Hasil pencarian

KUNJUNGAN Presiden Sukarno ke Bojonegoro, Jawa Timur, menuai tanda tanya. KH Misbach, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Masyumi, mempertanyakan biaya kunjungan tersebut yang dibebankan kepada rakyat. Pertanyaan itu disampaikan kepada pemerintah sebagai bagian dari “hak menanya” yang dimiliki oleh anggota DPR sesuai pasal 69 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Surat berisi pertanyaan Misbach diterima oleh Sekretariat DPR pada 1 Agustus 1957. Ketua DPR lalu membuat surat yang ditujukan ke perdana menteri tertanggal 7 Agustus 1957. Surat-surat terkait kunjungan Presiden Sukarno ke Bojonegoro tersimpan dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950–1959 Jilid II No. 2344 di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

Contrary to its name, the city of Kudus, which means holy in Indonesian, was once flooded with erotic literature. This pornographic material included mimeographed pamphlets, erotic books, and obscene images. Authorities took action out of concern that such material would encourage readers to imitate the content. “Tante Girang by Motinggo Boesje was among the books deemed morally corrupting to readers that were recently seized by authorities in Kudus,” reported Kompas on May 22, 1969. However, Motinggo Boesje, the author whose name was misattributed, objected to the report. The following day, Motinggo refuted it in the Kompas readers’ column. According to Motinggo, such erroneous reports could harm him and damage his reputation. Nevertheless, he believed the misattribution occurred unintentionally by the Kompas editorial staff.

PERDANA Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman menyuarakan masalah Papua dalam Sidang Umum PBB, Sabtu, 26 September 2020. Dia menyebut masyarakat Papua menderita. Dia pun meminta pemerintah Indonesia menyetujui seruan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik untuk mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua. Diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, menggunakan hak jawab Indonesia untuk menanggapi pernyataan tersebut. Menurutnya sangat memalukan, negara yang satu ini terus menerus dan berlebihan berkomentar tentang bagaimana Indonesia harus bersikap tentang urusan dalam negerinya. Dia menyebut Vanuatu tidak mengerti prinsip dasar Piagam PBB yaitu tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain. “Dan untuk melakukan yang benar adalah dengan menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial negara lain. Sebelum Anda melakukan itu semua, simpan saja ceramah itu untuk Anda sendiri,” kata Silvany dikutip KompasTV.

HARI sudah terang. Jamuan makan malam masih tersisa di meja itu. Lemper, kroket, dan pisang goreng. Melihat itu, Mohamad Roem, ketua delegasi Indonesia dalam pelaksanaan keputusan Persetujuan Renville, menahan liurnya. Perutnya keroncongan. Dia belum sempat sarapan di rumah. Tapi panggilan untuk menghadap presiden sudah datang pagi itu. Di meja itulah dia menunggu Presiden Sukarno. Dia tak berani menyantap panganan itu sebelum Sukarno datang. Setelah ditunggu beberapa lama, Sukarno muncul. Roem berharap Sukarno segera mempersilakannya makan atau minum. “Menjadi kebiasaan presiden, sebelum tamu duduk, diminta dulu mau minum apa, dan kalau meja itu penuh dengan makanan, meskipun sisa tadi malam, tamu diminta ikut menikmati,” kata Roem dalam Bunga Rampai Dari Sejarah I.

KOLONEL M. Jasin menjabat Panglima Daerah Militer I/Iskandar Muda, Aceh, selama tiga tahun (1960–1963). Dia berhasil menyelesaikan gerakan DI/TII yang dipimpin Teuku Daud Beureuh. Pangkat Jasin pun naik menjadi Brigadir Jenderal dan mendapat penugasan baru sebagai Atase Militer di Moskow. Namun, sebelum bertugas di Uni Soviet, Jasin menjabat Kepala Departemen Masalah Pertahanan Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). “Setelah dua tahun bertugas di Seskoad, pada tahun 1965 Brigjen TNI M. Jasin menerima perintah dari pemerintah untuk berangkat ke negara Rusia bertugas sebagai Atase Militer (Atmil) pada KBRI Moskow,” demikian disebut dalam Sejarah TNI-AD 1945-1973: Riwayat Hidup Singkat Pimpinan TNI AD.

