Hasil pencarian

DUPA dinyalakan. Wanginya menyebar ke setiap sudut ruangan klenteng Hok Lay Kiong. Pak Osin, kemudian melanjutkan kewajibannya membersihkan dan merapikan klenteng. Aktivitas itu sudah dilakoni Pak Osin bertahun-tahun. Bedanya, Pak Osin bekerja dalam sepi. Sejak pandemi Covid-19, kegiatan di klenteng berkurang. Begitu juga dengan jumlah orang yang berkunjung. “Kalau dulu itu, ada saja orang datang setiap harinya, meski bukan suasana Imlek. Sekarang, ya seperti ini. Sepi,” ungkap Pak Osin.

INDONESIA secara resmi telah mengumumkan untuk tidak mengirimkan jamaah haji tahun ini. Selain karena Kerajaan Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji pada 2021, juga (karena pandemi) Indonesia belum juga diundang untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji. "Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menag Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M," ungkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung oleh akun Instagram Kementerian Agama pada Kamis (3/6/2021). Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, pelaksanaan ibadah haji pernah sering tidak terselenggara. Menurut sejarawan Henri Chambert-Loir, sejak sebagian wilayah Nusantara dikuasai oleh VOC (Maskapai Dagang Hindia Timur) pada akhir 1600-an, izin berhaji ke Mekkah mulai dipersulit. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran pihak VOC terhadap pengaruh ajaran perang sabil yang didapat oleh para haji selama mengunjungi tanah Arab.

SETELAH melihat Singapura dan Malaysia, banyak orang Indonesia yang percaya negara-negara jajahan Inggris lebih baik nasibnya ketimbang jajahan Belanda. Jajahan Inggris lain, India, saat ini terhitung maju industrinya. Namun, kabar buruk datang dari Sri Lanka, jajahan Inggris yang dulu disebut Ceylon. Negara itu bangkrut. Meski dikenal sebagai jajahan Inggris, namun Sri Lanka pernah dikuasai VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Daerah itu dijadikan tempat pembuangan orang-orang yang dianggap berbahaya oleh VOC dari Jawa, Sulawesi, dan Maluku. VOC membuang salah seorang raja Mataram ke Sri Lanka sekitar tahun 1708. “Amangkurat III ditawan dan dibuang ke Sri Lanka, tempat dia wafat pada tahun 1734,” tulis M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 .

HAKIM menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sambo dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ia juga dinyatakan melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hukuman mati bukan hal baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Sejarawan dan arkeolog Belanda, Hans Bonke, sebagaimana kutip Alwi Shahab dalam Saudagar Baghdad dari Betawi , menyebut hukuman mati kerap diberlakukan di Hindia Belanda sejak awal abad ke-18, bahkan jumlahnya jauh lebih besar daripada di Belanda. “Di awal abad ke-18, di Amsterdam yang berpenduduk 210 ribu jiwa, dilakukan lima kali hukuman mati per tahun. Di Batavia yang berpenduduk 130 ribu jiwa, angka ini dua kali lebih besar dan kadang-kadang malah lebih,” tulis Alwi.

MESKI bernama Kampung Bali, penduduk kelurahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Entah itu Betawi, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Toponimi Kampung Bali tak lepas dari akar sejarahnya. Sekira empat abad silam, hanya orang-orang Bali yang tinggal di sini. Mereka mengikuti kebijakan segregasi yang diterapkan otoritas kongsi dagang Belanda di Hindia Timur (VOC). Kebanyakan dipekerjakan sebagai budak belian. Raja-raja Bali suka berperang satu sama lain. Tawanan perang saudara itu kemudian dijual sebagai budak. Di samping budak, orang Bali dikenal sebagai serdadu bayaran yang tangguh. “Orang Belanda takut kepada satu komunitas yang memiliki identitas komunal yang sama. Karena begitu menyatu, mereka bisa menjadi oposisi yang membahayakan pemerintah kolonial,” ucap Bondan Kanumoyoso, sejarawan sekaligus dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia kepada Historia.ID .

