MENJELANG senjakala, Omon Abdurachman kerap mengisahkan “perseteruannya” dengan A.H. Nasution pada awal revolusi berkecamuk di Bandung. Omon yang saat itu masih berpangkat letnan kolonel dan merupakan komandan Resimen ke-8 TRI (Tentara Republik Indonesia) membawahi Bandung dan sekitarnya, sempat melakukan aksi desersi karena merasa tidak setuju dengan keputusan Komandan Divisi III TRI Kolonel A.H. Nasution. “Ya waktu itu saya yang masih muda tak habis pikir, mengapa komandan divisi mau menyerahkan begitu saja kota Bandung kepada Inggris,” kenang lelaki yang pernah memimpin kompi pasukan PETA (Pembela Tanah Air) di Pandeglang tersebut. Dikisahkan oleh Mohammad Rivai (sejawat Omon di Divisi Siliwangi), kedua maung ngora (artinya: harimau muda, sebutan untuk anggota Divisi Siliwangi era revolusi) sempat berdebat keras dan saling gebrak meja. Bahkan kata Rivai, Omon sempat mencopot tanda pangkatnya sendiri di depan Nasution. “Baik Kolonel, kalau kami tidak boleh melaksanakan pembakaran dan perusakan, maka sekarang juga saya meletakan jabatan sebagai Komandan Resimen Kedelapan, “ demikian seperti dikisahkan Rivai dalam otobiografinya,  Tanpa Pamrih Kupertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dua Perintah Bandung, 23 Maret 1946. Sebuah pesawat angkut milik RAF (Angkatan Udara Kerajaan Inggris) melayang-layang di atas Kota Bandung. Alih-alih melemparkan bom, justru dakota tersebut menurunkan ribuan surat ultimatum yang langsung ditandatangani oleh Panglima Tentara Inggris untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali Mayor Jenderal D.C. Hawtorn. Isinya, ancaman agar orang-orang Indonesia bersenjata harus mengosongkan Bandung selambat-lambatnya pada 24 Maret 1946, jam 24.00 dan wajib mundur sejauh 11 km dari tanda kilometer nol,” ungkap  John RW Smail dalam  Bandung Awal Revolusi 1945-1946. Terkait dengan ultimatum tersebut, Perdana Menteri  Sutan Sjahrir memerintahkan agar TRI mengikutinya. Kepada Panglima Komandemen Jawa Barat Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dan Kolonel A.H. Nasution, Sjahrir menyatakan agar TRI bersikap taktis dan tidak menghambur-hamburkan kekuatan untuk melawan Inggris yang sebenarnya bukan musuh Republik Indonesia. “Kerjakan saja. TRI kita adalah modal yang harus dipelihara, jangan sampai hancur dahulu. Harus kita bangun untuk kelak melawan NICA,” ujarnya seperti dikutip A.H. Nasution dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid III: Diplomasi Sambil Bertempur . Hal sebaliknya justru diserukan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Lewat MBT (Markas Besar Tentara) di Yogyakarta, diserukan agar TRI Jawa Barat menolak ultimatum Inggris tersebut. “Tiap sejengkal tumpah darah harus dipertahankan,” demikian bunyi kawat dari MBT itu. Sebagai bawahan, Nasution menghadapi dilema. Sementara waktu terus berjalan, para komandan di lapangan secepatnya meminta dia untuk membuat keputusan. Didi-MBT vs Nasution Sekira jam 14.00 pada 24 Maret 1946, Nasution membuat suatu keputusan yang berisi empat perintah Panglima Divisi III TRI. Perintah itu adalah: Semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum jam 24.00. TRI harus menjalankan aksi bumihangus terhadap semua bangunan yang ada. Sesudah matahari terbenam, Bandung Utara harus diserang dari utara dan sedapat mungkin harus pula dijalankan aksi bumi hangus di sana. Begitu pula dari selatan harus ada penyusupan ke utara. Pos komando dipindahkan ke Kulalet (Dayeuhkolot) Perintah Nasution sepertinya dibuat tanpa koordinasi dengan Jenderal Mayor Didi Kartasasmita. Sementara Nasution memerintahkan pelaksanaan empat klausul itu, Didi secara tegas menolak perintah Hawtorn. Kepada