Hasil pencarian

TOKO Indra kini tak seramai dulu lagi. Etalase toko busana itu dihimpit pagar Masjid Agung Bandung yang merangsek masuk hingga menyisakan jarak kurang dari dua meter di depan toko. Dua pegawai tampak berdiri termangu menanti pelanggan yang tak jua mampir ke toko yang berada di bawah gedung Swarha yang terletak di Jalan Asia-Afrika itu. “Kalau dulu waktu jalan di depan toko belum ditutup, banyak orang datang ke sini. Sesudah perluasan masjid, jalan ditutup, nggak banyak lagi orang datang,” kata Merry, pemilik toko.

AULA Istana Merdeka biasa menjadi tempat pelantikan pejabat tinggi negara. Namun, pada 20 Januari 1959, upacara pelantikan berlangsung lebih istimewa dari biasanya. Hari itu, Mr. Laili Rusad dilantik sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Belgia dan Luksemburg. “Dengan pelantikan itu, maka Mr. Rusad adalah wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai duta,” lansir Harian Umum , 21 Januari 1959. Pelantikan Laili Rusad mendapat perhatian dari beberapa pejabat tinggi negara. Perdana Menteri Juanda, Menteri Luar Negeri Soebandrio, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, Menteri Veteran Chaerul Saleh, Menteri Pelayaran Moch. Nazir adalah para tokoh yang hadir pada acara pelantikan Ibu Dubes. Selain itu, turut hadir pula Sekjen Kementerian Luar Negeri Suwito Kusumowidagdo, para kepala Direktorat Kementerian Luar Negeri, seluruh pegawai wanita Kementerian Luar Negeri, para pemuka dan tokoh wanita Jakarta.

SEKITAR abad ke-16, Turki Usmani memegang peran penting di Timur Tengah, sebagian Eropa hingga Asia Tengah. Kejayaan itu kemudian terdengar sampai ke Aceh yang tengah berperang melawan Portugis. Sultan Aceh pun meminta bantuan kepada Turki Usmani dan dikabulkan dengan dikirimnya bantuan untuk Aceh. Demikianlah arkeolog Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Bambang Budi Utomo mejelaskan fase awal relasi Aceh-Turki Usmani tersebut dalam dialog sejarah “Menggali Bukti Hubungan Nusantara-Turki” di saluran Facebook  dan Youtube   Historia.ID , Selasa 1 September 2020. Meski Turki membantu Aceh, Bambang sepakat dengan pendapat para sejarawan yang menyebut bahwa hubungan Aceh dengan Turki Usmani hanya sebatas hubungan diplomatik.

KEBANYAKAN orang sudah tak asing dengan istilah seperti privilege maupun silver spoon yang marak digunakan di media sosial saat ini. Kedua istilah itu biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang mendapatkan suatu keistimewaan karena keadaan tertentu, umumnya dikaitkan dengan kekayaan maupun status sosial yang diwariskan dari keluarganya secara turun-temurun. Tak jauh berbeda dengan masa kini, di mana istilah silver spoon atau sendok perak dikaitkan dengan seseorang yang terlahir dari keluarga kaya. Di masa lalu, sendok juga berperan besar dalam menentukan status sosial seseorang. Menurut Ammy Azzarito dalam , status sosial seseorang dapat dilihat dari bahan pembuatan sendoknya. Hingga abad ketujuhbelas, orang tak pernah meninggalkan rumah tanpa membawa sendok sendiri –seperti halnya orang-orang sekarang selalu membawa ponsel pintar ke manapun ia pergi.

SETELAH lama diusulkan, Tuan Rondahaim Saragih Garingging akhirnya ditetapkan Pahlawan Nasional tahun ini. Ia dikenal sebagai raja ke-14 Kerajaan Raya, yang kini menjadi Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Menurut keterangan Sekretariat Negara , di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim, Pasukan Raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda, dengan fokus pada pertahanan dan kemerdekaan yang berhasil. Rondahaim Saragih lahir pada 1828 di Pematang Raya, ibu kota Kerajaan Raya. Ayahnya Tuan Jimmahadim Saragih, raja ke-13 Kerajaan Raya, dan ibunya Ramonta Purba Dasuha berasal dari Kerajaan Panei. Rondahaim menggantikan ayahnya sebagai penguasa Raya pada 1848, ketika usianya menginjak 20 tahun. Sebelumnya, Rondahaim berkedudukan sebagai Raja Goraha, jabatan tertinggi dalam pasukan kerajaan yang membawahkan beberapa panglima. Untuk itu, Rondahaim semasa mudanya menimba ilmu kemiliteran sampai ke Kerajaan Aceh. Rondahaim juga terampil berkuda, suatu kemahiran yang diperlukan dalam peperangan saat itu. Setelah menjadi raja, Rondahaim tidak hanya mengatur dari istananya, tetapi juga sering turun ke medan perang untuk memimpin langsung angkatan perangnya. Tercatat sebanyak sepuluh kali ia memimpin pertempuran menghadapi kerajaan-kerajaan tetangga di Simalungun. Delapan di antaranya terhadap daerah bawahan untuk mempersatukan rakyat sekaligus menegakkan wibawa pemerintahan Kerajaan Raya. “Masih dalam rangka menegakkan wibawa kerajaan, tercatat empat kali dilakukan perang menghadapi pihak luar, yakni menyerang Lokkung, Dolok Sagala, Dolok Kahean (bagian wilayah Kerajaan Dolok Silou, tanpa melibatkan Kerajaan Dolok Silou), dan Basombu (wilayah Panei). Perlawanan yang dilakukannya terhadap Si Sisingamangaraja (yang berkunjung ke Raya), masih dapat kita kategorikan dalam usaha menegakkan wibawa kerajaannya,” catat budayawan Simalungun Mansen Purba dalam Kepahlawanan Tuan Rondahaim . Sebagai seorang raja, Tuan Rondahaim terkenal dengan ketegasannya. Dalam memperlakukan prajuritnya yang menyeleweng, Rondahaim terkadang dinilai sangat kejam. Rakyat Raya menggelarinya sebagai Tuan Raya Na Mabajan. Artinya, Tuan Raya yang bengis. Tuan Rondahaim, seperti digambarkan dalam Deli Courant , 27 Februari 1935, bertubuh kekar, bisa dibilang orang yang tegap. Dahinya tinggi, dan dua gigi atasnya yang menonjol membuatnya tampak aneh dan liar. Ia memiliki 120 istri. Pasukan pengawalnya terdiri dari 500 orang membuat Rondahaim sebagai raja yang ditakuti pada masa ia berkuasa. “Ketika Tuan Rondahaim memacu kudanya melintasi dataran tinggi di depan pasukannya, suaranya terdengar dari jauh, karena kuda perangnya membawa rantai tujuh lonceng perunggu, yang memancarkan