Hasil pencarian

SUATU pagi medio 1999 di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.   Opsir Kathryn Bolkovac (diperankan Rachel Weisz) tertegun melihat nisan-nisan menghampar sepanjang perjalanan dari landasan udara ke kantornya di Markas Gugus Tugas Kepolisian Internasional (IPTF). Kathryn asal Nebraska, Amerika Serikat, jadi satu dari sekian opsir polisi yang direkrut oleh kontraktor swasta   Democra Security. Kontraktor yang berbasis di London, Inggris itu membawahi IPTF untuk bekerjasama dengan PBB menjaga ketertiban di Bosnia   empat tahun pasca-Perjanjian Daytona yang mengakhiri Perang Bosnia (1992-1995). Kathryn   melakoni tugasnya dengan penuh dedikasi.   Dia   bahkan membawa sebuah kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) untuk dijadikan kasus pidana pertama yang masuk pengadilan pascaperang. Kathryn pun mendapat promosi sebagai kepala Gender Affairs Office atas rekomendasi ketua Komisi HAM PBB Madeleine Rees (Vanessa Redgrave). Tugas itu lantas menyeretnya ke satu kasus yang kemudian menggurita dan jadi skandal besar. Adegan-adegan itu secara perlahan disajikan sineas Larysa Kondracki di   film thriller kriminalnya,   The Whistleblower.   Semua diatur sedemikian demi memberi gambaran keadaan Bosnia pascaperang sehingga mempermudah penonton memahami isu dan skandal yang diangkat Kathryn .   Masyarakat Bosnia kala itu masih terkotak-kotak antara etnis Serbia yang Ortodoks, Bosnia yang Islam, dan Kroasia yang Katolik. Isu sosial itu masih sangat kuat   ketika cerita   beringsut ke adegan Kathryn mendapati polisi-polisi beretnis Serbia dan Kroasia   enggan peduli pada korban-korban kejahatan dari etnis muslim Bosnia. Kesulitannya kian bertambah karena mayoritas opsir IPTF tutup mata dan telinga, kecuali opsir polisi lokal bernama Viko (Alexandru Potocean) dan anggota IPTF asal Belanda   Jan van der Velde (Nikolaj Lie Kaas). Adegan Kathryn Bolkovic kala menginvestigasi perdagangan manusia dan perbudakan seks. (Samuel Goldwyn Films). Hanya kepada Viko dan Rees   Kathryn mendapat simpati kala menginvestigasi kasus human trafficking  (perdagangan manusia) dan perbudakan seks dengan korban   Raya Kochen (Roxana Condurache). Raya merupakan remaja asal Kiev, Ukraina yang dijual pamannya sendiri dan dijadikan budak seks di Bosnia. Kathryn tercengang kala mendalami investigasinya di sebuah bar yang di dalamnya terdapat banyak ruang   penyiksaan seksual. Saat memeriksa foto-foto di bar itu, Kathryn   dibuat syok   karena mendapati konsumennya adalah para anggota IPTF, perwira militer pasukan perdamaian, dan   para diplomat PBB. Temuan Kathryn diperkuat oleh pernyataan Milena (Coca Bloos), perawat di Zenica Shelter (tempat penampungan para pekerja seks komersial dan korban trafficking  dari negara-negara Eropa Timur) .   Kesaksian Milena menunjukkan bahwa pasukan perdamaian PBB tak hanya jadi konsumen namun juga pelaku yang bekerjasama dengan organisasi trafficking  belumlah cukup tanpa ada bukti-bukti lain. “ Trafficking  menjalar seperti kanker setelah perang. Setengah dari kaum laki-laki kami (di Bosnia) tewas dalam perang. Lalu untuk siapa lagi mereka (korban trafficking ) dibawa ke sini?” kata Milena. Bukti-bukti yang ditemukan di sebuah bar akan praktik sex slavery. (Samuel Goldwyn Films). Lewat bantuan opsir senior Internal Affairs Peter Ward (David Strathairn), yang diperkenalkan Rees, Kathryn makin dalam menginvestigasi.   Sementara, ia dibantu Viko juga mencoba membawa Raya ke Global Displacement Agency (GDA)   agar Raya bisa dipulangkan ke Kiev. Namun upayanya terbentur lantaran kepala GDA Laura Leviani (Monica Bellucci) keukeuh  pada prosedur bahwa dibutuhkan bukti resmi bahwa Raya jadi korban trafficking. Kathryn menghadapi tembok tebal. Laporannya kepada atasannya, Nick Kaufman (Benedict Cumberbatch), diabaikan. Laporan kasus-kasus yang dikumpulkannya ke bagian Propam juga “dipetieskan”. Kathryn pun mengirim laporannya langsung kepada kepala staf PBB, Komisi Tinggi PBB untuk Bosnia, dan sekretaris jenderal PBB. Lagi-lagi, laporan dari e-mail Kathryn itu   justru membuatnya dipecat Democra. Di ambang kefrustrasiannya, Kathryn disarankan Ward dan Rees yang menganggap hanya ada satu jalan keluar, yakni membawa borok PBB itu ke media. Berhasilkah Kathryn melakoni jalan terakhir itu di tengah ramainya intimidasi? Baiknya Anda saksikan sendiri The Whistleblower  di aplikasi daring Mola TV. Dramatisasi Skandal Kemanusiaan PBB The Whistleblower  diangkat dari kombinasi pengalaman Kathryn yang didramatisasi dan buku-buku dengan isu serupa yang dibaca Kondracki seperti   The Natashas: Inside the New Global Sex Trade   karya jurnalis Kanada   Victor Malarek. Maka kecuali Kathryn,   beberapa karakternya disamarkan dengan nama lain. Dramatisasi garapan Kondracki bisa cukup terang menggambarkan situasi Bosnia dengan lingkaran organisasi perdagangan seks yang melibatkan PBB. Suasana menegangkan bisa lebih terasa lantaran Kondracki mengemasnya dengan iringan music scoring  yang menegangkan serta tone film yang temaram dalam adegan-adegan dilematis dan kefrustrasian Kathryn   atau adegan-adegan penyiksaan yang dialami Raya. Secara keseluruhan, The Whistleblower  menuai banyak pujian para kritikus. Satu-dua ulasan negatif yang ada sekadar mempersoalkan karakter-karakter antagonis yang selalu satu dimensi, atau plot cerita yang terlampau klasik bak “Daud vs Goliath”: seorang polisi perempuan mesti menghadapi dunia yang maskulin dan tak simpatik padanya. Sosok asli Kathryn Bolkovac (kiri) dan karakternya yang diperankan Rachel Hannah Weisz. ( bolkovac.com /Samuel Goldwyn Films). Kondracki mengakui dua kekurangan itu   lantaran ia ingin memprioritaskan substansi isu pada perdagangan manusia dan perbudakan seks. Seiring dengannya, dia ingin mempertontonkan jahatnya oknum-oknum PBB di Bosnia yang mestinya melindungi malah turut jadi “predator”. Lewat karakter Raya, Kondracki mencoba menginformasikan apa yang dialami para korban perbudakan seks. Mulai dari penculikan oleh kerabat sendiri, jual-beli korban di perbatasan, hingga penyiksaan fisik maupun batin di bar-bar atau sejumlah rumah bordil yang dilindungi para polisi lokal dan polisi PBB nan korup. “Karakter dia (Raya) berdasarkan beberapa korban. Setiap hal yang dialaminya adalah kenyataan yang dialami para korban di dunia nyata. Malah apa yang terjadi kepada korban aslinya setelah ditemukan Kathryn dan konsekuensinya, kami mesti men- downplay di filmnya karena apa yang dialami pada kenyataannya sangat bikin syok. Tetapi ya, setiap hal yang terjadi pada Raya   juga terjadi pada sejumlah korban,” tutur Kondracki saat diwawancara WGTC , 11 Mei 2011. Penggambaran para korban perdagangan dan perbudakan seks di film The Whistleblower.  (Samuel Goldwyn Films). The Whistleblower  kemudian menarik perhatian DynCorp, kontraktor yang dalam film disamarkan namanya menjadi Democra Security, dan PBB. DynCorp membantah penggambaran kontraktor ikut dalam bisnis hitam perdagangan manusia.   Sementara, Sekjen PBB Ban Ki-moon   sekadar bereaksi dengan menggelar diskusi panel yang menghadirkan tim produksi serta Kathryn sendiri,   medio Oktober 2011. Ban berjanji untuk mendalami skandal itu agar tak terjadi di masa mendatang   sekaligus mereformasi protokol perlindungan kepada whistleblower  atau pelapor. Janji itu faktanya retorika belaka.   Tak satu pun dari para pelaku yang terlibat perbudakan seks diajukan ke meja hijau terlepas dari mereka punya kekebalan diplomatik. Selain itu, internal PBB kerap tunduk pada Amerika yang terus menikmati simbiosis mutualisme dengan sejumlah kontraktor swasta. “Sayangnya, horor yang meluas itu sudah terjadi. Penanganannya takkan sederhana atau bisa dilakukan dengan cepat. Kasus-kasusnya juga terjadi di area-area misi PBB lain, di mana polisi dan para pekerja kemanusiaan juga terlibat tak hanya memfasilitasi, namun juga jadi pelanggan perbudakan seks terhadap perempuan dan anak-anak. Mereka terlibat pemerasan, suap, hingga pemalsuan dokumen sebagai bagian dari sindikat kriminal yang lebih besar,” ujar Kathryn dikutip The Guardian , 15 Januari 2012. Sosok asli Madeleine Selina Rees (kanan) yang diperankan aktris Vanessa Redgrave. (Samuel Goldwyn Films/ politicalsettlements.org ). Senada dengan Kathryn, Rees juga melihat lingkaran setan perbudakan seks itu sudah terlalu mengakar.   Dia mengibaratkan janji Ban sekadar retorika yang akan kembali “dipetieskan”. “Tidak cukup untuk PBB mengatakan: ‘Kami akan menyingkirkan beberapa apel yang busuk.’   Mereka harus paham bahwa praktik-praktik ini sudah mewabah  dalam hegemoni dan lingkungan militer. Kejahatan-kejahatan ini dilakukan oknum yang memerkosa dan menyiksa perempuan dalam tugas mereka, lalu pulang ke istri masing-masing seperti tak terjadi apa-apa. Hal ini akan terus terjadi kecuali jika mereka ditangkap di depan keluarga mereka sendiri,” tukas Rees. Data Film: Judul: The Whistleblower| Sutradara: Larysa Kondracki | Produser: Christina Piovesan, Amy Kaufman, Celine Rattray, Benito Mueller, Wolfgang Mueller | Pemain: Rachel Weisz, Roxana Condurache, Benedict Cumberbatch, Monica Bellucci, Vanessa Redgrave, Nikolaj Lie Kaas, Alexandru Potocean, David Strathairn | Produksi: Voltage Pictures | Distributor: Samuel Goldwyn Films | Genre: Thriller Kriminal | Durasi: 112 menit | Rilis: 13 September 2010, Mola TV

Banyak bioskop tua di kota besar. Tak terkecuali di Jakarta. Salah satunya bioskop Metropole yang berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Gedung berkapasitas 1.000 penonton ini dirancang oleh Liauw Goan Sing dan mulai dibangun pada 1932. Peresmiannya berlangsung pada 1949 dan dihadiri oleh Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta. Nama awalnya Metropool. Metropole tempo dulu. (Wikimedia Commons). Layaknya bangunan bersejarah lainnya di kota besar, Metropole juga dihinggapi oleh berbagai dinamika sepanjang berdirinya. Dari gonta-ganti nama karena kebijakan anti-Barat oleh Presiden Sukarno, sulitnya film-film nasional diputar di sana karena dirasa beda kelas dari film-film Barat yang memang menjadi langganan Metropole, terancam dijual pada 2007, hingga berujung pada merebaknya pandemi virus corona yang melanda hampir seluruh Indonesia sampai saat ini. Bioskop Metropole yang sudah berusia puluhan tahun. (Fernando Randy/ Historia.id ). Seorang anak bermain bola di sekitar bioskop Metropole. (Fernando Randy/ Historia.id ). Suasana di dalam restoran yang terletak di komplek bioskop. (Fernando Randy/ Historia.id ). Para pengunjung di kawasan Metropole. (Fernando Randy/ Historia.id ). Karena sisi arsitekturalnya yang menarik dan khas, Metropole acapkali dijadikan lokasi syuting berbagai film nasional. Saat ini, Metropole terasa berbeda. Sebelum pandemi, Metropole ramai dikunjungi muda-mudi. Sekarang mereka seolah menghilang. Orang menghindari berbagai tempat keramaian seperti gedung bioskop. Lorong yang menjadi ciri khas bioskop Metropole. (Fernando Randy/ Historia.id ). Suasana di dalam gedung bioskop Metropole. (Fernando Randy/ Historia.id ). Walau begitu pengelola Metropole tidak tinggal diam. Untuk melawan pandemi, mereka terus berinovasi. Dari membatasi jumlah pengunjung sampai membuat jarak satu kursi antarpenonton. Semua usaha tersebut tentu saja bermuara pada satu tujuan: membuat Metropole terus ada dan menjadi tempat untuk mengusir penat dengan menyaksikan berbagai jenis film. Selain itu tentu saja kita terus berharap pandemi ini cepat berlalu sehingga semua bagian dari industri perfilman bisa bangkit kembali. Kursi penonton yang diberi jeda agar menjaga jarak. (Fernando Randy/ Historia.id ). Seorang pengunjung melintas di kawasan bioskop Metropole. (Fernando Randy/ Historia.id ). Seorang pengunjung usai menyaksikan film di Metropole. (Fernando Randy/ Historia.id ). Metropole salah satu bioskop tertua di Jakarta. (Fernando Randy/ Historia.id ).

