CINTA Bung Karno terhadap seni tak hanya manis di bibir sebagaimana yang ia katakan. Seni sudah mendarah daging mengingat ia lahir dari orangtua campuran Jawa-Bali yang intim dengan seni. Tak heran hidupnya selalu “berselimut” seni, baik sebagai penikmat maupun pelaku seni. Mulai dari seni rupa, seni musik, sampai seni teater. “Aku bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena aku dilahirkan dengan perasaan halus dan darah seni,” ucap Sukarno dari bibirnya dalam otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat yang dituliskan Cindy Adams. Namun mengungkit seni teater dalam diri Sukarno mesti diakui tak banyak familiar dalam pengetahuan publik. Lebih tepatnya seni drama/teater yang di masa lampau beken dengan sebutan tonil. Bukan hanya sebagai penikmat, sang founding father juga pelaku, pekerja, sutradara, hingga penulis naskahnya. “Di kalangan teater bahwa Sukarno menulis naskah itu nyaris tidak ada percakapan. Jadi ini sesuatu yang baru. Faktor lain juga karena referensinya sangat sedikit. Jadi agak gagap juga membaca Sukarno sebagai seorang pekerja teater,” tutur Faiza Mardzoeki, penulis naskah, sutradara cum produser teater dalam diskusi live bertajuk “Drama Bung Karno” di Youtube dan Facebook Historia.id , Selasa (30/6/2020). Baca juga: Patung Bung Karno di Aljazair Karya Dolorosa Sinaga Giat Bung Karno dalam seni tonil atau teater dilakoni kala dalam masa pengasingan di Ende (Nusa Tenggara Timur) kurun 1934-1938, dan di Bengkulu pada titimangsa 1939-1942. Perannya tentu sebagai penulis naskah, hingga sutradara. Tak lagi jadi pemain sebagaimana yang sering pula ia lakoni kala terlibat dalam beberapa pertunjukan ludruk semasa sekolah di Surabaya. Mengutip Rhien Soemohadiwidjojo dalam Bung Karno Sang Singa Podium , selama di Ende, Bung Karno dibantu istri keduanya, Inggit Garnasih, membentuk kelompok tonil Kelimutu yang beranggotakan 47 pemain dan pekerja belakang layar. Sepanjang empat tahun di Ende, tak kurang 13 naskah sebagai anak rohani dari buah pikirannya, untuk dipentaskan di Gedung Imakulata. “Demikian juga ketika diasingkan ke Bengkulu, Bung Karno membentuk kelompok tonil Monte Carlo. Saat ini sebagian kostum dan peralatan kelompok Monte Carlo masih bisa dilihat dalam dua lemari di rumah pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu,” tulis Rhien. Diskusi live Historia.id bertema "Drama Bung Karno" bersama pelaku teater Faiza Mardzoeki dan budayawan Taufik Rahzen Menengok koleksi di atas, kentara betul bahwa Bung Karno mendalangi teater bukan semata menghabiskan jemunya tempo pada masa pengasingan, baik di Ende maupun di Bengkulu. Si Bung Besar ibarat seniman teater betul-betul lantaran kerap menyiapkan tetek bengeknya dari A sampai Z dengan cermat dan serius dibantu Inggit. Barangkali jika lakon sejarah negeri ini punya plot yang berbeda dan Sukarno tak sampai jadi proklamator dan presiden pertama, sangat mungkin dia mengambil jalan hidup di teater. “Yang menarik, bahwa Bung Karno itu dalam menjalankan kreativitas teater ini, dia sangat serius. Baik dari visi maupun dari segi yang sangat teknis. Bung Karno dari menyiapkan aspek teknis sampai visi yang ingin disampaikan, hingga melakukan audiensi dengan para pemain. Dan ini dilakukan dengan sangat teknis, tekun dan serius,” lanjut Faiza. “Kita bayangkan di 1930-an tentu perangkat dan peralatan teater belum selengkap sekarang. Dia harus berpikir secara detail agar naskahnya bisa diimplementasikan maksimal di atas panggung. Dia juga sudah harus punya imajinasi naskahnya di panggung seperti apa karena dia berhadapan dengan beragam masalah teknis,” tambahnya. Baca juga: Sukarno dan Seni Satu soal teknis misalnya, terkait pemahaman naskah oleh para pemainnya kala mendirikan kelompok tonil Kelimutu. Disebutkan Budayawan Taufik Rahzen, di masa 1930-an perkembangan literatur dan sastra di Ende baru berkembang di kalangan misionaris dan kongregasi Katolik asal Eropa, Societas Verbi Divini (SVD) atau Serikat Sabda Allah. Sementara para pemain yang direkrut Bung Karno, mayoritas masyarakat pesisir campuran, antara orang Ende, Buton, Makassar, Sabu, hingga Bima. “Mereka enggak bisa baca, umumnya buta huruf. Kemudian bahasa pun pakai Melayu Ende. Nah ayangkan Bung Karno membuat suatu naskah itu harus mengajarkan kepada pemain-pemain yang enggak bisa baca. Makanya naskah itu hanya sebagai kerangka saja dan Bung Karno harus mengulangi secara lisan untuk disampaikan kepada para pemainnya,” timpal Taufik. Kolase kelompok teater Bung Karno di Ende dan Bengkulu (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Atau soal teknis lainnya terkait pamflet maupun spanduk promosi yang tulisannya juga, atau perihal kostum. Dari sejumlah kostum yang dibuat, Bung Karno juga memikirkan bagaimana unsur modernitas bisa masuk ke panggung. “Kostum-kostumnya kalau saya lihat juga dipersiapkan dengan sangat serius, enggak terkesan amatir tuh. Ada semangat (kemajuan) zaman, enggak semua tradisional. Peran Inggit juga sangat penting dari kostumnya, bahkan juga Inggit selalu melakukan penataan make up untuk seluruh pemain perempuannya,” sambung Faiza lagi. Enigma Bung Karno dalam Sandiwara Setidaknya sekira 17 naskah teater yang pernah dihasilkan Bung Karno selama masa pembuangan di Ende dan Bengkulu. Di antaranya Rahasia Kelimoetoe, Taon 1945, Nggera Ende, Amoek, Rendo, Koetkoetbi, Maha Iblis, Anak Jedah, Dr. Sjaitan, Ero Dinamik, Djoela Goebi, Siang Hai Roembai , Rainbow , Hantoe Goenoeng Boengkoek hingga Djakarta-Chungking . Walau naskahnya terbilang sederhana, di mana seperti lazimnya dalam penulisan cerita tiga babak: permulaan, konflik, dan solusi, tetapi Bung Karno senantiasa “menitipkan” sandi-sandi tersembunyi, bak kode mesin Enigma untuk dikomunikasikan pada para penontonnya. “Kalau kita lihat perjalanan penulisan naskah sandiwara Bung Karno, itu akan mencerminkan nanti perkembangan bangsa kita. Jadi bukan naskah drama disebutnya, tapi naskah sandiwara. Kenapa sandiwara? Itu sandi kan rahasia ya. Kemudian wara itu kewacanaan. Jadi Bung Karno sebenarnya menggunakan sandiwara, kata-kata rahasia atau wacana rahasia untuk memberikan pesan kepada publik, termasuk publik internasional,” kata Taufik lagi. Baca juga: Utusan Seni Merangkap Telik Sandi Taufik melihat ada dua periode selama di Ende dan Bengkulu terkait penafsiran akan sandi-sandi terselubung dalam naskah tonil Bung Karno. Pertama , periode negara teater ketika Bung Karno merasa terisolasi di Ende dan baru mengembangkan diri lewat teater. Ide-ide naskahnya terselip kode-kode yang komunikatif tentang ideologi demokrasi hingga sosialisme, perkembangan sains, hingga masyarakat dan kemanusiaan. “Tema-tema yang dikembangkan selama empat tahun di Ende, sebenarnya semua kode rahasia yang digunakan untuk memberikan sinyal kepada gerakan perjuangan karena surat-surat itu sulit, disensor. Coba lihat Koetkoetbi . Itu sebenarnya kode: ‘Kalian harus mulai menghimpun diri untuk membangun gerakan bawah tanah’. Atau ketika menulis Taoen 1945 , di mana itu kode bahwa Asia mungkin akan masuk ke dalam fase baru pada 1945,” lanjutnya. “Misalkan lagi Djoela Goebi . Djoela plesetan dari gula, simbol dari kalangan buruh, karena perkebunan gula yang lagi jadi komoditas. Goebi itu ubi, jadi simbol petani. Jadi buruh dan petani itu harus bersatu. Ada lagi Amoek , itu kode untuk pemberontakan. Atau Nggera Ende . Itu kan sebenarnya suatu tarian bersama, kode bahwa semua harus bersatu. Jadi Bung Karno mengirimkan sandi-sandi sedemikian rupa dalam naskah teaternya,” papar Taufik. Spanduk promosi Teater Kelimutu dengan lakon Koetkoetbi (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Adapun periode Kedua , transisinya dimulai kala Bung Karno sudah pindah ke Bengkulu hingga zaman Jepang, yakni periode teater negara. Bahwa urusan negara sudah jadi yang utama dan teater digunakan Bung Karno sebagai cara mengelola negara. Dan salah satu faktor utamanya tak lain adalah Fatmawati yang kelak jadi istri ketiga Bung Karno. “Jadi Bung Karno sudah tak lagi seorang anak yang dijaga, dirawat, diruwat oleh Inggit karena sebelumnya peran Inggit membuatnya bebas berkelana dari sudut ide, mimpi dan dunia gagasan. Ketika ketemu Fatmawati, Bung Karno berhadapan dengan kehidupan dan kenyataan yang sebenarnya. Gaya naskahnya berubah. Bung Karno sudah mulai taktis. Kalau enggak ada Fatma mungkin enggak ada Sukarno dengan politik yang realistis, adanya idealis seperti Tan Malaka, membangun mimpi-mimpi atas dunia teater kalau tetap dengan Inggit,” sambungnya. Baca juga: Teater Zonder Lentera , Karya Sastrawan Peranakan Semisal naskah Bung Karno, Djakarta-Chungking . Lakon sandiwara yang menceritakan tentang spionase dan solidaritas antar kelompok perlawanan bawah tanah. “Di sini sinopsisnya menceritakan tentang dikirimnya dua pemuda dari suatu perkumpulan rahasia dari Jakarta ke China. Setting yang dibangun ada di Jakarta, Singapura dan China. Sangat menggambarkan solidaritas dan patriotisme. Naskah yang bahkan masih relevan jika ditampilkan di masa