Hasil pencarian

NAZI Jerman menduduki Belanda pada 10 Mei 1940. Mahasiswa Indonesia dalam Perhimpunan Indonesia ikut melakukan verzet atau perlawanan. Beberapa dari mereka tertangkap bahkan mati di kamp konsentrasi Nazi, seperti Sidartawan dan Moen Soendaroe. Sedangkan Irawan Soejono tewas ditembak Nazi ketika berusaha melarikan diri dari razia. Penangkapan Soendaroe berawal dari tertangkapnya Stijntje "Stennie" Gret, kekasih Djajeng Pratomo di Rotterdam. Polisi politik Nazi (Sicherheitsdienst) pun mengetahui alamat Djajeng Pratomo di Den Haag. “Tanggal 18 Januari 1943 Sicherheitsdienst melancarkan penggerebekan. Djajeng dan teman sekamarnya, Moen Soendaroe ditahan,” tulis Harry A. Poeze dalam Di Negeri Penjajah.

PERTENGAHAN Mei 1990, Semar tampil di Fakultas Antropologi Universitas Hawaii, Amerika Serikat. Sumastuti Sumukti, seorang warga Amerika kelahiran Surakarta, membawanya ke sana. Di negeri orang, penampilannya tak berubah. Perutnya buncit, kuncung putihnya dibiarkan menjuntai, wajahnya keriput, hidungnya tenggelam, dan pantatnya mencuat. Hari itu beberapa profesor mencoba mengenalnya. Tak seperti lazimnya, Semar ditampilkan bukan dalam bentuk wayang, tapi sebuah tesis. Judulnya mentereng, An Analysis of Semar Through Selected Javanese Shadow Play Stories. Untuk menghadirkan tesis itu, Sumukti terbang dari Hawaii ke Leiden, keluar masuk perpustakaan untuk mencari bahan pustaka. Sumukti lalu kembali ke kota kelahirannya untuk menonton pertunjukan wayang kulit dan mewawancarai para dalang. Ia juga mengunjungi beberapa daerah di Jawa Tengah. Dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan kelompok masyarakat yang menganut paham Semar. Masyarakat itu mengamalkan ajaran dan etika Semar. Melihat Semar tak lapuk di zaman modern, semangat Sumukti terpacu.

UJI coba nuklir berlangsung amat masif selama Perang Dingin (1947-1991). Hal tersebut buah dari ketegangan antara Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur) yang berlomba mengembangkan senjata nuklir sebagai bagian dari strategi deterrence (penangkalan). Sebagai bagian dari persaingan –di bermacam bidang– pengembangan teknolongi persenjataan, uji coba nuklir dilakukan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik. Sejak akhir 1940-an hingga 1950-an, kedua negeri adikuasa itu –disusul Inggris dan Prancis– menjadikan kawasan Pasifik sebagai lokasi uji coba karena dianggap “terpencil”. Amerika, misalnya, menjadikan Kepulauan Marshall, khususnya Atol Bikini dan Atol Eniwetok, sebagai lokasi uji coba. Akibatnya, sepanjang 1946–1958 Atol Eniwetok saja mengalami 43 kali ledakan nuklir. Sementara, Inggris menguji senjata nuklirnya di Australia dan Pasifik. Sedangkan Prancis, di Sahara dan Pasifik Selatan. Kawasan-kawasan tersebut dijadikan “laboratorium nuklir” tanpa mempertimbangkan keselamatan penduduk setempat. Padahal, dampak ledakan tak terbatas di lokasi uji coba semata. Paparan radioaktif dan timbunan limbah berbahayanya menjadi ancaman bagi wilayah yang lebih luas. Uji coba di Eniwetok, misalnya, bisa mempengaruhi lingkungan hidup Pulau Halmahera yang berjarak sekitar 3.800 km di barat dayanya.

KOMUNISME dan PKI masih gentayangan di negeri ini. Pada akhir 2018 lalu, aparat TNI, polisi, dan pemerintah setempat menggelar razia buku-buku yang diduga berisikan ajaran komunis dari dua toko buku di Pare, Kediri. Mengawali tahun 2019, publik kembali dihebohkan dengan berita penyitaan buku-buku sejarah terkait peristiwa 1965 yang menyingkap peran PKI terhadap sejumlah toko buku di kota Padang, Sumatra Barat. Aksi yang sama menyusul kemudian di Tarakan, Kalimantan Utara. Kabar terbaru, Jaksa Agung M. Prasetyo mengusulkan razia buku besar-besaran terhadap buku-buku yang dituding menyebarkan komunisme. Laku sepihak aparat ini -sebagaimana di era Orde baru- dilandasi kekhawatiran terhadap penyebaran ideologi komunis. Sepihak, karena tidak dilakukan telaah terhadap isi buku sebelum menggelar operasi razia atau penyitaan. Setelah dikritisi, nyatanya banyak dari buku itu merupakan buku sejarah kajian akademis ataupun reportase jurnalistik yang berkisah sejarah.

