Hasil pencarian

MASYARAKAT dibuat heboh setelah foto lima orang warga NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog muncul di media sosial dan menjadi berita berbagai media. Pertemuan yang berlangsung di Israel itu menuai kecaman dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mengutip laman nu.or.id , Savic Ali, ketua PBNU bidang media, IT, dan advokasi, menyayangkan terjadinya pertemuan itu. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai tindakan orang yang tak memahami geopolitik, tak mengerti kebijakan NU secara organisasi, serta perasaan seluruh warga NU. Pasalnya, Israel kini tengah menjadi sorotan dunia dan mendapat kecaman keras dari banyak pihak atas aksinya melakukan agresi terhadap rakyat Palestina.

PUKUL enam pagi, dua jam sebelum acara dimulai, massa sudah memadati gedung Permufakatan Nasional di Gang Kenari, Jakarta. Mereka hendak mendengarkan pidato Sukarno, ketua umum Partai Nasional Indonesia (PNI), yang saat itu sudah tersohor sebagai singa podium. Gedung itu milik Muhammad Husni Thamrin, tokoh nasionalis dari Betawi yang banyak menyokong perjuangan PNI. PNI menggunakan gedung tersebut untuk berbagai kegiatan seperti rapat umum partai, rapat pengurus, kegiatan administratif, termasuk redaksi surat kabar partai, Persatuan Indonesia . Setiap rapat umum biasanya gedung dihiasi lambang PNI dan spanduk-spanduk yang membakar semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

NASIONALISASI aset-aset selalu jadi persoalan besar pada negeri-negeri pascajajahan. Ia adalah wujud pertarungan yang terus berlangsung kendati negeri tersebut sudah lepas dari belenggu penjajahan. Karena aset-aset bangsa-bangsa penjajah di negeri jajahannya, wujud dominasi kolonial atas ekonomi koloninya, seringkali tak serta merta dikembalikan kepada bangsa yang telah merdeka dari penjajahan. Contoh mutakhir dari nasionalisasi aset asing pada negeri “dunia ketiga” adalah yang dilakukan Hugo Chavez di Venezuela . Pada 2010 lalu, belasan perusahaan minyak asing, di antaranya milik Amerika Serikat, diambil alih oleh pemerintah Venezuela. Bahkan Chavez mengumumkan akan mengambil paksa perusahaan minyak asing yang menolak menyerahkan kilangnya. Pada era 1950-an, dalam rangka dekolonisasi, Indonesia pun pernah melakukan hal yang sama dengan Venezuela . Sebagian besar perusahaan milik negeri asing, terutama Belanda, diambilalih. Mulai sektor pertambangan sampai perkebunan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, nasionalisasi ternyata juga memunculkan banyak persoalan: ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan mengelola manajemen sampai dengan isu-isu korupsi dan perebutan posisi serta kekuasaan atas perusahaan dari kalangan kita sendiri. Alih-alih mendatangkan keuntungan bagi negara, nasionalisasi yang salah urus malah jadi sarang korupsi. Dalam laporan khusus ini kami mengangkat seluk-beluk nasionalisasi perusahaan asing tersebut. Ini menjadi penting karena isu nasionalisasi selalu muncul di tengah serbuan modal asing yang masuk ke Indonesia. Ada semacam sentimen terhadap asing yang masih terawat di dalam ingatan sebagian besar orang di negeri ini. Sementara itu, beberapa orang yang menjalankan pekerjaan sebagai komprador, justru menangguk banyak untuk diri sendiri.* Berikut ini laporan khusus sejarah nasionalisasi perusahaan asing: Meniti Jalan Nasionalisasi Dalih Pengambilalihan Massal Terbentuknya Perusahaan Negara Unilever Berkelit dari Situasi Sulit Batu Sandungan di Jerman Nasionalisasi dan Konfrontasi

DEBAT Cawapres yang diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2024 silam berlangsung dengan sangat tajam. Debat tersebut menujukkan secara tegas pandangan para Cawapres  terkait dengan isu Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kelestarian Lingkungan, Isu Pangan, Masalah Agraria sampai keberadaan Masyarakat adat. Isu-isu kerusakan lingkungan, keadilan ekologi, keberlanjutan pembangunan yang diperdebatkan para Cawapres tersebut sebenarnya bukan merupakan barang baru. Kerusakan alam sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Nancy Peluso dalam bukunya yang berjudul Rich Forest Poor People: Resources Control and Resistance in Java (1992) mencatat kerusakan lingkungan telah terjadi sejak zaman VOC Belanda melakukan eksploitasi hutan jati di Pantai Utara  Jawa untuk memenuhi kebutuhan kayu pembuatan kapal, sarana perkubuan dan infrastruktur jalan. Kebijakan Eksploitasi hutan ini kemudian diteruskan oleh pemerintah kolonial setelah VOC bubar.

