KEMISKINAN adalah akar banyak masalah. Terlebih bila diperparah dengan gangguan dari luar macam Depresi Ekonomi Global sejak 1929. Orang-orang di berbagai pelosok dunia pun bisa merasakannya dampaknya meski tak sedikit pun paham apalagi terkait. Kondisi itulah yang dialami Park Chung Hee dan keluarganya yang miskin di Korea. Akibatnya, masa kanak-kanaknya terganggu. Sedari 1932-1937, Park Chung Hee bersekolah di Taegu Normal School, sebuah sekolah calon guru gratis dan bergengsi yang diimpikan banyak orangtua dan siswa. Namun dia sering dalam kondisi kurang makan hingga mengalami gangguan belajar hingga mempengaruhi prestasinya di sekolah. Lapar membuatnya mendapat rangking buncit untuk urusan akademik. Namun meski buruk dalam pelajaran sebagai calon guru, dalam pelatihan semi militer Park berada rangking agak atas. Begitu lulus dari Taegu pada awal 1937, Park mendapat rangking buncit. Meski begitu, Park tetap bisa memulai karier sebagai guru.

KETIKA Syngmen Rhee (1875-1965) belum lama menduduki kursi presiden Republik Korea Selatan pada 1948, pemerintahannya “dihebohkan” dengan penangkapan seorang perwira muda di angkatan bersenjatanya. Nama perwira itu Mayor Park Chung Hee. Dia ditangkap karena dianggap terlibat dalam gerakan komunis. “Pada 11 Noveber 1948, Park ditangkap di Seoul oleh tim investigasi militer atas tuduhan terlibat dalam kegiatan komunis di ketentaraan, termasuk keterlibatan dalam pemberontakan militer Yosu-Sunchon pada tanggal 19 Oktober 1948,” tulis Hyung-A Kim dalam Korea's Development Under Park Chung Hee. Namun, Park beruntung karena tidak termasuk orang yang harus dihukum mati. Lalu, kendati dinonaktifkan, Park dibiarkan bekerja sebagai pegawai sipil di markas besar Angkatan Darat meski zonder (tanpa) gaji.

SETELAH tentara Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Korea memerdekakan diri meski akhirnya terpecah menjadi Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel). Negara-negara baru itu memperkuat diri antara lain dengan membangun militernya. Didirikannya sekolah kadet pertahanan yang belakangan menjadi Akademi Militer Korea merupakan salah satu upaya yang diambil Korsel. Di sekolah itu dua bekas guru masuk: Kim Jae Gyu dan Park Chung Hee. Kim Jae Gyu merupakan pemuda asal Gumi, Gyeongsang Utara, yang tak setahun jadi guru sekolah menengah. Daripada terus berceloteh di depan kelas, pria kelahiran 1924 ini lebih tertarik masuk sekolah militer pada 1946. Sementara, Park Chung Hee dulunya guru pada sebuah sekolah dasar di Mungyong, Provinsi Kyongsang Utara. Park, yang lebih tua enam tahun dari Kim, juga sebentar jadi guru dan kemudian masuk sekolah militer. Sebelum bersama-sama di akademi itu, Park sudah pernah belajar di Akademi Militer Manchukuo dan Akademi Militer Jepang di Tokyo.

PADA 19 September 1948, PKI dan aliansinya yang menamakan diri Front Demokratik Rakyat (FDR) melakukan gerakan bersenjata di Madiun. Menurut Soe Hok Gie, perebutan kota tersebut berlangsung sejak jam 02.00. “Pagi-pagi pada 19 September, pemerintah RI ditumbangkan,” tulis Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Sehari kemudian Kolonel Djoko Soedjono, salah satu tokoh FDR, menegaskan bahwa tindakan-tindakan di Madiun bukanlah suatu pemberontakan. Dia menyebut istilah gerakan itu sebagai bentuk koreksi dari para pemuda revolusiener. Namun pemerintah RI di bawah Sukarno-Hatta terlanjur menganggapnya sebagai suatu upaya kudeta.

