Hasil pencarian

SEKALI waktu, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf meninjau markas Komdak (kini Polda) Metro Jaya. Jusuf mendapat laporan mengenai kinerja kepolisian yang kurang memuaskan. Keluhan itu terutama ditujukan kepada aparat polisi yang bertugas di jalanan. Jusuf juga sekaligus hendak memeriksa kesiapsiagaan para polisi mengatasi keamanan di ibu kota. Inspeksi demikian lumrah sebab angkatan kepolisian masih berada di bawah ABRI. Jusuf sendiri baru saja menjabat Menhankam/Pangab. “Kalau polisi lalu lintas itu jaga, harus dia jaga betul-betul. Jangan duduk-duduk di bawah pohon, nongkrong di tempat jual cendol atau merokok di kios rokok. Belum tentu rokoknya bayar lagi,” kata Jusuf dikutip Kompas, 8 Mei 1979.

BHARADA E telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Tim Khusus dan Inspektorat Jenderal Khusus Polri juga telah memeriksa 25 anggota polisi. Tiga di antaranya jenderal polisi termasuk tokoh utamanya, Irjen Pol. Ferdy Sambo, yang telah ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob. Pemeriksaan untuk menentukan apakah mereka melanggar etik atau pidana. Dalam sejarah Kepolisian pernah jenderal polisi dimejahijaukan. Kasusnya korupsi, bukan pembunuhan. Kasus ini dibongkar oleh Panda Nababan, wartawan investigatif Sinar Harapan. Pada pertengahan 1978, Panda bertamu ke rumah mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Hoegeng Iman Santoso. Hoegeng menunjukkan kopi surat kepada Kapolri Jenderal Pol. Widodo Budidarmo. Isinya berbunyi: “Wid, sekarang ini polisi kaya-kaya. Ada yang membeli rumah mewah di Kemang dan membuat jalan pribadi beraspal. Dari mana duitnya itu?”

IRJEN Pol. Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dia dikenakan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Dalam sejarah Kepolisian, sudah pernah terjadi perwira tinggi Polri terancam hukuman mati, yaitu Brigadir Jenderal Pol. Raden Soegeng Soetarto. Soegeng Soetarto lahir di Jatilawang, Purwokerto, 11 Juni 1918. Pada masa perang kemerdekaan, dia menjadi anggota milisi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), ketua Partai Buruh Kutoarjo, dan Wakil Kepala Polisi Kutoarjo. Dia kemudian memimpin Kepolisian di Semarang.

PADA suatu hari di bulan Agustus 1934, sepucuk surat datang dari Batavia. Si pengirim ialah Soegiarti, kawan Maria semasa kuliah di Leiden. Surat itu membawa kabar: mengajak Maria jadi guru sekolah Muhammadiyah di Batavia. Surat datang saat Maria berada di pengujung kontraknya sebagai pegawai honorer di Kabupaten Cirebon. “Soegiarti kirim surat kepada saya. Dia menawari saya jadi guru di sekolah Muhammadiyah. Dia sudah kenal saya, sudah tahu sifat-sifat saya,” kata Maria kepada Dewi Fortuna Anwar yang mewawancarainya. Soegiarti pernah satu kos dengan Maria di Witte Single 25. Dia belajar keguruan untuk meraih ijazah hoofdacte, semacam sertifikasi jadi Kepala Sekolah. Di Batavia, Soegiarti mengajar di sekolah menengah Muhammadiyah. Maria tak menampik tawaran Soegiarti itu. Gayung bersambut. Mohammad Achmad, ayah Maria yang saat itu bupati Kuningan, mengizinkannya pergi ke Batavia. “Ayah saya cukup progresif. Jadi, dia izinkan saja kemauan saya,” kata Maria.