sekarang. Menariknya lagi, tema spionase seperti ini sangat jarang walau di layar lebar sangat digemari,” tutur Faiza lagi. Spanduk Teater Monte Carlo bertajuk Rainbow di Bengkulu (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Jika naskah di atas terinspirasi dari relasi antara Jakarta-Peking, sedikit berbeda jika mengungkit naskah Hantu Gunung Bungkuk. Menurut Taufik, naskah itu terinspirasi dari kondisi Turki sebagai “ The Sickman ” atau negara pesakitan. Bahwa hantu kekuatan Islam akan muncul di dalamnya sebagai kode-kode Bung Karno. “Sandiwara Bung Karno itu kan sandarannya sandi, rahasia, dan wara sebagai wacana. Kalau kita lihat bahasa Jawa kuno yang lama, itu disebut Alamkara, di mana dalam sastra, dia menciptakan dunia lain di dunia yang ada. Seperti halnya relief-relief di Candi Borobudur yang berupa cerita tafsiran Alamkara. Itu tidak ada dalam bahasa percakapan, lho, hanya dalam tulisan dan itu ada kode, pesan tesembunyi,” ungkap Taufik. “Sukarno kan sebenarnya ingin mengangkat Alamkara ini atau sandiwara, itu khasanah masa lampau dalam bentuk pertunjukan yang modern. Jadi melalui karya-karya sandiwara Bung Karno, kita bisa menyusuri sejarah intelektuaknya yang berkaitan dengan ide-ide global yang ada. Bukan semata-mata melihat sejarah intelektual politik, tetapi respons dia terhadap sains, kemanusiaan, hubungan antarbangsa, bisa ditangkap di naskah-naskahnya,” tandasnya. Baca juga: Makna Patung Bung Karno di Aljazair

Pada 1975, sebagai wakil ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), A.R. Soehoed diangkat menjadi ketua tim perunding dengan Jepang untuk Proyek Asahan.

1 Juni 1945. Di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Sukarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Dalam pidato yang disaksikan puluhan peserta sidang itulah kemudian Pancasila lahir. Pada kesempatan itu, Sukarno menawarkan lima sila sebagai dasar negara: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, Ketuhanan. Lima sila itu kemudian dinamai Pancasila. Sukarno kemudian menawarkan lagi, “Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja.” Tiga sila itu adalah socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ketuhanan. Dan jika ingin satu sila, kata Sukarno, maka tiga sila tersebut jika diperas menjadi satu kata yakni gotong-royong. Polemik RUU HIP Apa yang disampaikan Sukarno 75 tahun yang lalu itu belakangan muncul lagi dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Yang disebut Sukarno sebagai Trisila dan Ekasila itu muncul dalam Pasal 7 RUU HIP. Merujuk draft RUU HIP pada laman resmi DPR, pasal 7 ayat (1) berbunyi, "Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan". Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa, "Ciri Pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan". Sementara ayat (3) berbunyi, "Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong". Pasal 7 RUU HIP ini kemudian menimbulkan polemik. Beberapa ormas Islam khawatir pemakaian frasa "Ketuhanan yang Berkebudayaan" akan membuat Indonesia menjadi sekuler. Frasa itu dianggap mengesampingkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" itu awalnya muncul dalam pidato Sukarno pada 1 Juni 1945. Setelah ia menjabarkan empat sila yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi dan Kesejahteraan sosial, maka sampailah ia menjelaskan sila kelima. "Prinsip Ketuhanan!" seru Sukarno. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, lanjutnya, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Ia menyebut bahwa yang beragama Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang beragama Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw, dan orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab agamanya. "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!" sebutnya. Dalam mengamalkan dan menjalankan agama, sambung Sukarno, juga hendaknya secara berkeadaban. Yakni dengan saling menghormati antaragama. Ia mencontohkan bahwa Nabi Muhammad Saw dan Nabi Isa juga telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid , tentang menghormati agama-agama lain. "Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!” jelasnya. Kekaburan Makna Seturut dengan apa yang dikatakan Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945, Yudi Latif, mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyebut bahwa frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" dipakai Sukarno sebagai semangat untuk mengembangkan asas Ketuhanan yang Maha Esa. Sama halnya dengan frasa "Ketuhanan yang berkeadaban". "Dengan ungkapan tersebut, bisa dipahami bahwa dalam pandangan Sukarno, asas Ketuhanan yang Maha Esa itu, dalam relasi politis-muamalahnya, hendaknya dikembangkan dengan semangat Ketuhanan yang berkebudayaan," kata Yudi Latif kepada Historia . Dalam tulisannya "Ketuhanan yang Berkebudayaan" dalam buku Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila , Yudi Latif menyebut bahwa asas Ketuhanan telah melalui perdebatan panjang para pendiri bangsa. Yang kemudian memunculkan mufakat pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila, jelas Yudi Latif, menyerupai konsepsi agama sipil atau civic religion yang melibatkan nilai-nilai moral universal agama. Namun, juga secara jelas dibedakan dari agama. Nilai moral Ketuhanan menjadi landasan pengelolaan kehidupan publik-politik dalam masyarakat multikultur-multiagama. Yang mana tidak menjadikan salah satu agama atau unsur keagamaan mendikte negara. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila juga merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong-royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan. "Dalam kerangka pencarian titik-temu ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang berpretensi menyudutkan agama ke ruang privat karena sila pertama Pancasila (sebagai konsensus publik) jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-politik," tulis Yudi Latif. Namun, Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama. Karena hal itu akan memunculkan tirani keagamaan yang bertentangan dengan pluralitas kebangsaan serta menjadikan penganut agama dan kepercayaan lain sebagai warga negara kelas dua. Lebih lanjut, perihal memeluk agama maupun menganut kepercayaan lain juga dijamin kebebasannya. Yudi Latif mencontohkan Wonsonegoro, seorang anggota BPUPKI adalah seorang teolog yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ( supreme being ) namun tidak otomatis memeluk atau menganut agama tertentu. "Lebih dari itu, kepedulian Pancaila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi," jelasnya. Namun, menurut Yudi Latif, kekaburan dalam melihat hubungan antara agama, Pancasila, dan negara kemudian menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah. Misalnya mengenai kecemasan bahwa Pancasila bisa menggantikan peran agama. Dalam konteks ini, Sukarno pernah berpidato pada peringatan lahirnya Pancasila di Istana Negara pada 5 Juni 1958. Pada kesempatan itu, Sukarno membantah pernyataan bahwa Pancasila merupakan perasan dari nilai-nilai Buddhisme. Demikian, ia juga tidak ingin Pancasila dipertentangkan dengan agama. "Saya minta janganlah menaruhkan Pancasila ini secara antagonistis terhadap kepada misalnya agama Islam, dan janganlah pula meletakkan Pancasila ini secara congruentie yang sama dengan misalnya agama Buddha, janganlah ditaruhkan secara antagonistis kepada agama Islam, jangan ditaruh secara congruentie kepada Agama Buddha. Jangan!" Hentikan Perdebatan Sementara itu, sejarawan Anhar Gonggong menyebut bahwa frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" memiliki maksud yang sederhana. Seperti yang sudah disampaikan Sukarno dalam pidatonya, supaya tidak ada egoisme agama yang menimbulkan pertentangan antaragama. "Itu yang dia maksud. Cuma menurut saya ya memang agak terlalu melenceng pemahaman itu karena untuk apa itu digunakan (dalam RUU HIP) wong sudah diterima Ketuhanan yang Maha Esa. Ya selesai kan," kata Anhar kepada Historia . Menurut Anhar, setelah pidato disampaikan dan Pancasila kemudian dibahas sebagai dasar negara, baik Trisila maupun Ekasila tidak lagi diperdebatkan. "Dan tidak pernah dibicarakan lebih lanjut. Begitu selesai bicara kan yang dibicarakan Pancasila. Nggak pernah ada yang dibicarakan Trisila, Ekasila," sebutnya. Anhar juga melihat misalnya, apa yang ditulis dalam RUU HIP itu berbeda dengan isi pidato Sukarno. Ia membandingkan kata "diperas" yang ada dalam pidato dengan kata "ciri" dalam RUU HIP. Keduanya berbeda. "Trisila dan Ekasila bukan ciri," kata Anhar. Anhar menambahkan bahwa pidato Sukarno 1 Juni 1945 merupakan konsep. Setelah konsep dibahas dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dalam alinea ke-4 diterima, konsep tersebut sudah tidak dipersoalkan lagi. "Kita udah selesai kok. Lalu kapan kita bekerja dengan baik, kapan kita saling menutupi apa yang pernah kita hadapi ketika kita masih berkelahi sebelum semua apa yang dimiliki, yang dikerjakan oleh pemimpin kita masa lampau, kita sudah warisi seperti sekarang?" ujarnya.