UNTUK kesekian kalinya, aparat TNI melakukan razia buku. Jenis buku yang disasar dari tahun ke tahun masih sama: seputar Peristiwa 1965 yang berkaitan dengan PKI. Baru-baru ini, pihak Kodim (Komando Distrik Militer) 0312 bersama tim Kejaksaan Negeri di Padang menggeledah sejumlah toko buku dan menarik buku-buku yang dicurigai menyebarkan ideologi komunis. Aparat sekonyong-konyong mengadakan razia tanpa kajian terlebih dahulu. Beberapa literatur yang diamankan itu merupakan hasil penelitian akademis ataupun reportase jurnalistik. Mereka memasuki domain sipil dengan dalil melaksanakan TAP MPR No. 23 tentang pelarangan ajaran komunisme. Salah satu buku yang masuk daftar sita adalah Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno dan Soeharto karya Profesor Salim Haji Said. Buku itu merupakan bagian kecil dari memoar Salim yang berjudul Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian yang diterbitkan Penerbit Mizan pada 2015. Beberapa bagian mengungkapkan kesaksian Salim tentang apa yang sebenarnya terjadi menjelang, selama, dan sesudah Gestapu. Salim ketika itu telah melek politik karena merupakan aktivis mahasiswa UI di samping menyambi sebagai wartawan. Menilik latar belakang penulisnya, buku ini bersifat semi otobiografi yang dituturkan dengan gaya tutur reportase naratif.

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) pecah dalam kongres di Palembang tahun 1970. Pengurus pusat PWI terbagi antara kubu B.M. Diah dan Rosihan Anwar. Santer rumor beredar perpecahan itu digalang Operasi Khusus (Opsus) pimpinan Brigjen Ali Moertopo yang ingin menguasai masyarakat wartawan lewat Diah. Sekelompok wartawan muda lebih pro kepada Rosihan. Mereka kemudian berontak dengan melakukan unjuk rasa dari rumah Menteri Penerangan Boediarjo sampai ke Balai Budaya. Salah satu wartawan muda yang ikut aksi demo itu adalah Salim Said dari koran Angkatan Bersendjata. Rosihan turut hadir dalam momen yang sama. Dalam mimbar bebas, Salim Said berbicara di hadapan rekan-rekan wartawan membela Rosihan. Entah mengapa, Rosihan tiba-tiba malah menghardik Salim Said. Hardikan itu sangat membekas dalam hati Salim karena bersifat sangat pribadi dan agak berbau rasis. “Semua yang hadir dalam pertemuan itu sempat terdiam sejenak. Saya sangat sedih, kecewa dan marah. Tapi, saya menahan marah dengan diam,” kenang Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi: Sejumlah Kesaksian.

SEKIRA pertengahan 2008 saya bertemu Rosihan Anwar di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. "Bung, sekarang kalau terbang ke Belanda berapa lama tuh?" tanyanya. "Tigabelas, atau empatbelas jam," jawab saya. Saat itu Rosihan tidak bilang akan ke Belanda, namun setahun kemudian, pada Desember 2009, sebagai wartawan yang pernah meliput jalannya Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, dia diundang hadir dalam peringatan 60 tahun KMB di Den Haag, Belanda dan diundang ke redaksi Radio Nederland di Hilversum, Belanda. Kini, saya paham mengapa dia ingin tahu waktu tempuh penerbangan dari Jakarta ke Belanda. Mungkin dia mau membandingkan dengan perjalanannya 60 tahun sebelumnya, saat meliput KMB yang belakangan dituturkannya secara rinci, menelan dua hari perjalanan dengan pesawat baling-baling dan transit di Bangkok, Thailand. Rosihan gemar bercerita rinci. Layaknya wartawan, dia selalu antusias ketika pergi jauh dan meliput sebuah peristiwa besar seperti KMB. Layaknya wartawan pula, dia merekam peristiwa itu dalam ingatannya. Rosihan reporter sejati. Pencatat peristiwa in the first place. Goenawan Mohammad menyebut “pada reportase Rosihan berlaku journalism is the first rough draft of history.”

SETELAH bertolak dari Makassar usai meliput Konferensi Malino, (Juni 1946) wartawan Merdeka, Rosihan Anwar menuju Yogyakarta. Dari Jakarta, Rosihan bersama Soedjatmoko, pemimpin redaksi Het Inzicht menumpang kereta api barang. Mereka duduk di bangku panjang yang melekat ke dinding gerbong. Di Krawang, kereta api berhenti. Beberapa pemuda anggota laskar rakyat naik sambil menenteng senjata dan ranselnya. Walaupun berdesak-sesakan, mereka dapat juga duduk. Masuk Cikampek, penumpang bertambah lagi. Tampak sekumpulan pemuda yang memakai kaplaars dengan pistol di pinggang memenuhi gerbong. Semuanya juga hendak ke Yogya, ibu kota sementara Republik Indonesia. Perjalanan panjang itu membutuhkan waktu sehari semalam. Rosihan pun kelelahan. Dia mencari cara agar tidur dengan nyaman. Terbersitlah ide untuk menjadikan rak barang yang ada di atas bangku dekat langit-langit gerbong sebagai tempat tidur. Lagi pula, Rosihan bertubuh kurus dan ramping sehingga tidak sulit nyempil di ruang sempit itu.