ABDURRAHMAN Wahid atau Gus Dur pernah bikin anekdot begini: “Di Indonesia hanya ada tiga polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.” Barangkali, kita bisa menambahkan satu lagi: SoekantoTjokrodiatmodjo. “Saat Soekanto meninggal dunia, dia tidak punya apa-apa. Orang ramai bicara Hoegeng. Tapi ingat, Hoegeng mengidolakan Soekanto,” ujar Awaloedin Djamin, mantan Kapolri 1978-1982, kepada Historia. Soekanto lahir di Bogor pada 7 Juni 1908. Dia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri pertama sekaligus dengan masa jabatan paling lama (1945-1959). Soekanto berperan besar dalam meletakan dasar-dasar institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kendatidemikian, namanya tak banyak diperbincangkan dalam narasi sejarah.

MANTAN Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, yang tengah menjalani persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansyah Hutabarat, mengungkapkan adanya aliran dana dari tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur kepada anggota polisi hingga perwira tinggi Bareskrim Polri. Setoran itu berdasarkan pengakuan Ismail Bolong, mantan polisi yang menjalankan operasi tambang ilegal. Uang keamanan yang mencapai miliaran itu sebagai imbalan atas perlindungan kegiatan tambang ilegal. Sambo mengaku telah menyerahkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) kepada pimpinan Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto membantah tuduhan Sambo itu. Keterlibatan polisi dalam pertambangan telah terjadi sejak zaman Belanda. Polisi tambang ini masuk dalam kategori polisi teknis yang mempunyai kekuasaan penuh di wilayah perusahaan yang tidak dicampuri polisi umum.

GUBERNUR Jenderal Hindia Belanda Limburg van Stirum menyebut Van Rossen dari kepolisian Den Haag, Belanda, sebagai polisi yang sangat bersih. Ia pun diminta datang ke Batavia untuk menggantikan Komisaris Besar Polisi Boon pada 1918. Ternyata, penilaian gubernur jenderal keliru. Ia bukan polisi bersih, tetapi polisi kotor. Selama menjabat Komisaris Besar Polisi Batavia merangkap komandan wilayah polisi lapangan Batavia dan Banten, Van Rossen telah memperkaya diri dengan memainkan pos anggaran kepolisian. Caranya dengan mengalihkan sebagian uang yang tersedia karena kekosongan jabatan dan menyalahgunakan kebijakan kepegawaian dengan mengangkat pegawai untuk sementara dan segera memecatnya. Ia berhasil menggelapkan uang kepolisian dalam jumlah sangat besar, lebih kurang satu juta gulden. Sejarawan Belanda Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda dari Kepedulian dan Ketakutan mengungkapkan, penyelidikan terhadap Van Rossen dilakukan oleh Asisten Residen Batavia J.J. van Helsdingen. Setelah mendapatkan informasi dari dalam korps kepolisian, ia mengumpulkan cukup bukti. Van Rossen mengaku bersalah dan ditahan pada 8 September 1923.

DULU pendiri Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) eksis karena menentang kehadiran tentara Belanda di Jawa Barat. Namun seiring berjalannya waktu, DI/TII malah menerima orang-orang Belanda dengan masa lalu terkait dengan pendudukan tentara Belanda di Jawa. Salah satu yang diterima DI/TII adalah Kapten Schmidt atau Inspektur Polisi van Kleef. Bekas Inspektur Van Kleef bukan orang baru di Indonesia. Sebab, dia lahir di Hindia Belanda. Koran De Tijd edisi 19 Januari 1954 menyebut Van Kleef lahir di Malang, 15 April 1915. Ayahnya seorang Indo-Belgia dan ibunya seorang Indo-Jerman. Ketika kecil, Van Kleef bersekolah di Sekolah Dasar untuk anak Eropa Europe Lager School (ELS) di Salatiga. Masa remajanya dia masuk SMP kolonial Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Semarang. Tahun 1933 dia tamat, lalu melanjutkan ke sekolah pelatihan di Bandung.