Indonesia ibarat rumah besar bagi Sukarno. Dia membangunnya dengan pikiran, tindakan, dan pengorbanan. Ke sinilah waktu hidupnya dicurahkan. Jika Indonesia adalah rumah besar, maka keluarga menjadi rumah kecilnya. Ke sinilah dia selalu kembali, memperoleh kelapangan setelah sumpek dengan urusan bangsa. Foto-foto mengungkapnya. Foto Keluarga Bung Karno. ( Foto : Wikimedia Commons ) Sukarno tak sungkan memperlihatkan ekspresi kecintaannya pada keluarga. Dalam sebuah foto, misalnya, Sukarno tampak mencium pipi anak anaknya di depan umum. Penuh cinta dan kehangatan. Dia tahu fotografer memotretnya, tapi membiarkannya. Momen saat Bung Karno mencium anak-anaknya. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno saat mencium salah satu anaknya Megawati.( Foto : Wikimedia Commons ) Pada lain kesempatan, Sukarno terlihat menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berjoget. Tampak salah satu putri mereka, Megawati Soekarno Putri, sosok yang kelak mengikuti jejak beliau menjadi Presiden Indonesia. Bung Karno tampak berjoget bersama Megawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno tampak tersenyum saat berfoto bersama anak dan istrinya. ( Foto : Wikimedia Commons ) Ketika kunjungan kenegaraan ke luar negeri, terekam pula bagaimana Sukarno tidak lupa berbahagia bersama keluarnya. Dalam kamera yang ketika itu masih analog dan belum digital,dia terekam bersama Guntur Soekarno Putra sedang menaiki salah satu wahana di Disneyland, Amerika Serikat. Mereka tampak ceria. Bung Karno saat mengunjungi Disneyland bersama Guntur. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno dan Megawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Tentang anak-anak, Bung Karno punya gagasan yang hampir mirip dengan pandangan orang Indonesia masa lampau : banyak anak, banyak rezeki. Ini tertuang dalam otobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat . Di situ Sukarno mengenang obrolannya dengan salah satu istrinya, Fatmawati yang dinikahinya saat Sukarno diasingkan di Bengkulu. Saat mereka sedang berjalan bersama, Sukarno berkata, “Saya menyukai perempuan yang merasa berbahagia dengan anak banyak. Saya sangan mencintai anak-anak.” Fatmawati pun menjawab singkat, tapi penuh makna. “Saya Juga.” Bung Karno bersama anak dan istrinya saat terekam oleh kamera fotografi. ( Foto : Wikimedia Commons ) Sarapan ala Bung Karno dan Bu Fatmawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Kelak Sukarno memperoleh lima anak dari perempuan yang juga akrab disapa Bu Fat tersebut. Mereka adalah, Guntur, Megawati, Rachmawati ,Sukmawati, dan Guruh. Semuanya pernah terekam kamera menikmati waktu dengan penuh kehangatan. Fotografi sekali lagi berhasil memainkan perannya, menangkap sisi-sisi kemanusiaan yang jarang terungkap. Bung Karno bersepeda bersama Fatmawati di India. ( Foto : geheugen.delpher/Charles Breijer )

Nama Sultan Hamid II banyak diperbincangan  belakangan ini. Berbagai kalangan memperdebatkan, apakah Sultan Hamid pahlawan atau pengkhianat? Bernama lengkap Sjarif Hamid Alqadrie, Sultan Hamid II lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Hamid merupakan putra sulung Sultan Sjarif Muhammad Alqadrie. Sedari kecil, putra mahkota keturunan Arab-Melayu ini telah dipersiapkan untuk melanjutkan tahta Kesultanan Qadriyah Pontianak. Maka pada 29 Oktober 1945, secara resmi Hamid dinobatkan sebagai penguasa ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak bergelar Sultan Hamid II. Sultan Hamid II meniti namanya dengan melalui jalan berliku. Keberpihakannya kepada Belanda ditandai dengan kesediaan menjadi ajudan istimewa Ratu Belanda. Selain itu, Hamid secara tegas lebih mendukung sistem negara federalis ketimbang negara kesatuan. Di sisi lain, Hamid juga disebut punya jasa bagi Republik Indonesia (RI). Dia ikut terlibat dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) sehingga Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Hamid jugalah yang disebut-sebut merancang simbol Garuda Pancasila, yang menjadi lambang RI sampai hari ini. Sayangnya, Hamid mencoreng sendiri reputasinya karena berkolaborasi dengan eks perwira KNIL (Kapten R.P.P. Westerling) dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Kini. wacana untuk merehabilitasi nama Sultan Hamid menguar ke publik. Adalah Yayasan Sultan Hamid II yang giat mengajukan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Usulan ini memantik polemik setelah A.M. Hendropriyono angkat bicara. Dia mengatakan Sultan Hamid II tak pantas menjadi pahlawan nasional karena pernah berkhianat kepada RI. Terbaru, sejarawan senior Anhar Gonggong mengecam pengajuan Hamid sebagai pahlawan nasional karena berada di pihak Belanda ketika kaum sebangsanya berjuang dalam perang mempertahankan kemerdekaan. “Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu (ajudan istimewa Ratu Belanda). Patriotisnya dimana?” kata Anhar Gonggong . Apakah gelar pahlawan nasional memang tidak pantas disematkan kepada Sultan Hamid II? Berikut fakta sejarah mengenai Sultan Hamid II yang dirangkum Historia . Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina Hamid merintis kariernya sebagai perwira Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Selama karir militernya, Hamid pernah bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya. Selama pendudukan Jepang, Hamid ditahan di Batavia. Sementara itu, keluarganya di Pontianak dibantai oleh tentara Jepang dalam Peristiwa Mandor 1943--1944. Pada 1946, Sultan Hamid menerima jabatan kehormatan sebagai ajudan istimewa Ratu Belanda, Wilhelmina dengan pangkat mayor jenderal. Ini adalah jabatan tertinggi yang pernah diemban oleh orang Indonesia dalam Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Namun pada saat yang sama, Indonesia harus menghadapi Belanda yang berniat menguasai kembali tanah jajahannya yang subur tersebut. Ketua BFO Bersama dengan Belanda yang hendak menegakkan kuasa di Indonesia, Hamid membentuk federasi bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada 1947. DIKB terdiri dari negara-negara kerajaan se-Kalimantan Barat sebagai daerah otonom yang menjalin persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Pada 1949, Hamid menjadi ketua BFO menggantikan ketua pertama Mr. Tengku Bahriun dari Negara Sumatra Timur.   Hamid dan koleganya di BFO bersepakat dengan RI membicarakan konsep penyatuan bangsa serumpun yang terpecah-belah dalam Konferensi Inter Indonesia. Harian Merdeka, 3 Agustus 1949 mengutip pidato Sultan Hamid II dalam konferensi penutup yang berbunyi, “Beberapa hari lagi kita akan berangkat ke Belanda untuk turut serta dalam KMB dengan semangat yang telah mempengaruhi kita disini semangat persamaan dan persaudaraan.” Dengan demikian, konsensus terjalin antara RI pimpinan Sukarno dengan BFO pimpinan Sultan Hamid  untuk menuju KMB yang akan menghasilkan pengakuan kedaulatan. Sejarawan Richard Leirissa dalam penelitiannya menyebut BFO sebagai Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Anshari Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II mengatakan peran Sultan Hamid dalam BFO justru dinafikan. Menurutnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk sejak penyerahan kedaulatan pada KMB itu tidak dilihat secara utuh sebagai mata rantai sejarah terbentuknya Indonesia yang kita kenal sekarang.    