Hasil pencarian

KERAMAIAN sama-sama terlihat di kampung Pangenjurutengah maupun Sindurejan siang 15 Maret 2024 itu. Kedua kampung sama-sama berada di pusat kota Purworejo, Jawa Tengah. Jarak titik terdekat keduanya, yang dibatasi SMAN 7 Purworejo, tak sampai 500 meter.

KONDISI Nico Thomas masih terlihat prima. Tubuhnya masih tegap meski usianya sudah memasuki 57 tahun. Sesekali ia masih menangani beberapa “ member ” untuk dilatih secara privat. Kadang di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), kadang di tempat lain, sesuai permintaan.

PEREMPUAN itu diam. Badannya tak lengkap, hanya sebatas pinggang; tangan hanya satu; dan tinggal sendiri di tempat sepi tanpa ada yang peduli. Tapi dia tak mengeluh. Sorot matanya yang kosong menatap langit dan garis wajahnya yang mengguratkan karakter keras melukiskan tekad kuat dan ketulusannya dalam berjuang. Dia seakan menggambarkan kerasnya nasib yang harus dijalanani banyak rakyat yang ikut bertaruh nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah negeri yang ikut diperjuangkannya tegak berdiri, nasib mereka tak kebagian peduli.

“SETIAP orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum akan mendapatkan sanksi paling banyak Rp1 juta,” demikian bunyi Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal ini menjadi perdebatan banyak orang.

HUKUM di Indonesia melarang pergelandangan. Ini tersua dalam Wetboek van Strafrech (Wvs) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan kolonial pada 1915 dan Rancangan KUHP 2019. Hukuman untuk orang menggelandang adalah penjara tiga sampai enam bulan pada WvS dan denda sejuta rupiah pada RKUHP. Apa salahnya menggelandang sampai dipukul rata jadi urusan pidana?

AMIR Sjarifoeddin, yang lebih dikenal sebagai politisi kiri, berperan dalam mendorong partisipasi orang Kristen di dunia politik. Menurutnya, orang Kristen harus terlibat politik, bahu-membahu dengan kalangan Muslim dan nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