nada-nada jernih dan memikat saat ia menunggang kuda,” sebut Deli Courant . Ancaman dari luar datang ketika Belanda hendak memperluas kekuasannya sampai ke Simalungun. Ekspansi ke Simalungun bermula setelah Belanda berhasil menjadikan tanah Deli sebagai daerah penghasil devisa lewat perkebunan tembakau yang laris manis di pasaran Eropa. Belanda juga menjalin kerja sama dengan Kesultanan Deli yang memberikan konsesi tanah cikal bakal perkebunan tembakau Deli. Pada 1870, persekutuan kerajaan di Simalungun yang dikenal sebagai Raja Maropat menyusun kekuatan di bawah pimpinan Tuan Rondahaim. Empat kerajaan itu antara lain, Dolok Silou, Siantar, Panei, dan Tanah Jawa. Atas prakarsa Rondahaim pula terjadilah pertemuan perundingan dengan Sisingamangaraja XII di Silou Buttu. Maksud pertemuan itu untuk mengatur siasat dan taktik menyusun kekuatan yang lebih besar menghadapi Belanda. Untuk memperkuat pertahanan dan usahanya memerangi Belanda, Rondahaim menaklukkan daerah-darah sekitar Simalungun menjadi tunduk kepada Kerajaan Raya. Mulai dari Serdang Raya, Dolok Sagala, Dolog Marawan, Simalas, Sipispis, Bah Sumbu, dan lainnya. Ketika Sultan Deli memecat raja vassalnya Tengku Mohammad Nurdin sebagai penguasa di Padang Bedagai dan menggantinya dengan anggota Kerajaan Deli pada 1884, Rondahaim mengambil sikap. Ia memihak kepada Tengku Nurdin serta menyalakan perlawanan dengan Deli. Sultan Deli pada mulanya berencana untuk mempersenjatai dan menghasut suku-suku Batak menentang Rondahaim. Namun, provokasi ini tidak disetujui residen Belanda karena bakal menimbulkan pemberontakan besar-besaran di kalangan suku Batak terhadap Belanda. Sebagai ganti siasat, Belanda bernegosiasi dengan Rondahaim. Iktikad Belanda untuk berunding dicium sebagai tipu muslihat oleh Rondahaim. Ia kemudian mengutus salah seorang panglimanya yang mirip perawakan dengannya bernama Tobayas. Dan benar saja, Tobayas ditangkap Belanda. “Karena Belanda mengkhianati perjanjian, Tuan Rondahaim memerintahkan bala tentaranya membakar bangsal-bangsal tembakau di Deli Serdang. Dalam hubungan ini, Belanda menangkap Tuan Sang Naualuh Damanik, Raja Siantar, lalu membuangnya ke Bengkalis hingga meninggal di sana,” ulas Tim Peneliti Depdikbud dalam Pola   Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatra Utara  1984/1985, yang disunting Fadjira Novari Manan. Menurut Dada Meuraxa dalam Sejarah Kebudayaan Sumatra , penyerangan Raya terhadap kekuasaan Deli dan Belanda di Padang dan Bedagai masih terus berlangsung sampai tahun 1887. Pasukan Rondahaim menyerang Hulu Padang yaitu Kampung Bandar Bejambu dan kemudian menyerang perkebunan tembakau di sekitarnya. Belanda mendatangkan pasukan tentaranya sebanyak 60 orang dari Medan yang dipimpin Kapten J.C.R. Schenck. Perlawanan Rondahaim sebagaimana dicatat pejabat Belanda J. Tideman dalam Simeloengoen, betapa gigihnya sehingga pasukan Belanda dibuat cukup repot. Pertempuran sengit terjadi di perbatasan Raya, Padang Bedagai, Bandar Jambu, Sibarou, Dolok Marlawan, Bajalinggei, dan Dolok Kahean. Pasukan Raya berhasil membakar bangsal-bangsal tembakau milik tuan kebun dan menawan sejumlah pegawai perkebunan. Salah seorang pejabat kolonial Belanda, G.L. Tichelman menyebut Rondahaim “ Napoleon der Batak ”, Napoleon dari Batak. Hingga akhir hayatnya, Rondahaim terus menyalakan perlawanan menentang kekuasaan Belanda. Ia juga tidak pernah menyerah atau bermufakat dengan penjajah. Dari berbagai sumber, Rondahaim diperkirakan wafat pada pertengahan 1891. Bertahun-tahun setelah kematiannya, Rondahaim tetap dikenang penuh hormat sebagai pahlawan rakyat Simalungun. “Para perempuan tua yang masih tersisa dari masa-masa Rondahaim itu terharu hingga menitikkan air mata ketika mereka mengenang sang pahlawan yang maju ke medan perang dengan menunggang kuda belang-belangnya, membawa pedang dalam sarung perak yang indah, pisau bergagang gading yang berhias, perisai besar dari kulit kerbau yang melengkung ke dalam, dan senapan beratnya yang gagangnya dihiasi dengan ukiran,” demikian diberitakan Deli Courant .*

SEJAK pertamakali ditemukan oleh pelaut Belanda tiga abad silam, satu per satu misteri-misteri Pulau Paskah terkuak. Terbaru, para peneliti dari sebuah kampus negeri asal New York menyingkap bahwa ratusan patung raksasa moai yang terdapat pada pulau terpencil di selatan Samudera Pasifik di teritorial terluar Chile itu tidaklah dibuat oleh satu klan atau satu kerajaan saja. Dari sejumlah penelitian terdahulu, sudah diketahui bahwa patung-patung moai itu dibuat oleh bangsa Rapa Nui yang pernah mendiami Pulau Paskah. Patung-patung moai, baik yang hanya berupa kepala maupun patung-patung utuh, dibuat pada 900 tahun lalu. Mengutip Daily Mail , Rabu (26/11/2025), riset terbaru itu dilakukan para peneliti dan arkeolog pimpinan Prof. Carl Lipo dari Binghamton University. Risetnya menggunakan teknologi mutakhir, di mana mereka menggunakan drone untuk mengambil sekitar 22 ribu gambar yang lantas disatukan untuk menjadi satu model tiga dimensi. Hasilnya, didapati sisa-sisa semacam workshop tempat pembuatan dan pemahatan patung yang tersebar di sekitar tambang batu Rano Raraku. Mereka juga menemukan bukti bahwa tambang itu tak dimiliki oleh satu klan atau kerajaan tertentu, melainkan dimiliki bersama oleh beberapa klan yang saling bernegosiasi soal tempat pembuatan patung masing-masing. “Kami melihat tempat-tempat pemahatan batu yang terpisah dan dimiliki beberapa kelompok klan yang berbeda di sebuah area spesifik. Secara grafisnya Anda bisa melihat dari konstruksinya bahwa ada serangkaian patung yang dibuat di sini, serangkaian patung lain di tempat lain, dan mereka saling berdampingan satu sama lain,” kata Prof. Lipo. Namun, sejak ditemukannya pulau itu oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-18, populasi bangsa Rapa Nui berangsur-angsur menyusut. Penyebabnya