WAJAH D.N Aidit, Ketua Central Comite (CC) PKI nongol di televisi Uni Soviet. Saat itu, dia diwawancarai oleh Georgi Afrin, eks koresponden TASS (Kantor Berita Uni Soviet) di Jakarta. Kepada Afrin, Aidit menerangkan tugas-tugas pokok PKI yang sedang digencarkan. “Mempersatukan dan memobilisasi rakyat Indonesia guna membebaskan wilayah negerinya yang masih dijajah oleh kaum kolonialis Belanda, yaitu Irian Barat,” kata Aidit kepada Afrin, dikutip Harian Rakjat, 24 Oktober 1961. Wawancara itu terjadi di sela Kongres ke-12 Partai Komunis Uni Soviet. Aidit hadir sebagai ketua delegasi PKI. Momentum itu memantik perhatian dunia, khususnya bagi negara-negara berideologi kiri. Pernyataan Aidit jadi agenda partai komunis sedunia guna memperjuangkan antikolonialisme dan penghapusan feodalisme.

KAPAL Belanda S.S. Tjisedane yang mengangkut 807 eks romusha mendekat pelabuhan Tanjung Priok. Di atas kapal, Kriamadja, lelaki asal Purbalingga (Jawa Tengah) berusia 34 tahun, bercerita bagaimana ia bisa terlantar di Singapura. Pada 1942, Kriamadja menerima pesan dari lurah untuk segera melapor kepadanya. Tak ada alasan yang diberikan sama sekali. Setelah melapor, dia tidak diizinkan pulang. Keesokan harinya, dia diangkut ke Singapura oleh Jepang. Empat hari setelah tiba di sana, dia dikirim ke Siam dan dipekerjakan di Jalur Kereta Api Maut, jalur rel sepanjang sekitar 415 km yang menghubungkan Ban Pong (Thailand) dan Thanbyuzayat (Burma/Myanmar). Selama Perang Dunia II, militer Jepang memobilisasi jutaan rakyat di Jawa untuk dijadikan romusha. Ribuan di antaranya dikirim ke berbagai kawasan di Asia Tenggara melalui Singapura, kota pelabuhan utama di Selat Malaka sekaligus pusat imperialisme Jepang dan Inggris di Asia Tenggara —untuk kemudian disebar ke Malaysia, Thailand, hingga Burma. Mereka dipaksa membangun infrastruktur militer seperti pangkalan, lapangan udara, benteng, dan jalur kereta api demi kepentingan perang Jepang. Para romusha ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Menghadapi jam kerja yang ekstrem, siksaan fisik, kelaparan, dan wabah penyakit.

TEUKU Raja Sabi sedang memancing ditemani seorang pengawal pada suatu hari. Si pengawal berdiri tidak jauh di dekatnya. Teuku ditemani pengawal karena ibunya, Cut Meutia, sedang tidak bisa menemaninya. Waktu itu, Cut Meutia baru sebulan menjanda setelah kematian Pang Nangroe, ayah tiri Raja Sabi. Ini adalah kedua kalinya Cut Meutia menjanda karena tentara Belanda. Di tengah keasyikan memancing tadi, Teuku Raja dan pengawalnya dikejutkan sebuah suara. Suara itu bukan panggilan orangtua yang menyuruh anaknya pulang, tapi suara peringatan bahaya. “'Kaphé datang!” bunyi peringatan yang diteriakkan dari sebuah pos jaga orang-orang Aceh untuk menandakan tentara Belanda mendekati mereka. Tak lama kemudian, suara tembakan terdengar. Raja Sabi langsung dipeluk pengawalnya lalu dibawa pergi lebih jauh ke dalam hutan menghindari bahaya. Sementara, sang ibu Cut Meutia terbunuh dalam perlawanannya.

SEBELUM menjadi partai terlarang, PKI mengusung citra sebagai partai rakyat. Penabalan ini bukan bualan belaka. Di berbagai daerah, PKI cekatan menangkap kegelisahan masyarakat. Program partai berlambang palu arit ini secara umum ditujukan untuk meninggikan harkat hidup wong cilik. Mulai dari upah kerja yang layak, pembagian tanah, jaminan kesehatan, pendidikan, hingga rekreasi. “Meski kebijakannya sentralistik, pendekatan PKI di daerah amat disesuaikan dengan kondisi masyarakat,” kata pengamat politik Arbi Sanit, yang menulis buku Badai Revolusi: Sketsa Politik Kekuatan PKI di Jawa Tengah & Jawa Timur, kepada Historia.ID. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jadi basis utama, PKI tampil penuh totalitas. Biaya besar tidak segan digelontorkan untuk mendanai kegiatan. Dengan garis komando terpadu mulai dari Central Comite (CC) hingga tingkat resort (desa), program PKI tidak kesulitan peminat.