YATI dilahirkan di Pekalongan pada 1918 dari keluarga pejuang. Lima saudaranya perempuan. Ayahnya, Kadhol, aktif menjadi anggota Sarekat Islam. Sementara Ibu Kadhol mendirikan dapur umum untuk karyawan kereta api dan kantor pegadaian yang tergabung dalam Sarekat Islam ketika mereka melakukan pemogokan menuntut penurunan pajak oleh penguasa Belanda. Karena aktivitas mereka, dua reserse Belanda berjaga-jaga di depan rumah. Tapi Kadhol merasa kasihan kepada kedua penjaga itu dan membuatkan “rumah-rumahan” untuk mereka. Tak jarang ia mengajak kedua penjaga itu untuk ngambeng  atau kenduri. “Ibu Aruji dan adik-adiknya masih ingat kedua reserse sering pula mendapat dan membawa pulang berkat dari selamatan itu,” tulis Annie Bertha Simamora dalam Satu Abad Kartini 1879–1979 .

JAN Pieterszoon Coen, pendiri Batavia, ingin membangun koloni yang dihuni oleh orang-orang baik. Gubernur VOC ini tidak suka dengan pergundikan, perzinaan, dan pelacuran. “Menurut Coen, pergundikan mengakibatkan pengguguran kandungan, pembunuhan bayi, dan terkadang peracunan suami oleh gundik yang cemburu. Di samping melahirkan anak-anak jadah,” tulis Alwi Shahab dalam Betawi Queen of The East. Jacques Specx, anggota Dewan Hindia yang kelak menjadi Gubernur Jenderal VOC, menitipkan putrinya, Sara Specx kepada Coen. Specx menganggap telah menitipkan putrinya di tangan yang tepat.

WABAH penyakit yang menyerang penduduk Batavia pada abad ke-18, tak hanya menewaskan ribuan jiwa, tetapi juga mengubah kota itu,dari yang tersohor dengan sebutan Koningin van het Oosten (Ratu dari Timur) menjadi Graf der Hollanders (kuburan orang Belanda). Ada beberapa pendapat mengenai penyebab Batavia menjadi tidak sehat dan tidak layak dihuni. John Crawfurd, orientalis Skotlandia, beranggapan bahwa kondisitersebut terjadi akibat keputusan kurang tepat yang diambil VOC saat membangun Batavia. “Orang Belanda, tanpa menghiraukan perbedaan garis lintang sekitar 45 derajat, memutuskan untuk memiliki sebuah kota dengan model Belanda, dalam jarak enam derajat dari garis khatulistiwa dan di permukaan laut. Sungai tersebar di kota dalam bentuk kanal yang indah namun kemudian kehilangan arusnya, mengendapkan sedimennya yang melimpah, dan menimbulkan penyakit malaria,” tulis Crawfurd dalam A Descriptive Dictionary of the Indian Islands & Adjacent Countries .

BAGI sebagian orang di negeri Belanda, bekerja sebagai pegawai VOC di Batavia memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyatannya mengubah nasib tak semudah membayangkannya. Tak jarang para imigran laki-laki dari Belanda maupun Eropa kesulitan mendaki puncak karier dan menembus lingkaran pergaulan pembesar dan orang-orang penting di Batavia. Menurut Ulbe Bosma dan Remco Raben dalam Being “Dutch” in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500–1920 , sistem patronase yang mengakar di wilayah koloni Belanda merupakan poros pembuatan karier. “Di bawah kekuasaan kompeni, kehidupan di Hindia Timur belum dikuasai oleh hasrat akan ijazah dan sertifikat yang nantinya akan menancapkan cakarnya ke setiap kelas sosial. Alih-alih ijazah, surat rekomendasi sudah cukup,” tulis Bosma dan Raben.