karena persebaran penyakit yang dibawa bangsa-bangsa Eropa ketika menjelajahi pulau seluas 163,7 kilometer persegi itu. Lalu, ekspedisi perburuan budak, hingga bangsa Rapa Nui mesti berpindah ke Tahiti dan daratan Chile yang pada 1888 menganeksasi pulau itu. Tepat 273 tahun sejak pertamakali ditemukan pelaut Belanda Jacob Roggeveen, Pulau Paskah ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia pada 1995. Model 3D temuan banyak tempat pahat patung moai (PLOS One) Mampir ke Pulau Paskah, Ditangkap di Batavia Rempah-rempah dari Kepulauan Maluku merupakan komoditas bernilai tinggi yang bikin iri bangsa-bangsa Eropa. Pada awal abad ke-18, “Kepulauan Rempah” itu sudah berada dalam genggaman Kongsi Dagang Belanda VOC, yang menguasai jalur timur. WIC atau Kongsi Dagang Hindia Barat sebagai rival VOC rupanya mengincar Maluku juga. Menurut Max Quanchi dan John Robson dalam Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the Paficif Islands , atas dasar itulah pada 1721 WIC mengongkosi sebuah ekspedisi pelayaran pimpinan nakhoda Jacob Roggeveen guna membuka rute barat ke Maluku. “Ia pelaut Belanda yang sebelumnya bekerja untuk VOC dan kembali ke Belanda dan mempromosikan sebuah rencana pelayaran komersial dan penjelajahan ilmu pengetahuan ke Pasifik. Perjalanannya disponsori WIC yang sejak lama ingin menembus penguasaan perdagangan rempah-rempah yang selama ini dikuasai VOC,” tulis Quanchi dan Robson. Selain membuka jalur perdagangan rempah via rute barat, misi ekspedisi ilmu pengetahuannya adalah untuk menemukan Davis Land dan Terra Australis Incognita. Davis Land adalah sebuah pulau yang dipercaya tereletak di Samudera Pasifik sebagaimana laporan perompak bernama Edward Davis pada 1687. Sedangkan Terra Australis adalah daratan besar di selatan bumi yang sejak abad ke-15 dipercaya eksis dan terdapat dalam beberapa peta kuno. Davis Land hingga kini dianggap khayalan belaka, sementara Terra Australis ternyata daratan Benua Antarktika. Roggeveen berlayar dengan membawa 223 kru yang terbagi di tiga kapal: Arend , Thienhoven , dan Afrikaansche Galey yang bertindak sebagai kapal komando. Mereka berangkat pada 1 Agustus 1721 dari Pulau Texel dengan rute ke selatan Samudera Pasifik. Menurat Ronald S. Love dalam Maritime Exploration in the Age of Discovery, 1415-1800 , armada kecil Roggeveen mulanya melewati Kepulauan Falkland lantas menuju Selat Le Maire agar lebih mudah mengitari Cape Horn. Dengan melihat gunung-gunung es, arus samudera, dan kawanan burung sepanjang pelayaran, Roggeveen percaya Terra Australis itu eksis dan daratannya saling menyambung hingga Kutub Selatan. “Dari (Cape Horn) sana ia mengubah arah ke utara menuju Kepulauan Juan Fernández lebih dulu guna mendapatkan suplai tambahan untuk pelayarannya, sebelum kembali berlayar ke arah selatan. Justru di sinilah kemudian ia menemukan pulau yang ia namai Pulau Paskah,” tulis Love. Sebelumnya, pulau itu tak eksis di peta-peta penjelajah Eropa manapun. Ketika tiba, Roggeveen memetakan dan menamainya Paasch-Eyland (Pulau Paskah) karena ia menemukannya tepat pada Minggu Paskah, 5 April 1722. Menurut catatan Roggeveen, ketika itu Pulau Paskah didiami sekitar 2.500 jiwa bangsa Rapa Nui. Satu hal yang pasti, ia meyakini pulau itu bukanlah Davis Land yang selama ini dicari-carinya karena kondisi alamnya berbeda dari beberapa catatan tentang Davis Land. “Pulau Paskah itu bukan pantai berpasir seperti yang digambarkan (Edward) Davis. Pulau itu justru memiliki tebing-tebing tinggi seperti menara di atas permukaan laut. Di pulaunya sendiri sangat jarang pepohonan namun punya tanah subur yang ditanami pisang, kentang, dan tebu,” kata Roggeveen dalam catatannya yang dikutip William Judah Thomson dalam Te Pito Te Henua, Or Easter Island. Saat mengetahui kedatangan rombongan Roggeveen, orang-orang Rapa Nui mendatangi mereka dengan perahu-perahu kano. Dengan komunikasi seadanya, Roggeveen merasa aman untuk mengirim 134 krunya ke daratan dengan lima perahu. Namun di pulau sempat terjadi ketegangan yang berujung serangan. Pasukan pelaut Belanda melepaskan tembakan yang menewaskan selusin orang pribumi dan membuat kabur sisanya. Jalur ekspedisi armada kecil Jacob Roggeveen ( Carl Friedrich Behrens's maps) Semakin masuk ke dalam pulau, pasukan pelaut Belanda itu seperti melihat banyak patung. Karena tidak berani mendekatinya, mereka hanya mengamati dari jauh. “Patung-patung itu sepertinya terbuat dari tanah lihat dan batu-batu halus yang dipasang sangat rapat dan rapi sehingga membentuk sosok manusia. Terlihat sedikit tonjolan yang menjuntai ke bawah dari bahu yang membentuk lengan. Mereka dikenakan jubah panjang dari leher hingga telapak kaki. Di kepala mereka ditempatkan keranjang berisi batu-batu putih,” terang Roggeveen. Mereka pun kembali ke kapal-kapal mereka dan berlayar lagi ke arah barat. Roggeveen sempat sial karena kapal komandonya, Afrikaansche Galey, hancur akibat menabrak karang di Atol Takapoto. Keadaan di dua kapal yang tersisa pun kian gawat karena banyak krunya yang kena penyakit kudis. “Roggeveen memutuskan kembali ke Belanda namun hanya bisa melalui jalur teraman berlayar terus ke barat menembus wilayah eksklusif VOC. Setibanya Arend dan Thienhoven di Batavia (September 1722, red .), mereka ditangkap VOC,” ungkap Steven Roger Fischer dalam Island at the End of the World: The Turbulent History of Easter Island. Roggeveen dan para krunya ditahan atas perintah Gubernur Jenderal Hendrick Zwaardecroon. Mereka didakwa dengan pelanggaran hak istimewa lantaran Roggeveen masuk ke wilayah eksklusif VOC tanpa izin. Kedua kapal dan isi kargo-kargonya disita. “Roggeveen dan para awaknya dipulangkan sebagai tahanan ke Belanda dengan kapal VOC. Sesampainya di Belanda, mereka dibebaskan dan setelah perdebatan dan penyelidikan yang panjang, VOC bersedia memberi kompensasi kepada WIC, baik untuk dua kapal yang disita maupun menalangi gaji para krunya. Sejak saat itu, para pelaut Belanda tak lagi tertarik menjelajahi Pasifik dan memilih berkonsentrasi dengan aktivitas-aktivitas kawasan semata di ‘Kepulauan Rempah’ dan VOC di Batavia,” tandas Fischer.*