WARNA-warni ceria begitu melekat pada motif Ulos Sadum. Dalam tradisi adat Batak, Ulos Sadum berfungsi sebagai handehande, atau kain yang disampirkan pada bahu. Keidentikannya dengan warna-warna cerah seperti merah menggenggam arti sebagai simbol kebahagiaan. Ulos Sadum biasanya dikenakan oleh gadis yang belum menikah. “Sebenarnya yang sudah menikah juga bisa pakai, tapi yang saya mengerti biasanya dipakai untuk gadis yang belum menikah dan pada acara pesta. Cukup ikonik ya Sadum ini, kalau misalnya kita pikir, seperti apa bentuk ulos itu, terus kita pernah lihat yang warna-warni, itulah Sadum. Dan Sadum itu juga macam-macam, ada Sadum Angkola, ada Sadum Toba,” terang Kerri Na Basaria Panjaitan dalam pertunjukan wastra ulos bertajuk “ Mauliate” di Tobatenun Studio & Gallery, Jakarta, 4 Desember 2025. Mauliate  sendiri, lanjut Kerri, berarti terimakasih dalam bahasa Batak Toba. Pertunjukan wastra ini sebagai bentuk ucapan syukur atas satu tahun yang telah dilalui. Terinspirasi dari Festival Gotilon , tradisi untuk mengucap syukur atas tuaian hasil panen di Tanah Batak. Pesta panen gotilon  dulu menjadi ritus adat dalam masyarakat Batak Toba dan berlangsung dua kali dalam setahun. “Tradisi gotilon  telah berlangsung lama sebelum masuknya agama Kristen. Setelah Kristen masuk, [ gotilon] tetap dirayakan di lingkungan gereja,” kata Kerri yang juga pendiri social enterprises  Tobatenun. Ulos Sadum. (Dok. Tobatenun). Ulos Sadum ditenun menggunakan teknik songket yang dalam bahasa Batak disebut jungkit. Teknik jungkit dibuat dengan metode pakan tambah, yaitu menggandakan pakan (benang horizontal yang bergerak) terhadap lungsi (benang vertikal yang diam) untuk menghasilkan motif timbul. Selain ditenun dengan motif-motif warna cerah, Ulos Sadum menjadi populer karena biasa dipakai dalam acara mangulosi  untuk parboru, yang berarti memakaikan ulos untuk perempuan. Selain Ulos Sadum, ulos lain yang ditampilkan ialah Ulos Tumtuman. Dalam bahasa Batak, tumtuman berarti mengikat. Dahulu, Ulos Tumtuman digunakan sebagai ikat kepala laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua sebagai simbol kesulungan. Seperti Ulos Sadum, Ulos Tumtuman juga dibuat dengan teknik songket atau jungkit. Dalam P esona Kain Indonesia: Kain Ulos Danau Toba,  Threes Emir dan Samuel Wattimena menyebut Ulos Tumtuman yang ditenun dengan teknik pakan tambahan atau songket digunakan sebagai tali (ikat kepala) raja atau tetua Batak. Tali-tali yang bermotif digunakan oleh anak sulung atau tuan runah yang sedang menyelenggarakan acara adat Batak. Tak hanya itu, motif Tumtuman banyak terinsipirasi dari ikat pinggang ( hohos ) para raja yang disebut suranti , serta selendang pelengkap ulos hande  bagi tokoh kerajaan dan permaisuri. Motifnya juga memiliki kemiripan dengan bagian tinorpa  pada Ulos Ragi Hidup, bagian yang memiliki teknik tenun serupa. Ulos Tumtuman. (Dok. Tobatenun). “Tapi kemudian ia (Ulos Tumtuman) menjadi satu kain set sebagai sarung atau selendang dan menjadi simbol yang cukup luks. Karena dulu orang Batak suka pakai Songket Palembang kalau beracara. Kenapa kita enggak bisa pakai motif-motif kita sendiri padahal kita banyak sekali motif [Batak] yang kaya. Lahirlah Tumtuman ini menjadi satu jenis ulos yang bisa bersanding setara dengan Songket Palembang,” jelas Kerri. Artisan Ulos Sadum dan Ulos Tumtuman tersebar di penjuru Tanah Batak. Mulai dari Silindung dan Tarutung di Tapanuli Utara hingga Angkola dan Mandailing di Tapanuli Selatan. Melalui pertunjukan wastra ini, Kerri berharap membangkitkan minat dan ketertarikan generasi muda terhadap kebudayaan Batak sebagai wujud pemajuan kebudayaan bangsa.*

SUATU malam, di rumahnya di Yogyakarta, S.K. Trimurti kedatangan seorang tamu. Namanya Setiadjit, ketua Partai Buruh Indonesia (PBI). Dia bilang Presiden Sukarno meminta dirinya, Adnan Kapau (AK) Gani, dan Amir Sjarifoeddin untuk menyusun kabinet baru dalam waktu 14 jam. Dan sebagai anggota formatur kabinet, mereka akan membentuk Kementerian Perburuhan. Dia menanyakan apakah Trimurti bersedia mengisi pos itu. Spontan Trimurti menolak.

DWIDJOSEWOJO, Boediardjo, dan Sosrosoegondo memutar otak, mencari jalan untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang secara rutin menyebarluaskan gagasan perbaikan rakyat Jawa. Mereka ingin agar cita-cita luhur Boedi Oetomo tak hanya berhenti di dalam ruangan rapat, jadi buah bibir kalangan terbatas para anggotanya.

PARA pegawai pegadaian bumiputra gelisah. Sudah diturunkan gajinya, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar para kuli. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pegadaian, pekerjaan para kuli yang dipecat dialihkan kepada para pegawai. Para pegawai tak terima dan menganggapnya sebagai penghinaan. Mereka pun kena skors. Keluhan para pegawai itu tak dihiraukan, malahan dijadikan dalih untuk memecat mereka.