Berlin, Oktober 1927. Sepucuk surat yang cukup lama dinanti tiba di kediaman Ahmad Subardjo. Isinya undangan dari pemerintah Uni Soviet untuk Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda. Negara komunis tersebut akan mengadakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 pada bulan selanjutnya, dan PI diminta mengirimkan perwakilan ke sana. Selain PI, wakil dari organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam Kongres Anti-Imperialisme di Brussel tahun 1927 juga turut diundang. Pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan, serta tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh belahan dunia pun akan menghadiri perayaan tersebut. PI sendiri diwakili oleh Ahmad Subardjo. Hal itu terjadi karena Mohammad Hatta sebagai ketua perhimpunan sedang dalam proses pengadilan atas berbagai tuduhan di Belanda. “Saya akan menjadi tamu pemerintah tersebut sebagai wakil Perhimpunan Indonesia, bahkan saya dapat memilih anggota lain dari Perhimpunan Indonesia sebagai teman,” kata Subardjo, sebagaimana diceritakan dalam otobiografinya,  Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi . Dari sekian banyak anggota PI d Negeri Belanda, Subardjo memilih didampingi oleh Sulaiman, mahasiswa jurusan Bahasa-bahasa Timur di Universitas Leiden. Baginya Sulaiman adalah “seorang Muslim yang patuh dan anggota Perhimpunan Indonesia yang setia. Seorang mahasiswa yang giat, pintar, dan mempunyai bakat belajar bahasa dengan cepat dan mudah.” Sulaiman pada mulanya ragu-ragu menerima undangan itu. Dia memiliki pandangan kritis terhadap ideologi komunis. Sulaiman khawatir terjebak dan mendapat kesulitan jika terlalu jauh terlibat dengan orang-orang komunis, terlebih Uni Soviet sedang dalam kondisi tidak aman. Namun Subardjo meyakinkan Sulaiman agar kesempatan itu digunakannya untuk menilai sendiri keadaan Soviet dan ideologi komunisnya dengan mata sendiri, ketimbang terus membacanya dari berita pers-pers Belanda. Setelah berpikir sebentar, Sulaiman akhirnya setuju menghadiri perayaan tersebut. Setelah mempersiapkan segala kebutuhan, Subardjo dan Sulaiman pergi dari Berlin menuju Stettin,Polandia. Di kota pelabuhan itu keduanya menumpang sebuah kapal dengan tujuan Leningrad. Tiba di Leningrad rombongan Subardjo diberi waktu beberapa hari untuk beristirahat dan berwisata. Setelah puas menikmati keindahan salah satu kota bersejarah di Soviet tersebut, mereka berangkat ke Moskow dengan kereta api. “Waktu kami tiba di stasiun Moskow, kami disambut oleh band yang memainkan lagu internasional. Sesudah upacara penyambutan selesai kami dibawa ke sebuah hotel dekat kantor pos. Kami dapat kamar-kamar yang baik dan begitu mewah. Pembagian kelompok diadakan menurut negara asal dan organisasi yang diwakili,” tulis Subardjo. Setiap hari, sejak tiba di Moskow, Subardjo dan Sulaiman begitu sibuk. Keduanya hampir tidak pernah menghabiskan waktu berjam-jam di hotel, kecuali istirahat. Mereka selalu diajak berkeliling mengunjungi tempat-tempat yang dianggap penting bagi pengunjung guna mengetahui tentang Soviet baru. Gedung-gedung bersejarah, monumen-monumen, museum revolusi, imbuh Subardjo, telah dianggap oleh warga setempat sebagai hasil yang dibanggakan selama 10 tahun perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik. Selama berada di Moskow itu, Subardjo menyakiskan sendiri kekuasaan Tentara Merah begitu kuat, persis seperti berita-berita yang pernah dia baca di Negeri Belanda. Subardjo juga mendengar desas-desus mengenai kerenggangan hubungan pribadi dan politik antara tokoh kharismatik Partai Komunis, Stalin dengan pimpinan Tentara Merah, Leon Trotsky. “Trotsky nampaknya masih disegani, meskipun ia dalam keadaan  persona non grata  oleh Stalin, karen pengikut-pengikutnya masih dapat mempertunjukkan suatu film dokumenter mengenai 10 tahun berdirinya Uni Soviet di mana kami diundang,” katanya. Pertunjukan film memang menjadi salah satu agenda perayaan waktu itu. Pada kesempatan tersebut diperlihatkan begitu banyak film tentang pahlawan-pahlawan Revolusi Oktober, yang diawali dengan film mengenai Vladimir Lenin. Sejak awal penayangan tokoh Lenin, tepuk tangan yang riuh tidak habis-habis dari para penonton hingga film berganti dengan dokumenter tokoh lain. Kemudian ketika tiba pada penayangn film tokoh Stalin dan kondisi pemerintahan di Soviet, para penonton tiba-tiba terdiam. Tidak ada tepuk tangan seperti penayangan-penayangan sebelumnya. Keadaan menjadi sunyi. Sesudah Stalin diperlihatkan film tentang Trotsky. Seketika suasana kembali riuh. Tepuk tangan dari para penonton memecah kesunyian sebelumnya. Hal itu dilakukan terus-menerus hingga gambar berganti ke tokoh lain. “Rasa simpati dan antipati dari umum ini terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri memberikan kesan yang dalam pada saya. Lama kemudian baru saya mengetahui persaingan merebut kekuasaan, saling mencurigai, dan membenci merupakan sebab-sebab gejala tragis ini,” ungkap Subardjo. Selama kurang lebih 10 hari mengikuti perayaan di Soviet, menurut Subardjo pengalaman yang paling mengesankan adalah ketika menyaksikan parade militer di Lapangan Merah dan resepsi besar di Kremlin. Subardjo dan Sulaiman juga menyaksikan secara langsung Mausoleum Lenin di tempat tersebut. Beribu-ribu orang hadir di Lapangan Merah untuk melihat parade unjuk kekuatan bersenjata itu. Satu yang membuatnya tercengang adalah barisan kesatuan kavaleri merah. Di barisan terdepan berjalan seorang prajurit gagah berkumis tebal dan panjang, menunggang seekor kuda. Parade militer manjadi penutup kunjungan Subardjo di Moskow. Keesokan harinya Subardjo kembali ke Berlin dengan kereta api melalui Warsawa. Setelah beberapa hari tinggal di Berlin, mereka pulang ke Negeri Belanda, menemui kawan-kawan PI yang baru saja dibebaskan oleh pemerintah.

MASYARAKAT Indonesia telah lama mengkonsumsi nasi beras sebagai makanan pokok. Bahkan ada anekdot bahwa “belum dianggap makan jika belum makan nasi (beras).” Ketergantungan terhadap beras ini kemudian menimbulkan berbagai persoalan, dari terpinggirkannya pangan lokal hingga polemik mengenai impor beras. Sejarawan gastronomi Fadly Rahman dalam Dialog Sejarah “Keberagaman Pangan di Nusantara: Menggali Akar Silam Citarasa Indonesia,” Jumat, 26 Maret 2021 di saluran Youtube  dan Facebook Historia menyebut bahwa akar ketergantungan terhadap beras bisa dilacak sejak zaman Kerajaan Mataram. Kala itu, beras menjadi salah satu simbol keberhasilan raja dalam memimpin. “Kewibawaan seorang raja, seorang penguasa, itu ditentukan dari keberhasilan penguasa dalam memakmurkan kebutuhan pangan rakyat yang notabene itu adalah beras,” kata Fadly. Pada masa kolonial, Fadly menyebut bahwa VOC juga berkontribusi pada hegemoni beras ini. Ketika VOC memonopoli perdagangan di Nusantara, beras menjadi salah satu komoditas yang dikirim ke berbagai pulau di luar Jawa. George Berhard Rumphius, botanis Jerman yang bekerja untuk VOC di Maluku, mencatat bagaimana perniagaan beras sampai ke kepualauan tersebut. Bahkan, jelas Fadly, Rumphius juga mencatat bahwa masyarakat Maluku menganggap beras sebagai bahan makanan yang sangat prestisius. Padahal, Maluku telah memiliki sagu, ubi rambat, dan talas yang menjadi makanan pokok sejak lama. Sangat ekspansifnya beras mengakibatkan beragam pangan lokal semakin diabaikan. VOC sebenarnya hanya terobsesi pada rempah-rempah. Hal ini membuat banyak lahan pangan pribumi semakin hilang karena mereka dipaksa membudidayakan rempah-rempah yang belakangan dilanjutkan komoditas kopi dan teh. “Dari mulai kebijakan-kebijakan mulai dari Preanger Stelsel, kemudian Cultuur Stelsel, sampai kebijakan ekonomi agraria tahun 1870 itu, menunjukan bahwa diversifikasi pangan kita yang sangat melimpah jenisnya, itu terpinggirkan,” ungkap Fadly. Hilangnya ragam pangan dari meja makan tentu mempengaruhi gizi masyarakat saat itu. Pada akhir abad ke-19, mulai banyak dilakukan penelitian gizi di Hindia Belanda untuk mengubah cara pandang dan selera orang Indonesia terhadap makanan pokok.  