Perancang Lambang Garuda Pada Januari 1950, Presiden RIS Sukarno menunjuk Hamid sebagai menteri negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Dalam sidang kabinet, 10 Januari 1950, Hamid membentuk Panitia Lencana Negara. Kemudian diadakanlah sayembara pembuatan lambang negara. Dua karya terbaik diraih atas nama Muhammad Yamin dan Sultan Hamid. Panitia menolak rancangan Yamin karena mengandung banyak unsur sinar matahari yang mengesankan adanya pengaruh fasis Jepang. Sementara itu, lambang Garuda Pancasila rancangan Hamid ditetapkan sebagai lambang negara RIS pada 11 Februari 1950.  Dalam perkembangannya, lambang burung garuda rancangan Hamid mendapat masukan sana-sini. Hamid melakukan beberapa perbaikan dari rancangan semula. Maka jadilah Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara RI seperti sekarang ini. Bermufakat dengan Westerling  Dua bulan setelah rancangannya ditetapkan sebagai lambang negara, jabatan Hamid sebagai menteri negara dicabut.  Pada 5 April 1950, Hamid ditangkap saat berada di Hotel Des Indes Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata. Hamid dituduh sebagai dalang dari penyerangan berdarah dan rencana makar yang dilakukan eks Kapten Westerling dalam pemberontakan APRA. Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal. Dalam pledoinya, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najoan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Dalam penyerbuan itu, Hamid juga memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiardjo dan Kepala Staf Angkatan Perang PRIS (APRIS) Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati. Ironisnya, Sultan Hamid II dan Sri Sultan adalah kawan masa kecil sewaktu sama-sama bersekolah di ELS Yogyakarta. Menurut pengakuan Sri Sultan seperti terkisah dalam Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, selama bersekolah Hamid tidak suka antem-anteman (berkelahi). Berbeda dengan dirinya yang seringkali distrap oleh guru karena berkelahi. Terhukum Dua Kali Karena keterlibatannya dalam aksi Westerling, Sultan Hamid dihadapkan ke pengadilan. Pada 8 April 1953 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun kepada Hamid. Dasar pertimbangannya adalah adanya “niat” Hamid menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati tiga pejabat pemerintah. “Dia pernah dihukum (penjara) 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang tidak mungkin dia diterima (pahlawan nasional) karena pernah dihukum 10 tahun disamping menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan (istimewa) dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada 1946,” kata Anhar Gonggong. Ketika bebas pada 1958, Hamid tidak lagi berpolitik. Namun, setelah empat tahun menghirup udara bebas, dia kembali ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur, pada Maret 1962. Dia dituding melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi ilegal Vrijwillige Ondergrondsche Corps (VOC) dengan wakilnya bernama Pitoy. Anggotanya kebanyakan dari Indonesia Timur seperti Sahetapy, Johannes, dan Ondang sebagai kepala Brigade Penghancuran (Vernielings Brigade). Meski demikian, tuduhan ini tidak dapat dibuktikan karena Hamid ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Selepas bebas dari RTM Madiun, Hamid beraktifitas di dunia bisnis. Dia menggeluti bisnisnya itu sebagai Presiden Komisaris PT. Indonesia Air Transport, sejak tahun 1967 hingga tahun 1978. Pada 30 Maret 1978, Sultan Hamid II wafat di Jakarta, tepat pukul 18.15 ketika dirinya sedang melakukan salat Magrib.

Sebuah panitia khusus didirikan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Tunisia, Maroko, dan Aljazair.

Selama Maret 1703, kerusuhan kerap terjadi di Cianjur. Itu disebabkan oleh serangan laskar Haji Prawatasari yang selalu datang tiba-tiba dan langsung menghilang begitu saja. Bahkan bukan hanya di Cianjur, Bogor dan pinggiran Batavia pun mulai menjadi sasaran. Menurut Gunawan Yusuf dalam Sejarah Cianjur Bagian ke-5 , tentu saja  kenyataan itu membuat VOC dan para penguasa lokal setempat menjadi tak nyaman. VOC  bereaksi. Ekspedisi militer pun dibentuk. Pertengahan Maret,  sekira 2.000 serdadu kompeni pimpinan Pieter Scorpoi bergerak dari Batavia ke Jampang Manggung. Namun sesampai di sana, mereka tak mendapat perlawanan berarti. “Penumpasan itu (pada akhirnya) membawa berita bahwa Prawatasari telah terbunuh,” ungkap Jan Breman dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa . Tidak mendapatkan kepala Haji Prawatasari, Scorpoi tidak mau mengambil resiko. Dia lantas mengangkut 1.354 penduduk Jampang Manggung. Mereka rencananya akan dikirim ke Batavia dan mungkin akan dijadikan budak belian. Sepanjang perjalanan, penduduk Jampang Manggung diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka disiksa dan dibiarkan kelaparan hingga sebagian besar meninggal dan melarikan diri.   “Di tengah perjalanan  hanya ada tersisa 582 orang,”ungkap Yusuf. Dalam Priangan: de Preanger –Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811 , F. de Haan menyebut sisa dari tawanan itu kemudian ditempatkan pada wilayah sekitar Pantai Utara. Namun versi Yusuf, sisa orang-orang Jampang Manggung itu dipaksa untuk pindah ke Bayabang, suatu wilayah yang ada di Mande dan terletak di tepi Sungai Citarum. Kabar kematian Prawatasari terbukti kemudian hanya isapan jempol semata. Secara mengejutkan, pada 1704, dia kembali muncul bersama sekira 3.000 gerilyawan yang menjadi pengikutnya. Dengan kekuatan hampir satu resimen tersebut, Haji Prawatasari mengepung Sumedang dan nyaris mengahancurkan kota itu. “Dalam gerakan majunya ke Priangan, pengikutnya semakin bertambah…”ungkap Jan Breman. Hingga Agustus 1705, tercatat tiga kali pasukan Haji Prawatasari berhasil mengalahkan pasukan kompeni. * Kejayaan Haji Prawatasari dan pasukannya, tidak lepas dari kepiawaiannya memainkan trik-trik intelijen. Gunawan Yusuf menyebut, ia memiliki seorang informan di dalam tubuh tentara VOC bernama Ki Mas Tanuwidjaya. Siapakah dia? Dalam  De Geschiedenis van Buitenzorg , CHF Riesz menyebut Ki Mas Tanu sebagai orang Sunda dari Sumedang yang berhasil membentuk "pasukan pekerja" dan mendapat perintah dari VOC untuk membuka hutan Pajajaran. Ia lantas mendirikan Kampung Baru yang kemudian menjadi cikal bakal Kabupaten Bogor sekarang. “Tanuwidjaya adalah penguasa Bogor versi VOC. Ia disebut "Luitenant der Javanen" (Letnan orang-orang Jawa dan merupakan letnan senior diantara teman-temannya,”tulis Gunawan Yusuf. Pada mulanya Ki Mas Tanu sangat loyal terhadap VOC. Sejarah mencatat, bersama seorang sersan Belanda bernama Scipio, ia pernah memimpin Ekspedisi Ciliwung. Ekspedisi itulah yang kemudian menjadikan kawasan-kawasan hutan sekitar bantaran sungai tersebut sebagai pemukiman penduduk sekarang. Kawasan-kawasan itu antara lain Depok, Pondok Cina dan Kedung Halang. Almarhum M.A. Salmun pernah menulis dalam  Majalah Intisari  edisi No.2 September 1963, bahwa yang dimaksud “Menak Ki Mas Tanu” dalam lirik lagu Ayang-Ayang Gung (sebuah lagu populer yang sering dihariringkeun oleh ibu-ibu Sunda saat meninabobokan anaknya) tak lain adalah Letnan VOC Ki Mas Tanuwidjaya . Secara akademis, memang belum ada penelitian resmi soal itu. Namun jika disimak hampir tiap bait lirik lagu tersebut, kita pantas ‘mencurigai’ pendapat itu mungkin saja benar adanya. Ayang-ayang gung Gung goong na rame Menak Ki Mas Tanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba haru biru Rucah jeung kumpeni Niat jadi pangkat Kantun kagorengan Nganteur Kangjeng Dalem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong. Menurut Salmun, ‘penyair baheula’ menyindir Tanuwijaya dengan " lempa lempi lempong, ngadu pipi jeung nu ompong ". Artinya, Letnan VOC itu telah mengejar harapan kosong dan bermesraan dengan orang tidak