TAHUN baru 1946. Ibukota pemerintahan Republik Indonesia secara resmi dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Itu terjadi lantaran tentara Belanda kerap melakukan serangkaian upaya penyerangan terhadap pucuk pimpinan Indonesia di Jakarta. Tidak diakuinya ikrar kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi penyebab segala intimidasi itu terjadi. Maka kedua negara perlu segera mengambil jalan keluar atas permasalahan tersebut. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan wakilnya ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Adalah Lord Killearn, duta istimewa Kerajaan Inggris untuk Asia Tenggara, yang diperbantukan menengahi pertemuan kedua negara berkonflik tersebut. Pada 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan diplomat Belanda Prof. Schermerhorn sepakat melakukan gencatan senjata hingga perundingan di Linggarjati terlaksana. Menurut Moh. Hatta dalam Memoir, pemilihan daerah Kuningan, Jawa Barat tersebut dilakukan agar akhir perundingan diadakan di tempat yang sejuk. Pihak republik juga ingin perundingan dihadiri Sukarno-Hatta yang kebetulan sedang mengunjungi Jawa Barat dan menginap di Kuningan.

“TIDAK ada niat atau cita-cita sebelumnya menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan tidak ada daya tarik bagi saya,” kata Rosihan Anwar dalam tulisannya “Kenang-kenangan Tentang Kehidupan Pers Indonesia di Masa Revolusi 1945–1949” di buku Denyut Nadi Revolusi Indonesia. Profesi wartawan pada masa kolonial dipandang oleh Rosihan tak menjanjikan masa depan yang baik. Gajinya rendah takkan bisa bikin orang jadi kaya. Rosihan bercerita bahwa pada zaman kolonial, pemimpin redaksi Het Nieuws van den Dag ven Nederlandsch Mr W.K.S. van Haasters mengatakan pada pemimpinnya bahwa de Inlandsche Pers (Pers Pribumi) punya dua ciri utama yaitu bodoh dan kurang ajar (dom en onbeschaafd). Menurut Rosihan rendahnya pendidikan wartawan menjadi faktor penyebab rendahnya pula upah yang mereka terima. Pekerjaan wartawan membutuhkan keterampilan dan intelektualitas yang memadai. Tak banyak wartawan pribumi yang bisa memenuhi itu. Rosihan mengambil contoh Parada Harahap, pemimpin redaksi Tjahaya Timoer, yang hanya punya pendidikan formal sekolah dasar dan selebihnya otodidak. “Umumnya wartawan Indonesia zaman Belanda hanya sekolah setalenan, berpendidikan HIS (Hollands Inlandse School),” kata dia.

PADA 1992, Rosihan Anwar beserta keluarga mudik ke Sumatera Barat. Anak-anak dan cucunya dibesarkan di Jakarta. Mereka asing terhadap keadaan dan budaya Ranah Minang. “Karena itu, saya bawa keluarga meninjau Sumatera Barat,” kata Rosihan dalam Petite Histoire IV. Di simpang tiga dekat pasar mobil, di Dangung-dangung tak jauh dari Payakumbuh, Rosihan menyambangi sebuah rumah batu bercat putih. Rumah itu bagaikan tak berpenghuni lagi kumuh. Rosihan mengetok pintu berkali-kali tapi tiada yang menyahut. Anak dan cucu-cucunya bertanya, kenapa Rosihan ke rumah kumuh itu? Rumah itu punya siapa? “Opa cari apa di sana?” Tanya seorang cucunya.

SEBUAH kabar menyenangkan datang dari Soemanang Soerjowinoto, pemimpin redaksi harian Pemandangan, pada 1948. Soemanang memberitahukan Rosihan Anwar bahwa R.H.O. Djuanedi, penerbit Pemandangan, memiliki dana dan ingin menerbitkan koran yang membawa suara kaum kiblik. Sebelum Perang Dunia II, Djunaedi sudah menerbitkan harian Pemandangan dengan Soemanang sebagai pemimpin redaksinya. Djunaedi ingin memanfaatkan percetakan Pemandangan di Senen Raya 107 untuk menerbitkan sebuah koran lagi. Syaratnya sederhana. Nama depan koran harus dengan huruf “P”, sama dengan nama depan Pemandangan. Rosihan Anwar bukanlah orang baru di dunia jurnalistik. Dia pernah bekerja jadi wartawan Asia Raya dan Merdeka, sebelum kemudian menerbitkan Siasat. Tapi dia tak begitu puas dengan Siasat yang lebih menonjolkan sisi idealisme. Dia butuh perahu lain yang bisa dia nahkodai secara lebih bebas dan menguntungkan secara bisnis.