengatakan bahwa Abdoel Moeis pernah juga bekerja di majalah Soeara Merdeka yang terbit di Bandung. Pada 1912, Abdoel Moeis bersama Mohammad Yunus dan A. Widiadisastra mendirikan suratkabar Kaum Muda . Belakangan suratkabar yang dia dirikan itu mendapat perhatian pihak Belanda karena isinya banyak memprovokasi padangan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sejak mendirikan Kaum Muda , Abdoel Moeis banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh Islam. Berkat itu jugalah dia, bersama Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) dan Wignyadisasra, mendapat undangan bergabung dengan Sarekat Islam dari HOS Tjokroaminoto. Dia dipercaya sebagai ketua cabang Bandung dari organisasi politik yang bertujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam tersebut. Sementara wakil ketua dipegang Ki Hadjar Dewantara, dan sekertaris oleh Wignyadisasra. “Sejak itu, perkenalan dengan Pak Tjokro dan Abdoel Moeis makin intens, sampai kemudian karena kedekatan beliau, bersama pula dengan Hadji Agoes Salim, mereka bertiga disebut dengan Tiga Serangkai Sarekat Islam,” tulis Aji Dedi Mulawarman dalam Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto . Akibat aktivitas politiknya di SI, Abdoel Moeis masuk daftar hitam pemerintah Belanda. Dia dipantau secara ketat karena dianggap berbahaya. Bahkan pernah ketika selesai mengunjungi Toli-Toli, Sulawesi Tengah, rakyat di sana menolak kerja rodi dan melakukan perlawanan pada Juni 1919. Sejumlah pegawai bumiputra dan seorang controluer Belanda terbunuh. Pemerintah menuduh Abdoel Moeis mengompori rakyat untuk memberontak. Kemudian pada 11 Februari 1922, Abdoel Moeis memimpin gerakan pemogokan besar-besaran buruh pegadaian di Jawa. Tahun berikutnya, ketika berkunjung ke Sumatera, Abdoel Moeis memperjuangkan rakyat Minangkabau agar terbebas dari beban pajak atas tanah dan harta benda yang mereka miliki. Akibat kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah kolonial mengeluarkan passenstelsel , yang melarang Abdoel Moeis mengunjungi semua daerah di luar pulau Jawa dan Madura. “Setelah ada larangan itu, Abdoel Moeis kemudian tinggal sebagai petani di Garut,” tulis Maman Mahayana dalam Akar Melayu . Tahun 1928, setelah memilih menghentikan aktivitas politiknya, Abdoel Moeis menerbitkan karya perdana berjudul Salah Asuhan . Novel romansa yang menggambarkan kondisi budaya masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda itu telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa (Inggris, Tiongkok, Jepang). Novel itu juga diadaptasi ke layar lebar pada 1972 oleh sutradara Asrul Sani. Selain Salah Asuhan , dia juga menulis Pertemuan Djodoh (1930), dan Soerapati (1950). Dia sempat menerjemahkan karya pengarang Amerika Mark Twain, Tom Sawyer Anak Amerika (1949), dan karya Cervantes, Don Kisot (1949), serta Sebatang Kara karya Hector Malot. Abdoel Moeis wafat pada 1959 di Bandung, Jawa Barat. Tahun itu juga dia diangkat menjadi Pahlawan Nasional oleh Presiden Sukarno. “Tidak ada alasan jelas mengapa Abdoel Moeis dipilih sebagai Pahlawan Nasional yang pertama,” tulis Klaus H. Schreiner dalam “Pencipta Pahlawan-Pahlawan Nasional,” dimuat Outward Appearances karya Henk Schulte Nordholt (ed.). Betapapun Salah Asuhan telah membuat nama Abdoel Moeis begitu populer, imbuh Maman Mahayana, aktivitasnya sendiri sebagian besar dicurahkan dalam bidang politik dan kewartawanan. Menurutnya bukan bidang kesustraan yang membuat Abdoel Moeis diangkat sebagai Pahlawanan Nasional, melainkan dalam politik karena dia dianggap berjasa dalam pergerakan kebangsaan ketika dia menjadi anggota SI.
- Taman Siswa Wadah Menjadi Manusia
Butet Kartaredjasa, si raja monolog, ternyata mengidolakan Ki Hadjar Dewantara. Menurut Butet, Ki Hadjar sukses memberi sentuhan kemanusiaan di Taman Siswa, satu hal yang dilupakan institusi pendidikan di Indonesia dewasa ini. Ki Hadjar Dewantara –nama mudanya Soewardi Soerjaningrat– terlahir dari lingkungan ningrat Paku Alaman di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Di usia 23 tahun, bersama Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo, dia mendirikan Indische Partij, yang membuatnya masuk penjara. Gagal di politik praktis, Ki Hadjar merintis Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli 1922. Sekolahnya meluas, kendati pemerintah Hindia Belanda mencapnya sebagai “sekolah liar”. Disela-sela kesibukannya menyiapkan pentas Gundala Gawat di Gedung Kesenian Jakarta, Butet berbagi cerita tentang sosok Ki Hadjar dan pengalamannya bersekolah di Taman Siswa. Berikut wawancaranya: Mengapa Anda mengidolakan Ki Hadjar Dewantara? Karena dia peletak dasar pendidikan formal, yang dalam mengimplementasikannya tetap mempertimbangkan sentuhan kemanusiaan. Jadi anak didik tak diperlakukan hanya seperti angka-angka, namun juga subjek untuk mengembangkan diri. Apa arti merasakan sentuhan kemanusiaan itu? Saya menyelesaikan SMP di sana, waktu itu Taman Dewasa Ibu Pawiyatan. Saya merasa betul ada dimensi kemanusiaan di sana. Anak didik dihargai secara utuh, punya martabat, punya harga diri. Jadi, ukurannya bukan sukses akademik, namun sukses sebagai manusia. Bagi saya itu lebih penting. Dan tiga nilai dari ajaran Ki Hadjar ada di sana, ing ngarso sung tulodo , ing madyo mangun karso , tut wuri handayani ; yang di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong. Apa saja yang diajarkan di Taman Siswa? Waktu itu, misalnya mata pelajaran ke-Taman Siswa-an, yang gak ada di sekolah lain. Isinya ya tentang sejarah. Sejarah Ki Hadjar. Cita-citanya. Nilai-nilai kebangsaannya. Kemudian ada pelajaran ekstra, yaitu pencak silat dan menari; salah satu wujud menghargai produk