Penelitian ini berlanjut hingga pasca-Kemerdekaan. Salah satu hasil dari penelitian ini ialah munculnya program 4 Sehat 5 Sempurna pada 1950-an. Program ini, jelas Fadly, sebenarnya mengadopsi pola edukasi gizi yang dilakukan pada masa kolonial. Sementara pada masa Orde Baru, kebijakan politik beras yang dijalankan Mataram di masa lalu kembali diadopsi. Swasembada beras pada pertengahan 1980-an menjadi salah satu program unggulan dan dianggap sebagai salah satu keberhasilan pemerintahan Soeharto. Fadly menyebut bahwa persoalan ketergantungan beras hari ini tak terlepas dari sejarahnya dan meliputi berbagai aspek yang kompleks. “Ini yang menjadi sangat jelas ya bahwa persoalan mata rantai pangan itu memiliki hubungan yang sinergis antara hulu ke hilir. Dari mulai budidaya pertanian sampai ke urusan gizi ketika makanan itu siap kita asup,” ujarnya. Indonesia sebenarnya masih memiliki banyak potensi pangan lokal. Dari sagu yang banyak tumbuh di Indonesia timur hingga palawija yang tersebar di berbagai daerah. Dari umbi-umbian umum seperti singkong dan ubi, hingga buah berkarbohidrat seperti sukun dan labu kuning. Dosen Teknologi Hasil Pertanian Universitas Slamet Riyadi Yannie Asrie Widanti menyebut bahwa sebenarnya beragam pangan lokal Indonesia bukan hanya memiliki sumber karbohidrat sebagai pengganti beras, melainkan juga kaya serat dan senyawa penting. Dalam ubi ungu, misalnya, terdapat pigmen alami yang mengandung antosianin sebagai antioksidan. Senyawa ini juga berfungsi sebagai anti-kanker dan anti-inflamasi (anti peadangan dan nyeri). Yannie menyebut, banyak penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan potensi pangan alternatif. Singkong dan jagung, misalnya, kini dapat diolah menjadi beras analog yang menyerupai beras asli. Ada pula bahan pokok lokal yang diolah menjadi produk modifikasi tepung yang bisa menggantikan terigu. Meski demikian, produk-produk tersebut masih belum populer dan baru dikonsumsi kalangan tertentu. Permintaan dan produksi yang terbatas membuat produk-produk tersebut menjadi lebih mahal Menurut Yannie, kebiasaan ketergatungan beras dan stigma minor terhadap pangan lokal perlu diubah. Pemerintah juga perlu mengembangkan pangan lokal dalam skala nasional. “Sepertinya yang umbi-umbian itu terabaikan selama ini. Gembili dan sebagainya, nggak ada kan gerakan untuk menanam, membudidayakan, dan menghasilkan lebih begitu?” kata Yannie. Yannie menyayangkan industri pangan juga seringkali mengikuti tren luar negeri. Tren kuliner yang kini berkembang menurutnya cenderung minim gizi. Dalam sekotak nasi ayam goreng tepung, misalnya, mengandung terlalu banyak karbohidrat, baik dari nasi muapun tepungnya. Sementara gizi yang dibutuhkan seperti terkandung dalam sayuran masih jarang ditemui. Selain memunculkan masalah kesehatan, hal ini juga setali tiga uang dengan urusan ketahanan pangan. “Padahal kalau kita hanya mengikuti tren dan tidak berusaha menciptakan tren dengan bahan pangan lokal kita itu, ya kita nanti akhirnya akan bergantung dengan produk-produk impor,” jelasnya.*

PEMERINTAH berencana mengimpor beras 1-1,5 juta ton pada 2021. Beras impor ini untuk mencukupi cadangan beras pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi menyatakan cadangan beras pemerintah di Bulog terendah dalam sejarah. Tapi rencana ini mendapat tentangan dari dalam dan luar pemerintah.  Impor beras telah menjadi polemik sejak Indonesia merdeka. Impor beras menunjukkan “ironi bagi Indonesia, sebab negeri ini memiliki segala potensi untuk meningkatkan produksi beras,” tulis Dawam Rahardjo dalam “Politik Pangan dan Industri Pangan di Indonesia”, Prisma , No 5, 1993. Semenjak merdeka, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan pangannya lewat pemenuhan kebutuhan beras. Saat itu kebijakan beras selalu identik dengan kebijakan pangan. Keseriusan pemerintah tampak dalam pembentukan Menteri Negara Urusan Pangan pada November 1947 atau Kabinet Amir Sjarifuddin II. Selama masa itu, ancaman bagi Indonesia bukan saja dari bedil tentara Belanda, tapi juga dari kekurangan pangan. “Masalah yang serius sebagai akibat gangguan perang terhadap kegiatan produksi pertanian. Menteri Urusan Pangan mengemban tugas mengatasi masalah pangan ini,” lanjut Dawam. I.J. Kasimo, Menteri Kemakmuran sekaligus Menteri Persediaan Makan Rakyat dalam Kabinet Hatta I (1948) menetapkan program swasembada beras untuk menjamin kebutuhan pangan rakyat. Alasan lain, devisa Indonesia masih terlalu rendah. Membeli beras impor bisa menyedot sebagian besar devisa Indonesia. Kasimo menargetkan swasembada tercapai sebelum 1956. Program itu akan ditopang oleh penyuluhan cara-cara bertani yang lebih baik. Program itu berhasil menambah produksi beras pada 1950–1953. “Ternyata bahwa tambahnya produksi tidak saja dapat mengimbangi tambahnya penduduk akan tetapi bahkan melebihinya,” catat Almanak Pertanian 1954 . Tapi pertambahan produksi beras belum menutup kebutuhan beras Indonesia. Di perdesaan, harga beras ternyata kelewat tinggi bagi kebanyakan orang. Padahal di desalah beras diproduksi. Keganjilan ini mendorong Wakil Presiden Mohammad Hatta menulis artikel “Politik Harga Beras Bagi Kemakmuran Rakjat” termuat dalam Beberapa Fasal Ekonomi terbitan 1954. Untuk menurunkan harga beras agar terjangkau oleh orang banyak, pemerintah terpaksa mengimpor beras. Tapi kebijakan ini mendapat sorotan dari dalam internal pemerintah sendiri. Presiden De Javasche Bank Sjafruddin Prawiranegara heran terhadap kebijakan tersebut. Menurut Sjafruddin, pada masa kolonial, pemerintah sanggup menghasilkan beras begitu banyak. “Sehingga sejak tahun 1940 Indonesia praktis self-supporting  dalam soal beras, meskipun tiap tahun penduduknya bertambah,” tulis Sjafruddin dalam “Herorientasi di Lapangan Pembangunan Ekonomi”, Suara Partai Masjumi, April 1952. Sjafruddin melanjutkan, tetapi sejak kemerdekaan, Indonesia justru harus mengimpor beras. Tiap tahun impor itu tak berkurang. Malahan terus bertambah. “Keadaan itu tak dapat kita biarkan, kalau kita tidak ingin hanyut dalam penderitaan dan kemiskinan di masa datang,” tulis Sjafruddin. Sjafruddin tak sepenuhnya benar. Menurut catatan Almanak Pertanian 1954,  impor beras pada 1952 mencapai 600 ribu ton. Tapi turun menjadi 300 ribu ton pada 1953. Data Tim penulis Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-Butir Beras juga menyatakan impor beras menurun pada 1953, 1954, dan 1955. Kemudian naik lagi pada 1956 dan turun lagi pada 1957. Impor beras selama periode 1950–1952 dilakukan oleh Kian Guan Concern melalui penunjukan oleh Yayasan Bahan Makanan (Bama) –pendahulu Bulog. “Bama menetapkan kwantum, kwalitas, shipping schedule, dan negara asal beras, sedang penunjukan eksportir/ supplier  di luar negeri dilakukan oleh Kian Guan Concern,” tulis tim penulis Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-Butir Beras. Lisensi tunggal kepada Kian Guan Concern berubah ketika Bama menunjuk konsorsium Thai Grain Syndicate untuk menangani pembelian beras dari Muanghtai (nama lama Thailand). Konsorsium ini terdiri atas Gabungan Pedagang-Pedagang Beras, orang-orang Indonesia yang bermukim di Bangkok (ibu kota Muangthai), dan Kian Guan. Kebijakan impor beras berubah lagi pada 