PERBUDAKAN merupakan hal lumrah dalam masyarakat kolonial di masa VOC. Keberadaannya dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti menjadi pelayan, juru lampu, tukang cuci, penjahit hingga juru masak. Tak sedikit pula budak yang dipekerjakan pihak kompeni untuk menggali kanal, membangun jalan, mendirikan gedung-gedung baru hingga menjadi tukang besi dan kayu di bawah pengawasan ahli pertukangan dari Eropa pada bengkel di kastil Batavia. Pentingnya peran budak tak hanya terlihat dari pekerjaan mereka, tetapi budak juga menjadi tolok ukur kekayaan seseorang, khususnya penduduk Eropa. Sejarawan Susan Blackburn dalam Jakarta: Sejarah 400 Tahun menyebut sebagian besar budak milik orang Eropa umumnya dijadikan sebagai pengiring untuk memamerkan kekayaan. “Orang yang paling kaya dapat memiliki seratus budak atau lebih,” sebut Susan. Kondisi itu membuat budak menjadi komoditas yang banyak dicari oleh penduduk di wilayah koloni. Iklan penjualan budak atau informasi mengenai budak yang akan dilelang tak sulit ditemukan. Para budak dilelang dengan harga bervariasi tergantung pasaran. Namun, menurut Dukut Imam Widodo dalam Hikajat Soerabaia Tempo Doeloe, ada sejumlah kriteria yangmenjadi acuan dalam menentukan harga seorang budak.

MOHAMMAD HATTA, wakil ketua PPKI kepayahan menghadapi lawan debatnya, Ki Bagus Hadikusumo, Menjelang sidang PPKI, ulama Muhammadiyah dari Yogyakarta itu bersikukuh agar dalam rancangan mukadimah Undang-Undang Dasar, dan Pasal 29, Ayat 1, ditambahkan kalimat, “Dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sebagaimana isi Piagam Jakarta.Dengan kata lain, Ki Bagus menghendaki sistem negara bercorak agama (baca:Islam). “Karena begitu serius rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu,” tutur Bung Hatta dalam otobiografinya Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan. Dua nama pertama, Wahid Hasyim (NU) dan Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah) merupakan tokoh dari kalangan Islam. Sementara Teuku Mohammad Hasan berasal dari golongan berbeda. Hasan seorang putra uleebalang (bangsawan Aceh) dan juga ahli hukum tamatan dari Universitas Leiden, Belanda. Hatta kenal baik dengan Hasan sewaktu keduanya sama-sama menuntut ilmu di negeri Belanda.

AKHIR Desember 1946. Amran Zamzami masih berusia 18 tahun saat berangkat dari Langsa menuju Medan. Bukan sesuatu yang aneh bila perjalanannya sekedar jalan-jalan. Namun nyatanya, Amran datang ke Medan hanya untuk satu tujuan: bertempur melawan tentara Belanda. “Kami ingin segera menghabisi mereka. Ingin rasanya cepat-cepat menikam Belanda yang bertahan di kota Medan,” tutur Amran kepada penulis Sugiono MP dalam Belajar dan Berjuang. Amran, pemuda Aceh kelahiran Kutabuloh, seorang pasukan TRI jebolan sekolah Kadet Bireun. Dia merupakan satu dari sekian banyak pemuda Aceh yang ikut bertempur dalam palagan Medan Area. Medan Area adalah pertahanan di mulut pertempuran di mana Belanda terkepung di kota Medan.

KETIKA Thomas Bowrey tiba, Aceh sudah begitu lama diperintah seorang ratu. Begitu lama hingga rakyat mual ketika menyebut raja. Sebabnya, pemerintahan tirani raja terakhir mereka. Berdasarkan cerita, sang raja adalah seorang tiran paling kejam yang pernah ada. “Patut dikagumi betapa rakyat rela membiarkan sang raja hidup begitu lama dan memerintah sedemikian kejam,” catat pedagang asal Inggris itu. Di Aceh, empat putri raja duduk di singgasana secara beruntun setelah 1641. Padahal, di sanalah Tajus Salatin karya Bukhari al-Jauhari disusun. Di kitab itu termuat kalau raja harus laki-laki.