kebudayaan dan menanamkan nilai. Butet Kartaredjasa bersama Presiden Joko Widodo Istana Merdeka, 6 April 2018. (Kantor Staf Presiden). Apakah nilai-nilai yang diajarkan Taman Siswa itu memengaruhi Anda? Jelas. Saya mulai mencintai sastra, membaca novel, itu dimotivasi oleh guru saya, guru bahasa Indonesia yang namanya Pak Rusmiadi atau Ki Rusmiadi. Lalu suka melukis, mengelola majalah dinding, yang memotivasi Ki Sukirno. Mereka memberi perhatian khusus. Namanya anak SMP kan bangga mendapat penghargaan personal, dan menjadi rajin. Saya yang sebelumnya bandel, suka membolos, kemudian menjadi percaya diri dan merasa bangga karena merasa punya talenta. Sampai saat ini, saya selalu memakai sandal “Taman Siswa”, sandal yang dulu dikenakan guru-guru di Taman Siswa. Mungkin jalan sejarah hidup saya akan lain jika tidak sekolah di Taman Siswa. Di situlah terbuka perspektif saya. Semangat apa yang Anda dapatkan dari sosok Ki Hadjar Dewantara? Semangat ayah saya mendirikan padepokan Bagong Kussudiardja tidak jauh beda dengan semangat Ki Hadjar Dewantara ketika mendirikan Taman Siswa. Nah, sepeninggal Pak Bagong, saya mengelola padepokan Bagong Kussudiardja, dengan warisan semangat yang sama pula. Sekarang saya meneruskan cita-cita almarhum ayah saya, menanamkan visi kepada orang yang datang belajar di padepokan, yang bukan sekadar belajar keterampilan seni namun juga menciptakan manusia yang punya integritas, mimpi besar, dan tanggung jawab sosial. Di titik ini, ayah saya dipengaruhi Ki Hadjar Dewantara, sedang saya dipengaruhi ayah saya. Jadi , ini suatu rentetan, suatu produk pendidikan yang bukan model kurikulum, karena ada dimensi kemanusiaannya.
- Raja Pontas Lumbantobing, Sang Penganjur Modernitas
Dr. Naek L. Tobing, SpKJ. meninggal dunia pada 6 April 2020 karena Covid-19. Ia dikenal sebagai seksolog atau pakar kesehatan seks terkemuka di Indonesia. Selain membuka praktik kesehatan seks, ia juga rajin menulis buku-buku tentang masalah reproduksi, seperti Problema Seks dalam Rumah Tangga (1989), Masalah Seks di Kalangan Remaja (1990), Seks dan Problemanya (1991). Dokter kelahiran Samosir, Tapanuli, 14 Agustus 1940 ini tamatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara. Sempat mendalami masalah kejiwaan sebelum akhirnya tertarik mendalami seksologi. Di balik sosoknya yang humoris, ternyata Naek mengagumi sosok raja dari tanah Batak, Raja Pontas Lumbantobing. Raja Pontas Lumbantobing lahir sekira 1835. Dikenal sebagai pelindung kaum misionaris seperti Gerrit van Asselt (1833–1910), dan I.L . Nommensen (1834–1918). Cerita beredar menyebutnya sebagai sosok pemberani, gemar mengembara tanpa rasa takut dari desanya di Silindung menuju daerah Toba atau Uluan, sekarang Porsea. Selain itu, Raja Pontas dianggap sebagai juru damai setiap ada pihak yang berselisih. Pada Oktober 1886, ia diangkat pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadi Jaihutan, pemimpin dari sekalian pemimpin adat yang benar-benar memiliki otoritas. Hingga hari ini, namanya tenggelam di bawah nama Sisingamangaraja XII, namun di hati warga Batak Kristen, nama Raja Pontas adalah pahlawan sebenarnya. Ditemui di rumah sekaligus tempat praktiknya yang rindang, di bilangan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Naek bercerita tentang tokoh idolanya. Dari mana Anda mulai mengenal nama Raja Pontas? Pada usia 18 tahun, saya membaca buku Tuanku Rao , yang ditulis Mangaradja Onggang Parlindungan. Nah, darisitu, saya benar-benar mengetahui ketokohan Raja Pontas, berikut kiprahnya bagi kemajuan warga Batak. Selain dari buku, dari mana lagi Anda mengetahui sosok Raja Pontas? Cerita dari para orang tua dulu, sangat sedikit. Hanya, seingat saya, menceritakan bahwa setiap Raja Pontas mau bicara di khalayak umum, maka semua akan tenang mendengarkan. Kemudian dia dikenal pemberani, dan juru damai bagi orang yang berselisih. Seksolog dr. Naek L. Tobing, SpKJ. ( Twitter/@DrNaekLTobing ). Apa saja kiprah Raja Pontas? Dialah yang sebenarnya menyadari sedari awal, bahwa orang Batak kala itu sedang dalam posisi krisis. Zaman itu, sekira abad 19, banyak perang yang melibatkan bangsa Batak. Dari situ, Raja Pontas berpendirian bahwa orang-orang tanah Batak utara harus menyesuaikan diri dengan zaman modern. Artinya, orang tanah Batak utara harus berpendidikan dan harus beragama monoteisme. Ia adalah primer il benefactor , atau yang memberikan dirinya. Seperti apa persinggungan pertama Raja Pontas dengan para misionaris Kristen? Mulanya, tanah Batak ini jarang dimasuki orang kulit putih. Jika ada orang kulit putih masuk tanah Batak, selalu dihadapkan kepada Raja Pontas. Satu kali, ia menerima misionaris Van Asselt dan Heine. Kemudian, mereka bertiga jalan-jalan dan bertemu opung Manahara yang sedang sakit latapon atau bisul di bibir. Tahu akan hal itu, Van Asselt pun memberinya obat, dan manjur. Raja Pontas pun berpikir, ini dia yang kami butuhkan, kesehatan. Dari situ, nanti berlanjut dengan kedekatannya dengan misionaris Nommensen. Apakah nilai yang bisa diwarisi dari sosok Raja Pontas? Misalnya begini, jangan pernah berebut harta atau kekuasaan dari orang tua. Ternyata kemudian begini, kalau orang mengharapkan warisan atau legacy , baik itu berupa kekuasaan atau uang, maka jiwa orang tersebut akan mati. Maka jangan mengharap legacy . Mengapa namanya tak setenar Sisingamangaraja XII? Sisingamangaraja XII tercatat dalam sejarah resmi negeri ini karena ia melawan Belanda. Sementara Raja Pontas adalah raja Batak pertama yang berpikir bagaimana menyelamatkan bangsa Batak menuju dunia yang semakin modern. Memang ia tak tertulis dalam sejarah resmi, namun buat kami, dialah pahlawan yang sesungguhnya.
