DUA menteri pertahanan (menhan) Indonesia di masa permulaan Republik berdiri terbilang sosok yang misterius. Waktu itu namanya masih menteri keamanan rakyat. Supriyadi, menteri pertahanan pertama, menghilang jelang pelantikannya sebagai menteri keamanan rakyat. Apa sebab Supriyadi lenyap, masih misteri hingga kini sehingga lekatlah predikat menteri pertahanan yang hilang pada sosok eks perwira PETA itu. “Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi tidak pernah datang ke Jakarta dan tidak memberi jawaban yang pasti kesediaannya diangkat menjadi menteri. Maka tanggal 20 Oktober 1945 Presiden mengangkat Suliyoadikusumo sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim yaitu menteri sementara sebelum yang asli ditemukan,” catat Bibit Suprapto dalam Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia. Imam Muhammad Suliyoadikusumo sang pengganti Supriyadi pun sayup-sayup terdengar kiprahnya. Nama Suliyoadikusumo dalam situs resmi Kementerian Pertahanan hanya disebut sekilas saja. “Sebagaimana diketahui bahwa Supriyadi tidak pernah menduduki posisi sebagai Menhan dan selanjutnya posisi Menhan digantikan oleh Suliyoadikusumo sebagai Menteri ad interim pada 20 Oktober 1945,” demikian dilansir kemhan.go.id.

PERTARUNGAN Muhammad Ali yang paling diingat publik adalah ketika dia menghadapi Joe Frazier pada 8 Maret 1971 di New York, Amerika Serikat. Ali kalah dalam pertandingan bertajuk “Pertarungan Abad Ini” untuk kali pertama setelah menang 31 kali berturut-turut. Gelar juara dunia kelas berat pun lepas dari genggamannya. Publik menanti pertarungan Ali-Frazier selanjutnya. Sebagai pemanasan melawan Frazier, Ali menjalani satu pertandingan di Jakarta. Promotor Raden Sumantri berhasil menggelar pertandingan Ali melawan Rudi Lubbers, juara tinju kelas berat asal Belanda. Awalnya pertandingan akan dilaksanakan di Surabaya pada 14 Oktober 1973, tapi dialihkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 20 Oktober 1973. Ali dielu-elukan bak pahlawan terutama karena dia seorang muslim. Dia juga dianggap representasi pahlawan bagi bangsa-bangsa Dunia Ketiga.

SORE itu kami menemui Tedjabayu di Kedai Sagam (Sang Ahli Gambar), sebuah kedai kopi yang namanya diambil dari julukan ayah Tedja, S. Sudjojono. Seorang kawan tengah mencari informasi tentang kakeknya, dosen UGM yang hilang lalu dibunuh pasca-1965 dan kuburannya ditemukan tahun 2000 oleh YPKP 65 di Wonosobo. Tedjabayu mengenal sang kakek, tapi tak bisa banyak bercerita. Sebagai gantinya, Tedjabayu membagikan pengalamannya yang telah ia tulis menjadi memoar namun masih mencari penerbit. Kisahnya dimulai dari Rabu, 20 Oktober 1965. Hari yang tak pernah disangka-sangka oleh Tedjabayu. Sejak pagi, ia telah berada di gedung Chung Hwa Tjung Hwi (CHTH) di Jalan Sonobudoyo, Yogyakarta. Tedjabayu dan para anggota Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) berjaga untuk mengamankan gedung yang dipinjam Universitas Res Publica (Ureca) itu dari ancaman massa demonstrasi ganyang PKI.