1956. Kali ini, seiring perkembangan perusahaan-perusahaan nasional dalam bidang impor, pemerintah membuka tender impor beras dan membentuk Panitia Tender Beras Impor. “Panitia mengadakan penilaian dan menetapkan pemenang tender berdasarkan persyaratan yang paling cocok, baik mengenai kwalitas, harga, waktu penyerahan maupun komisi yang diminta,” catat tim penulis Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-Butir Beras. Masing-masing perusahaan berupaya membangun jaringan di beberapa negara pengimpor beras demi memenangi tender itu. Negara pengekspor beras selama periode 1950–1957 antara lain Amerika Serikat, Brazil, Burma (Myanmar), Italia, Muangthai, Portugal, Spanyol, Taiwan, dan Vietnam Selatan. Burma dan Muangthai tercatat sebagai negara pengimpor beras terbesar untuk Indonesia. Meski pemerintah terus mengimpor beras tiap tahun, kekurangan pasokan beras kerap terjadi. Tak jarang pula harga beras naik. Pernah pada November 1958, pemerintah justru menaikkan harga beras impor untuk injeksi. Beras injeksi adalah beras yang dilempar ke pasar dengan jumlah yang lebih banyak sehingga harga beras dapat turun. Penaikan harga beras impor untuk injeksi itu langsung disambut protes keras dari berbagai kalangan. “Di DPR Jakarta Raya dan di Parlemen RI diajukan mosi ‘penggugatan’ terhadap keputusan pemerintah itu. Mosi itu didukung oleh orang-orang dari semua partai-partai posisi dan bukan oposisi,” catat Frans Seda dalam Penabur,  10 November 1958. Karena impor beras tak menutup kekurangan pasokan beras dan menyelesaikan perkara seputar ketahanan pangan, pemerintah kembali menggiatkan program Padi Sentra untuk swasembada. “Suatu program yang gagal,” sebut L.A. Mears dan S. Moeljono dalam “Kebijaksanaan Pangan” termuat dalam Ekonomi Orde Baru. Impor beras tetap tinggi memasuki dekade 1960-an. “Selama awal tahun 60-an, lebih dari 1 juta ton beras diimpor setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri,” lanjut Mears dan Moeljono. Presiden Sukarno menyadari tingginya angka impor beras dan ketergantungan rakyat pada beras. Karena itu, dia berupaya mencari cara lain untuk memperbaiki masalah ini. Caranya dengan penganekaragaman pangan. Antara lain dengan memperkenalkan jagung, sagu, dan ketela sebagai makanan pokok. Tapi program ini tak bertahan lama seiring melemahnya pemerintahan Sukarno.*

Pandemi Flu Spanyol pada1918 masih tercatat sebagai salah satu bencana kesehatan terburuk di masa Hindia Belanda. Angka kematian akibat virus asal Eropa itu diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa, bahkan lebih. Hampir setiap hari pemerintah  Hindia Belanda, juga media massa melaporkan adanya korban jiwa akibat penyakit itu. Tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga seluruh daerah di Hindia Belanda. Tingginya angka kematian tersebut berbanding lurus dengan maraknya permintaan untuk mengurusi jenazah. Berbagai surat kabar memberitakan bahwa banyak tempat pemakaman yang mendadak penuh. Mereka juga kekurangan tukang gali untuk menguburkan jenazah. Akibatnya ada begitu banyak jenazah korban Flu Spanyol tidak bisa langsung dimakamkan. Bahkan para perempuan harus turun langsung menggotong dan menguburkan jenazah anggota kelarganya. Masa-masa itu ditandai dengan kelangkaan kain kafan. Orang-orang mulai berebut membeli kain kafan. Menurut Arie Rukmantara, dkk dalam  Yang Terlupakan Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda , akibat keadaan yang tidak terkendali itu, para pedagang kain kafan terpaksa menutup tokonya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka sampai enggan berjualan karena takut kepada para pembeli yang bersikap kasar saat membeli kain kafan di tokonya. “Pada suatu saat pedagang kain kafan menutup toko, karena takut serbuan pembeli kain guna membungkus mayat. Polisi terpaksa membuka kembali toko tersebut dan mengawasi penjualannya,” kata Rukmantara, dkk. Kondisi itu juga membuat permintaan akan peti mati di kalangan masyarakat, terutama Eropa dan Tionghoa, begitu tinggi. Diceritakan Ravando dalam  Perang Melawan Influenza: Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial 1918-1919,  saking banyaknya permintaan, para perajin peti di Semarang tidak bisa memenuhi pesanan. Diberitakan  Sin Po , harga sebuah peti di kota tersebut melonjak hingga 100 persen. Jika biasanya sebuh peti dihargai f. 250, ketika masa pandemi harganya menjadi f. 500. Para pembuat peti berdalih bahwa mereka harus menambah jumlah pekerja agar permintaan terpenuhi sehingga ada banyak biaya tambahan yang harus mereka keluarkan. Situasi itu jelas sangat memberatkan para penduduk dari golongan ekonomi rendah. Jangankan untuk membeli peti mati, untuk keperluan sehari-hari saja mereka kesulitan karena tidak adanya pekerjaan. “Ia orang sudah diserang oleh kesusahan ditinggal mati oleh familinya, dan boleh jadi oleh ayah atau saudara lelakinya yang memikul tanggungan rumah tangga, buat kesusahan mana sudah cukup membuat susah kaum serumah tangga, karena jadi kurang tangan yang mencari rezeki, dan sekarang lantaran harga peti jadi naik, kembali ia orang ditambah kesusahan mesti keluarkan ongkos lebih besar buat beli peti,” tulis  Sin Po , 2 Desember 1918, sebagaimana dikutip Ravando. Fenomena kelangkaan peti tidak hanya terjadi di Semarang, tetapi hampir di seluruh kota-kota besar yang jumlah korbannya sangat tinggi. Di Batavia, misalnya, masyarakat seringkali menelantarkan jenazah selama berhari-hari lantaran tidak memiliki cukup uang untuk membeli peti mati. Di pusat pemerintahan Hindia Belanda itu sebenarnya telah dibentuk perkumpulan  Asiatic Begrafenisfonds  (Dana Pemakaman untuk Orang Asia) yang bertugas membantu mengurus dan menyediakan peti mati untuk kalangan masyarakat tidak mampu. Tetapi karena masalah internal, perkumpulan itu terpaksa dibubarkan. Masyarakat pun akhirnya tidak lagi memiliki bantuan untuk urusan pemakaman mereka. Di Surabaya juga terjadi kelangkaan peti mati yang membuat warga Tionghoa di sana harus menghadapi masa-masa sulit. Persediaan di seluruh Surabaya, imbuh Ravando, hampir tidak bersisa. Di kota itu hanya ada peti mati ukuran besar yang harganya sangat mahal. Sejak Flu Spanyol mewabah, permintaan peti mati tidak terkendali di sana. Bahkan banyak pengrajin peti yang memilih tidak membuatnya agar tidak tertekan oleh banyaknya permintaan. Sama seperti di Semarang, para pembuat peti di Surabaya juga memanfaatkan kondisi untuk meraup keuntungan lebih. Mereka menaikkan harga peti hingga lebih dari 100 persen. Kebanyakan pengrajin juga tidak lagi membuat peti kecil karena keuntungannya yang tidak sebanding dengan peti besar yang berharga tinggi. Sekalipun ada permintaan peti kecil, kata Ravando, para pengrajin memiliki banyak alasan untuk tidak memenuhi permintaan tersebut. Kondisi yang terus menjerat golongan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan peti mati, membuat surat kabar  Pewarta Soerabaia  menerbitkan sebuah tulisan yang berisi himbauan agar  Song Soe  (Perkumpulan Kematian Tionghoa) turun tangan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Mereka meminta  Song Soe  bersikap aktif memberikan bantuan agar masyarakat Tionghoa tidak terjerat hutang, dan kehilangan harta bendanya untuk sekedar membeli peti mati untuk kematian keluarga mereka. “Salah satu langkah yang ditawarkan adalah dengan memesan peti mati dari pembuat yang terpercaya, lalu menjualnya kembali kepada orang miskin dengan harga wajar. Cara lain adalah dengan membuat perjanjian dengan toko-toko yang menjual peti mati untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan dari kaum yang tidak mampu,” tulis Ravando.