Letnan Kolonel van der Post, ajudan Hawtorn) yang sempat mengancam dengan pamer kekuatan alat militer di sepanjang kota Bandung, Didi menyatakan bahwa mundur dari kota Bandung adalah sebuah kemustahilan bagi TRI. “Tidak bisa! Saya tidak bisa menyuruh mereka mundur dari kota Bandung!” ungkap Didi seperti dikisahkan dalam biografinya Didi Kartasasmita, Pengabdian bagi Kemerdekaan karya Tatang Sumarsono. Sejarah mencatat, justru perintah Nasutionlah yang dilaksanakan di lapangan. Soal itu sempat membuat berang Didi. Usai pembumihangusan Bandung, Didi memerintahkan Kolonel Hidajat Martaatmadja untuk “mengadili” Nasution. “Panglima Komandemen dan MBT harus tahu… Saya tak mungkin mengorbankan 4 batalyon saya dengan persenjataan tak lebih dari 100 pucuk senapan untuk menangkis sebuah divisi Inggris berjumlah 12.000 prajurit itu ,” demikian tangkis Nasution kepada Hidajat. Perseteruan Didi dan MBT dengan Nasution kemudian ditengahi oleh Kepala Staf TRI Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Dalam suatu kunjungan ke markas Komandemen Jawa Barat di Purwakarta pada Mei 1946, Oerip menyatakan bahwa keputusan yang telah diambil Nasution terkait Bandung adalah keputusan terbaik.

PADA 17 Januari 1948 Perjanjian Renville ditandatangani oleh pihak pemerintah Kerajaan Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu klausul dalam kesepakatan tersebut adalah kewajiban bagi Divisi Siliwangi untuk meninggalkan kantong-kantong gerilyanya di Jawa Barat. Maka terjadilah dalam sejarah apa yang dinamakan hijrah pasukan Siliwangi ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun dalam kenyataannya pihak MBT (Markas Besar Tentara) di Yogyakarta diam-diam memerintahkan kepada Divisi Siliwangi untuk meninggalkan sebagian kecil pasukannya di Jawa Barat. Menurut buku Siliwangi dari Masa ke Masa karya para peneliti Pusat Sejarah Kodam VI Siliwangi, beberapa batalyon (satu batalyon setara dengan 700-1000 prajurit) memang diperintahkan untuk tidak ikut hijrah dan bertahan melawan militer Belanda di Jawa Barat. Salah satu batalyon yang diperintahkan untuk bertahan adalah Batalyon 22 pimpinan Mayor Soegih Arto yang menguasai wilayah Cililin, Gunung Halu, Batujajar dan sebagian wilayah Ciranjang, Cianjur. Menurut Soegih Arto perintah itu langsung dari Letnan Kolonel Daan Jahja, Komandan Brigade Guntur Divisi Siliwangi. “To, jij (kamu) kita rencanakan untuk tetap tinggal di Jawa Barat…Supaya terus mengganggu militer Belanda yang ada di sini,” kata Daan Jahja seperti dikutip dalam biografi Pengalaman Pribadi Letjen (Pur) Soegih Arto . Singkat cerita, bertahanlah pasukan Soegih Arto di wilayahnya semula tanpa diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Tentu saja dia tidak lagi menggunakan nama Batalyon 22 Brigade Guntur Divisi Siliwangi, tapi dengan nama baru yakni Pasukan Djaja Pangrengot. Pasukan ini kemudian berubah menjadi unit-unit mandiri yang sepenuhnya liar tanpa garis komando yang jelas kecuali kepada pimpinannya, Soegih Arto. “Saya berlaku layaknya raja kecil,” ujar Soegih Arto. Sebagai kekuatan yang tidak memiliki atasan, Djaja Pangerot tentu saja bertindak otonom. Bukan saja soal operasi militer, segala kebutuhan termasuk logistik harus mencari sendiri. Tak jarang, kata Soegih, mereka kelaparan dan hanya mengandalkan kekayaan hutan setempat. “Kadang kita makan lalapan saja, daun-daun, buah hutan, ular dan bagong (babi hutan),” ujar Moehidin (103 tahun), eks anggota Djaja Pangerot. Suatu hari, Pasukan Djaja Pangerot menghancurkan satu unit patroli militer Belanda di sekitar wilayah Cililin. Mereka lantas dikejar oleh beberapa unit buru sergap militer Belanda selama tiga hari