RAJA Henry VIII yang memerintah Inggris selama 36 tahun (1509-1547) menjadi salah satu sosok yang populer dan paling banyak dikaji kehidupannya dalam sejarah Kerajaan Inggris. Alih-alih karena kebijakan maupun sikap politiknya, sorotan justru diberikan pada kehidupan asmara sang raja yang penuh gejolak. Kehidupan cintanya yang kacau pada akhirnya menyebabkan suksesi yang tidak stabil dan berdampak pada kebijakan luar negeri. Bahkan, kekacauan itu juga turut memicu perpecahan dengan Gereja Roma. Putra kedua pasangan Henry VII dan Elizabeth yang lahir di Greenwich pada 28 Juni 1491 itu terkenal karena memiliki enam istri dan beberapa gundik. Menurut sejarawan Amerika, Retha M. Warnicke dalam , pernikahan-pernikahan tersebut didasarkan pada tekadnya untuk mengamankan “suksesi Tudor”, di mana Henry berpandangan bahwa memimpin suatu kerajaan merupakan sebuah warisan keluarga yang harus diteruskan ke generasi berikutnya, terutama kepada putra yang sah.

WAKIL Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak suka baca buku. Pengakuan itu terungkap saat Gibran berbincang dengan Najwa Shihab, duta baca Indonesia, dalam peresmian Pojok Baca di Kedai Markobar Makassar pada Oktober 2017. Gibran memang tengah disorot atas jejak digitalnya di masa silam sebelum terjun ke dunia politik. Pengakuan itu sendiri berlangsung saat Gibran masih menjalankan bisnis kuliner martabak Markobar-nya. Dalam video lawas yang kembali viral itu, Gibran mengatakan lebih suka membaca komik ataupun bacaan yang ringan. Di luar itu, dia lebih suka main gim di konsol Playstation. Seturut pengakuannya lagi, tradisi literasi memang tidak mengakar dalam keluarga putra sulung Presiden Joko Widodo itu. “Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca buku komik, main PS,” kata Gibran yang kemudian disambut gelak tawa oleh Najwa.

SECARA fisik, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Namun, bukan berarti laki-laki selalu unggul. Hari ini, 20 September, lima dasawarsa silam, petenis putri Billie Jean King membuktikannya di lapangan tepok bola. Arena Houston Astrodome di Texas, Amerika Serikat hari itu (20 September 1973) disesaki lebih dari 30 ribu penonton. Mereka antusias menyaksikan pertandingan eksebisi antargender terbesar bertajuk “Battle of the Sexes II” antara Billie Jean King kontra Bobby Riggs. “Penonton sebanyak 30.472 orang yang datang ke Houston Astrodome pada (20) September malam itu jadi rekor tersendiri dalam sejarah tenis. Sekitar 90 juta lainnya menyakiskan dari televisi. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa perempuan layak akan kesetaraan dan kami mampu tampil di bawah tekanan,” kenang Billie Jean yang dituangkan dalam All In: The Autobiography of Billie Jean King.

PENGALAMAN sejarah membuat Nahdlatul Ulama (NU) berat meninggalkan panggung politik. Padahal, dalam muktamarnya di Situbondo pada 1984, organisasi berlambang bola dunia yang dilingkari tali tersimpul dan dikitari sembilan bintang ini sudah memutuskan “kembali ke Khittah 1926”, yang belum dicabut sampai sekarang. Dengan kembali ke Khittah 1926, NU mengembalikan jatidirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan seperti pada awal didirikan. Itu berarti NU tak lagi berfungsi sebagai organisasi sosial-politik. Kita ketahui, pada 1952 NU keluar dari Masyumi dan menampilkan diri sebagai partai politik sampai rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi partai politik tahun 1973. Restrukturisasi dilakukan untuk menciptakan stabilitas dan kehidupan politik yang hegemonik serta mencegah partisipasi masyarakat. Inilah yang disebut dengan “depolitisasi”. Pemerintah tak memperhitungkan kemenangan telak mesin politiknya (Golkar) dalam Pemilihan Umum 1971 (62,80%), bahwa kekuatan politik Indonesia sudah bisa dikendalikan, tapi membutuhkan pembenaran untuk mengubur partai-partai lama.