- Mengulik Gelar-gelar Akademik di Indonesia
Video dialog Erdian Aji Prihartanto atau Anji dan Hadi Pranoto di youtube seputar klaim penemuan obat Covid-19 berbuntut panjang. Dua orang ini dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong. Anji berlakon sebagai pembawa acara dalam video itu, sedangkan Hadi Pranoto menjadi narasumber bergelar doktor (Dr.) dan menyebut dirinya profesor. Belakangan Hadi Pranoto meralat atribusinya. Dia bilang atribut doktor dan profesor cuma panggilan sayang dari teman-temannya. Padahal gelar doktor dan jabatan profesor atau guru besar tak bisa sembarangan dipakai. Ada ancaman pidana dalam pasal 69 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 terhadap pengguna gelar, sertifikat kompetensi, dan profesi palsu. Dalam sejarah negeri ini pun gelar akademik bukan perkara main-main. Gelar akademik menandakan adanya penguasaan seseorang dalam bidang keilmuan tertentu. Pemberian gelar akademik sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi. Di Hindia Belanda perguruan tinggi mulai berdiri pada 1920-an. Pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda berfokus pada tiga disiplin keilmuan. Sesuai dengan usulan J. Homan van der Heide, Direktur Pekerjaan Umum, kepada Gubernur Jenderal Idenburg. “Mengingat ke arah mana kemajuan Hindia Belanda bergerak, maka pada waktunya pendidikan tinggi akan masuk ke sini dan pertama-tama dalam bentuk pendidikan teknik, medis, dan juridis-administratif,” tulis Homan, seperti dikutip oleh S.L. van der Wal dalam Pendidikan di Indonesia 1900–1940 . Kebanggaan Bachtiar Rifai dalam Perguruan Tinggi di Indonesia menyebut pemerintah kolonial mendirikan tiga perguruan tinggi sepanjang 1920-an. Dua di Jakarta dan satu di Bandung. Perguruan tinggi di Jakarta bergerak di bidang keilmuan hukum (Rechtshogeschool) dan kedokteran (Geneeskundige Hogeschool), sedangkan di Bandung berfokus pada teknik dan arsitektur (Technische Hoogeschool, kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung). Tiga perguruan tinggi ini membuka jenjang sarjana. Jika telah selesai masa pendidikan, lulusan perguruan tinggi itu berhak menyandang gelar meester in de rechten (Mr . ) untuk hukum, dokter (Arts.) untuk kedokteran, dan insinyur (Ir.) untuk teknik. Penamaan gelar ini mengikuti aturan di Negeri Belanda. Gelar akademik tersebut memberikan kebanggaan bagi para wisudawan. Selain karena tak banyak orang mampu mengecap pendidikan tinggi, gelar itu juga mengukuhkan keahlian tertentu pada dirinya sehingga bisa dipakai untuk melamar pekerjaan dengan gaji lumayan. Pemerintah kolonial kemudian meluaskan pendirian perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga membuka jenjang doktoral dan menambah disiplin ilmu dalam perguruan tinggi sepanjang 1930-an. Semasa pendudukan Jepang, aktivitas perguruan tinggi berhenti. Pemberlakuan kembali aktivitas perguruan tinggi terjadi pada masa revolusi oleh NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) dengan membentuk Universiteit van Indonesie. Pemerintah Indonesia mengambil alih kembali perguruan tinggi dari administrasi NICA pada 1950-an. Bentuk perguruan tinggi juga berkembang menjadi universitas. Dari kebijakan ini muncullah aneka gelar akademik baru. “Gelar untuk kesarjanaan Mr., Ir., Drs., M.A., dan M.Sc. dengan catatan bahwa diantara gelar-gelar itu ada yang merangkap untuk beberapa cabang ilmu pengetahuan,” tulis Fanar Fuadi dalam “Gelar-Gelar Kesardjanaan di Indonesia” dalam Djaja , 24 November 1962. Dr. kependekan dari doctorandus . Gelar ini untuk lulusan ekonomi, sosial, politik, sastra, pendidikan, kepolisian, farmasi, psikologi, dan kedokteran tingkat V. Sementara gelar M.A. (Master of Arts) dan M.Sc. (Master of Science) saat itu masih untuk tingkat sarjana. Gelar-gelar tersebut pengaruh sistem pendidikan anglosaxon (Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, dan Australia). Acara wisuda Universitas Indonesia. ( sekar.ui.ac.id ). Keliru Dokter dan Doktor Bersama itu pula, jumlah orang bergelar doktor (Dr.) mengalami peningkatan. Seringkali gelar ini menyaru dengan gelar dokter (Dr.). Padahal dokter sendiri bukanlah gelar akademik. Dokter merupakan sebutan untuk profesi seseorang yang telah menempuh pendidikan profesi kedokteran. Karena itulah Bahder Djohan, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia bersurat pada presiden (sekarang rektor) universitas dan kepala perpustakaan negara agar menaruh perhatian terhadap masalah tersebut. “Penggunaan singkatan ‘Dr’ untuk perkataan ‘dokter’ itu, selain tidak teliti dan tidak pada tempatnya, pula dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita ingini,” tulis Bahder Djohan dalam surat No . 41726, 11 November 1952, koleksi A rsip N asional R epublik I ndonesia . Bahder menegaskan, singkatan Dr. hanya untuk pemegang gelar doktor sebagaimana berlaku di belahan dunia lainnya. “Ialah gelaran yang diberikan kepada seseorang, yang telah menempuh promosi atas kitab disertasinya ataupun karena penghargaan suatu universitet atas jasa-jasanya ( doctor honoris causa ),” terang Bahder. Soal gelar akademik juga kembali memperoleh sorotan pada 1960-an. Pada masa ini, Djaja menyebut orang Indonesia kian tergila-gila dengan gelar akademik. Mereka menaruh semua gelar akademiknya secara berentet. Dari tingkat sarjana sampai jenjang doktoral. “Sebagai dasar kebanggaannya di masyarakat,” catat Djaja . Gila Gelar Lazimnya, jika seseorang telah memperoleh gelar doktor dalam suatu bidang ilmu, gelar akademik yang lebih rendah tak perlu dipasang lagi. Sepanjang dia memperoleh gelar dalam satu bidang ilmu yang sama. Dia boleh mencantumkan gelar akademik yang lebih rendah jika gelar bidang keilmuannya berbeda. Kegilaan pada gelar akademik dimanfaatkan segelintir orang untuk tujuan dan keuntungan pribadi. “Sering kita dengar penipuan-penipuan dengan berkedokan gelar sarjana. Berlagak sebagai Mr. Pelan sebagai Nyonya Drs. Anu dalam menggaruk keuntungan. Banyak korban sudah karena pengelabuan semacam ini,” catat Djaja . Pelaku penipuan gelar itu antara lain Djokosutomo. Dia menyematkan atribusi profesor di depan namanya dan menambah M.A. di belakang namanya. Ternyata M.A itu kependekan dari Marto Atmodjo, nama panjangnya. Berdasarkan kejadian-kejadian tadi, Prof. Budi Susetyo sebagai Wakil Presiden Universitas Airlangga mengusulkan untuk menghapus semua gelar akademik tingkat sarjana. “Hal ini sebagai tantangan terhadap sifat gila-gilaan pemuda kita sekarang untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari suatu perguruan tinggi,” terang Budi dalam Djaja . Tapi Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (pecahan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) menolak usulan Budi Susetyo. Kementerian berjanji akan mengatur dan menertibkan ulang semua gelar akademik sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Tapi aturan itu baru keluar 30 tahun setelahnya. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Keputusan ini merumuskan ulang aturan dan penyebutan gelar-gelar akademik. Juga ancaman pidana bagi pencantuman gelar yang tidak sesuai aturan.