berturut-turut. Saat dalam pengejaran mereka tak sempat mendapat pasokan logistik dari penduduk. Makanan mereka hanya buah-buahan hutan. Suatu senja, mereka sampai di sebuah kampung yang rakyatnya melarat. Mereka tak tega meminta makanan. Ketika istirahat di halaman rumah seorang warga, tetiba mereka melihat seekor kelinci melompat-lompat dan masuk ke kolong rumah. Air liur mereka sontak mengalir. “Kami saling berkedip mata dan diam-diam merencanakan akan membekuk si kelinci itu nanti begitu gelap datang,” kenang Soegih Arto dalam Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan Jilid I  terbitan Markas Besar LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia). Malam pun datang. Tanpa ampun, tim eksekusi yang langsung dipimpin oleh Soegih Arto mengendap-endap memasuki kolong rumah. Begitu melihat bayangan putih, Soegih Arto cepat menancapnya dengan sangkur lantas tanpa banyak cakap memotongnya dan mengulitinya dalam kegelapan. Jadilah mereka menikmati santapan malam dengan daging bakar yang lezat. Pagi-pagi mereka terbangun dalam kondisi segar karena baru dipasok energi baru. Saat terbangun inilah, tetiba mereka melihat kelinci yang mereka makan malam tadi masih melompat-lompat dengan riangnya di depan mata. Seseorang lalu berlari ke bekas tempat pembersihan daging yang mereka santap. Alangkah terkejutnya dia begitu melihat kepala hewan yang terpotong ternyata kepala seekor kucing. Dia kemudian memberitahu seluruh anggota pasukan termasuk kepada sang komandan. Alih-alih marah, Soegih Arto malah tertawa terbahak-bahak. “Ya apa boleh buat, kucing telah jadi mangsa,” ujarnya.

TAK ada yang lebih populer dari Norwegia selain fyord-fyord cantiknya dan sebagai salah satu pewaris bangsa Viking. Namun, Norwegia bukan dua hal itu semata. Film Brødre (2015) membuktikannya dengan tawaran lebih dari sekadar daya tarik wisata. Film dokumenter berdurasi 110 menit itu memang tak punya action atau drama sebagaimana film-film Hollywood. Namun, film ini mengandung banyak makna. Sederhananya, film ini berkisah tentang keseharian dua bocah: Markus dan Lukas Holm yang digarap sang ibu, Aslaug Holm. Lewat mata kamera sang ibu, penonton diajak mengarungi kehidupan detail rata-rata penduduk Norwegia yang tinggal di pesisir Ibukota Oslo. Selain berkisah tentang harapan, kekecewaan, dan lika-liku kehidupan Markus dan Lukas, sang ibu juga mengungkit bagaimana anak-anak mereka menjalani hidup di bawah naungan para leluhur yang secara turun-temurun merupakan nelayan tangguh. Bersama film garapan sineas Italia Paolo Sorrentino yang memenangkan Academy Awards dan Golden Globe pada 2014, La Grande Bellezza (2013), Brødre akan mengajak kita menyaksikan sisi lain Eropa. Dua film apik ini jadi sajian “Road to Europe on Screen 2019” di Institut Budaya Italia (IIC), Jakarta, Jumat (22/3/2019). Mula Festival Film Eropa Europe on Screen (EoS) tahun ini akan jadi edisi ke-19 yang digelar Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei pada 18-30 April 2019. Tidak hanya di Jakarta, lebih dari 100 film berkualitas juga akan diputar di enam kota lain: Tangerang Selatan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Yogyakarta. “Tapi kalau untuk jadwal film-filmnya mohon sabar dulu ya. Nanti kita akan umumkan pada 2 April lewat media-media sosial kita. Sementara, yang di situs kita ( europeonscreen.org ) itu masih jadwal tahun lalu,” terang Nauval Yazid, salah satu Festival Co-Directors EoS, kepada Historia. Nauval Yazid, Festival Co-Directors Europe on Screen 2019 (Randy Wirayudha/Historia) Meski ini jadi yang ke-19, bukan berarti festival film asal benua biru ini bermula pada 2000. Festival film dengan durasi terlama dan salah