PENDUDUK Pompeii tak mampu melarikan diri ketika Gunung Vesuvius meletus pada 79 M. Ledakan gunung berapi aktif satu-satunya di Eropa Daratan sebelah timur Napoli, Italia ini hanya butuh waktu 15 menit untuk menghabisi penduduk kota Romawi Kuno itu. Hal itu diketahui para peneliti Departemen Ilmu Bumi dan Geo-lingkungan Universitas Bari, Italia, lewat studi  mereka yang bekerja sama dengan Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi (INGV) dan Survei Geologi Inggris di Edinburgh. “Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model untuk mencoba memahami dan mengukur dampak aliran piroklastik di daerah yang dihuni Pompeii, sekitar 10 km dari Vesuvius,” kata Roberto Isaia, peneliti senior Vesuvius Observatory di INGV kepada The Guardian . Aliran piroklastik berupa lava padat, abu vulkanik, dan gas panas bergerak cepat melanda Pompeii beberapa menit setelah gunung berapi meletus. Diperkirakan 2.000 orang meninggal karena lemas di rumah, tempat tidur, atau jalan-jalan dan alun-alun kota. Isaia memperkirakan gas, abu, dan partikel vulkanik menyelimuti kota selama 10 sampai 20 menit. “Kemungkinan puluhan orang tewas akibat hujan lapili yang jatuh di Pompeii setelah letusan, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal karena sesak napas,” kata Isaia. Penelitian INGV menggambarkan aliran piroklastik sebagai “dampak paling merusak” dari letusan eksplosif. “Sebanding dengan longsoran, mereka dihasilkan oleh runtuhnya kolom letusan. Debu vulkanik yang dihasilkan mengalir di sepanjang lereng gunung berapi dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, pada suhu tinggi dan dengan konsentrasi partikel yang tinggi,” kata Isaia. Sementara awan panas yang mematikan memiliki suhu lebih dari 100 derajat. Di dalamnya terkandung CO2, klorida, partikel, abu pijar, dan kaca vulkanik. “Lima belas menit di dalam awan neraka itu pasti tak ada habisnya. Orang Pompeii hidup dengan gempa bumi, tetapi tidak dengan letusan, jadi mereka dikejutkan dan tersapu oleh awan abu pijar itu,” lanjutnya. Runtuhan Kota Kuno Herculaneum di tengah bangunan-bangunan baru, di belakangnya Gunung Vesuvius. (Pfeiffer/Shutterstock). Bukti Menyeramkan yang Terawetkan Bukan hanya Pompeii, kota Herculaneum juga terkubur di bawah lapisan tebal material vulkanik dan lumpur dari letusan Vesuvius. Sebagaimana dijelaskan History ,  Pompeii dan Herculaneum tumbuh di dekat kaki Gunung Vesuvius. Pada masa Kekaisaran Romawi awal, 20.000 orang tinggal di Pompeii, termasuk pedagang, produsen, dan petani. Mereka mengeksploitasi tanah subur di wilayah itu tanpa tahu bahwa tanah hitam yang subur itu merupakan peninggalan dari letusan Vesuvius sebelumnya. Sementara kota Herculaneum berpenduduk 5.000 orang. Kota ini menjadi tujuan musim panas favorit bagi orang Romawi yang kaya. Herculaneum menyediakan vila-vila dan pemandian yang mewah. Kesenangan dan kemakmuran itu berakhir pada siang hari, 24 Agustus 79 M, ketika puncak Gunung Vesuvius meledak. Penduduk kota melarikan diri dalam ketakutan. Mereka yang tetap tinggal bersembunyi di gudang bawah tanah atau bangunan batu. Mereka berharap letusan segera mereda, tapi tak pernah terjadi. Mereka pun mati pada pagi hari, 25 Agustus 79 M. Kejadian di Herculaneum sedikit berbeda. Mulanya kota ini terlindung berkat angin barat. Namun, awan panas, abu dan gas melonjak di sisi barat Vesuvius, menelan kota dan seisinya. Awan mematikan ini diikuti banjir lumpur vulkanik dan batuan mengubur kota. Pasca bencana, kota-kota itu tak pernah dibangun kembali, terlupakan dalam perjalanan sejarah. Baru pada abad ke-18, Pompeii dan Herculaneum ditemukan dan digali. Yang tersisa di sana memberikan catatan arkeologi yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang kehidupan sehari-hari peradaban kuno, yang secara mengejutkan terawetkan. Cetakan dari tubuh seorang pria di saat-saat terakhirnya kala Gunung Vesuvius meletus. (Wjarek/Shutterstock). Sisa-sisa penduduk dari 2.000 pria, perempuan, dan anak-anak, ditemukan di Pompeii. Setelah meninggal karena sesak napas, tubuh mereka tertutupi abu yang mengeras dan mengawetkan. Tubuh mereka membusuk menjadi sisa-sisa kerangka, meninggalkan semacam cetakan gips. Arkeolog yang menemukan cetakan itu mengisi rongganya dengan plester, mengungkap dengan detail pose suram kematian para korban. Sisa-sisa kota menyimpan benda-benda yang bisa menceritakan kehidupan sehari-hari di Pompeii sebelum diamuk letusan Vesuvius. Sementara itu, sisa-sisa penduduk Herculaneum pertama kali ditemukan pada 1982. Ratusan kerangka yang memiliki bekas luka bakar mengerikan, menjadi saksi kematian yang menyeramkan. Saat ini, reruntuhan Pompeii adalah situs arkeologi kedua yang paling banyak dikunjungi di Italia setelah Colosseum di Roma. “Sangat penting untuk dapat merekonstruksi apa yang terjadi selama letusan Vesuvius di masa lalu, untuk melacak karakteristik arus piroklastik dan dampaknya terhadap populasi,” kata Prof. Pierfrancesco Dellino dari Universitas Bari kepada The Guardian . “Memberikan wawasan berharga untuk menafsirkan perilaku Vesuvius, juga dalam hal perlindungan sipil.”

NGUPASAN, YOGYAKARTA masih diselimuti embun pagi itu. Satya Graha tengah menimba air sumur ketika tiga jip berisi serdadu-serdadu berbaju loreng berhenti di muka rumahnya. Beberapa langsung memasuki rumah-rumah penduduk, sebagian lagi bersiaga dalam formasi tempur. Seorang serdadu  tetiba mendatangi Satya. Sambil membentak, dia bertanya dalam bahasa Melayu yang terpatah-patah mengenai keberadaan kaum Republik. Remaja kelahiran Blitar itu lantas menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan hanya seorang anak sekolahan. “Mungkin karena saya menjawabnya dengan bahasa Belanda, serdadu itu lantas pergi dan membiarkan saya terus menimba,” kenang lelaki kelahiran tahun 1931 tersebut.   Akibat operasi pembersihan pada 2 Maret 1949 itu, 15 warga Ngupasan tewas ditembak. Begitu mencekamnya suasana hingga 15 mayat itu dibiarkan begitu saja. Pun ketika pada hari ketiga saat burung-burung gagak berdatangan untuk mematuki mayat-mayat tersebut. “Tidak ada yang berani merawat sampai hampir seminggu karena takut dilaporkan oleh mata-mata Belanda,” ujar eks kurir pasukan TNI tersebut. Selepas peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang dilakukan oleh TNI, militer Belanda terkesan panik. Operasi pembersihan kerap dilakukan nyaris setiap hari. Kendaraan tempur hilir mudik melakukan patroli. Kantor IVG (Grup Intelijen dan Keamanan) pun dipenuhi dengan orang-orang yang dituduh sebagai kaum Republik. Begitu mendapat kabar Yogyakarta sempat dikuasai selama 6 jam oleh TNI, Panglima KNIL Letnan Jenderal H.M. Spoor langsung terbang dari Jakarta ke Yogyakarta. Besoknya pada 2 Maret1949, sang panglima mengumpulkan semua perwira utama di rumah dinas Kolonel D.R.A van Langen. Dalam diskusi terbatas itu, kendati menganggapnya biasa-biasa saja, namun Spoor memuji insiatif  serangan 1 Maret 1949 tersebut. “Dia menyebut peristiwa itu sebagai serangan yang sangat terkoordinasi secara baik dan dilakukan bersamaan dari berbagai jurusan…” ungkap Basuki Suwarno dalam Hubungan Indonesia—Belanda Periode 1945—1950 . Basuki yang banyak mengambil riset untuk penulisan buku-nya dari dokumen-dokumen intelijen militer Belanda juga mengungkapkan perintah Spoor pasca serangan