bergigi. Yang dimaksud "orang tidak bergigi" adalah Prawatasari yang pada akhirnya kalah dalam perjuangan. Lantas mengapa “Si Anak Emas Kompeni” yang tadinya “niat jadi pangkat (ingin meraih jabatan) itu berbalik ‘mengkhianati’ majikannya dengan menjadi informan bagi Prawatasari? Gunawan Yusuf menyebut itu terjadi tidak lepas dari kecemberuan sekaligus ketidakpuasan lelaki Sunda itu kepada pihak VOC. Kendati seorang Letnan, secara  de facto  Ki Mas Tanu harus ‘tunduk’ kepada seorang Sersan Scipio yang seorang Belanda tulen. Namun soal pengkhianatan letnan Sunda itu, sempat disangkal oleh “kuncen Bandung” Haryoto Kunto. Haryoto menulis bahwa Ki Mas Tanu alih-alih pernah bersimpati kepada Prawatasari, ia justru dilukiskan sebagai anak muda yang ambisius dan setia kepada kompeni. Begitu setia-nya hingga dijuluki “Si Raja Tega”, karena kekejamannya kepada rakyat Priangan. “Kekejaman dan kelaliman Ki Mas Tanu diperlihatkannya ketika ia memimpin kerja rodi, susuk bendung babad jalan, membangun dan melakukan pengerasan jalan antara Bogor sampai Batavia,”tulis Kunto dalam  Gung Goongna Rame  ( Pikiran Rakyat , 19 Februari 1998). Pendapat Kunto itu sempat mendapat sangkalan pula dari sastrawan Sunda Aan Merdeka Permana. Dalam sebuah artikel berjudul  Benarkah Ki Mas Tanu Pengkhianat?  ( Pikiran Rakyat , 23 Februari 1998), Aan malah menggambarkan tokoh tersebut sebagai pahlawan, pionir penemuan kembali peninggalan warisan Sunda yakni Pajajaran. “Berdasarkan riset yang saya lakukan, Ki Mas Tanu berasal dari keluarga bangsawan Sumedanglarang yang notabene masih berkerabat dengan Kerajaan Pajajaran. Bahkan kita tahu Sumedanglarang dalam perkembangannya menjadi pengganti kerajaan Pajajaran,”tulis Aan. Siapa yang benar, tentunya harus dibuat riset yang lebih mendalam lagi mengenai soal tersebut. Namun yang jelas, sekitar 1705, persekutuan Haji Prawatasari dan Ki Mas Tanu terbongkar oleh telik sandi VOC. Akibatnya Wedana Bogor itu ditangkap VOC bersama sejumlah pengikutnya. “Dengan tuduhan perlawanan, para tersangka disuruh ke Batavia dan disekap untuk selanjutnya sesudah diadili Dewan Kehakiman (mereka) didera, dihajar (sampai) remuk redam, diselar dan (mendapat hukuman) dibuang ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) selama 50 .

SEJAK 5 Mei 2020, perbatasan India-China di area Line of Actual Control (LAC), garis demarkasi yang bersinggungan antara wilayah Ladakh (India) dan Tibet (China) sepanjang 3.500 kilometer, memanas. Militer kedua negara nyaris bentrok senjata. New Delhi maupun Beijing saling klaim wilayah tersebut dan saling gertak terkait. Tetapi belakangan tensi mulai mereda setelah dua jenderal masing-masing pihak bersua di Moldo, basis militer China di Sektor Chusul, Senin (22/6/2020). Militer India diwakili Komandan Korps ke-14 Angkatan Darat (AD) India Letjen Harinder Singh, dan diterima Komandan Distrik Militer Tibet Mayjen Liu Lin. Lewat pembicaraan maraton 11 jam, kedua pihak mencapai konsensus untuk menahan diri dan menghindari konflik terbuka. “Pembicaraan dilakukan dengan atmosfer yang positif dan konstruktif. Penarikan mundur pasukan di semua area yang berfriksi di timur Ladakh sudah disetujui dan akan segera dilakukan kedua pihak bersamaan,” sebut petugas militer India yang tak disebutkan namanya, dilansir Times of India , Selasa (23/6/2020). Tetapi bukan mustahil keduanya tak dapat menahan diri selamanya. Pasalnya, di level pengambil kebijakan, belum ada kesepakatan untuk mengikat perdamaian di perbatasan yang disengketakan. Hal ini terkait klaim China terhadap Lembah Galwan di salah satu area LAC. Terlebih, terdapat ketidakkompakan di pemerintahan India soal pertemuan trilateral yang dimediasi Rusia. Menteri Luar Negeri (Menlu) India Subrahmanyam Jaishankar bersedia bertemu Menlu China Wang Yi dengan mediator Menlu Rusia Sergey Lavrov di Moskwa. Tetapi Menteri Pertahanan (Menhan) India Rajnath Singh menolak duduk bersama dengan Menhan China Wei Fenghe. Krisis perbatasan India-China dipicu oleh pembangunan sebuah pos militer di Lembah Galwan oleh militer China pada 5 Mei di pesisir Danau Pangong dekat Pegunungan Himalaya. Pembangunan itu sebagai reaksi terhadap pembangunan infrastruktur jalan Darbuk-Shyok-Daulat Bel Oldi yang dibangun India. Pembangunan jalan di perbatasan yang dipermasalahkan China. (Twitter @IAmErAijaz ) Ketegangan terjadi ketika patroli militer India melabrak pos militer China itu. Konflik pun berkobar walau tak sekali pun meletupkan senjata. Kedua pasukan terlibat tawuran dengan tangan kosong, tongkat besi, hingga lempar-lemparan batu. Belasan prajurit di masing-masing pihak dilaporkan terluka. Tiga hari berselang, tawuran serupa terjadi di Nathu La Pass. Di pekan terakhir Mei, ribuan tentara China diklaim masuk dan melanggar perbatasan. Pada 15 Juni, terjadi tawuran kolosal di tepi Sungai Galwan. Sekitar 600 prajurit di masing-masing kubu tak hanya melempar batu, tapi juga menggunakan tongkat kawat berduri. Imbasnya 20 prajurit India tewas dan tiga luka-luka, sementara di pihak China satu tewas dan 43 lainnya terluka. Namun, tak satu pun peluru ditembakkan dalam tawuran itu. Bila ada satu letupan senjata, mungkin bakal mengobarkan perang berskala besar seperti yang dialami keduanya lebih dari setengah abad lampau. Konfrontasi Peking Kontra Delhi Pada Perang Sino-India 52 tahun lampau, insiden-insiden serupa pun terjadi. Situasi kian panas lantaran muncul Pemberontakan Tibet 1959 di mana India memberi suaka untuk Dalai Lama. Belum lagi, Perdana Menteri (PM) Jawaharlal Nehru bermain “dua kaki”. Di satu sisi ia masih didukung Amerika Serikat dan Inggris, di sisi lain ia mulai saling rangkul dengan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev. Saat itu hubungan Soviet dan China sebagai dua kutub komunis sudah tak harmonis. Saling klaim wilayah antara keduanya berpangkal dari perbedaan titik pijak. India sejak masih jadi koloni Inggris terus berpegang pada Garis McMahon sebagai perbatasan wilayahnya. Garis McMahon –dinamakan dari Sekretaris British India Henry McMahon berdasarkan Konvensi Simla 1914– adalah garis demarkasi sepanjang 890 kilometer yang memisahkan wilayah timur laut India dengan Tibet. Sementara, China tak mengakui Garis McMahon. Pada 1959, PM Zhou Enlai mengklaim bahwa perbatasan mereka adalah garis LAC. Garis demarkasi sepanjang 4.056 kilometer itu mencaplok wilayah Aksai Chin yang termasuk bagian dari Kashmir dalam Garis McMahon. Setelah perundingan setingkat menteri pada 1960 deadlock , pada Mei 1961 militer China membangun pos di Sungai Chip Chap setelah menguasai Dehra Compass. India bereaksi, membangun lebih banyak pos di belakang garis perimeter pos milik China. Alhasil tentara India memotong jalur suplai pos China hingga militer China di Sungai Chip Chap terpaksa mundur. “Nehru menginginkan agresi dan kami takkan membiarkannya. Biasanya kami mencoba menahan diri tapi sepertinya kami tak bisa lagi mencegahnya. Jika dia ingin maju (melewati LAC), kami akan melakukan tindakan bersenjata. Anda menghunuskan senjata, kami juga menghunuskan senjata. Kita akan berhadapan dan beradu keberanian,” ujar pemimpin tertinggi China Mao Zedong soal insiden itu, dikutip John W. Garver dalam “China’s Decision for War with India in 1962” yang termuat di buku New Directions in the Study of China’s Foreign Policy. Masing-masing wilayah yang diklaim India dan China antara McMahon Line dan Line of Actual Control. ( cia.gov ). Konflik keduanya menjadi konfrontasi bersenjata dalam kurun Juni-September 1962 di sejumlah wilayah perbatasan. Walau pada 3 Oktober PM Zhou mengunjungi PM Nehru di Delhi untuk meredam ketegangan, konfrontasi di perbatasan tak jua berhenti. Yang terbesar adalah baku tembak di Yumtso La, perbatasan dekat Tibet, 10 Oktober, di mana sekitar 50 personil patroli India pimpinan Brigadier John Dalvi disergap 1000 personil Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China. Meski pasukan Dalvi memberi perlawanan heroik, mereka kalah jumlah. Setengah dari pasukannya tewas. Di pihak TPR, 33 prajurit tewas. Meski PLA memberi penghormatan secara militer saat menguburkan 25 prajurit India, tetap saja konfrontasi itu dianggap sebagai tindakan yang memicu perang berskala besar. Perang Tak Berimbang Meski Nehru menetapkan “Forward Policy” atau kebijakan maju ke perbatasan, ia tak mengerahkan segenap kekuatan militernya. Nehru kadung yakin China takkan mau berperang. Toh kalaupun terpaksa perang, Nehru yakin bakal disokong penuh Amerika dan Inggris. Padahal, persiapan China bukan “kaleng-kaleng”.  