- Deklarasi Perang Soviet Terhadap Jepang
PADA 8 Agustus 1945, beberapa jam menjelang pergantian hari menuju 9 Agustus, Uni Soviet mengejutkan Jepang. Menteri Luar Negeri Vyacheslav Molotov menyatakan kepada Duta Besar Jepang Naotake Sato bahwa Uni Soviet menyatakan perang kepada Jepang. Pernyataan itu membuat harapan Jepang bertahan di sisa kekuatannya selama Perang Dunia II runtuh. Dua hari sebelumnya, Jepang telah kehilangan Hiroshima karena dibom atom Amerika Serikat. Dengan kekuatan yang tersisa Jepang terpaksa menghadapi dua front sekaligus: di timur-selatan melawan Amerika Serikat (AS) dan front di utara-barat melawan Soviet. Pernyataan perang Soviet itu juga mencederai kesepakatan tak saling serang yang dibuat kedua negara pada 1941. Meski sejak Jepang mendirikan pemerintahan Manchukuo di Manchuria militer kedua negara kerap terlibat pertempuran di perbatasan sebagai akibat dari persaingan Rusia-Jepang sejak akhir abad ke-20, Soviet dan Jepang di Perang Dunia II sepakat berdamai karena ingin fokus terhadap perang masing-masing: Soviet di barat melawan Jerman-Nazi dan Jepang di Pasifik melawan AS. Pada akhirnya perkembangan di lapanganlah yang membuat sikap kedua negara meninjau ulang sikap masing-masing. Jepang tetap berharap perjanjian dengan Soviet dipertahankan, demi kelancaran proyek Asia Timur Raya-nya. Sebaliknya, Soviet jadi merasa perlu memperhatikan ke timur setelah mampu bangkit dari keterpurukan setelah Pertempuran Stalingrad. Namun, perhatian untuk wilayah timur Soviet itu masih sebatas angan-angan. Bagaimanapun Soviet masih terikat perjanjian tak saling serang (Pakta Netralitas) dengan Jepang. Dalam Konferensi Tehran (1943), pemimpin Soviet Joseph Stalin sampai harus mengambil jalan tengah ketika PM Inggris Winston Churchill dan Presiden AS Franklin D. Roosevelt menyatakan harapan agar Soviet mau terjun ke Perang Pasifik. Jalan tengah Stalin yakni, Soviet baru akan terjun ke Pasifik bila Jerman sudah dikalahkan. Dengan begitu, Stalin akan mendapatkan dua hal sekaligus: terhindar dari perang dua front sekaligus dan angan-angannya untuk memperluas wilayah maupun pengaruh di timur lebih mudah dicapai. Baru pada Konferensi Yalta (Februari 1945) Soviet menegaskan kesediaannya untuk ikut serta dalam Perang Pasifik. Itupun setelah diberi jaminan oleh Roosevelt bahwa Soviet akan diberikan kembali wilayahnya yang hilang. “Pada Januari-Februari 1945 para pemimpin Sekutu --Franklin D. Roosevelt, WInston Churchill dan Joseph Stalin– bertemu di Yalta di Krimea dan setuju untuk ‘mentransfer’ Kuril dan ‘mengembalikan’ Sakhalin Selatan ke Uni Soviet, sebagai persyaratan untuk partisipasi Soviet dalam perang melawan Jepang. Perjanjian Yalta berbeda sifat dari perjanjian internasional lainnya, karena merupakan perjanjian rahasia antara Uni Soviet dan pihak ketiga –AS dan Inggris– tanpa partisipasi Jepang, yang saat itu merupakan pemilik sah wilayah tersebut. Pulau-pulau itu tidak lain adalah irisan yang menguntungkan bagi AS untuk menjamin partisipasi Rusia dalam perang di Pasifik,” tulis Kimie Hara dalam Japanese-Soviet/Russian Relations Since 1945: A Diffiicult Peace . Pulau Sakhalin dan Kepulauan Kuril merupakan wilayah persengketaan Jepang dengan Rusia. Pada Perang Ruso-Jepang tahun 1905, keduanya direbut Jepang. Jaminan AS membuat Soviet kian gencar mengirim pasukannya ke timur guna memperkuat upaya yang sudah dirintis sebelumnya dengan sembunyi-sembunyi. Soviet berupaya membangun 90 divisi di timur. Yang lebih penting, pada April 1945 Soviet memberitahu keinginannya untuk tidak memperpanjang perjanjiannya dengan Jepang. Meski begitu, Moscow tetap berupaya meyakinkan Tokyo bahwa perjanjian tersebut masih berlaku hingga 12 bulan ke depan dan Moscow akan menjalankan semua keputusan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan pada dua pakta (Pakta Netralitas dengan Jepang dan Pakta Yalta dengan Sekutu) itu membuat Stalin bimbang. Sejak Yalta, Jepang makin intens mengirim utusan ke Soviet untuk membujuk agar Soviet mau memperpanjang pernjajian tidak saling serang. Kebingungan Stalin memuncak ketika pada akhir Juni Jepang mengajukan proposal. Isinya mengundang Soviet untuk memperpanjang pakta Netralitas dan merundingkan permintaan Jepang agar Soviet menjadi mediator dalam perdamaian di Timur Jauh yang diinginkan Jepang, berikut tawaran konsesi teritori menarik sebagai imbalan atas kesediaan Soviet. Stalin amat berminat namun terlanjur terikat Pakta Yalta. Maka sebagai respon, Soviet terus menunda memberi jawaban. Usai Konfernesi Potsdam, Soviet akhirnya menjawab permintaan Jepang dengan menarik semua staf kedutaannya di Jepang pada 24 Juli 1945. Pada 8 Agustus, Soviet mempertegas sikapnya terhadap Jepang dengan deklarasi perang yang disampaikan Menlu Molotov kepada Dubes Sato. Keputusan Soviet berangkat dari perkembangan situasi bahwa setelah Jerman kalah, Jepang satu-satunya negara yang masih berperang melawan Sekutu karena menolak untuk menyerah tanpa syarat sebagaimana diminta AS-Inggris-China. Untuk itu Soviet menerima tawaran