SITUASI panas di Iran akibat aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan Republik Islam dikabarkan mulai mereda. Kendati begitu pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tehran, tetap mengimbau ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Iran tetap waspada. Demonstrasi besar itu bergulir sejak 28 Desember 2025. Nahasnya, aksi damai itu berubah jadi kerusuhan berdarah yang menewaskan lebih dari tiga ribu jiwa. Bahkan, beberapa sumber menyebut korban mencapai lima ribu jiwa. Pemerintah Iran menuding agen-agen asing dari Israel dan Amerika Serikat (AS) yang memprovokasi kerusuhan. Presiden AS Donald Trump bahkan pernah sesumbar akan membantu rakyat Iran. Meski demikian, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mike Waltz di forum Dewan Keamanan PBB pada Kamis (15/1/2026) membantah AS terlibat konspirasi asing dalam gejolak politik di Iran. Terlepas dari potensi konflik antara AS dan Iran, pemerintah Indonesia terus memantau warganya. Mengutip laman resmi Kemlu RI , ada sekitar 329 WNI di Iran yang terkonsentrasi di kota Qom. Belum ada rencana untuk mengevakuasi WNI dari Iran. Akan tetapi Kemlu RI mengimbau mereka untuk tetap waspada dan memantau perkembangan situasi demi mengantisipasi eskalasi situasi keamanan. Pun bagi WNI yang hendak berperjalanan ke Iran hendaknya ditunda dahulu. Hubungan Nusantara dan Persia Hubungan masyarakat Indonesia dan Iran sudah terjalin sebelum Islam tersebar di Nusantara. Pasalnya, di abad ke-7 sudah tercatat tentang suatu bani atau kumpulan orang yang ditengarai berasal dari Nusantara dan berdiam di Teluk Persia, yakni orang-orang Sayabiga. Dari sejumlah sumber, belum diketahui secara pasti dan detail sejak kapan dan dari mana orang-orang Sayabiga itu berasal. Tak sedikit yang menyebut orang-orang itu asalnya dari Pulau Jawa. Banyak pula yang menyebutnya dari Sumatra, khususnya dari Kerajaan Sriwijaya. Satu yang pasti, ini membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah pelaut. Salah satu catatan paling awal tentang orang-orang Sayabiga terdapat dalam catatan perjalanan saudagar dan penjelajah Persia, Sulaiman al-Tajir al-Sirafi berjudul Rihlah As-Sirafiy. Berisi kisah perjalanannya sekitar tahun 815 Masehi dari Persia ke India, China, dan Nusantara yang ia sebut sebagai Kerajaan Zabaj. Dalam beberapa sumber disebut Zabag atau Sabak. Al-Sirafi menceritakan, Kerajaan Zabaj berada di antara India dan China dan bisa dicapai dalam sebulan pelayaran. Penguasanya menyandang sebutan Maharaja yang menguasai banyak pulau seluas lebih dari 1.000 farsakh atau sebutan ukuran luas Persia kuno. Orang-orang dari Kerajaan Zabag itu lantas bermigrasi ke Sind, India (kini di Pakistan) hingga ke Teluk Persia. Sebutan Sayabiga atau Sayabija terbentuk dari lidah orang Persia terhadap para pendatang dari Zabag atau Sabak. Perpindahan orang-orang Sayabiga dari tanah India ke Teluk Persia tak lepas dari invasi Persia ke Lembah Indus. Penguasa Persia menjadikan orang-orang Sayabiga sebagai tambahan kekuatan pasukannya. “[Orang-orang] Sayabiga adalah para prajurit yang alami, berdisiplin, terbiasa dengan laut, pelayan yang setia, di mana kualitasnya sangat cocok untuk mengabdi di dalam pasukan darat maupun laut, untuk bertindak sebagai pengawal dan sebagai prajurit,” tulis Martijn Theodoor Houtsma dkk. dalam The Encylopaedia of Islam: A Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, Volume 4 . Sementara orang-orang Persia kemudian mulai banyak yang berdagang ke Sumatra. Bahkan, komunitasnya terdapat di Barus. “Hubungan antara Persia dan Nusantara telah berlangsung berabad-abad silam. Sejak lama terdapat komunitas Persia di Barus serta beberapa tempat di Pulau Sumatra. Karena pelayaran melalui Sri Lanka, maka mereka menggunakan jaringan maritim India yang sudah ada saat ini. Baru pada abad ke-8 jalur maritim antara Teluk Persia dengan Nusantara lebih berkembang. Pada situs arkeologi Majapahit di Trowulan ditemukan keramik Persia dari abad ke-15 dan 16,” tulis sejarawan Asvi Warman Adam dalam Pelurusan Sejarah Indonesia. Dari KAA ke Orde Baru Di era modern, Iran yang berada di bawah pemerintahan kekaisaran Shah Reza Pahlavi, memberi pengakuan kedaulatan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia mulai tahun 1950. Lima tahun berselang, Shah Reza Pahlavi mengirim delegasi ke Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Robert Steele dalam Pahlavi Iran’s Relations with Africa: Cultural and Political Connections in the Cold War mencatat, ketika itu Iran memberangkatkan delegasi yang dipimpin Direktur Jenderal Seksi Politik Luar Negeri Kemlu Iran Jalal Abdoh dengan didampingi Amir Aslan Afshar. Nama terakhir ini disebutkan diplomat Iran yang pro-Belanda. Maklum, Dinasti Pahlavi saat itu sangat pro-Barat. “Dalam pidatonya di hadapan kongres [KAA], Abdoh menerangkan posisi Iran yang cenderung moderat. Ia mendorong para delegasi untuk menghindar dari subjek-subjek yang bisa menimbulkan perbedaan di antara bangsa-bangsa dan menyarankan tidak memanfaatkan konferensi itu untuk mempromosikan ideologi-ideologi politik,” tulis Steele. Di era Dinasti Pahlavi pula Presiden Soeharto mengadakan kunjungan kenegaraan pertama ke Iran. Ia datang untuk menghadiri perayaan 2.500 tahun Kekaisaran Iran pada 1971. Shah Reza Pahlavi membalas kunjungan ke Indonesia pada 1974. Dinasti Pahlavi tumbang pada 1979. Shah Reza Pahlavi mengungsi ke AS. Tak heran ia sangat menantikan pergantian rezim lagi demi bisa kembali berkuasa di Iran. Terlepas dari itu, pemerintahan Presiden Soeharto memilih waspada terhadap arus Revolusi Islam Iran