James Barnard Calvin dalam The China-India Border War mencatat, China menyiapkan setidaknya pasukan darat hingga 80 ribu personil. Sementara, India hanya punya dua divisi berisi 12 ribu personil di wilayah perbatasan. Pada pagi 20 Oktober 1962, Perang Sino-India pun dimulai. TPR menyerang dari dua front: di timur melalui Sungai Nam Chu dan di barat lewat Aksai Chin. Hanya dalam beberapa jam, perbatasan di Sungai Nam Chu yang dijaga satu batalyon tentara India dihancurkan tiga resimen TPR. Sementara, di front barat garnisun India di Lembah Galwan dan Danau Pangong dengan mudah ditaklukkan PLA yang mengerahkan “gelombang manusia” yang tak terbendung. Dalam dua hari, garis pertempuran TPR makin maju dan pasukan India terus-menerus terpukul mundur. Nehru lantas meminta bantuan Presiden Amerika John F. Kennedy untuk mengirim 12 skadron pesawat tempur. Namun, permintaan itu ditolak. Kennedy hanya bersedia mengerahkan Kapal Induk USS Kitty Hawk ke Teluk Benggala dan baru akan bertindak jika China keluar dari zona yang dipersengketakan untuk menginvasi India. Hingga akhir perang, sekitar empat ribu serdadu India ditawan China dan dipulangkan pasca-Perang Sino-India usai. ( Wikipedia ). Proposal Nehru untuk membeli pesawat dari Inggris dan Amerika pun ditolak. Dengan kesal Nehru pun berpaling pada Soviet yang berkenan menjual 12 jet tempur MiG-21. Namun jet-jet tempur anyar Soviet itu datang terlambat. Peking yang tujuan ofensifnya telah tercapai setelah menguasai Aksai Chin, mendeklarasikan gencatan senjata unilateral pada 19 November 1962. Delhi pun tak punya pilihan lain selain menyepakati gencatan senjata itu. Perang selama sebulan itu mengakibatkan sekira 1.300 personil India tewas, 1.600 hilang, seribu lainnya terluka, dan empat ribu ditawan. Sementara di pihak TPR, dua ribu personilnya tewas dan seribu luka-luka. “Mulai 21 November 1962, pasukan terdepan China akan menghentikan tembak-menembak di sepanjang perbatasan Sino-India. Mulai 1 Desember 1962, pasukan terdepan China akan mundur ke posisi 20 kilometer di belakang LAC,” demikian bunyi potongan deklarasi gencatan senjata PM Zhou. Delhi kemudian terpaksa mengakui LAC, di mana Aksai Chin merupakan bagian dari China secara de facto . Kendati begitu, sengketa perbatasan itu masih acap menimbulkan insiden hingga hari ini.

Permulaan abad ke-19 perpecahan terjadi di Kesultanan Yogyakarta. Perselisihan antara Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan pemerintah kolonial Inggris di bawah perintah Thomas Stanford Raffles berakhir dengan diturunkan sang sultan dari takhtanya. Raffles lalu mengangkat putra Hamengkubuwono II, Raden Mas Surjo, sebagai raja baru dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Selama bertakhta (1810-1814), Sultan Hamengkubuwono III dianggap sebagai raja boneka. Dia banyak mengeluarkan kebijakan yang diyakini hanya menguntungkan kaum penjajah, terutama soal tingginya pungutan pajak dan keleluasaan orang Eropa di dalam kota. Namun di antara semua kebijakan, ada satu yang menjadi pemicu kemarahan rakyat, yakni pengangkatan kapiten Tionghoa Tan Jin Sing sebagai bupati Yogyakarta. Mengingat saat itu persaingan antara rakyat (baca: etnis Jawa) dengan orang-orang Tionghoa begitu besar di berbagai bidang. Ditambah jabatan bupati, banyak diminati bangsawan Jawa. “… Terdapat karier yang termasuk luar biasa dari seorang laki-laki yang memainkan peran sangat menentukan dan membantu menguatkan perasaan saling mencurigai dan tidak menenangkan antara kedua komunitas,” tulis Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina (1755-1825) . Siapakah Tan Jin Sing? Suksesor Sultan Diceritakan Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik , Tan Jin Sing lahir pada 1760 dari keluarga berbeda etnis. Ibunya, R.A. Patrawijaya, berasal dari keturunan Sunan Mataram Mangkurat Agung. Sementara ayahnya adalah seorang Tionghoa yang meninggal enam bulan sebelum kelahiran Tan Jin Sing. Namun sumber lain, T.S. Werdaya dalam Tan Jin Sing: Dari Kapitan Tionghoa Sampai Bupati Yogyakarta , menyebut bahwa Tan Jin Sing bukan dari keluarga beda etnis, melainkan keluarga priyayi Jawa. Ayahnya adalah Demang Kalibeber, dan ibunya R.A. Patrawijaya. Werdaya sendiri merupakan keturunan Tan Jin Sing yang membentuk trah Secodiningrat. Meski ada perbedaan dalam penyebutan asal-usul keluarga, kedua sumber sama-sama sepakat soal ayah angkat Tan Jin Sing bernama Oei Tek Liong. Olehnya Jin Sing diasuh dan dididik secara adat istiadat Tionghoa. Dia juga diajari bahasa kromo inggil dan tata cara budaya Jawa. Ketika Jin Sing berusia 10 tahun, Tek Liong menikah dengan Liam Lian Nio Jin Sing. Keluarga itu kemudian menetap di Magelang. Jin Sing diajarkan bahasa Belanda dan Inggris, serta budaya Eropa. “Demikianlah Jin Sing tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap dan pandai. Orang-orang Eropa yang hidup pada zaman itu menggambarkan Tan Jin Sing sebagai ‘seorang laki-laki yang benar-benar cerdas dan terampil’. Ia mampu memadukan ‘ketajaman seorang Tionghoa’ dengan pengetahuan lokal dan ‘kecerdikan orang Jawa’,” tulis Carey. Jin Sing lalu tinggal di Yogyakarta dan menikahi putri seorang kapiten Tionghoa bernama U Li. Pada 1803, dia menggantikan posisi mertuanya sebagai kapiten Tionghoa. Sebagaimana para pendahulunya, Jin Sing memegang peran menyewakan gerbang-gerbang tol di wilayah kesultanan untuk keperluan perdagangan. Dengan jabatannya itu, dia dapat mengembangkan kegiatan dagang milik pribadinya. Namun bukan itu keresahan utama para elit Jawa atas posisi Jin Sing. Sebagai kapiten Tionghoa, dia memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah kolonial. Jin Sing bisa menjadi penghubung para bangsawan yang ingin bernegosiasi dengan pihak kolonial. Dan salah satu elit Jawa yang dekat dengan Jin Sing adalah putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, Raden Mas Surjo. Menurut Peter Carey, Jin Sin dan Raden Mas Surjo berteman baik. Dia bertekad membantu Mas Surjo mengambil kembali tahta dari HB II. Kapiten Tionghoa ini lalu menerima titah sebagai utusan rahasia sang putra mahkota dalam berbagai perundingan dengan Inggris pada 1812. Perundingan tersebut memunculkan perjanjian antara Inggris dan Raden Mas Surjo. Pihak Inggris sepakat memberi jaminan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan HB II ke Rade Mas Surjo. Pihak Inggris lalu melakukan penyerbuan ke kraton pada Juni 1812 dan menggulingkan takhta sultan. Raden Mas Surjo pun dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Sebagai imbalan atas perannya, sultan mengangkat Tan Jin