PADA 1972, Mayjen TNI Sayidiman Suryohadiprojo, Ketua Gabungan III/Personel Departemen Pertahanan dan Keamanan, mengadakan kunjungan ke beberapa negara, termasuk Uni Soviet. Kunjungan pertama kali ini jadi pengalaman penting untuk mengenal Negeri Beruang Merah itu. Setelah mendarat di Moskow, Sayidiman harus melalui proses yang rumit dan lama. Kopernya digeledah dengan teliti sampai uang yang dibawa pun harus ditunjukkan. Atase Pertahanan (Athan) Laksamana Pertama Suhardjo dan semua atase militer, Atase Darat Kolonel Inf. Sularso dan Atase Udara Kolonel Sunarjo, telah menunggu di luar bandara. Sayidiman heran mengapa mereka membawa serta keluarganya. Ternyata, itu bukan semata-mata untuk menghormati kedatangannya melainkan kesempatan plesiran. “Dijelaskan kepada saya bahwa di Moskow kesempatan untuk plesir demikian terbatasnya sampai pergi ke airport termasuk pula salah satu cara untuk menenangkan pikiran,” kata Sayidiman dalam otobiografinya, Mengabdi Negara sebagai Prajurit TNI.

TAHUN 1953, situasi perang di Vietnam kian memanas. Hampir setiap waktu pertempuran terjadi di sana. Negara itu bahkan semakin terpecah tatkala negara-negara adidaya sekelas Amerika Serikat dan Rusia membagi pengaruhnya di sana. Perang Dingin antara keduanya meluas ke wilayah Asia. Kondisi itu membuat pemimpin-pemimpin negara Asia gusar. Maka Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala mengusulkan kepada negara-negara Asia yang baru merdeka seperti India, Indonesia, Pakistan, dan Burma, berkumpul untuk membahas bahaya Perang Dingin di Asia. Pada awal 1954, bertempat di Colombo, Sri Lanka, konferensi lima negara merdeka itu pun terselenggara. Indonesia mengrimkan sejumlah perwakilan, dipimpin langsung Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Dalam konferensi itu, Ali mengusulkan diadakannya sebuah konferensi yang melibatkan negara-negara di Asia dan Afrika.

NEW Delhi, Minggu 19 Desember 1948. Menteri Keuangan Republik Indonesia Kabinet Hatta Pertama, Alexander Andries Maramis (Alex Maramis) termenung. Dia gusar setelah membaca telegram dari Yogyakarta yang ditujukan untuknya, Sudarsono (perwakilan RI untuk India), dan LN Palar. ”Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibu Kota Yogyakarta,” demikian telegram beratasnamakan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim itu mengawali. Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, menawan presiden, wakil, dan beberapa menteri di Yogyakarta. Belanda telah mengkhianati Perjanjian Renville. Di hari itu, Pemerintah Republik sempat mengirim dua telegram. Satunya untuk Syafruddin Prawiranegara di Sumatera yang berisi mandat untuk membuat pemerintahan darurat. Lainnya adalah yang Alex terima.

“MACMAHON Ball ditunjuk oleh Dr. Evatt, Menteri Luar Negeri, untuk memimpin delegasi Australia guna membuat laporan tentang Republik Indonesia yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya. Ia mengajak Joe Isaac, dosen muda Universitas Melbourne yang menguasai bahasa Belanda dan Indonesia, bergabung sebagai asisten pribadinya. Setelah briefing di Canberra, mereka berputar terbang ke Indonesia.” Begitulah informasi dari panel bertema “Misi Pencari Fakta ke Batavia” di Pameran “Two Nations: A Friendship is Born” yang digelar di Museum Bahari, Jakarta, 15 Agustus-1 September 2024. Pameran dalam rangka mempererat 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Australia sekaligus turut merayakan HUT RI ke-79 itu bertujuan mengingatkan publik bahwa rakyat dan pemerintah Australia berdiri di barisan pendukung kemerdekaan Indonesia. “Pada saat Australia dan Indonesia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik, pameran ini menawarkan wawasan menarik tentang sejarah bersama dan persahabatan yang terjalin lama antara kedua negara kita,” tutur Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams dalam pembukaan pameran, Selasa (13/8/2024).