Sekutu untuk bergabung melawan agresi Jepang demi mempersingkat durasi perang, mengurangi jumlah korban, dan memfasilitasi pemulihan perdamaian universal lebih cepat. "Pemerintah Soviet menganggap bahwa kebijakan ini adalah satu-satunya cara yang dapat membawa perdamaian lebih dekat, membebaskan rakyat dari pengorbanan dan penderitaan lebih lanjut dan memberikan kemungkinan kepada rakyat Jepang untuk menghindari bahaya dan kehancuran yang diderita Jerman setelah penolakannya untuk menyerah tanpa syarat. Mengingat hal di atas, Pemerintah Soviet menyatakan bahwa mulai besok, yaitu mulai 9 Agustus, Pemerintah Soviet akan menganggap dirinya berperang dengan Jepang," demikian keputusan Soviet yang diberikan kepada Dubes Sato,sebagaimana dimuat jewishvirtuallibrary.org. Meski Sato berjanji menyampaikan kabar itu kepada Tokyo secepat mungkin agar bisa dilakukan perbaikan, Soviet tak peduli lagi. Beberapa saat setelah masuk tanggal 9 Agustus, lebih dari 1,5 juta serdadu Soviet di bawah pimpinan Marsekal Aleksandr Vasilevsky menyerbu Manchuria, Korea, dan Kepulauan Kuril. Perlawanan gigih Jepang tak berhasil membendung serangan itu. Bersama bom atom yang dijatuhkan AS di Nagasaki pada hari yang sama (9 Agustus), serbuan itu mempercepat kapitulasi Jepang. Perang Dunia II pun berakhir.*
- Patriot Norwegia Gagalkan Bom Atom Jerman
LEIF Tronstad tak punya pilihan lain. Ketimbang dipaksa Jerman terlibat dalam proyek bom atom di pabrik Norsk Hydro Rjukan di Vemork dan membuatnya jadi pengkhianat pada negerinya, ilmuwan-perwira militer Norwegia itu memilih kabur dari negerinya meninggalkan anak dan istri. Sebelumnya, Tronstad jadi salah satu konsultan militer di pabrik produksi air berat itu. Di akhir 1930-an, ia belum insyaf bahwa air berat bakal dijadikan salah satu bahan terpenting untuk percobaan atom uranium guna produksi bom atom. Faktor ini yang membuat Jerman menargetkan instalasi tersebut untuk diambilalih ketika menginvasi Norwegia 8 April-10 Juni 1940. Saat Norwegia diduduki, Tronstad masih bertahan bersama para anggota perlawanan bawah tanah Skylark B. Kelompok partisan itu rutin melakukan kontak dengan Inggris sejak Januari 1941. Mengutip Neal Bascomb dalam The Winter Fortress: The Epic Mission to Sabotage Hitler’s Atomic Bomb , Tronstad mengetahui bahwa Jerman sudah mengambil alih pabrik itu dari Jomar Brun, teman lamanya yang masih bekerja di pabrik. Pada Maret 1941, Brun melaporkan bahwa para ilmuwan Jerman mulai berdatangan ke Vemork. “Mereka menginginkan dipasangnya instalasi air terjun buatan setinggi sembilan lantai di depan penampungan ribuan sel elektroliser berkonsentrat tinggi. Mereka dituntut menghasilkan lima belas ribu kilogram air berat dalam setahun dan mereka memaksa Brun jadi penanggungjawabnya,” tulis Bascomb. Mayor Leif Tronstad (tengah). (Norway Resistance Museum). Pada September 1941, Tronstad mencoba keluar dari negerinya dan lolos secara dramatis dari sergapan Gestapo (Polisi Rahasia Jerman Nazi) yang menggerebek rumahnya. Tronstad kabur dengan mobil menuju Østfold, lalu meniti jalan-jalan setapak untuk menghindari jalan utama yang jamak terdapat tentara Jerman. Dia berhasil mencapai Ørje di perbatasan Norwegia-Swedia dan akhirnya tiba di Töcksfors yang sudah berada di wilayah Swedia yang netral. Dari Töcksfors, Tronstad terbang ke London, Inggris. Ia kemudian memberi laporan langsung kepada Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, bahwa Jerman menggunakan pabrik Norsk Hydro Rjukan sebagai instalasi produksi air berat terbesar untuk percobaan senjata bom atom. “Dengan menguasai pabrik Norsk Hydro, Jerman bisa mencapai kemajuan lebih pesat dan Sekutu terancam ketinggalan dalam perlombaan senjata bom atom. Para ilmuwan Jerman hanya perlu menanti sampai mempunyai persediaan air berat cukup banyak, sesudah itu mereka siap untuk percobaan membelah atom uranium,” tulis P.K. Ojong dalam Perang Eropa: Jilid II. Sekutu tak ingin tertinggal. Sementara Proyek Manhattan –dipimpin Kolonel James C. Marschall; melibatkan sejumlah ilmuwan pelarian dari Jerman– baru bisa berjalan pada Agustus 1942, Sekutu tak punya cara lain untuk mengejar ketertinggalan selain menyabotase proyek Jerman itu. Namun karena medan Norsk Hydro sulit dan penjagaannya ketat, sabotase hanya bisa dilancarkan lewat darat. Sabotase dengan pemboman udara bisa menimbulkan korban sipil. Maka, dipilihlah sabotase berupa penyusupan para sabotir. Untuk itu sejumlah anggota Milorg, partisan Norwegia, pun dilatih di Inggris untuk melancarkan Operasi Gunnerside yang bakal dipimpin Tronstad dan Einnar Skinnarland. Walau sekitar pabrik dijaga ketat sejumlah meriam anti-udara dan ranjau yang ditebar di sekelilingnya, ternyata tak lebih dari 50 serdadu Jerman yang menjaga pabrik itu. Skema sabotase lalu digodok Tronstad-Skinnarland yang kemudian membagi dua kelompok sabotir. Kelompok pertama akan menanam bom di dalam pabrik, sementara kelompok kedua berjaga-jaga untuk melindungi proses sabotase. “Direncanakan serangannya pada malam antara 27-28 Februari 1943,” tulis