MALAM itu, 20 Oktober 1982, belasan ribu suporter Spartak Moskow berbondong-bondong datang ke Grand Arena of Central Lenin Stadium (kini Stadion Luzhniki), Moskow, Rusia, kendati cuaca dingin menusuk tulang. Namun euforia kemenangan yang diraih tim kesayangan mereka berkalang duka getir hingga menjadi bencana olahraga terbesar di Rusia sampai saat ini. Pataka 41 tahun lampau itu bermula dari laga Spartak Moskow menjamu tim tamu asal Belanda, HFC Haarlem, di leg pertama babak kedua UEFA Cup musim 1982-1983 di stadion berkapasitas maksimal 104 ribu penonton itu. Karena suhu mencapai minus 10 derajat celcius di malam itu, panitia yang mulanya ingin menyediakan 82 ribu tiket, mengubah keputusannya di saat-saat akhir bahwa hanya sekitar 16 ribu tiket yang mereka sediakan. “Musim dingin Rusia datang lebih awal di tahun 1982, membuat tangga sektor timur Stadion Lenin berselimut es. Tidak lebih dari 15 ribu suporter yang datang, ditambah sekitar 100 suporter Belanda,” kenang sejarawan Inggris, Prof. Jim Riordan yang ia tuangkan dalam tulisan “Moscow’s Secret Tragedy: Hundreds of Fans Crushed to Death” yang dimuat The Guardian, 4 Mei 2008.

JAGAT hiburan Indonesia kembali berduka. Pedangdut legendaris Jhonny Iskandar meninggal dunia pada Jumat, 10 Mei 2024, kemarin. Pihak keluarga menyebut Jhonny, yang memiliki riwayat diabetes, meninggal karena sakit. Nama Jhonny tak bisa dilepaskan dari nama Warkop DKI (Warung kopi Dono-Kasino-Indro). Nama Warkop DKI lebih dikenal di jagat hiburan Indonesia kendati grup itu sebelumnya bernama Warkop Prambors DKI, yang terdiri dari Nanu Moeljono, Rudy Badil, Kasino Hadiwibowo (Kasino), Wahjoe Sardono (Dono), dan Indrodjojo Kusumonegoro (Indro). Mereka merajai lawakan di radio, kaset, dan film. Lawakan cerdas adalah jualan awal mereka. Selain lawakan, para personelnya juga bisa bermusik. Tentu musiknya dikemas dalam bentuk komedi. Pada 1981, Warkop DKI merilis kaset humor berjudul Dokter Masuk Desa di bawah lebel Purnama Record.

AWAN duka menyelimuti dunia musik dangdut Indonesia seiring kabar wafatnya pedangdut legendaris Jhonny Iskandar. Pedangdut nyentrik yang berkarya sejak 1970-an itu menghembuskan nafas terakhir pada Jumat (10/5/2024) pagi di usia 64 tahun. Pihak keluarga menyebut mendiang Jhonny Iskandar meninggal karena sakit. Selama ini, eks-vokalis kelompok musik Orkes Moral Pengantar Minum Racun (OM PMR) itu memiliki riwayat penyakit diabetes. Dalam belantika musik dangdut, kepopuleran Jhonny Iskandar tak hanya dilambungkan oleh penampilannya yang slebor dan eksentrik tapi juga karena musikalitasnya. Namanya bersama OM PMR kian melambung lewat sejumlah hits yang populer di era 1980-an. Karya-karyanya didengarkan maupun dimainkan segala lapisan masyarakat, di antaranya “Judul-judulan”, “Secangkir Kopi”, dan “Bukan Pengemis Cinta”.

JHONNY Iskandar meninggal dunia pada 10 Mei 2024, menyusul kawannya, Boedi Padukone (5 Oktober 2020) dan Yuri Mahippal (10 Februari 2021). Jhonny yang lahir di Gresik, Jawa Timur pada 20 Oktober 1959, merupakan penyanyi dangdut senior yang populer pada 1980–1990-an, sebagai penyanyi solo maupun vokalis grup musik dangdut jenaka, OM PMR. Sebagai penyanyi solo, Jhonny terkenal dengan lagu “Bukan Pengemis Cinta”. Sementara bersama OM PMR, lagu hitnya adalah “Judul-judulan” (1987) dan “Ada Enggak Ada” (1991). Setelah lama vakum, OM PMR kembali pada 2014 dengan album Orkeslah Kalau Bergitar. Kejenakaan grup musik ini terlihat dari namanya. OM yang dalam sejarah grup musik artinya Orkes Melayu, diplesetkan menjadi Orkes Muda kemudian Orkes Moral. Sedangkan PMR kependekan dari Pengantar Minum Racun. Bahkan, ketika didirikan namanya Orkes Kurang Gizi.