PEMBERONTAKAN Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jawa dan Sumatra pada November 1926 dan Januari 1927 dapat dengan cepat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan gagal disebabkan buruknya organisasi, terpecahnya pimpinan, hingga represi yang sebelumnya dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi berhaluan kiri. Pemberontakan itu telah disiapkan jauh-jauh hari oleh sejumlah pimpinan PKI. Sebuah pertemuan yang kemudian dikenal dengan Kongres Prambanan dihadiri kader-kader pucuk PKI pimpinan Sardjono pada 25 Desember 1925. Hasilnya, peserta kongres menyepakati keputusan melawan pemerintah kolonial Belanda.Pemberontakan diharapkan terwujud selambatnya enam bulan setelah kongres. Meski begitu, tak semua orang setuju dengan pemberontakan itu. Salah satunya adalah adalah Tan Malaka yang menilai situasi revolusioner di Hindia Belanda belum benar-benar memenuhi syarat untuk sebuah revolusi. Apa yang dikatakan Tan Malaka terbukti. Pemberontakan gagal dan dalam sepekan, polisi kolonial menangkap ribuan orang yang diduga terlibat pemberontakan. Hukuman berat diberikan kepada mereka; beberapa pemimpin pemberontakan dihukum gantung, sementara ratusan orang lainnya dibuang ke Boven Digul, Papua. Menurut sejarawan Harry A. Poeze dalam Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600–1950 , selain menjatuhkan hukuman berat, pemerintah kolonial Belanda juga melarang PKI berorganisasi di wilayah koloni. “Dengan hilangnya PKI, maka barisan kiri dalam panggung politik menjadi kosong. Hatta melihat terbukanya kesempatan itu, dan mendesak dibentuknya suatu Partai Rakyat Nasional Indonesia,” tulis Poeze. Kegagalan pemberontakan PKI mendorong Semaunmencari alternatif mengorganisasi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemimpin PKI yang terpaksa bermukim di luar negeri sejak permulaan tahun 1920-an itu pergi ke Den Haag untuk menemui Mohammad Hatta, ketua Perhimpunan Indonesia sejak tahun 1926, guna menggalang dukungan. Dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Bukit Tinggi-Rotterdam Lewat Betawi , Hatta berkisah pertemuan itu membahas tentang pemberontakan PKI dan kemungkinan reaksi pemerintah Hindia Belanda. “Aku bermula menuduh Moskow yang bertanggung jawab atas hancurnya PKI. Bukan PKI saja yang akan hancur, tetapi juga seluruh pergerakan kebangsaan Indonesia akan menderita reaksi pemerintah kolonial,” kata Hatta. Akan tetapi, menurut Semaun, Stalin sesungguhnya juga tidak setuju dengan pemberontakan itu. Kegagalan pemberontakan tak hanya membuat PKI dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga dikhawatirkan berdampak pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Hatta beranggapan akan lebih baik bila Perhimpunan Indonesia mengambil alih pimpinan seluruh pergerakan nasional dengan perjanjian bahwa sisa-sisa PKI tidak akan mengadakan tantangan. Perhimpunan Indonesiaakan mendirikan suatu partai nasional baru di Indonesia, di mana partai tersebut akan menyesuaikan diri dengan keadaan di Indonesia, tetapi tetap berdasar pada politik non-cooperation . Nantinya bekas anggota Perhimpunan Indonesia yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi tulang punggung partai nasional yang baru, sembari merekrut kader-kader baru. Menurut Poeze, dalam pertemuan tersebut, Semaun mulanya meminta dukungan Hatta untuk membentuk suatu partai yang dikendalikan secara ketat, yang secara legal aktif dalam urusan pengajaran dan kerja sosial, tetapi di luar itu secara ilegal berjuang ke arah perebutan kekuasaan kolonial dengan kekerasan. Bila organisasi dan kekuatan dirasa sudah mencukupi, maka isyarat revolusi akan diberikan. Hatta menolak permintaan itu. Ia tak menginginkan persiapan bawah tanah untuk