Thomas Gallagher dalam Assault in Norway: Sabotaging the Nazi Nuclear Program . Einar Skinnarland (kanan) bersama rekan-rekan patriot Norwegia. (Norsk Industriarbeidarmuseum). Usai dilatih, 30 patriot Milorg disusupkan pada Oktober-November 1942. “Mereka menyusup dengan menuruni ngarai, melewati sungai es, hingga mendaki punggung bukit terjal untuk menghindari area-area terbuka penuh ranjau. Setelah itu hanya tinggal menyusuri rel yang mengarah ke pabrik dan beruntungnya tanpa bertemu penjagan tentara Jerman,” sambung Thomas. Satu-satunya penjaga yang mereka temui di perjalanan menuju pabrik hanya seorang penjaga berkebangsaan Norwegia bernama Johansen. Tetapi secara persuasif, ia bersedia bekerjasama. Maka kelompok pertama beserta Johansen mulai merangsek ke dalam pabrik membawa sejumlah peledak. Sementara beberapa serdadu Jerman yang berjaga dan tak sadar, berhasil dilumpuhkan. “Bahan-bahan peledak kemudian diletakkan pada tempat-tempat terpenting. Prosesnya mulus karena berdasarkan keterangan (info denah pabrik) dari Tronstad, para sabotir sudah hafal seluk-beluk instalasi pabrik. Dinamit juga dipasang di gudang penyimpanan air berat dan kemudian mengatur waktu peledakan. Saat sudah disulut dengan langkah seribu, para sabotir meninggalkan lokasi,” sambung Ojong. Tak berapa lama kemudian para sabotir itu mendengar ledakan dahsyat dari pabrik. Misi sabotase sukses. Hampir seluruh dari tiga ribu pon persediaan air berat Jerman di pabrik itu binasa bersama sejumlah alat dan mesin penting lainnya. “Mungkin sekali orang Jerman dapat menghasilkan bom atomnya yang pertama dalam beberapa bulan kalau tak dihalang-halangi oleh beberapa gelintir patriot Norwegia yang gagah berani. Orang-orang tak terkenal ini memegang peranan tak kecil dalam menentukan kemenangan terakhir Sekutu pada tahun 1945, ketika bom atom pertama Amerika dijatuhkan di Hiroshima (6 Agustus) dan Nagasaki (9 Agustus),” tandas Ojong.
- Upaya Mencegah Kartosoewirjo Memproklamasikan Negara Islam
PADA awal Agustus 1949, Mohammad Natsir, ketua komisi untuk menyelesaikan masalah DI/TII, datang ke Bandung. Dia diutus Mohammad Hatta untuk membujuk S.M. Kartosoewirjo agar mengurungkan niat mendirikan Negara Islam atau Darul Islam. Hatta sendiri sudah membujuknya tapi tak berhasil. Sementara itu, pada 6 Agustus 1949, dia bertolak ke Belanda untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar.
- Sukarno Tak Terbiasa Berolahraga
Apabila diamati sepintas, Bung Karno memiliki tubuh yang lumayan atletis, tegap dan gagah. Posturnya pun tergolong ideal untuk rata-rata orang Indonesia. Dalam berbagai potret tampak sosoknya yang penuh daya pesona. Apalagi kalau sedang berada di atas podium menyampaikan pidato yang berapi-api. Kendati demikian, Bung Karno bukanlah seorang yang terampil berolahraga. Sukarno dalam otobiografinya mengakui dirinya tidak menonjol dalam hal olahraga. Pada masa kecilnya di Mojokerto, Sukarno memang jago bermain sumpit dan memanjat pohon. Tapi Sukarno tidak dapat unjuk kebolehan dalam bermain bola. “Bagaimanapun juga, ada permainan di mana seorang anak bangsa Indonesia dari jamanku tidak dapat menunjukkan keahliannya. Misalnya perkumpulan sepakbola,” kata Sukarno dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams. Dalam perkumpulan sepakbola, kata Sukarno, “Aku bukan hanya tidak bisa menjadi ketuanya bahkan aku tidak dapat lama menjadi anggotanya.” Menurut Sukarno keterbatasannya dalam olahraga disebabkan kelakuan anak-anak orang Belanda yang usil. Sukarno enggan bermain bola lantaran olok-olok anak Belanda yang suka merundung anak-anak pribumi seperti dirinya. Baginya, perkumpulan sepakbola itu merupakan pengalaman pahit yang membikin hati luka di dalam. “Anak-anak yang berambut jagung itu menjaga kedua sisi dari pintu masuk sambil berteriak, ‘hei kau Bruine . Hei anak kulit coklat goblok yang malang. Bumiputra, inlander, anak kampung. Hei, kamu lupa memakai sepatu,’” kenang Sukarno dalam otobiografinya. Pada masa pergerakan nasional, Sukarno boleh jadi orator yang tiada duanya. Tapi soal main bola, Bung Karno kalah dari Hatta dan Sutan Sjarir, koleganya sesama orang pergerakan. Hatta dan Sjahrir bahkan membentuk kesebelasan sepakbola waktu diasingkan ke Boven Digul, Merauke pada 1935. Hatta menjadi bek kanan sedangkan Sjahrir menempati posisi gelandang kiri. Cerita lain mengenai kebiasaan olahraga Bung Karno disaksikan oleh sesepuh TNI Letjen (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo. Pada 1946, Sayidiman masih menjadi taruna Akademi Militer (AM) Yogyakarta. Saat itu, Bung Karno yang sudah menjabat presiden Republik Indonesia meminta Suwardi, gubernur AM agar mencarikan beberapa taruna untuk memberinya latihan gimnastik. Sayidiman bersama dua taruna lain ditunjuk sebagai pelatih yang akan melatih Bung Karno bergerak badan. Setiap pagi Sayidiman dan rekannya dijemput ke Gedung Agung untuk mengajari Bung Karno. “Tetapi Bung Karno tidak konsisten dalam menjalankan latihan olahraga. Setelah empat kali sudah tidak ada panggilan lagi,” kata Sayidiman