DARI adaptasi novel fantasi A Song of Ice and Fire (1991) lahirlah film seri Game of Thrones nan seru yang digarap sineas David Benioff dan Daniel Brett Weiss hingga delapan season (2011-2019). Padahal kalau menengok ke belakang, wiracarita dan Babad Majapahit juga tak kalah seru. Segala hal terkait dengan kisah peperangan entah kompleksitasnya, pengkhianatannya, hingga perebutan takhta lintas wilayah dan kerajaan juga terjadi di seputar era kebangkitan dan kejatuhan Kerajaan Majapahit. Bedanya, epos dan Babad Majapahit terjadi di dunia nyata minus raksasa atau naga seperti di Game of Thrones. Namun, tidak banyak yang mengetahui cerita-cerita menakjubkan tentang Majapahit, utamanya publik di luar Indonesia. Bertolak dari realita itulah Herald van der Linde mencoba merangkum dan mengalirkan ceritanya agar lebih enak dibaca lewat buku Majapahit: Intrigue, Betrayal and War in Indonesia’s Greatest Empire yang diterbitkan pada Mei 2024.

SEDARI lama, masa menjelang lebaran selalu menjadi periode sulit bagi kebanyakan orang dengan ekonomi lemah. Terlebih pada dekade 1950-an.   Dekade 1950-an adalah era penuh kesengsaraan bagi kaum buruh Indonesia, baik buruh di perkebunan maupun di pabrik-pabrik. Jelang lebaran dan tanpa pemasukan tambahan menjadi masa yang mencekik bagi para buruh. Tradisi lebaran tak bisa dihindari rakyat jelata di Indonesia.   Fenomena yang terus berulang tiap tahun itu akhirnya menjadi perhatian Raden Ahem Erningpradja dan orang-orang sepertinya di Serikat Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) yang berdiri sejak 1948. Bentuk perhatian ini pada gilirannya berubah menjadi aksi peduli. Seperti diberitakan Het Nieuwsblad voor Sumatra  tanggal 2 Agustus 1950, jelang lebaran 1950 di Medan, Sumatra Utara para buruh perkebunan yang terafiliasi dalam Sarbupri melakukan mogok pada 2 Agustus 1950. Tuntutan mereka yakni: semua buruh mendapat bonus upah satu bulan untuk lebaran.   Tentu saja serikat buruh mendatangi perusahaan-perusahaan untuk menuntut uang hari raya itu. Sarbupri, sebut Het Nieuwsblad voor Sumatra  tanggal 26 Agustus 1950, kemudian mempertanyakan perkara bonus itu ke Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS), asosiasi perkebunan karet Sumatra Timur yang membawahi banyak perusahaan perkebunan di Sumatra Utara bagian timur.   Jelang lebaran 1952, Sarbupri pusat bersama Serikat Buruh Gula (SBG) memprotes Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) –yang berada di bawah Kementerian Perburuhan– terkait uang untuk lebaran para buruh. Koran Nieuwsgier  edisi 25 Juli 1952 memberitakan bahwa SBG telah melakukan mogok kerja terkait uang lebaran itu.   Wakil Ketua Sarbupri yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Ahem Erningpradja melihat ada perbedaan antara P4P dan SARBUPRI soal perusahaan mana yang harus dibebaskan dari pembayaran uang pesangon Lebaran atau pemberian uang muka. Ada perusahaan yang mampu membayar uang bonus lebaran namun menghindarinya.   “Sepanjang 1951-1952 masih belum ada aturan atau keputusan resmi pemerintah menyangkut THR-baik soal kepastiannya sebagai salah satu hak buruh (bukan semata-mata hadiah) maupun soal isi besarannya,” tulis Jafar Suromenggolo dalam Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950-an .    Uang tambahan untuk buruh –pernah disebut Bonus Lebaran atau Hadiah Lebaran; kini Tunjangan Hari Raya– itu pada 1950-an belum mengikat perusahaan-perusahaan. Padahal, harga bahan pokok terus naik. Pada 1953, harga 19 bahan pokok melonjak 77 persen; lalu meroket 177 persen pada 1957; kemudian menjadi 258 persen pada 1958 dan setahun kemudian menjadi 325 persen. Sementara, upah buruh tetap rendah. Alhasil kehidupan umum para buruh masih dalam kesulitan.    