MENTERI Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan tidak akan pernah mengakui klaim Tiongkok atas wilayah Natuna. Pernyataan Retno terlontar sehubungan dengan adanya aksi kapal-kapal penjaga pantai Cina yang lancang memasuki kawasan Natuna. Menurutnya klaim sepihak Cina bertentangan dengan hukum internasional tentang batas teritorial laut sebagaimana telah diatur dalam konvensi UNCLOS pada 1982. Sikap Retno ini justru berkebalikan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo mengatakan Tiongkok tetap negeri sahabat Indonesia sedangkan Luhut menghimbau agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan. Prabowo dan Luhut terkesan lembek padahal keduannya adalah mantan jenderal yang merintis karier militer dari korps pasukan elite. Di era Presiden Sukarno, Indonesia juga pernah memiliki menteri luar negeri yang berani bernama Soebandrio. Bila Retno Marsudi mengawali karier diplomatiknya sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Islandia dan Norwegia, maka Soebandrio merupakan Dubes RI pertama untuk Inggris. Soebandrio kemudian menjabat menteri luar negeri pada 1957 hingga 1966.

KOLONEL T.B. Simatupang hanya bisa merenung. Di sebuah gardu di Dusun Minggir di tepi Kali Progo, Yogyakarta, dia tak menyangka keadaan bisa berubah drastis dari waktu ke waktu tanpa bisa diprediksi. Simatupang tak pernah membayangkan tanggal 19 Desember 1948 kehidupannya berbeda jauh dari tanggal-tanggal sebelumnya di ibukota Yogyakarta akibat Agresi Militer Belanda. “Kemarin tanggal 18 Desember saya masih mondar-mandir dalam mobil di Yogyakarta sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Sorenya, saya masih makan di Hotel Kaliurang sebagai ‘diplomat’ bersama-sama dengan anggota delegasi kita dan anggota KTN. Kemudian saya bertemu dengan Paduka Yang Mulia Wakil Presiden dari Republik Indonesia,” ujar Simatupang dalam catatan harian yang dimuat dalam memoarnya, Laporan Dari Banaran. Selepas bertemu Bung Hatta di Kaliurang, Simatupang pulang ke rumahnya di Jalan Merapi No. 8. Hari sudah larut. Karena lelah, dia langsung berbaring di atas ranjangnya dan tertidur tanpa sempat mengganti pakaian.

DALAM lawatannya ke Lamajang, rombongan Hayam Wuruk berjalan melewati Kunir dan Basini terus ke Sadeng. Mereka bermalam beberapa hari di sana. Sang Prabu bersantai menikmati pemandangan alam di Sarampwan. Perjalanan itu ditulis Mpu Prapanca dalam Nagarakrtagama. Rombongan bertolak dari ibukota Majapahit pada 1359 M. Padahal, 28 tahun lalu, Sadeng salah satu wilayah yang memberontak kepada Majapahit. Lawatan itu rupanya menjadi salah satu cara diplomatik Hayam Wuruk merekatkan kembali hubungan dengan wilayah bawahannya. Dalam karyanya itu, Prapanca memberi petunjuk kondisi politik wilayah-wilayah bawahan Majapahit pada masa Hayam Wuruk. Sebelumnya, Majapahit di bawah pemerintahan Wijaya dan putranya, Jayanagara diberondong rentetan pemberontokan yang bisa dipadamkan.