dalam otobiografinya Sayidiman: Mengabdi Negara sebagai Prajurit TNI . Dalam laman pribadinya, Sayidiman lebih gamblang lagi menuturkan pengalaman olahraga bersama Bung Karno. Kata Sayidiman, orang yang biasanya kita lihat sebagai pemimpin yang gagah beruniform dan berpeci hitam, terlihat sebagai orang yang mulai gendut perutnya dengan rambut yang menipis. Dengan rajin Bung Karno dan para pembantunya mengikuti petunjuk taruna pelatih dalam melakukan gerak-gerak gimnastik. “Akan tetapi setelah 4 bulan kami memberikan latihan Bung Karno rupanya menghadapi pekerjaan yang makin banyak. Dan beliau menghentikan latihan gimnastik itu,” tutur Sayidiman dalam sayidiman.suryohadiprojo.com . Meskipun kerap lalai latihan senam, ketika menjabat kepala negara, Sukarno menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan olahraga nasional. Di masa Sukarno, Indonesia pernah menghelat pesta olahraga yakni Asian Games pada 1962 dan Ganefo pada 1963. Dalam kompetisi olahraga bertaraf internasional itu, Indonesia menjadi tuan rumahnya. Untuk itu semua, Bung Karno memprakarsai pembangunan gelanggang olahraga raksasa yang dinamai sesuai namanya: Gelora Bung Karno (GBK). Mulai dibangun sejak 1959, pembangunan GBK menghabiskan biaya sebesar 12.5 juta dollar yang berasal dari bantuan pemerintah Uni Soviet. Setelah rampung, GBK menjelma sebagai stadion termegah di Asia dengan kapasitas 100.000 penonton. Pada Asian Games 1962, Indonesia berhasil meraih status finalis (peringkat 2) di bawah Jepang. Itu merupakan prestasi terbesar Indonesia di dunia olahraga. Sementara itu di kancah Ganefo, Indonesia menempati peringkat ke-3 di bawah Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Tidak hanya mengejar medali, Sukarno menggunakan Ganefo untuk mempersatukan negara Asia dan Afrika sebagai suatu kekuatan baru dunia. “Di mata Sukarno, olahraga sama membanggakannya dengan politik. Olahraga adalah cara wicara lewat kekuatan raga untuk menarasikan kekuatan negara,” tulis Muhidin M. Dahlan dalam Ganefo: Olimpiade Kiri di Indonesia. Mengenai prestasi, atlet Indonesia di masa Sukarno tergolong unggul. Untuk level Asia, sepakbola Indonesia masih cukup diperhitungkan. Sementara itu, Indonesia begitu disegani pada cabang olahraga bulu tangkis yang pernah menjuarai turnamen bergengsi seperti Thomas Cup. Pada 1964, Sukarno punya mimpi besar proyeksi olahraga di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan pidato, dia menyerukan bahwa Indonesia dalam sepuluh tahun mendatang, rakyat Indonesia akan menduduki tempat paling tinggi di lapangan olahraga. Sayangnya, mimpi itu tidak sempat terwujud lantaran Bung Karno lengser pada 1967.
- Ulah Komunis Jepang di Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, 4 Agustus 1975. Robert S. Dillon, petugas Foreign Service di Kedutaan besar Amerika Serikat (AS) di Kuala Lumpur, pagi itu sibuk di lantai 11 Gedung AIA (American International Assurance) di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Saking sibuknya, dia sampai kerap hilir-mudik dari mejanya ke tempat lain. Kesibukan juga terjadi di kantor Kedutaan AS maupun empat kedutaan negara lain yang semua menempati lantai 9 gedung AIA itu. Di lantai dasar, para petugas keamanan sibuk mengawasi situasi gedung dan hilir-mudik orang-orang. Para petugas keamanan gedung tak menyadari sedang dijadikan sasaran oleh lima orang bersenjatakan pistol, senapan mesin, granat, dan bom rakitan yang berada tak jauh dari sana. Salah seorang petugas keamanan langsung roboh begitu terkena peluru yang dimuntahkan dari senapan mesin kelima orang di luar gedung tadi beberapa saat kemudian. Kesibukan membuat tak seorang pun waspada pada keadaan di gedung tersebut, termasuk Dillon. Ketika akan kembali ke mejanya melewati meja tempat telegram, dia dikagetkan oleh suara asing yang tak pernah muncul di gedung tersebut. “Tiba-tiba, saya mendengar tembakan senjata kecil –tembakan pistol 9mm. Saya berlari ke pintu; ada orang-orang di luar berkeliaran sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kami cepat mengenali bahwa penembakan terjadi di lantai 9. Jadi kami bergegas menuruni tangga untuk melihat apa yang sedang terjadi,” ujar Dillon, dikutip adst . org dalam “Terror on the 9th Floor – The Kuala Lumpur Hostage Crisis. Para teroris mulai beraksi di lantai 9. Mereka meledakkan aula dan menembak ke segala arah. Situasi kacau. “Masih ada beberapa penembakan yang terjadi. Kami bisa melihat pintu lift terbuka dan salah seorang Melayu penjaga lift ditembak oleh seseorang di koridor. Penjaga itu terkena peluru tepat di bawah mata dan jatuh kembali ke lift. Pintu kemudian ditutup dan kami berhasil mengeluarkan pria itu di lantai berbeda dan (membawanya, red .) ke rumah sakit. Kemudian seorang penjaga lain muncul dan dia ditembak melalui dagu — peluru keluar melalui rahang,” sambungnya. Para teroris lalu menyandera lima pegawai Kedubes AS, termasuk Konsul AS Robert C. Stebbins, dan sekira 45 pekerja di berbagai kantor yang ada di lantai 9. Perbuatan mereka mengundang Penasihat Administrasi