MASSA Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI bergerak di sekitar Bundaran Hotel Indonesia dan Jl. M..H. Thamrin menuju Istana Negara, pada Sabtu pagi, 28 September 2019. Salah satu rombongan yang tertangkap kamera fotografer CNN Indonesia, Ramadhan Rizky Saputra, membawa spanduk besar bertuliskan: “Amanat TAP MPR RI No. 6 Tahun 2000 Presiden Tidak Dipercaya Rakyat Wajib Mundur.” Spanduk itu pun jadi bahan di twitter karena sepertinya massa tak mengetahui apa sebenarnya TAP MPR No. 6 Tahun 2000. Terlebih salah sambung dikaitkan dengan presiden yang harus mundur karena tidak dipercaya rakyat. TAP MPR itu lahir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai bagian dari reformasi TNI yang menjadi kekuatan penguasa Orde Baru. Gus Dur mereformasi tubuh militer di antaranya memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Dia juga mengangkat pejabat sipil sebagai Menteri Pertahanan.

PERTENGAHAN Januari 1950. Said Soekanto, kepala Djawatan Kepolisian Nasional (DKN), menemui Merle Cochran, duta besar Amerika untuk Indonesia. Selain menyinggung peralatan-peralatan yang akan diajukan ke pemerintah Amerika sebagai bagian dari bantuan $5 juta bagi kepolisian Indonesia, Soekanto menanyakan kemungkinan pengembangan pelatihan serta beberapa isu lainnya. Pertemuan dengan Soekanto dibahas Cochran dalam telegramnya kepada Menteri Luar Negeri Dean Acheson, 18 Januari 1950. Soal pengembangan pelatihan bagi polisi, Cochran menjawab ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan konsultasikan dengan Acheon. Soekanto menanyakan apakah Amerika bisa mengirim tiga atau empat instruktur berkualifikasi tinggi ke Jakarta untuk mengampu kelas polisi. Cochran menganggap lebih baik meneruskan kebijakan untuk melatih beberapa orang Indonesia di Amerika.

NAMANYA tak banyak diperbincangkan dalam narasi sejarah. Padahal Soekanto Tjokrodiatmodjo adalah kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pertama sekaligus dengan masa jabatan terlama. Dia juga berperan penting dalam meletakan dasar bagi institusi Polri. Pada 16 Januari 1950, Soekanto resmi diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Serikat (RIS). Prosesi serah terima Kepolisian dari G. van Nes, kepala Dinas Polisi Umum Hindia Belanda, ke Soekanto berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri tiga hari kemudian. “Saya datang ke sini untuk menerima jabatan saya,” ujar Soekanto. “Saya juga sudah menerima instruksi untuk menjalankan itu. Saya senang karena pimpinan kepolisian jatuh di tangan orang yang saya kenal. Bila diperlukan saya siap memberikan bantuan,” kata van Nes.

SUPARDI berdiri tegak. Merapatkan tumit. Berkonsentrasi. Dia meraba tangan hingga lengan kanan, berganti ke tangan hingga lengan kiri, lalu dada, perut, paha, lutut, kaki, betis, belakang paha, pinggul, punggung, pundak, dan terakhir mengusap wajah. Dia menarik nafas dari rongga dada lalu memutar lengan ke belakang, dan tumit sedikit terangkat. Gerakan itu diulanginya hingga duapuluh kali putaran. “Saat mengusap wajah, bayangkan wajah kita masing-masing. Lalu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing juga. Kemudian kencangkan semua otot tubuh,” ujar Supardi memberi panduan singkat gerakan Olahraga Hidup Baru (Orhiba). Untuk pria berusia kepala tujuh, Supardi tergolong lincah. Suaranya masih lantang. Lengannya pun terlihat liat. “Ya bersyukur masih begini. Sejak 1962, saya diajari Bapak [Soekanto] Orhiba. Dan sejak itu hingga sekarang, saya meneruskan tinggalan Bapak ke orang-orang,” ujarnya. Supardi, keponakan Soekanto Tjokrodiatmodjo, adalah pengurus Orhiba komisariat Jakarta.