yang bisa menular ke Indonesia. “[Kewaspadaan] itu terjadi dari tahun 1979 hingga 1987. Film revolusi 1979 dan Yaum Al-Quds dianggap upaya Teheran untuk mengekspor revolusi ke Indonesia,” tulis sejarawan dan pengamat politik Timur Tengah, M. Riza Sihbudi dalam Islam, Dunia Arab dan Iran: Bara Timur Tengah. Tak ayal pemerintah melalui Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin, kini Badan Intelijen Negara/BIN), memantau Kedutaan Iran di Jakarta dan orang-orang yang pernah ke Iran dan kembali ke Indonesia. Tiga Fase Hubungan Indonesia dan Iran Ketegangan antara Indonesia dan Iran perlahan mereda pada 1990. Bahkan, Presiden Soeharto mengadakan kunjungan kenegaraan lagi ke Iran pada 1993. Riza Sihbudi dalam kolom “Makna Kunjungan Presiden ke Iran” di harian Republika, 16 November 1993, menguraikan kembali perihal tiga fase relasi antara Indonesia dan Iran. Yang dimaksud adalah fase era 1979–1989, 1989–1991, dan 1992–1993. “Fase pertama (1979–1988) Indonesia berusaha ‘menjaga jarak’ dengan Iran. Ini sekurang­-kurangnya disebabkan adanya kekhawatiran terhadap pengaruh revolusi Islam Iran di Indonesia. Memang sulit dipungkiri, revolusi Iran membangkitkan kekaguman sebagian anak muda Indonesia. Waktu itu misalnya, tak sedikit kamar­-kamar kos mahasiswa Islam Indonesia dihiasi poster Ayatullah Khomeini,” tulis Riza Sihbudi. Faktor kedua menjaga jarak karena sikap Indonesia yang berusaha netral. Utamanya ketika terjadi Perang Iran-Irak (1980–1988) dan konflik Iran-Arab Saudi (1979–sekarang). Meski kemudian pemerintah Orde Baru cenderung pro-Saudi. “Fase Kedua (1989–1991) adalah masa transisi, dalam hubungan ekonomi politik kedua negara, di mana mulai positif perubahan sikap Jakarta terhadap Teheran pada fase ini tak terlepas dari terjadinya perubahan politik di Iran sendiri. Berakhirnya perang Irak-Iran, wafat Imam Khomeini, naiknya kaum ‘moderat’ di bawah [Presiden Akbar Hashemi] Rafsanjani ke panggung politik bersamaan dengan mulai menghilangnya slogan-slogan ‘ekspor revolusi’ merupakan faktor yang mempengaruhi arus ‘moderasi’, baik politik dalam maupun luar negeri,” tambah Riza Sihbudi. Di era inilah relasi Jakarta-Teheran mulai membaik. Baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. “Fase ketiga, dimulai sejak 1992, adalah ‘era baru’ hubungan Indonesia-Iran. Kedua negara tampak sudah benar-benar meninggalkan sikap saling curiga. Fase ini ditandai kunjungan Presiden Rafsanjani untuk menghadiri KTT GNB (Gerakan Non-Blok) ke-10 di Jakarta [September 1992]. Saat itu Rafsanjani juga mengadakan pertemuan khusus dengan Soeharto. Sejak itulah kedatangan pejabat tinggi Iran ke Indonesia, dan sebaliknya, seakan-akan sudah hal rutin,” tandasnya.*

BEBERAPA hari lalu, banjir parah melanda sejumlah daerah di Aceh dan Tapanuli, Sumatra Utara. Banjir itu tak hanya menghancurkan permukiman, tapi juga menghanyutkan gelondongan kayu. Banjir di akhir tahun 2025 ini setidaknya telah menewaskan 442 orang.   Lingkungan di sekitar tempat kejadian ini seharusnya diwaspadai. Sejak dulu, beberapa daerah di Aceh dan Sumatra Utara memang rawan banjir pada musim hujan.   Banjir di Aceh dan Tapanuli setidaknya pernah terjadi tahun 1953. Koran Belanda Trouw   dan Het Vaderland tanggal 11 Februari 1953 memberitakan bahwa 82 orang meninggal dunia akibat banjir di Aceh dan Tapanuli. Di Aceh, seperti diberitakan Nieuwsblad van het Noorden edisi 9 Februari 1953, banjir terjadi pada 27 Januari 1953 setelah hujan turun dua hari berturut-turut di lereng Seulawah Agam (Gunung Emas), Kabupaten Aceh Besar. Dampaknya, desa-desa di sekitar Kotaraja (kini Banda Aceh) terendam banjir. Tanggul-tanggul yang memagari air di sekitar kota hancur.   Banjir tersebut merusak sarana komunikasi. Pelayanan pos dan telegram terganggu. Begitu juga pasokan listrik. Stasiun radio lokal yang mengandalkan pasokan listrik pun tak bisa siaran. Banyak jembatan rusak dan jalur kereta api antara Aceh dengan Sumatra Utara juga terganggu. Kerugian akibat banjir itu sekira Rp15 Juta.   Banjir di Aceh diduga akibat penebangan hutan dalam jumlah besar di wilayah sekitar Kotaraja. Sebelum terjadinya banjir, sudah ada peringatan dari pemerintah. Atas banjir yang terjadi di Aceh itu, pada pertengahan tahun 1953, Pos Indonesia merilis prangko khusus tentang banjir. Perbaikan pasca bencana diupayakan pemerintah. Koran De Vrije Pers  tanggal 13 Februari 1953 memberitakan, sebuah komite yang diketuai Residen R.M. Danubroto dibentuk di Aceh pada 10 Februari 1953. Penggalangan dana dilakukan, berhasil menghimpun uang sebesar Rp28 ribu serta 1.875 pakaian serta obat-obatan. Palang Merah Indonesia dari Medan juga ikut memberi bantuan kepada korban-korban di Aceh.   Banjir tahun 1953 itu mengingatkan pemerintah pada banjir-banjir yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Koran Trouw  tanggal 11 Februari 1953 mencatat, pihak berwenang meyakini bahwa banjir 1953 adalah yang terburuk sejak 1917 di Tapanuli. Pembalakan liar besar-besaran pada hutan-hutan di sebagian besar wilayah Sumatra Utara dianggap sebagai biang kerok terjadinya banjir tersebut.   Jauh sebelumnya, Tapanuli pernah pula dilanda banjir. De Sumatra Post  tanggal 12 Januari 1916 memberitakan, karena banjir di Tanah Batu pada akhir tahun 1915, 65 warga terpaksa mengungsi. Banyak rumah rusak dan perabotan hilang. Parahnya dampak yang ditimbulkan banjir itu membuat Ketua Sarekat Islam Tapanuli Haji Ibrahim mengadakan penggalangan dana di kota-kota besar Sumata Utara. Di Medan, jumlah uang yang terkumpul 100 gulden. Ketika itu harga emas sekitar 1,5 gulden.   Tak sampai dua tahun kemudian, awal 1917, Aceh juga dilanda banjir. De Courant tanggal 23 Januari 1917 memberitakan, Aceh Besar rusak berat karena banjir. Banyak jembatan, sawah, dan kebun lada rusak sebagai akibatnya. Banyak ternak warga juga hilang. Setidaknya dua perempuan dan seorang anak tenggelam karena banjir. Banjir serupa terjadi pada 1908, namun banjir tahun 1917 dianggap lebih parah. Aceh dilanda banjir lagi pada 1955 dan 1956. Koran De Locomotief  tanggal 11 Februari 1955 memberitakan daerah Perlak di Aceh Timur mengalami kerusakan karena banjir selama delapan hari. Sementara Het Rotterdamsch Parool  edisi 11 Juni 1956 menginformasikan, banjir terjadi di Aceh Barat dan menghanyutkan 40 rumah serta menghancurkan ratusan hektar lahan pertanian. Beberapa orang diduga tenggelam dimangsa banjir. Penyebab banjir diduga karena hujan yang membuat sungai-sungai di sekitarnya meluap.*