SEPERTI biasa, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur punya kelakar. Dalam acara televisi bertajuk “Partai-Partai” di Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)  tahun 1999, Gus Dur mengibaratkan partai-partai yang berbasiskan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bak telor dan tahi ayam. “Maksudnya PKB itu telornya, selebihnya untuk selain PKB,” ujar Gus Dur sembari tertawa. Wajar saja jika Gus Dur berkelakar demikian. Gus Dur selaku ketua umum PBNU adalah salah satu pendiri sekaligus deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dideklarasikan di halaman depan kediaman Gus Dur di Ciganjur pada 23 Juli 1998.

MENJELANG pemilu 1971, rezim Orde Baru mengerahkan tentara untuk menghabisi basis-basis NU. Banyak warga NU dari pedalaman Jawa Barat meninggalkan rumah-rumah mereka untuk menyelamatkan diri. Losarang di Indramayu adalah desa yang paling menderita dan warganya paling banyak mengungsi ke kantor pusat PBNU di Jakarta. “Saya menyaksikan rumah penduduk dan masjid dihancurkan. Di beberapa rumah yang kami masuki, kami melihat betapa rumah-rumah itu ditinggalkan dengan tiba-tiba oleh penghuninya. Di atas meja makan sebuah rumah, misalnya, masih ada piring nasi dan cangkir-cangkir kaleng. Di atas piring-piring itu berserakan makanan yang sudah membusuk. Memilukan sekali,” kata Panda Nababan dalam otobiografinya, Menembus Fakta . Sebagai wartawan Sinar Harapan , Panda diajak Rois Syuriyah NU KH Jusuf Hasyim untuk meliput hancurnya basis NU di Losarang. Jusuf memberikan bahan-bahan tulisan yang berisi pengakuan warganya bahwa tentara menggunakan organisasi Angkatan Muda Siliwangi. “Inilah yang dipakai menjadi ujung tombak menghancurkan kami,” kata Jusuf.

KH Abdul Wahab Chasbullah, Rais Am NU, punya kedekatan khusus dengan Presiden Sukarno. Dia bisa masuk ke Istana tanpa protokoler. Dan Sukarno menikmati humor dan kelicinan politiknya. Terlebih, dia motor penggerak NU sebagai partai politik. “Sukarno senang ketika NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri,” kata sejarawan Greg Fealy kepada Historia . NU kemudian menjadi pendukung Sukarno terkuat. Bahkan, kendati memprotes pidato Sukarno di Amuntai, Kalimantan Selatan, pada Februari 1953 yang menentang pembentukan negara Islam, NU berusaha menghindari kritik yang menyinggung pribadi presiden. Di awal berdiri sebagai partai, NU menjadi oposisi pemerintah. Ia menanggalkan sikap oposisinya setelah mendapat jatah menteri di Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

MENTERI Agama Wahid Hasyim tersandung masalah. Sebagian jemaah haji gagal berangkat karena kapal yang disewa dari Jepang tak kunjung datang. Amelz, anggota DPR dari Fraksi Masyumi, mengusulkan interpelasi. Bahkan, muncul tudingan Wahid Hasyim korupsi tapi tak dapat dibuktikan. Wahid Hasyim memilih meletakkan jabatan. Bagi NU, posisi menteri agama sangatlah penting. Wahid Hasyim dipandang sebagai satu-satunya tokoh yang layak menduduki jabatan itu. Karenanya, pada pembentukan kabinet, Rais Am NU Abdul Wahab Chasbullah menuntut posisi menteri agama. Bila Wahid Hasyim tak bersedia, NU akan mengajukan calon lain. Bila tak diberikan, NU mengancam keluar dari Masyumi. Sementara itu, Muhammadiyah juga menginginkan posisi itu. “Masyumi enggan mengangkat kembali Wahid Hasyim karena kontroversi besar tentang penyelenggaran haji,” kata sejarawan Greg Fealy kepada Historia .