revolusi. Menurutnya, pendidikan dan emansipasilah yang akan mematangkan massa dalam menyambut kemerdekaan. Walau berbeda pandangan, Semaun dan Hatta sepakat untuk mendirikan partai nasional baru. Keyakinan bahwa pergerakan rakyat yang kuat amat diperlukan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, dan oleh sebab itu seluruh masyarakat harus bersatu, pada 5 Desember 1926 tercapai kesepakatan di antara keduanya. Konvensi antara Hatta dan Semaun menghasilkan beberapa pasal yang telah disepakati. “Dalam sebuah persetujuan yang mencolok, PKI mengakui kepemimpinan Perhimpunan Indonesia dalam perjuangan membangun gerakan rakyat yang kokoh dan padu,” tulis Poeze. Pasal pertama dalam konvensi itu berisi tentang janji Perhimpunan Indonesia, yang akan berkembang menjadi Partai Rakyat Nasional Indonesia, untuk bekerja dalam bidang politik dan sosial demi kepentingan rakyat Indonesia. Bidang sosial meliputi pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, dan segala hal yang berguna untuk memperkuat tenaga rakyat. Pasal kedua, selain mengakui pimpinan Perhimpunan Indonesia, yang akan berkembang menjadi Partai Rakyat Nasional Indonesia, PKI dan organisasi yang berada di bawah naungannya berjanji tidak mengadakan oposisi terhadap pergerakan rakyat nasional yang dipimpin oleh Perhimpunan Indonesia, selama Perhimpunan Indonesia konsekuen menjalankan politik menuju kemerdekaan Indonesia. Pasal ketiga, segala percetakan yang dimiliki PKI mesti diserahkan kepada Perhimpunan Indonesia sesuai dengan syarat-syarat yang akan ditentukan. Percetakan itu nantinya akan dimanfaatkan Perhimpunan Indonesia untuk mengorganisasi pers nasional. Selanjutnya dalam pasal keempat tertulis konvensi ini dibuat dalam enam lebar dan setiap pihak memperoleh tiga lembar. Konvensi tersebut ditandatangani oleh Hatta sebagai wakil dari Perhimpunan Indonesia dan Semaun sebagai wakil PKI. “Waktu itu hanya Abdul Madjid Djojodiningrat yang mengetahui konvensi itu. Ia sangat gembira bahwa berkat konvensi itu Perhimpunan Indonesia akan memperoleh peranan yang penting dalam pergerakan nasional Indonesia,” tulis Hatta. Namun, tak semua pihak setuju dengan konvensi yang disepakati oleh Hatta dan Semaun. Pentolan komunis itu justru mendapat celaan dan kritikan tajam karena bertindak sendiri tanpa konsultasi dengan kawan-kawan organisasinya. “Aku mendengar kemudian bahwa Semaun dipanggil oleh Stalin, dimarahi dan dipecat dari Partai Komunis dan Komunis Internasional. Ia diperintahkan membatalkan konvensi itu di depan pers internasional di Moskwa,”kata Hatta. Hal itu benar-benar dilakukan Semaun. Dua minggu setelah penandatanganan konvensi yang disepakati bersama Hatta, Semaun membatalkannya. Anak didik Henk Sneevliet itu memandang keputusannya menandatangani konvensi tersebut adalah sebuah kesalahan. Kala itu , ia tengah berada di bawah tekanan karena kehancuran PKI yang ditindas oleh p emerintah Hindia Belanda. “Ia lupa bahwa dengan perbuatannya itu ia menempatkan pergerakan komunis di bawah pergerakan nasionalis,” kata Hatta. Setelah mengakui bahwa perbuatannya bertentangan dengan prinsip komunis di hadapan pers internasional, Semaun dibuang ke Semenanjung Krim. *

BANDARA Polonia hari itu tumpah-ruah oleh warga Medan yang datang. Mereka sengaja ke sana untuk menyambut kunjungan bintang film Nurnaningsih. Mayoritas yang datang adalah pemuda-pemuda dan pelajar. Momen yang ditunggu tiba ketika Pesawat Garuda yang membawa Nurnaningsih mendarat. Turun dari pesawat, Nurnaningsih menyapa kerumunan besar dengan lambaian tangannya. Dia juga murah hati mengumbar senyum manis dan kerlingan mata kepada para penggemar. Orang-orang berdesakan demi menyaksikan artis peran sejumlah film itu. Aparat keamanan sampai dibuat kewalahan.