DI Salatiga, terdapat rumah tua yang punya reputasi sebagai rumah angker. Rumah tersebut berada di Jalan Pattimura. Banyak orang menyebut rumah itu sebagai rumah Reuneker. Keluarga Reuneker memang sangat terkenal di Salatiga. Dulu, di Salatiga memang terdapat seorang arsitek Belanda bernama Johan Leonard Reuneker. Lebih dari separuh hidupnya dia tinggal di Salatiga. Mantan Menteri Penerangan Boediardjo mengenal dekat keluarga Reuneker sedari remaja. Menurutnya, Johan Reuneker yang biasa disapa Romo Reuneker merupakan pecinta budaya Jawa. Saking cintanya, dia sampai mendirikan dan menjalankan kelompok sandiwara wayang orang yang cukup dikenal, Sri Koentjoro.

SESOSOK gadis kecil tanpa pakaian histeris seraya berlari bersama empat bocah yang masih kerabatnya dan empat prajurit Vietnam Selatan juga mengevakuasi diri. Phan Thị Kim Phúc, nama gadis berusia 9 tahun itu, menjerit-jerit karena kulitnya melepuh sementara di belakangnya asap hitam nan mengepul dan kobaran api terus mengejarnya.    Kengerian itu terekam dalam sebuah foto yang menjadi salah satu dokumentasi paling dikenal dalam Perang Vietnam (1955-1975). Foto bertajuk “Terror of War” atau populer disebut foto “Napalm Girl” itu populer karena Phúc kecil turut jadi korban pemboman napalm atau bom bakar oleh pesawat-pesawat atau Angkatan Udara (AU) Vietnam Selatan, KVLNCH, di Desa Trảng Bàng pada 8 Juni 1972 gegara desa itu diklaim telah diduduki pasukan Vietkong.    Foto itu merupakan karya fotografer Associated Press ( AP ), Huỳnh Công Út atau Nick Ut. Ia berada di lokasi kejadian bersama beberapa fotografer dan jurnalis lain ketika serangan udara itu terjadi. Fotonya sempat tertunda untuk dirilis karena perdebatan tentang layak-tidaknya menampilkan foto seorang gadis tanpa sehelai pakaian pun di tubuhnya. Pada akhirnya, para dewan redaksi AP memutuskan merilisnya. Hasilnya, Ut memenangkan beraneka penghargaan, di antaranya Pulitzer Prize dan foto terbaik World Press Photo pada 1973.  Namun, belakangan setelah kemunculan film dokumenter The Stringer: The Man Who Took the Photo karya sineas Bao Nguyen, muncul polemik soal foto itu dalam hal atribusi karya fotonya. Film yang premier -nya sudah ditayangkan pada Sundance Film Festival pada 25 Januari 2025 itu mengisahkan investigasi kredit dan atribusi foto “Gadis Napalm”. Film yang sejak September 2025 tayang di Netflix itu menguak beberapa hasil investigasi, di mana salah satunya memunculkan nama Nguyen Thành Nghe, seorang fotografer stringer yang dikisahkan sebagai sosok asli yang menjepret foto “Gadis Napalm” itu dan bukan Ut.    Terang saja film itu bikin geger dunia fotografi . Ketika film dokumenter itu belum diputar untuk umum, AP menggelar investigasinya dengan hasil laporan yang masih samar. Adapun pihak World Press Photo untuk sementara menangguhkan atribusi kepengarangan foto “Gadis Napalm” itu.    “Foto itu sendiri masih tidak terbantahkan dan penghargaan World Press Photo untuk foto momen signifikan pada abad ke-20 itu tetap masih merupakan sebuah fakta. Berdasarkan temuan-temuan sesuai nilai-nilai kami yaitu akurasi, kepercayaan, dan keberagaman, kami menarik kesimpulan (atribusi) terkait foto tersebut,” ujar direktur eksekutif World Press Photo Joumana El Zein Khoury, dilansir The Guardian , 16 Mei 2025.  Foto bertajuk "The Terror of War" alias "Napalm Girl" (vulturevisuelle.org/World Photo Press)   Di Balik Foto “Gadis Napalm” Hari itu, 8 Januari 1972, suasana Desa Trảng Bàng, Vietnam Selatan masih mencekam kendati pasukan Vietkong (komunis Vietnam Utara) sudah lama pergi. Sekitar selusin prajurit AD Vietnam Selatan datang untuk melindungi penduduk seandainya Vietkong datang lagi. Hanya saja, zona desa itu tetap tidak aman karena pesawat-pesawat AU Vietnam Selatan terkadang masih membom area persawahan dan hutan di sekitar desa.    Pada hari itu sudah tiga hari lamanya Phúc bersama saudara-saudaranya mengungsi di kuil desa itu, Cao Ðài, bersama kakaknya Phan Thanh Tam (12 tahun), sang adik Phan Thanh Phuoc (5), dan para sepupunya. Sementara Phúc terpisah dari ayahnya yang menyelamatkan diri di desa lain karena ketika Vietkong mendatangi desa mereka sebelumnya, ayahnya dipaksa mencari stok logistik. Oleh karenanya sang ayah khawatir akan ditangkap dan disiksa saat tentara Vietnam Selatan datang. Phúc begitu rindu rumahnya sendiri dan masakan ayahnya.    “Saat itu kami digiring menuju halaman kuil oleh para tentara (Vietnam Selatan) dan mereka menginstruksikan untuk keluar ke jalan utama Trảng Bàng. Lalu tiba-tiba saya melihat penampakan pesawat mendekati saya. Saya kaget melihat sesuatu yang begitu besar, cepat, dan suaranya menggetarkan bumi. Saya tercengang seiring pesawat itu terbang melesat melewati saya,” kenang Phúc dalam otobiografinya, Fire Road: The Napalm Girl’s Journey through the Horrors of War to Faith, Forgiveness, and Peace. Dalam sekejap, kengerian serangan udara datang tepat di depan matanya. Area kuil turut jadi sasaran serangan pesawat A1-E Skyraider tadi yang menjatuhkan empat bom napalm. Seorang prajurit di belakangnya berteriak memerintahkan Phúc dan saudara-saudaranya untuk lari.    “Keluar (halaman kuil)! Lari! Kita harus meninggalkan tempat ini! Tidak aman di sini. Mereka akan menghancurkan seluruh tempat ini. Pergilah, anak-anak! Pergi sekarang!” imbuh Phúc menirukan teriakan seorang prajurit.    Tetapi sudah terlambat. Beberapa anak lain jadi korban “ditelan” kobaran api dan kepulan asap akibat ledakan napalm-napalm. Phúc sendiri sempat terhempas dan api menyelimuti tubuhnya, membakar habis pakaian yang dikenakannya namun dia masih bisa menyelamatkan diri meski tubuhnya tak lagi terbalut pakaian dan kulitnya mengalami luka bakar.    “ Nóng quá, nóng quá! ” (panas sekali, panas sekali),” Phúc menjerit histeris. Menurut Ut, ia turut hadir di lokasi dan memotret peristiwa itu. Karena merasa iba, Ut juga kemudian membawa Phúc sampai ke Rumah Sakit Barsky di Saigon. Phúc mengalami luka bakar derajat 3 dan butuh 17 kali naik meja bedah plastik sebelum dirawat selama 14 bulan. Sebelum jatuhnya Saigon (30 April 1975), Phúc sudah dievakuasi untuk perawatan lanjutan di Ludwigshafen, Jerman Barat.    “Saya menangis ketika melihat dia (Phúc) berlari. Jika saya tak menolongnya, jika sesuatu terjadi padanya dan dia tewas, mungkin setelah itu saya akan membunuh diri saya sendiri,” kenang Ut saat mengutarakannya pada rekan reporter AP , dikutip LA Times , 13 Maret 2017.    Menurut Ut, ia membawa film dari foto-fotonya ke kepala biro AP di Saigon, Horst Faas. Beberapa editor di biro itu sempat keberatan karena fotonya menunjukkan seorang gadis di bawah umur dalam keadaan telanjang. Setelah beberapa kali berdebat via telex dengan para petinggi AP di New York, akhirnya foto itu diputuskan tetap dirilis namun tidak dengan di- close-up. Versi Nghe jelas berbeda. Dalam dokumenter The Stringer dikisahkan Nghe sejatinya adalah sopir lokal untuk kantor berita NBC namun menyambi jadi fotografer lepas. Ia mengklaim juga berada di lokasi dan memotret peristiwa itu. Hasil jepretannya lalu dijual ke kantor AP biro Saigon. Dalam film itu turut dimuat pengakuan Robinson bahwa Faas memerintahkannya mengubah kredit fotonya dan membuat atribusinya milik Nick Ut.    “Saya bekerja keras untuk memotret foto itu tapi orang lain yang mendapatkan semua pengakuannya,” keluh Nghe kepada The Guardian , 26 Januari 2025.  AP sendiri, sebagaimana diungkapkan di atas, kemudian menggelar investigasi internal selama berbulan-bulan. Namun hasil investigasi mereka yang dirilis pada 6 Mei 2025 tetap saja tak memberi kesimpulan yang terang-benderang.      Dalam laporan bertajuk “ AP Report Update: Investigating claims around ‘The Terror of War’ photograph ”, tim investigasi AP mengaku sudah mewawancarai Phúc si gadis di foto itu, Nick Ut, beberapa mantan pegawai biro Saigon yang masih hidup, dan sejumlah jurnalis yang jadi saksi mata peristiwa itu. Mereka juga berusaha menemui Nghe dan Robinson namun keduanya menolak diwawancarai secara langsung dan sekadar memberi pernyataan tertulis.    AP kemudian tak bisa menemukan bukti-bukti konkret bahwa foto itu adalah hasil karya Nghe dan memberi hipotesa yang masih samar bahwa ada kemungkinan foto itu adalah tetap hasil karya Ut atau mungkin juga bukan. Pasalnya, temuan data analisa forensik film dan fotonya menunjukkan foto “Gadis Napalm” dipotret menggunakan kamera Pentax dan bukan kamera Leica M2. Sementara yang mereka ketahui Ut saat itu bertugas dengan membawa masing-masing dua unit kamera Leica dan Nikon.    “Analisa visual AP secara ekstensif, pemeriksaan semua foto yang diambil pada 8 Juni 1972 dengan disertai wawancara-wawancara dengan para saksi mata, menunjukkan Ut kemungkinan yang mengambil foto ini. (Walaupun) investigasi kami tetap memunculkan beberapa pertanyaan signifikan yang mungkin takkan pernah bisa kami jawab,” ungkap AP yang tetap memberi kredit dan atribusinya pada Ut, di laman resminya , 6 Mei 2025.*

KONGSI Dagang Hindia Timur atau VOC berkuasa penuh di Nusantara setelah memperoleh hak oktroi dari pemerintah Kerajaan Belanda. Ibarat negara dalam negara, VOC memiliki pasukan, mencetak mata uang sendiri, dan memonopoli perdagangan. Bercokolnya VOC di Nusantara sejak 1600 menjadi cikal bakal kolonialisme Hindia Belanda. “VOC ini perusahaan Belanda tapi diberikan hak oktroi oleh parlemen Belanda pada 1602. Dia kemudian bangkrut di tahun 1800-an dan ini katanya karena korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam seminar “Satukan Aksi Basmi Korupsi” di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 2 Desember 2025. Dalam acara ini diluncurkan pula naskah sumber arsip Korupsi dalam Khazanah Arsip: Jejak Korupsi Masa VOC hingga Masa Kolonial Belanda terbitan ANRI. Negeri koloni Hindia Belanda kini telah menjadi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Namun, Indonesia masih belum bebas sepenuhnya dari praktik korupsi. Bahkan, korupsi makin menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara. Banyak aparat negara terjerat kasus korupsi. Mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif; dari pusat hingga daerah, pejabat tinggi maupun rendah. Tak heran bila Indonesia masuk dalam golongan negara paling korup di dunia. Menurut Agus, sejarah memperlihatkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah berlangsung lama. Terjejaki sejak masa VOC berkuasa dan itu berdampak historis pada sistem pemerintahan. Perangkat sistem pemerintahan Indonesia banyak menganut dari zaman kolonial. Karena itulah mempelajari sejarah korupsi di zaman lampau masih relevan dengan kondisi Indonesia hari ini. “Kita sudah tahu bahwa korupsi dari zaman VOC dan akan tetap terus ada karena ini kaitan dengan kekuasaan, kewenangan, dan keserakahan yang merupakan sifat dasar manusia. Fakta historis menjadi pengingat kita bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan budaya, tata kelola, dan integritas bangsa,” imbuh Agus. Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito mengatakan, jejak historis praktik korupsi di zaman VOC hingga kolonial Hindia Belanda terakam dalam catatan arsip. Arsip-arsip itu berbicara tentang penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, penyuapan, hingga penggelapan. Mulai dari juragan dagang VOC hingga aparat birokrat pejabat kolonial tersebut dalam skandal korupsi. Khazanah arsip menujukkan bahwa korupsi itu merupakan persoalan yang panjang. Ia memiliki akar historis. Tapi, bukan berarti korupsi tidak bisa diperbaiki atau dihapus sama sekali. “Jejak itu merupakan gambaran mengenai pola yang berulang dalam penyalahgunaan kekuasaan. Dinamika hubungan antar pejabat dan masyarakat, antar kepentingan, dan tentunya dampak sistemik yang ditimbulkan terhadap tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik, serta perkembangan sosial ekonomi bangsa ini sendiri,” terang Mego. Seminar “Satukan Aksi Basmi Korupsi” di Arsip Nasional Republik Indonesia, 2 Desember 2025, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). (Martin Sitompul/Historia.ID). Arsip-arsip yang membentangkan praktik korupsi zaman VOC dan kolonial Hindia Belanda tersua dalam berbagai khazanah. Mulai dari arsip statis berbentuk tekstual, foto, hingga peta. Seperti misalnya, Arsip Residensi merujuk pada kumpulan arsip administrasi dari masa kekuasaan VOC pada kurun 1601–1799 di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu. Arsip Hoge Regering  merupakan pusat administratif dan titik temu berbagai jalur pelayaran VOC. Arsip Algemene Secretarie  merupakan lembaga tempat bermuaranya informasi di Hindia Belanda. Arsip Departement van Burgelijke Openbare Werken  dikenal dengan sebutan Kementerian Pekerjaan Umum pada masa sekarang. Arsip Binnenlands Bestuur (BB) merupakan cikal bakal lembaga Kementerian Dalam Negeri pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Di luar arsip tekstual terdapat arsip foto KIT (Koninklijk Instituut Voor de Tropen) dan arsip peta De Haan. Arsip KIT memuat foto-foto yang mendukung misi kolonial Belanda di bidang ekonomi, kesehatan tropis, dan antropologi. Arsip De Haan berisikan kumpulan peta dan kartografi yang disusun atau dikurasi oleh Frederick De Haan, arsiparis terkemuka Belanda abad 19, lengkap dengan tautan akses serta ringkasan historis. Pada arsip-arsip tersebut, menurut Dharwis Yacob, arsiparis ANRI sekaligus penulis buku Korupsi dalam Khazanah Arsip: Jejak Korupsi Masa VOC hingga Masa Kolonial, memang tidak secara gamblang menyebut kata korupsi dalam pengertian modern. Namun, perkara-perkara yang menjurus ke arah korupsi begitu sering ditemui. Istilah atau kata seperti bedroch (kecurangan), bedriegen  (penipuan), verduystering atau verduysteren  (penggelapan), smokkelarije (penyelundupan), achteruygangh  (kemunduran perdagangan), hingga smokkelhandel  (perdagangan ilegal), telah digunakan untuk menggambarkan tindakan serupa di tubuh VOC. “Hal ini menjadi penanda awal praktik korupsi kolonial di Nusantara dan menjadi salah satu faktor yang mempercepat kemunduran perusahaan dagang terbesar di dunia pada masanya itu,” ujar Dharwis. Begitu pula yang terjadi di masa kolonial Hindia Belanda. Dalam Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur:   Seri Grote Bundel 1862-1960 , No. 51, mengisahkan kasus suap yang melibatkan seorang perempuan Eropa Bernama Ny. Amalia Johanna van Heuven van Staereling, istri seorang pejabat tinggi pada 1935. Kemungkinan besar suaminya berasal dari kalangan Binnenlandsch Bestuur . Johanna disinyalir menerima sejumlah uang atau hadiah tidak resmi dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap putusan administratif atau ekonomi di wilayah Cirebon. Praktik semacam ini dalam hukum kolonial masuk kategori penyuapan ( omkoping ). Dalam arsip yang lain, yaitu Arsip Departement van Burgelijke Openbare: Seri Grote Bundel 1854-1933 , No. 2941, mengungkap penyalahgunaan keuangan proyek pembangunan jalan Sibolga-Tarutung di wilayah Tapanuli oleh seorang mandor bernama Rudol. Kasus ini terungkap karena Algemeene Rekenkamer, yang saat itu berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal, menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi fisik proyek. Kasus ini bertitimangsa 1928–1929. Kasus penyuapan Johanna dan penyelewengan mandor Rudol hanya segelintir kasus korupsi di masa kolonial Hindia yang tercatat dalam arsip. Dari fakta-fakta yang tersaji dalam arsip, Dharwis menyimpulkan, bahwa korupsi bukanlah fenomena baru dalam sejarah Indonesia. Jejaknya dapat ditelusuri secara jelas melalui berbagai dokumen resmi, laporan pengawasan keuangan, putusan hukum, dan surat-menyurat pejabat dari masa VOC hingga pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kasus yang tercatat dalam arsip memperlihatkan pola yang berulang, seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan kas publik, gratifikasi, manipulasi proyek pembangunan, serta kolusi antara pejabat lokal dan pusat. Praktik demikian sering kali dilakukan oleh pejabat Eropa maupun pribumi yang terlibat dalam struktur pemerintahan kolonial. “Fakta-fakta arsip ini menjadi penting untuk membangun kesadaran sejarah bahwa korupsi memiliki akar panjang dalam struktur politik dan ekonomi kolonial, memperkuat pendidikan antikorupsi berbasis arsip, sehingga generasi kini dapat belajar langsung dari sumber primer,” pungkas Dharwis.*

PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga pejabat baru di kabinetnya kemarin, Kamis (18/7/2024). Salah satu nama yang dilantik adalah Thomas Djiwandono. Bendahara Umum Partai Gerindra itu ditunjuk presiden menjadi wakil menteri keuangan. Thomas merupakan putra pasangan Soedrajad Djiwandono dan Biantiningsih Djojohadikusumo, putri begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah presiden terpilih Prabowo Subianto. Soedrajad sendiri merupakan salah satu orang kepercayaan mantan Presiden Soeharto di bidang keuangan, hingga dipercaya menduduki beberapa jabatan dalam Kabinet Pembangunan pemerintahan Orde Baru.