SEIRING genosida terus terjadi di Palestina, anak-anak tak luput dari kekejian zionis Israel. Di Jalur Gaza, puluhan ribu anak meregang nyawa akibat pembataian dan di Tepi Barat ribuan anak mendekam di penjara dengan kondisi memilukan. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, melihatnya buah dari sistem apartheid Israel yang didasarkan superioritas ras. Hal itu juga jadi bagian dari “propaganda” bahwa Israel adalah negara paling demokratis di Timur Tengah. “Ketika saya mendokumentasilan (laporan), pertama-tama Israel dikatakan sebagai model dari demokrasi. Di Eropa mereka mengatakan, (Israel) satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah. Apa artinya? Itu ada sebuah model karena didasarkan pada keunggulan ras. Itu sangat terintegrasi ke dalam sistem dan apartheid ini tidak akan bertahan jika bukan karena keterlibatan banyak dari negara-negara Barat secara kasat mata,” kata Albanese dalam diskusi “Honoring Palestinian Sumud in the Midst of Genocide” yang digelar Amnesty International Indonesia di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (21/10/2026) malam.

MARCUS Kaisiepo, siswa Sekolah Pamong Praja di Kota Nica (sekarang Kampung Harapan di Jayapura), mendengar berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia dari radio. Dia bersama pelajar lain mendiskusikan Proklamasi itu. Silas Papare meminta Marcus memberitahu J.P.K. van Eechoud, residen Papua dan pendiri Sekolah Pamong Praja bahwa orang Papua tidak menghendaki apa pun dengan adanya Proklamasi itu. Tentu saja Van Eechoud senang karena dia lebih berupaya membangun identitas kepapuaan ketimbang turut mengikuti irama nasionalisme Indonesia. Namun, dia blunder dengan merekrut Soegoro Atmoprasodjo sebagai pengajar dan direktur asrama Sekolah Pamong Praja yang menghimpun para pemuda lokal untuk menjadi pegawai pemerintah Belanda. Beberapa di antaranya kemudian menjadi tokoh lokal terdidik dan elite pertama Papua, seperti Frans Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Marthen Indey, Corinus Krey, Silas Papare, Baldus Mofu, O. Manupapami, dan Herman Wajoi. “Soegoro sangat dipercaya oleh Van Eechoud dan dianggap loyal kepada Belanda sehingga diangkat menjadi direktur pertama Sekolah Pamong Praja di Hollandia,” tulis Bernarda Meteray dalam Nasionalisme Ganda Orang Papua. Namun, Soegoro memanfaatkan kedudukannya itu untuk menyemai nasionalisme Indonesia. Tindakannya menentang pemerintah Belanda membuat kecewa Van Eechoud yang selama ini telah menganggapnya sebagai anak emas.

USAI diberlakukannya Perjanjian Renville pada Januari 1948, Bandung yang ada dalam kontrol Negara Pasundan, situasinya agak tenang. Kondisi seperti itu membuat penduduknya bisa melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari, termasuk Sofia yang fokus mengelola restoran kecil milik sang mertua. Menjelang keluar dari dinas ketentaraan, Sofia sejatinya pernah dekat dengan seorang anggota FP Yogyakarta yang tengah ditugaskan di palagan Karawang-Bekasi. Namanya Wagino Dachrin Mochtar. Namun, karena Sofia belum bisa lepas dari bayangan kematian Edi dan kondisi revolusi yang serba tak menentu, hubungan itu pun tak berlanjut. “Tak ada pikiran untuk menikah lagi saat itu,” ungkap Sofia kepada jurnalis Yoyo Dasrio.

PADA 4 Desember 1983, ada yang tak biasa di langit Bikfaya, 15 mil timur Beirut, Lebanon pada pagi. Dari rumahnya, Joe Cherabie melihat langit lebih terang dan berisik dari biasanya. Situasi mencekam. “Langit penuh dengan asap bola api dan tembakan anti-pesawat. Saya bisa mendengar bom meledak di kejauhan,” ujarnya sebagaimana dimuat The New York Times, 5 Desember 1983. Apa yang dilihat Joe merupakan pertempuran udara antara pesawat-pesawat AL Amerika Serikat (AS) melawan senjata-senjata anti-pesawat yang ditembakkan milisi-milisi Muslim yang didukung militer Syria. Pertempuran dibuka oleh AS sebagai pembalasan atas serangan bom terhadap barak marinir AS di Bandara Internasional Beirut pada 23 Oktober 1983.