PADA awal abad ke-17, Portugis terus menerus dalam keadaan perang dengan Kesultanan Aceh. Kapal-kapal mereka yang bertolak dari Malaka atau Goa tak boleh singgah di Aceh. Ketegangan mereda pada September 1638. Sejarawan Prancis Danys Lombard dalam Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda menulis, orang Portugis di Malaka atas perintah Raja Muda India, Pedro de Silva, mengirim utusan kepada Sultan Aceh, Iskandar Thani. Mereka bermaksud mengadakan perjanjian damai. Pengiriman itu juga terdorong oleh kemajuan Belanda. Mereka berharap Aceh berpihak pada mereka yang tak rukun dengan Belanda. Utusan itu dipimpin Francesco de Soza de Castro. Selain itu, turut juga Pierre Berthelot yang belum lama menjadi biarawan Carmes Dechaux dengan nama Romo Denis de la Nativite. Nakhoda asal Normandi itu mengabdi kepada sang raja muda sebagai pembuat peta.

KITAB Tajus Salatin karya Bukhari al-Jauhari menyatakan seorang raja haruslah laki-laki. Namun, justru di Acehlah tempat kitab itu disusun pada awal abad ke-17 M, tidak kurang dari empat putri raja berturut-turut naik takhta sesudah tahun 1641. Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Jaringan Asia menulis masa itu perempuan tak bisa naik takhta karena dinilai kurang arif. Rakyat memerlukan imam untuk tampil di depan umum. Sementara perempuan tidak mungkin mengimami salat. Tidak pula dapat meninggalkan tempat tinggalnya yang terpencil di dalam istana. Namun, bila diperlukan, misalnya untuk menghindari perang saudara, seorang putri raja dapat menggantikan ayahnya. Ia tak boleh tampil dan harus tetap tersembunyi di belakang tirai apabila hendak berbicara dengan menteri-menterinya.

EMPAT kapal Belanda membuang sauh di Pantai Bandar Aceh. Tak lama kemudian juru bahasa Belanda, Said Tahir menghadap Sultan Alaudin Mahmud Syah, untuk menyampaikan surat dari Komisaris FN Nieuewenhuysen. Isi surat tersebut sangat mengejutkan karena Sultan Aceh diminta mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Tentu saja, Sultan menolaknya. Surat-surat berikutnya juga dijawab dengan tegas bahwa Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Empat hari kemudian, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Dengan demikian, Belanda telah melanggar perjanjian dengan Inggris dalam Traktat London yang menyebutkan bahwa Belanda dilarang mengganggu kemerdekaan Aceh.

PADA 7 Februari 1831, kapal dagang berbendera Amerika Serikat, Friendship, berlabuh di Kuala Batu, Aceh Barat Daya, untuk mengangkut lada. Kehadiran kapal-kapal dagang Amerika di pantai barat Sumatra sudah menjadi pemandangan biasa sejak pergantian abad ke-19. Namun kegiatan transaksi jual beli yang semestinya berjalan seperti biasa tersebut, lantas menjadi malapetaka bagi awak Friendship. Friendship melepas jangkarnya dari kota Salem, Massachusetts, salah satu kota pelabuhan terpenting Amerika dalam urusan perdagangan di Timur Jauh kala itu. Dalam misinya membeli lada ke Kuala Batu, Friendship dipimpin oleh Kapten Charles M. Endicott. Friendship berlabuh dan Endicott beserta beberapa anak buahnya turun untuk menegosiasikan harga. Situasi mulai terasa aneh ketika tiga perahu kayu penuh dengan penduduk yang bersenjata mengerubungi Friendship, dan kemudian menyerangnya. Awak kapal Friendship berhamburan, dan beberapa lainnya tewas. Friendship dirampas. “Melihat kekacauan tersebut dari pantai, Endicott dan awaknya yang tersisa melarikan diri dengan sampan ke Muki, meminta bantuan dari tiga kapten kapal lain di sana (yang juga berasal dari Salem) untuk merebut kembali Friendship,” tulis David Foster Long dalam Gold Braid and Foreign Relations: Diplomatic Activities of U.S. Naval Officers 1798-1883.