itu. Dia menginginkan pasukannya agar lebih aktif lagi menjalankan kombinasi antara operasi intelijen, operasi pembersihan dan operasi teritorial. Namun di lapangan, perintah itu terlaksana secara tidak berimbang. Alih-alih berupaya mengambil hati rakyat Yogyakarta, militer Belanda malah lebih banyak menjalankan aksi-aksi penangkapan dan pembunuhan. Itu tentu saja diadakan berdasarkan informasi-informasi intel yang didapat dari mata-mata mereka yang beredar di seluruh Yogyakarta. Hingga 30 Juni 1949,  operasi pembersihan yang dilakukan militer Belanda di wilayah Yogyakarta telah menyebabkan korban penduduk 2.718 tewas, 539 hilang dan 736 luka-luka. Demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sebuah buku yang dikeluarkan Kementerian Penerangan RI, Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Situasi itu malah menyebabkan rasa antipati masyarakat Yogyakarta semakin besar terhadap tentara pendudukan. Terlebih sejak Yogyakarta diduduki Belanda pada 19 Desember 1948, nyaris tak ada uluran kerjasama sama sekali dari mereka. Menurut  jurnalis sekaligus akademisi asal Amerika Serikat (AS) George McTurnan Kahin, sikap non kooperasi itu hampir dipastikan absolut. Ketika mewawancarai Mr. B.J. Muller, seorang pejabat Belanda urusan ekonomi di Yogayakarta, dia mendapat informasi bahwa dari sekira 400.000 penduduk Yogyakarta, hanya 6.000 orang saja yang mau bekerjasama dengan pihak Belanda. “Bahkan dia jujur menyatakan keyakinannya bahwa orang-orang itu mau bekerja hanya karena adanya perintah dari Sultan Yogyakarta agar penduduk sipil tidak mengalami penderitaan yang terlalu berat,” ungkap Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia. Rasa antipasti rakyat Yogyakarta justru dimanfaatkan secara ciamik oleh kaum Republik. Terbalik dengan upaya militer Belanda, TNI justru menuai sukses dalam menjalan operasi teritorialnya di dalam kota Yogyakarta. Selain kerap membantu dengan menyumbangkan logistik dan obat-obatan, rakyat Yogyakarta juga merupakan “mata-mata terbaik” dalam menginformasikan segala gerak-gerik tentara Belanda. Tidak heran karena asupan informasi itu, TNI dan laskar bisa melakukan serangan-serangan kecil yang mengakibatkan korban besar hampir setiap waktu. Pos-pos militer Belanda di Kaliurang adalah salah satu yang menjadi sasaran favorit para gerilyawan Republik. Serangan intens itu memang sengaja dilakukan oleh TNI. Menurut Komandan Brigade X Wehrkreise III Letnan Kolonel Soeharto hal itu penting selain untuk menurunkan moral pertempuran pasukan Belanda juga sebagai upaya guna menyibukkan anak buah Spoor hingga tak memiliki kesempatan mengganggu rakyat. “Supaya rakyat kita di kota selamat dari pembalasan Belanda…” ujar Soeharto dalam otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (disusun oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.).

Sosoknya diabadikan oleh Bank Indonesia dalam uang pecahan 5.000 rupiah. Idham Chalid aktif dalam berbagai organisasi perjuangan hingga menduduki beberapa jabatan strategis.

Sebelum adanya kewajiban tes dan verifikasi gender pada 1950, kasus ambiguitas gender karena kelainan alat reproduksi banyak terjadi. Berikut beberapa atlet dunia yang mengalaminya.

MURIEL Stuart Walker alias K’tut Tantri dikenal sebagai salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Perempuan asal Amerika Serikat ini pindah ke Bali dan diangkat sebagai anak oleh seorang raja di Bali. Ketika revolusi kemerdekaan, K’tut turut dalam perjuangan di Surabaya melalui Radio Pemberontakan dan dikenal sebagai Surabaya Sue . Pada 1930-an, K’tut di Bali memilih tinggal di antara penduduk desa ketimbang tinggal di puri ayah angkatnya. Suatu hari, ketika berkeliling desa, K’tut terkesan dengan pemandangan sebuah pantai yang memanjang dengan pasir putihnya. Pantai itu masih sepi dan tak berpenghuni. “Pantai di situ indah sekali, tanpa ada sebuah rumah pun. Bahkan gubuk saja tidak ada! Yang ada hanya beberapa pura, serta perahu nelayan yang banyak sekali jumlahnya. Kalau aku membangun rumah di situ, alangkah nyamannya!” tulis K’tut Tantri dalam Revolusi di Nusa Damai. Pantai yang didatangi K’tut tersebut adalah Pantai Kuta, yang kelak menjadi salah satu pantai paling ramai di Bali. Pantai ini sebenarnya telah memiliki sejarah panjang. Pada 1557, pantai ini menjadi lokasi pendaratan pertama kapal-kapal Belanda di Bali. Kemudian pada abad ke-17 hingga 19, Kuta terkenal sebagai pasar budak utama di Bali. Kuta juga pernah menjadi tempat buangan pelarian dan para pengidap penyakit memalukan seperti kusta. Menurut Adrian Vickers dalam Bali: a Paradise Created , pada 1820-an dan 1830-an, Belanda juga mendirikan pos perdagangan di Kuta. Masa di mana K’tut datang ke Kuta sudah berbeda. Wilayah ini sudah sepi. Menurut K’tut, penduduk desa bahkan tidak tahu di mana letak Pulau Jawa. K’tut kemudian menjadi salah satu sarana mereka mengetahui dunia luar. Selain ingin membangun rumah yang damai di pantai, K’tut juga punya impian untuk membangun hotel di Kuta. Namun, hotel yang diimpikan K’tut bukanlah hotel biasa, melainkan hotel yang akan menerima tamu dari semua bangsa. K’tut memang punya pengalaman buruk dengan hotel di Bali. Ketika pertama kali tiba di Bali, ia menginap di Bali Hotel di Denpasar. Hotel ini milik orang Belanda. Semua tamunya berkulit putih. Orang berkulit sawo matang hanya menjadi pelayan di situ. Bali Hotel meninggalkan kesan buruk bagi K’tut. Bali yang ia bayangkan seperti dalam film Bali, The The Last Paradise  yang ia tonton ketika masih di Amerika Serikat, tak ditemuinya di sini. Ia kemudian keluar dari hotel dan pasrah jika kemudian harus tidur di gubuk tepi sawah. Setelah beberapa kali berkunjung ke Kuta, impian membangun hotel K’tut mulai terwujud. Ia menyewa tanah dari penduduk desa meski belum bisa membangun apa-apa di sana. K’tut juga mendapat bekas rumah dari sepupu angkatnya di desa dan menyewakan dua kamar kosong untuk turis dan seniman. “Takkan ada pembedaan warna kulit di sini. Aku akan menerima seniman Belanda, begitu pula Amerika, India, Cina –dan tentu saja juga Indonesia,” katanya. Usaha K’tut bukan tanpa rintangan. Bali Hotel di Denpasar yang telah memonopoli wisata di wilayah itu melancarkan kampanye agar turis tak datang ke rumah K’tut. Mereka juga memperingati supir-supir taksi agar tak mengantar turis ke sana. Rumah K’tut sempat ramai pengunjung dan menjadi rujukan menginap para seniman dari berbagai negara. Seniman terkenal yang juga sahabat K’tut, Walter Spies dan Le Mayeur, juga sering berunjung dan mendukung usaha K’tut. Meski demikian, K’tut masih keteteran mengurus keuangan sehingga masih merugi. Pada 1936, impian K’tut membangun hotel di Kuta kembali bangkit. Ia bertemu pasangan dari Amerika Serikat yang tertarik dengan ide K’tut. Mereka akhirnya membangun dua bungalow di atas tanah yang disewa ketut dari penduduk Kuta. Satu untuk K’tut, satu untuk pasangan tersebut. Sebuah hotel kemudian juga didirikan di dekat bungalow. Inilah Kuta Beach Hotel, hotel pertama di pantai Kuta. Namun, K’tut dibuatnya sangat kecewa. Hotel yang dibangun itu tidak sesuai dengan cita-cita anti diskriminasi K’tut. K’tut pun meninggalkan kerjasama hotel itu. K’tut tak putus asa. Berkat bantuan kawan-kawan dan penduduk desa, ia membangun kembali hotel yang diimpikannya. Kawan-kawan K’tut mengumpulkan uang yang kemudian dipakai untuk membangun hotel yang diberi nama Swara Segara. Swara Segara yang mengadopsi budaya Barat dan Timur cepat populer dan banyak dikunjungi turis. Bahkan menurut K’tut, orang yang hanya punya sedikit uangpun bisa menginap di sini. Kesuksesan Swara Segara membuat Belanda gelisah. Mereka menebar isu bahwa hotel ini menjadi sarang maksiat. Pemerintah kolonial bahkan mengirim surat pengusiran kepada K’tut karena K’tut masih dianggap pendatang. Namun belakangan surat itu dicabut lagi. Pada 1940-an, perang mulai bergolak. Ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada 1942, K’tut meninggalkan Bali dan pergi ke Jawa. Di Jawa, ia turut dalam perjuangan kemerdekaan dan terlibat dalam Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Ketika K’tut di Jawa itulah Hotel Swara Segara dihancurkan Jepang. Tentara Jepang memiliki kebijakan untuk menghancurkan semua properti milik orang kulit putih. Hotel dan bungalow K’tut pun tak bersisa. Harta benda dan lukisan-lukisan K’tut juga telah dijarah. “Tidak ada sepotong bambu pun masih utuh di situ. Tak sampai segenggam batu koral yang masih tersisa dari bangunan pura,” kenang K’tut.*

H.C.G.J. Schmidt, kapten KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda), bernapas lega. Setelah menjalani kurungan lima tahun penjara akibat terlibat dalam DI/TII, dia bebas pada Maret 1959. Pengadilan Tinggi menyatakan hukumannya telah berakhir. Dia segera meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Belanda. Pembebasan Schmidt jadi polemik besar. Media massa seperti Harian Rakjat , Republik, Sin Po,  dan Merdeka mengecam keras pembebasan Schmidt. Anggota parlemen juga menilai pengadilan di Indonesia telah kebobolan atas bebasnya Schmidt yang dianggap musuh negara itu. Organisasi massa berdemonstrasi meminta pengusutan terhadap oknum pengadilan yang membebaskan Schmidt. Schmidt sebenarnya divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri. Tapi, dia banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah mempelajari laporan proses verbal setebal 800 halaman, hakim di Pengadilan Tinggi mengabulkan banding Schmidt. Menurut mereka, bukti keterlibatan Schmidt tak terlalu kuat. Tapi, dia tetap dianggap bersalah. Hukumannya hanya lima tahun penjara. Kasus Schmidt telah berlangsung lima tahun. Selama itu pula dia menjalani masa tahanan. Itu artinya waktu penahanannya telah berakhir. Pengadilan Tinggi menyatakan dia sudah bebas. Salinan itu kemudian dikirim ke Raden Soeprapto, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung merangkap Jaksa Tentara Agung. Kepada Soeprapto-lah, orang-orang menumpahkan kemarahannya atas pembebasan Schmidt. “Ia dituduh sebagai tokoh yang kontra-revolusi karena membebaskan Schmidt,” tulis Fachrizal Afandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam “Peran Jaksa Agung R. Soeprapto dalam Reformasi Hukum Republik Indonesia”. Menanggapi pembebasan Schmidt, menteri kabinet mengadakan rapat darurat di Jakarta pada 31 Maret 1959. Hasilnya, mereka akan segera memberhentikan Soeprapto dari Jaksa Agung sekaligus Jaksa Tentara Agung pada 1 April 1959. Pemberhentian ini bertujuan untuk menyelidiki perkara pembebasan Schmidt. “Menurut pemerintah, Soeprapto telah bertindak independen jauh dari kebijakan pemerintah dalam kasus pengeluaran Schmidt,” tulis Iip D. Yahya dalam biografi Raden Soeprapto, Mengadili Menteri Memeriksa Perwira. Pemerintah menunjuk Mr. Gatot Tarunamihardja sebagai pejabat Jaksa Agung untuk menjadi pengisi jabatan sementara. Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari banyak pihak: anggota parlemen, media massa, dan organisasi masyarakat. Tapi keberatan dan pertanyaan terhadap keputusan pencopotan Soeprapto juga mengemuka. Antara lain dari surat kabar Pedoman, Sin Po,  dan Persatuan Jaksa-Jaksa (Perjasa). Mr. Oemar Seno Adji, selaku pengurus besar Persaja, mengaku terkejut atas keputusan tersebut. Dia menyesalkan keputusan itu diambil tanpa mendengar keterangan dari Soeprapto. Saat keputusan tersebut keluar, Soeprapto sedang berada di Jawa Timur menghadiri peringatan hari wafatnya ibunya. Dia baru kembali ke Jakarta pada 3 April 1959. Dia juga menyesalkan keputusan tersebut. Soeprapto memang menerima telepon dari Perdana Menteri Djuanda ketika kembali ke Jakarta. Djuanda menjelaskan alasan pemberhentian Soeprapto. Esok harinya, Menteri Kehakiman Maengkom datang ke kantor Soeprapto dan mengabarkan tentang pemeriksaan terhadap Soeprapto. Maengkom mengatakan, Soeprapto akan diperiksa oleh dua Jaksa Agung Muda bawahannya. Karuan Soeprapto keberatan. Dia merasa yang berhak memeriksanya adalah atasannya, yaitu Menteri Kehakiman atau yang setingkat. Maengkom berjanji akan meneruskan keberatan Soeprapto kepada komisi pemeriksa kasus Schmidt. Tapi hingga kasus itu mereda, Soeprapto tak pernah dimintai keterangan. Menurut Soeprapto, dirinya hanya menjalankan keputusan Pengadilan Tinggi. Pembebasan dan keluarnya Schmidt juga sudah diketahui oleh Maengkom. “Dialah yang memberi izin untuk membawa Schmidt ke luar negeri,” tulis Iip. Versi Soeprapto, setelah salinan dari Pengadilan Tinggi (PT) keluar, seorang perwakilan Belanda mendatanginya. Dia bertanya tentang kemungkinan membawa pergi Schmidt. Soeprapto bilang, hal itu bisa saja. Soeprapto juga mengatakan kepergian Schmidt harus sepengetahuan dan seizin Menteri Kehakiman. Perwakilan Belanda lalu menemui Maengkom. Di sinilah peran Menteri Kehakiman dalam meluluskan permintaan perwakilan Belanda itu. “Maengkom menyatakan bahwa jika Schmidt dibebaskan oleh PT maka tidak ada halangan baginya untuk membawa Schmidt secepatnya ke luar negeri,” tulis Iip. Soeprapto menganggap pencopotan itu sebagai risikonya sebagai Jaksa Agung. Dia mengakui mempunyai banyak musuh akibat sepak terjangnya. Tapi dia tidak ingin menyebut pencopotannya sebagai buah dari konspirasi besar. Dia juga tak mau dianggap sebagai martir keadilan. Fachrizal mencatat, upaya penyingkiran Soeprapto telah berlangsung sejak 1957. Ini terjadi ketika militer mulai mengontrol pemerintahan sipil dengan UU 74/1957 tentang Keadaan Darurat. Dari sini, militer mencoba mengambil alih Kejaksaan. “Pada tahun 1958, militer mengajukan peraturan pemerintah, yang menetapkan bahwa penyidikan yang dilakukan Kejaksaan kepada personel militer harus mendapatkan izin dari komandan,” tulis Fachrizal. Soeprapto menentang rencana itu. Tapi pemerintah justru menerima usul militer dan memberlakukannya. Dari sinilah upaya penyingkiran Soeprapto terus bergulir. Hingga tibalah momentum itu pada kasus Schmidt. Pengganti Soeprapto hanya bertahan empat bulan. Selama empat bulan, Gatot berusaha menjaga independensi Kejaksaan. Tapi dia gagal. “Tanpa disadari, pemberhentian Soeprapto akhirnya menandai terpinggirnya institusi hukum di Indonesia,” tulis Khunaifi Alhumami, kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, dalam “Kejaksaan Republik Indonesia: Lembaga Penegak Hukum diantara Bayang-bayang Dua Kaki Kekuasaan” termuat dalam Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Posisi Jaksa Agung pun beralih ke kalangan militer dan politisi. Dengan demikian, Jaksa Agung berada di bawah kontrol eksekutif dan militer. Berakhirlah era yang disebut Daniel Lev, Indonesianis sekaligus pakar sejarah hukum Indonesia, masa keemasan hukum pidana Indonesia.