SELAMA hidupnya, Golkar menjadi partai dominan, terutama semasa Orde Baru. Dan meski dimusuhi pascareformasi 1998, Golkar terus bercokol sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Namun tidak banyak yang ingat kalau Golkar dulunya adalah golongan fungsional antipartai yang digagas Presiden Sukarno. David Reeve, sejarawan Universitas New South Wales, yang menjadi pemateri dalam diskusi bukunya Golkar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika di Jakarta (18/10/2013) menegaskan, “Golkar adalah gagasan Sukarno.” Pada 28 Oktober 1956, Sukarno mengusulkan pembubaran partai-partai karena dianggap gagal menuntaskan revolusi. Konflik di pemerintahan yang kerap terjadi disebut sebagai akibat dari partai-partai yang cenderung mementingkan perebutan kekuasaan. Sukarno mengusulkan golongan fungsional atau golongan karya untuk menggantikan partai-partai.

AMNESTY International Indonesia menyoroti mandeknya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, penulisan ulang sejarah, dan meluasnya peran aparat dalam urusan sipil. Di tengah perdebatan tentang warisan Orde Baru, krisis kebakaran hutan juga mengingatkan bahwa sejumlah persoalan lingkungan Indonesia telah berulang sejak tahun 1997–1998. Persoalan itulah yang mengemuka dalam konferensi pers Amnesty International Indonesia bertajuk “Rapor Merah HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di HDI Hive Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam evaluasinya, Amnesty menyoroti dua indikator utama, yakni politik dan ekonomi, yang dinilai berkaitan dengan pemajuan serta perlindungan HAM. Dalam ranah politik, perhatian Amnesty tertuju pada pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dan penulisan ulang sejarah Indonesia. Sementara itu, dalam ranah ekonomi, Amnesty menyoroti kebijakan pembangunan yang berpotensi merugikan masyarakat, termasuk persoalan lahan, lingkungan, dan pemenuhan hak dasar warga.

NAMA Brigadir Jenderal TNI Musannif Ryacudu tercatut dalam susunan Dewan Revolusi, sehari setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965. Saat itu, Musannif menjabat Panglima Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Dewan Revolusi sendiri diumumkan oleh Letkol Untung Sjamsuri, pemimpin operasi G30S, lewat siaran Radio Republik Indonesia pada pagi hari, 1 Oktober 1965. “Sebagaimana yang diketahui dalam susunan Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Untung pada 1 Oktober 1965, terdapat namanya [Musannif] yang juga diisukan sebagai simpatisan PKI,” tutur Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam otobiografi Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu. Musannif Ryacudu lahir di Mesir Ilir, Bahuga, Way Kanan, Lampung pada 28 Februari 1924. Dia jebolan tentara sukarela Gyugun Sumatra Selatan di masa pendudukan Jepang. Selain Musannif, beberapa nama lain yang kelak dikenal dalam ketentaraan Indonesia, seperti Maludin Simbolon, Alamsyah Ratu Perwiranegara, Makmun Murod, Bambang Utoyo, Harun Sohar, dan Ibnu Sutowo juga jebolan Gyugun Sumatra Selatan.

SETELAH tujuh kali upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno, akhirnya pada 6 Juni 1962 pemerintah membentuk Tjakrabirawa. Resimen khusus ini ditugaskan untuk menjaga keselamatan presiden. Tugas berat diemban oleh Tjakrabirawa agar tak kecolongan lagi. Ancaman pembunuhan Sukarno bukan berarti tak ada sama sekali. Itulah yang membuat Maulwi Saelan, wakil komandan Tjakrabirawa, tak mau lengah sedikit pun. Kalau perlu dia turun tangan untuk mengambil keputusan apapun demi keselamatan Presiden Sukarno. Misalnya pada saat Presiden Sukarno berkunjung ke Filipina untuk menghadiri konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina, Indonesia), 30 Juli–5 Agustus 1963. Konferensi tersebut membahas penyelesaian pembentukan federasi Malaysia yang bakal membuat Filipina kehilangan sebagian wilayahnya di Sabah.