Sing sebagai bupati Yogyakarta dengan gelar Raden Tumenggung Secodiningrat. Di dalam buku Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia karya Budi Susanto (ed), disebutkan bahwa Jin Sing diberi sebuah wilayah berpenduduk 1.000 kepala keluarga di bekas perkebunan merica dan nila milik VOC di Lowanu, sebelah timur Bagelen. Bekas kapiten Tionghoa itu juga diketahui menjadi seorang Muslim. Dia mengucap dua kalimat syhadat dan disunat sebagai bentuk pengakuan diri telah memeluk Islam. “Sayangnya, persoalannya tidak berhenti di situ saja. Perihal kehadiran seorang Tionghoa dalam jabatan tinggi birokrasi orang Jawa, walaupun hal itu lazim ditemukan di Jawa Timur dan di pantai utara, tetapi hal itu tidak ada sejarahnya di Yogyakarta. Oleh sebab itu, pengangkatan Tan Jin Sing/Secodiningrat itu membangkutkan kemarahan beberapa kelompok,” tulis Carey. Akhir Hidup yang Tragis “ Cina wurung, Londo durung, Jawa tanggung ” (bukan lagi Tionghoa, belum lagi menjadi orang Belanda, dan Jawa pun masih tanggung). Ungkapan tersebut begitu populer di antara rakyat Yogyakarta pada awal abad ke-19 untuk menggambarkan sosok Tan Jin Sing yang terkatung-katung di antara tiga dunia (Tionghoa, Eropa, dan Jawa). Kelompok elit Jawa yang paling vokal dalam menentang jabatan Jin Sing adalah Pangeran Notokusumo (Paku Alam I), saudara kandung HB II. Kegagalan menduduki takhta Kesultanan Yogyakarta membuat Notokusumo menyimpan dendam kepada bupati Yogyakarta ini. Bahkan menurut beberapa laporan pada Oktober 1812, Notokusumo berencana menghilangkan tanah pemukiman orang-orang Tionghoa dan membunuh Tan Jin Sing. Ancaman itu tentu membuat Jin Sing hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan ancaman pembunuhan itu semakin hebat ketika pelindungnya (HB III), meninggal pada 3 November 1814. Jis Sing kehilangan koneksi utama di dalam Kesultanan Yogyakarta. Meski begitu dia tetap melanjutkan tugasnya sebagai bupati Yogyakarta. Menurut Peter Carey, Jis Sing sebenarnya tidak benar-benar kehilangan kedudukan di dalam birokrasi istana. Dia masih menjadi penghubung antara keraton dengan pihak kolonial selama HB IV bertakhta. Sebagian pejabat istana pun, khususnya istri HB III, masih senang kepadanya. “Meskipun demikian, hubungannya dengan orang di istana tetap saja renggang. Ia dinilai bersikap angkuh dan congkak oleh para pejabat istana sebab mendapat perlakuan khusus dan istimewa; suatu hal yang sesungguhnya tidak berhak untuk ia dapatkan menurut ketentuan adat istana,” tulis Carey. Bupati Yogyakarta itu sudah tidak mendapat tempat di antara bangsawan Jawa. Seorang pejabat tinggi Belanda Wouter Hendrik van Ijsseldijk mendapati kecemburuan mereka itu telah menghancurkan karir Jin Sing. Banyak pejabat istana yang menyatakan perasaan tidak senang secara terang-terangan atas kedudukan Jin Sing. Bahkan tidak hanya oleh para elit Jawa, mantan kapiten Tionghoa itu juga begitu dibenci oleh kelompok-kelompok masyarakat Tionghoa di Semarang dan Surakarta akibat kedudukannya di Yogyakarta. Penolakan itu membuat Jin Sing mengusahakan permohonan gelijkgestelde (disamakan) dengan kelompok Eropa. Nantinya dia tidak lagi ada di golongan Tionghoa maupun bumiputra, tetapi Eropa. Berdasarkan keputusan gubernur jenderal hal itu bisa saja dilakukan, sudah banyak kelompok elit bumiputra yang melakukannya. Namun tidak mudah memperolehnya, dan Jin Sing mendapat penolakan atas kedudukan tersebut. “Demikianlah, Tan Jin Sing alias Secodiningrat terpaksa harus menghabiskan sisa hari tuanya di dalam suatu kehidupan kultural yang aneh, tidak menyenangkan, dan terasing. Ia dengan penuh kehinaan ditolak oleh orang senegerinya; akibat penolakannya terhadap adat Tionghoa. Ia pun dicurigai begitu rupa oleh kebanyakan orang Jawa dari kalangan atas sebagai orang kaya baru yang penuh ambisi, serta membuat dirinya sendiri digunakan oleh orang Eropa yang membutuhkan jasanya sebagai informan politik,” ungkap Carey.

Nama Sultan Hamid II atau Sultan Syarif Hamid Alkadrie dari Kesultanan Pontianak kini tengah ramai diperbincangkan. Musababnya, muncul perseteruan antara Kesultanan Pontianak dengan A.M. Hendropriyono yang bermula dari komentar Hendropriyono tentang Sultan Hamid II. Dalam sebuah video yang diunggah di saluran Youtube Agama Akal TV , Hendropriyono menyebut bahwa Sultan Hamid II adalah seorang pengkhianat, alih-alih seorang pahlawan. Ia juga menyebut bahwa Sultan Hamid bukanlah perancang lambang negara Garuda Pancasila. Sementara itu, pihak Kesultanan Pontianak yang kini tengah mengusahakan gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Hamid II geram. Kesultanan Pontianak kemudian melaporkan Hendropriyono ke Polda Kalimantan Barat terkait dugaan pencemaran nama baik. Polemik Sejarah Sultan Hamid II adalah sultan ke-7 (1945–1978) dari Kesultanan Qadriyah Pontianak. Lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913 dari pasangan sultan ke-6 Syarif Muhammad Al-Qadrie dan Syecha Jamilah Syarwani. Hamid mendapat pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Lalu melanjutkan ke Hogeere Burger School (HBS) di Bandung dan HBS V di Malang. Kemudian sempat ke Technische Hooge School (THS) –sekarang Institut Teknologi Bandung– namun kemudian lebih memilih Akademi Militer Belanda (Koninklijke Militaire Academie) di Breda, Belanda. Lulus pada 1938, Hamid bergabung dengan Koninklijke Nederlandsche Indische Leger (KNIL) dan bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya. Ia pernah ditahan Jepang selama 3,5 tahun di Jakarta. Pasca kemerdekaan, Hamid dilantik menjadi sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak pada 29 Oktober 1945. Kemudian pada 1946, ia naik pangkat menjadi mayor jend e ral dan menjadi ajudan istimewa Ratu Kerajaan Belanda, Wilhelmina. Anshari Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II dalam webinar nasional “Sultan Hamid II, Pengkhianat atau Pahlawan?” pada 21 Juni 2020 menyebut Sultan Hamid II memiliki banyak peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah perundingan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun, ia menyayangkan, peran itu justru dinafikan karena Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk sejak penyerahan kedaulatan pada KMB itu tidak dilihat secara utuh sebagai mata rantai sejarah bentuk negara Indonesia. “Pertanyaannya kemudian hari ini, sejarawan-sejarawan yang menolak bahwa Sultan Hamid II itu berperan terhadap kedaulatan tersebut, apakah RIS ini, Republik Indonesia Serikat ini merupakan negara ilegal? Kan tidak,” kata Anshari. Jasa lain Hamid yang memunculkan kontroversi adalah rancangan logo elang rajawali Garuda Pancasila. Dalam sayembara merancang lambang negara , karyanya dipilih dan ditetapkan sebagai lambang negara RIS pada 11 Februari 1950. Gambarnya kemudian mengalami beberapa kali perbaikan dan jadilah Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Republik Indonesia sekarang. “Beliau sebagai perancang lambang negara itu tidak bisa dinafikan. Tidak dapat dibantah. Bertahun-tahun kami melakukan penelitian dan sudah diuji oleh banyak guru besar dan kemudian sudah diakui sebagai benda cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2015,” ujar Anshari. Hamid ditangkap pada 5 April 1950 atas tuduhan berniat menyuruh Westerling dan Frans Najoan menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati tiga pejabat pemerintah. Hamid diadili dan pada 8 April 1953 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun. Hamid dibebaskan pada 1958 dan tak lagi berpolitik. Namun, pada Maret 1962, ia kembali ditangkap dan