Kedutaan Besar Australia Robert A. Jackson, Petugas Keamanan Regional Wayne W. Algire, dan Staf Keamanan dari Marinir AS Eric D. Boyd bergegas turun ke lantai 9 untuk memeriksa keadaan. Namun begitu baru hendak mencapai aula, mereka seketika kembali mundur karena para teroris melempaskan empat tembakan ke arah mereka. Para teroris merupakan anggota Japanese Red Army (JRA). Organisasi tersebut, menurut pakar terorisme Sara Dissanayake dalam “Japan” yang termuat di buku Handbook of Terrorism in the Asia-Pasific , merupakan organisasi ultra-kiri pecahan Red Army Faction (FAR) yang didirikan Fusako Shigenobu. FAR beroperasi dengan tujuan menggulingkan pemerintah dan monarki di Jepang serta menggerakkan revolusi di dunia.” Setelah penangkapan besar-besaran aktivis kiri dilakukan pemerintah Jepang pada awal 1970-an akibat berbagai tindak kriminal mereka, para aktivis kiri yang dipimpin Shingeobu menyingkir ke Lebanon dan pada 1974 mendirikan JRA. Mereka bahu-membahu dengan Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) yang punya tujuan sama, melenyapkan kolonialisme. Perjuangan mereka lakukan dengan beragam tindakan, mulai dari perampokan hingga meneror. “ Merebut kedutaan dan pesawat tampaknya menjadi cara paling efektif untuk mendapatkan uang dan membebaskan kawan-kawan, tulis William Andrews dalam Dissenting Japan: A History of Japanese Radicalism and Counterculture from 1945 to Fukushima . Dengan landasan itulah maka lima anggota JRA, termasuk Okudaira, Wako, dan Toshihiko Hidaka, menyerang Gedung AIA dan menyandera orang-orang di dalamnya pada Agustus 1975. Mereka melakukannya untuk menuntut pembebasan segera tujuh radikalis yang dipenjara, meliputi dua aktivis JRA, dua aktivis Sekigun yang ditangkap karena perampokan tahun 1971, mantan tentara Reng Sekigun dan mantan suami Hiroko Nagata, Hiroshi Sakaguchi; veteran Asama - sans dan Sekigun- ha Kunio Bando; dan Norio Sasaki yang mantan anggota Higashi Ajia Hannichi Buso Sensen. Begitu penyanderaan dimulai, Doreen Sharifah Rahman segera menyambungkan hubungan telepon antara Richard (Dick) Jackson, pejabat Urusan Ekonomi Kedubes, dengan para teroris. Setelah memperkenalkan diri, teroris mengutarakan tuntutannya. Negosiasi pun dimulai. Penyanderaan itu juga mendorong Don Hackl, petugas keamanan teknis yang sedang berkunjung, bersama Sersan Marinir AS Juan Gonzales segera menutup lantai 9 guna mengisolasi para teroris. Sementara, di lantai dasar kepolisian Malaysia mengevakuasi para pegawai di lantai-lantai lain dan menutup lantai 9 guna mengisolasi para teroris. Sambil terus menambah jumlah sandera, di antaranya Dubes Swedia Fredrik Bergenstahle, para teroris terus menegosiasikan tuntutan mereka dengan pemerintah Malaysia dan Jepang. Tuntutan bertambah dengan permintaan disediakan pesawat JAL dari Jepang untuk membawa mereka keluar Malaysia. Menteri Dalam Negeri Malaysia Ghazali Shafie yang saat itu berada di Jakarta, berperan aktif menjadi negosiator. Dillon sendiri bergabung dengan Dawson Wilson (penasihat Urusan Ekonomi), Donn Heaney (pejabat Urusan komersial), L. Richard (Dick) Jackson (pejabat Urusan Ekonomi), Stanley R. Ifshin, Edwin A. Brubaker, dan Paul V. Stack (pejabat Urusan Politik), dan Sekretaris Susan L. Dashnaw yang telah membentuk “satuan tugas” sementara yang menangani pos-pos penghubung di berbagai bagian gedung tersebut. “Satgas” itulah yang membuat perkembangan informasi penyanderaan dan negosiasi terus bisa diberitakan ke luar. Negosiasi berjalan alot sehingga penyanderaan masih berjalan hingga hari keempat meski secara berangsur para teroris melepaskan sandera-sandera. Pada akhirnya, kata Dillon, “Jepang setuju untuk menukar beberapa tahanan JRA yang mereka tangkap sebagai sandera kami. JAL terbang ke Kuala Lumpur. Kemudian krisis lain terjadi. Salah satu dari empat narapidana JRA, yang seharusnya dibawa dari Jepang, menolak menjadi bagian dari pertukaran. Para teroris tidak mempercayainya. Pertukaran diperpanjang. Akhirnya, kami berhasil menutup telepon dari gedung kami ke penjara tempat anggota JRA keempat ini ditahan.” Para teroris menang banyak ketika kesepakatan dicapai. Mereka mendapat tuntutannya plus mendapat 15 sandera untuk dijadikan penukar dengan lima aktivis dari Jepang yang pertukarannya dilangsungkan di atas pesawat. Mereka juga mendapat empat pejabat (dua pejabat pemerintah Malaysia dan dua Jepang) sebagai penjamin pelarian mereka hingga tempat tujuan akhir, Libya –negeri yang bersedia menerima pendaratan pesawat JAL pembajak. Dua pejabat Malaysia yang dijadikan penjamin itu Wakil Menteri Transportasi Dato' Ramli Omar dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tan Sri Osman Samsuddin Cassim. Sebelum pesawat lepas landas dari Bandara Subang, beberapa sandera dibebaskan. Di antaranya Konsul Stebbins. Pesawat lepas landas pada pukul 11.18 waktu Kuala Lumpur dan tiba dengan selamat keesokan harinya setelah transit di Colombo. Pada 10 Agustus, dua pejabat Malaysia yang dijadikan penjamin tiba dengan selamat di Kuala Lumpur.






