RATUSAN keping koin emas kuno peninggalan Kesultanan Aceh ditemukan penduduk di Gampong Pande, Aceh, pada 11 November 2013. Beberapa koin bertuliskan nama Alaudin Riayat Syah Al-Kahar, sultan Aceh, berdampingan dengan Sulaiman I, sultan Ottoman Turki. Penemuan ini bukti penting yang menegaskan hubungan diplomatik antara Aceh dan Ottoman sejak abad ke-16. Sultan Al-Kahar adalah Sultan Aceh ketiga yang berasal dari Dinasti Meukuta Alam, dinasti pendiri Kerajaan Aceh. Dia berkuasa antara tahun 1537 sampai 1571. Pada masanya, Aceh menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang dominan di Sumatra dan Semenanjung Malaka. Portugis, yang menguasai Malaka sejak tahun 1511, menjadi rival Aceh dalam meluaskan pengaruhnya di Selat Malaka, baik dalam konteks politik maupun ekonomi. Karena itu, Aceh menjalin kontak dengan Kesultanan Ottoman untuk menjajaki kerjasama menghadapi Portugis.

RUPIAH kembali melemah. Senin (23/9) pukul 14.00 WIB, nilainya menyentuh angka 14.075 per US$. Terdepresi beberapa poin dari Jumat lalu yang ditutup di level 14.055. Dilansir kursdollar.net, selama satu tahun terakhir nilai rupiah memang tidak pernah stabil. Pada Oktober 2018 bahkan menjadi rekor terburuk bagi rupiah. Dolar saat itu mencapai nilai 15.177. Pemerintah Indonesia pun berusaha keras menstabilkan nilai rupiah. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, dikutip cnbcindonesia.com, ketegangan Amerika dan Tiongkok di dunia dagang memberikan dampak negatif bagi pasar keuangan global. Meski begitu dampaknya tidak akan secara langsung dirasakan oleh rupiah. “Asumsi nilai tukar dikisaran 14.000 sampai 15.000 pada tahun 2020 masih realistis. Perang dagang masih akan menghantui perekonomian global,” ucap Piter.

SEJAK awal abad ke-15, pelabuhan-pelabuhan di utara Sumatera telah menjadi pusat pertukaran kebudayaan dari seluruh dunia. Situasi tersebut merupakan imbas langsung semakin terbukanya jaringan dagang internasional kala itu. Keterbukaan itu pun dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Aceh untuk menyerap pengetahuan seluas-luasnya dan menerapkan nilai-nilai baru yang positif di negerinya. Karena keuletan orang-orang Aceh itu, sejak era Kesultanan Samudera Pasai, Aceh banyak melahirkan kaum ulama. Kepandaian mereka pun terkenal di kalangan negeri-negeri Melayu. Seorang ahli budaya Melayu Richard Olaf Winstedt pernah menulis di dalam penelitiannya, A History of Malaya, tentang seorang alim dari Pasai yang diberi hadiah emas dan budak perempuan muda berkat pengetahuan yang dimilikinya. Saat itu Sultan Malaka Mansur Syah (wafat 1477) mengirim seorang utusan ke Pasai untuk mencari jawaban atas keresahan yang sedang dihadapinya. Sambil membawa beberapa peti hadiah, si utusan menyerahkan sepucuk surat dari Sultan kepada seorang alim Pasai. Surat itu berisi pertanyaan: ‘apakah sekali orang masuk neraka atau surga, ia harus tinggal di sana untuk selama-lamanya?’

MASYKUR Syafruddin, pemuda 22 tahun dari Pidie, Aceh, mendapat Sartono Kartodirjo Award dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah penghargaan untuk mengapresiasi kerja-kerja sejarah oleh individu maupun komunitas. Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan rangkaian Peringatan Hari Sejarah 2019 bertema "Membayangkan Indonesia di Hari Depan" yang berlangsung pada 4-6 Desember 2019, di Jakarta. Masykur lahir di Blang Glong, Pidie pada 5 Juli 1997. Sejak usia 14 tahun, ia sudah tertarik mengumpulkan koin-koin kuno yang banyak ditemukan di sekitar tempat tinggalnya. Kegemaran itu kemudian menjadi lebih serius ketika pada 2014 ia mendengar berita mengenai banyaknya naskah kuno yang dijual ke luar negeri. “Kan timbul pertanyaan, kenapa ini bisa di luar negeri? Okelah kalau di Belanda karena rampasan perang pada masa kolonial. Tapi yang di Malaysia segala macam kenapa bisa di luar negeri? Kan itu asli kebudayaan kita. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab saya untuk menyelamatkan itu agar tidak dijual ke luar negeri,” ungkap Masykur kepada Historia.