dipenjara di Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur atas tuduhan makar dan membentuk VOC (Vrijwillige Ondergrondsche Corps). Hamid baru bebas pada 1966 setelah Sukarno lengser. Narasi terkait Westerling itu dibantah Anshari. Menurutnya, ada sentimen sejarah dari para peneliti dan pengkaji gelar pahlawan ditingkat pusat. Ia menjelaskan bahwa dakwaan primer Jaksa Agung Suprapto pada 1953 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Hamid terlibat Westerling. “Sultan Hamid II tidak terlibat Westerling. Apa buktinya? Kita lihat putusan Mahkamah Agung, baca betul-betul. Saya kira ini sentimen sejarah yang tidak bijak dibaca oleh orang-orang yang ada di tim peneliti dan pengkaji gelar di tingkat pusat atau TP2GP,” sebut Anshari. Politik Kepahlawanan Sejarawan J.J. Rizal lebih menyoroti mengenai kontroversi gelar Pahlawan Nasional yang sering terjadi Indonesia. Di mana persoalan gelar Pahlawan Nasional bukan hanya perihal sejarah, melainkan juga politik. Ia mencontohkan misalnya, pada 2004 muncul kontroversi kepahlawanan Sultan Hasanuddin setelah terbit buku biografi The Heritage of Arung Palaka yang ditulis oleh Leonard Y. Andaya. Dalam buku itu, digambarkan bahwa kejatuhan Sultan Hasanuddin dirayakan besar-besaran oleh masyarakat Bone karena dianggap sebagai kejatuhan seorang diktator. Padahal Sultan Hasanuddin telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada era Sukarno. Wacana kepahlawanan Sultan Hasanuddin pun menjadi polemik. Kemudian polemik terjadi pula pada 2007 tentang kepahlawanan Imam Bonjol setelah terbit cetak ulang buku Tuanku Rao yang ditulis oleh Mangaradja Onggang Parlindungan dan Greget Tuanku Rao dari Basyral Hamidy Harahap. Dari situ, muncul kritik keras terhadap kepahlawanan Imam Bonjol karena dianggap menggunakan kekerasan secara masif di Minangkabau dan Batak. Menurut Rizal, kekritisan terhadap sejarah itu muncul dan menimbulkan kontroversi terkait kepahlawanan tidak terlepas dari semangat Reformasi. “Saya pikir harus ditarik ke periode tahun 1998 di mana ada semangat besar untuk mengkritisi sejarah dari periode Orde Baru dan juga ada dorongan dari Pak Habibie sendiri untuk berdamai dengan sejarah,” kata Rizal. Ketika Orde Baru lengser, B . J . Habibie sebagai presiden baru memberikan Bintang Mahaputra kepada Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir. Padahal, dua tokoh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) itu pada era Sukarno dan Soeharto dianggap sebagai pemberontak. Pasca Reformasi, narasi sejarah kedua tokoh tersebut memang berubah. Ada usaha-usaha untuk membersihkan nama baik dua tokoh tersebut. Hingga pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Natsir sebagai Pahlawan Nasional. Sementara Sjafruddin ditunda karena ada kemungkinan kontroversi akan membesar. Sjafruddin baru ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2011. “Tapi yang paling menarik menurut saya bagaimanapun ada semangat lebih serius terkait pemberian gelar pahlawan. Ada peninjauan ulang terhadap latar belakang historis dari tokoh yang diajukan sebagai pahlawan,” kata Rizal. Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kemudian juga menghapus Undang-Undang No. 33 Prps Tahun 1964 yang mencantumkan kriteria “karet” bahwa calon Pahlawan Nasional tidak boleh melakukan perbuatan yang mencederai perjuangannya. Yang pada masa Orde Baru ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penguasa. “Dan di masa Orde Baru juga dengan pasal kriteria karet itu, tokoh seperti Tan Malaka, Alimin yang kiri itu dimakzulkan. Jadi dihilangkan di dalam peta universe dari para pahlawan,” terang Rizal. Berubahnya narasi sejarah Natsir dan Sjafruddin, menurut Rizal, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, citra sejarah seperti apa yang ingin dihadirkan dan tengah menghadapi persoalan apa pemerintah saat itu. Lalu ada semangat berdamai dengan sejarah dan politik literasi dari para intelektual dan politisi. Kemudian, ada riset sejarah besar-besaran mengenai penjernihan narasi sejarah. Dan terakhir, ada penerbitan ulang karya-karya tokoh terkait secara stimulan dan orang bisa membaca kembali tentang tokoh tersebut. “Jadi kesimpulan saya adalah proses pemilihan pahlawan ini peristiwa politik. Lebih banyak urusan politik daripada urusan sejarah tapi bukan menafikan sama sekali urusan sejarah,” pungkas Rizal.

SETIDAKNYA ada dua pencapaian pemerintah Republik Indonesia di level internasional yang patut diperhitungkan pada paruh pertama tahun 1946. Pertama, pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia oleh Mesir pada 23 Maret 1946, yang disusul negara-negara Arab lainnya. Kedua, bantuan beras Indonesia untuk India, negeri tetangga yang berjarak ribuan kilometer tapi punya ikatan sejarah dan kultural yang dalam dengan Indonesia. Sejak akhir 1945 Belanda mengadakan blokade atas laut Indonesia, dengan tujuan mengadang masuknya senjata ke Indonesia dan keluarnya komoditas dari Indonesia. Dampak blokade sangat berat untuk ekonomi dan perjuangan Indonesia. Berbagai upaya untuk menembus blokade Belanda itu dilakukan, salah satunya dengan menawarkan bantuan 500.000 ton beras untuk India yang tengah dihantam kelaparan berat.

Sosok Sukarno tak pernah habis dibahas. Perjuangan, pemikiran, dan warisannya sudah sering dibahas. Tapi ada yang sering luput dari pembahasan : sosoknya dalam foto. Banyak foto Sukarno yang menunjukkan mimik dan gestur menawan. Beberapa diantaranya sangat ikonik dalam dunia fotografi. Foto Sukarno saat mengecap pendidikan sekolah. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno tampak dengan ekspresi serius ditengah pemuda Indonesia. ( Foto :  geheugen.delpher.nl ) Salah satu potret Bung Karno dengan ekspresi khasnya. ( Foto : Wikimedia Commons ) Foto Bung Karno paling ikonik terlihat ketika dia berpidato di depan ribuan massa. Gestur tangan bertenaga, pakaian penuh wibawa, dan wajah serius menambah kekuatan kata-katanya. Semangat juang rakyat pun jadi terbakar. Di foto lain, suasana justru berkebalikan. Tenang, damai, dan hening. Seperti foto saat dia membacakan teks Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, 56. Wajahnya tampak tegang seperti menyimpan banyak perasaan. Ekspresi ikonik Bung Karno ketika membacakan teks kemerdekaan di Jakarta. ( Foto : Wikimedia Commons ) Salah satu ekspresi Bung Karno saat berorasi di tengah bangsa Indonesia. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno saat bertemu dengan para pemuda bangsa Indonesia ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno dengan ekspersi khasnya yang berhasil terekam oleh kamera. ( Foto : Wikimedia Commons ) Tak semua foto Sukarno memperlihatkan keseriusan atau ketegangan. Foto lain menangkap mimik dan ekspresinya  yang segar dan ceria. Ini biasanya tampak dalam foto yang memuat dia beserta sahabatnya, dari dalam dan luar negeri. Atau ketika dia rehat di sesela menunaikan ibadah haji. Bung Karno tampak tersenyum santai saat menunaikan ibadah Haji. ( Foto : Wikimedia Commons ) Sukarno tampak tersenyum saat memberikan pidato kenegaraan. ( Foto : https://geheugen.delpher.nl/ ) Di berbagai pameran fotografi, foto-foto Sukarno beberapa kali pernah dibahas. Tapi belum banyak yang serius mengungkap cerita apa yang ada di balik atau di sekeliling foto-foto itu. Foto Sukarno juga bagian dari sejarah. Masih banyak cerita yang tersimpan di dalamnya yang menjadi kenangan berharga akan semangat dan perjuangannya semasa hidup. Bung Karno tersenyum dan melambaikan tangan saat parade di Amerika Serikat. ( Foto : Wikimedia Commons )