Sarbupri pernah ada perbedaan pemikiran dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), meski Sarbupri bagian dari SOBSI. Meski begitu akhirnya SOBSI termasuk organisasi yang getol memperjuangan uang lebaran untuk para buruh., Dalam Sidang Dewan Nasional II Maret 1953 di Jakarta, menurut Jafar, SOBSI sudah menyuarakan  pemberian tunjangan hari raya bagi semua buruh sebesar satu bulan gadji kotor. SOBSI, sebutnya, "teguh dalam memimpin perjuangan gerakan buruh demi terpenuhinya tuntutan akan THR.”   Para pegawai negeri pada 1954 sudah cukup beruntung, mereka menikmati Persekot Hari Raja, yang keluar berdasar Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1954 tanggal 19 Maret 1954, tentang Pemberian Persekot Hari Raja Kepada Pegawai Negeri. Namun persekot itu hanyalah berupa pinjaman yang harus dikembalikan melalui pemotongan gaji enam bulan berturut-turut.   Pada Kamis 1 April 1954, tulis Indisch Courant voor Nederland  tanggal 3 April 1954, Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) menyampaikan resolusi kepada Menteri Buruh S.M. Abidin. Mereka menyampaikan tuntutan serikat pekerja untuk pengaturan khusus pembayaran ratifikasi Lebaran yang besarnya sebulan gaji. Secara pribadi Abidin menyetujuinya namun ini sulit diwujudkan. Lalu muncullah Hadiah Lebaran, berdasar Surat Edaran Menteri Perburuhan Nomor 3676/54, namun hal ini tak menjamin seluruh buruh di Indonesia mendapatkannya. Edaran kerap hanya himbauan yang bisa diacuhkan.   Keharusan perusahaan membayar uang untuk hari raya kepada para pekerja terjadi setelah keluarnya Peraturan Menteri Perburuhan nomor 1/1961. Namun uang yang diterima pekerja besarnya tidak sebulan gaji seperti sekarang.   “Peraturan-peraturan yang muncul di masa Ahem Erningpraja yang nasionalis itu merupakan langkah besar dalam perjuangan serikat buruh,” tulis Jafar.   Setelah era Ahem, nasib buruh terus membaik di hari lebaran. Pemerintahan demi pemerintahan terus memperbaiki aturan THR.   Ahem sediri merupakan politisi PNI yang sejak muda menjadi aktivis. Dari 1932 hingga 1934, Ahem bekerja di Economische Zaken atau Departemen Kemakmuran. Buku Kami Perkenalkan  menyebut, dari 1934-1938 Ahem bekerja sebagai pemimpin kelompok di Bevolkingsrubber Riau. Lalu pada 1940-1948 dia menjadi pegawai Jawatan Perkebunan. Paham akan nasib buruh perkebunan, dia aktif di Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) hingga menjadi ketua umumnya. Sejak 1950, Ahem dipercaya menjadi anggota DPR-RI. Dia mundur dari DPR RI pada 12 Juli 1959 setelah diangkat menjadi menteri perburuhan pada 10 Juli 1959. Ayah dari penyanyi Taty Ahem dan Irianti Erningpraja itu pada 1965 diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Korea Utara.*

MASA kepemimpinan tiga gubernur jenderal VOC: Willem van Outhoorn (1691–1704), Joan van Hoorn (1704–1709), dan Abraham van Riebeeck (1709–1713) diwarnai nepotisme yang membuat gerah Heeren XVII atau Dewan Tujuh Belas di negeri Belanda. Van Outhoorn, yang lahir di Larike, Ambon pada 1635, menjadi gubernur jenderalmenggantikan Johannes Camphuys (1684–1691). Sebelum menjadi gubernur jenderal, menurut Bea Brommer dalam To My Dear Pieternelletje: Grandfather and Granddaughter in VOC Time, 1710–1720 , Van Outhoorn sempat menempuh pendidikan di Belanda. Ia dikirim ke Belanda seperti kebanyakan anak laki-laki lainnya. Setelah menyelesaikan Sekolah Latin di Rotterdam, ia mendaftar sebagai mahasiswa hukum di Universitas Leiden pada 23 September 1653. Ia memperoleh gelarnya pada 1657 dan disumpah di pengadilan hukum Belanda.