satu yang tertua di Jakarta ini eksis pertamakali pada 1990 dengan nama European Film Festival. Majalah Pertiwi edisi 116 (1990) mengulas, Festival Film Eropa itu diprakarsai Centre Culturel Français (CCF), kini Institut Français d’Indonésie (IFI) atau Pusat Kebudayaan Prancis di Jakarta dalam rangka kerjasama kebudayaan Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. Festival dihelat pada 20 November-1 Desember 1990; film-filmnya diputar serentak di IFI, Goethe Institut (Jerman), Erasmus Huis (Belanda), British Council (Inggris), dan Institut Cervantes Jakarta (Spanyol). Namun, gelaran kedua baru bisa dihelat pada 1999. Itupun akhirnya batal digelar lantaran beberapa filmnya tak lolos sensor Lembaga Sensor Film, tulis Jonathon Green dan Nicholas J. Karolides dalam Encyclopedia of Censorship. “Awalnya dijadwalkan Festival Film Eropa itu pada September 1999 di Jakarta. Tiga dari sembilan film sudah lolos sensor. Tapi sisanya diperbolehkan diputar setelah dipotong adegan-adegan seksualnya. Penyensoran itu tak bisa diterima komite Festival Film Uni Eropa.” Tiga tahun jeda, hajatan itu comeback dengan nama Europe on Screen (Eos) pada 2003. Sejak itu, festival tersebut rutin digelar tahunan. “Sejak 2003 sampai 2006 EoS istilahnya numpang di JiFFest (Jakarta International Film Festival). Jadi mereka jadi bagian dari salah satu programnya JiFFest. Baru pada 2007 EoS berdiri sendiri,” sambung Nauval. Seratus Film Cuma-Cuma Sebagaimana edisi-edisi sebelumnya, EoS tahun ini tetap bisa dinikmati cuma-cuma alias gratis. Lebih dari 100 film dari puluhan negara Eropa akan jadi suguhan di tujuh kota sepanjang 18-30 April 2019. “Kalau dirunut per judul, kira-kira totalnya 118 film dari 27 negara Eropa. Tapi film-filmnya memang produksi dari kurun 2016-2017. Dari awal kita selalu mencari filmnya memang dari kurun dua tahun berjalannya festival. Ada juga yang dari 2016, itu film dari Azerbaijan karena memang negara mereka output filmnya tidak banyak per tahun,” ujar Nauval lagi. Bukan hanya dari kedutaan dan pusat kebudayaan negara-negara Eropa, Nauval kadang harus mencari film dari pihak-pihak di luar kedutaan. “Karena enggak semua kedutaan punya kearsipan dan kepustakaan budaya seperti Italia, Prancis, Jerman, Belanda. Lainnya kita harus cari sendiri langsung ke para film-makers , sales agents , atau distributor .” Nauval menambahkan, pihaknya tak pernah menentukan tema-tema besar tertentu. Kalaupun ada isu tertentu yang ingin diangkat, biasanya akan disisipkan di program dokumenter mereka. Seperti tahun ini, EoS mengangkat isu soal tanah dan film Brødre seperti yang sedikit diuraikan di atas, adalah salah satu representasinya. “Kita tetap ingin setiap tahun ada sub- section tersendiri yang mengkangkat sebuah isu. Biasanya untuk kategori dokumenter. Tahun lalu tentang kelautan karena di Uni Eropa tahun lalu lagi ada konferensi tentang kelautan. Tahun ini tentang our land , tanah. Kita ingin angkat isu tentang tanah dari sisi turisme, eksplorasi, hukum, tanah sebagai tempat tinggal, sampai tanah yang jadi sengketa,” ujarnya menutup obrolan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram terhadap gim peperangan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Pemicunya aksi brutal penyerangan ke dua masjid saat salat Jumat di Selandia Baru pada Jumat, 15 Maret 2019. Teroris itu disebut-sebut terinspirasi oleh PUBG. MUI Pusat pun akan mengkaji gim keluaran Tancent Games itu. Sedangkan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika siap memblokir PUBG bila ada permintaan dari MUI. Dalam Pasal 8 Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2016, PUBG masuk klasifikasi gim yang menunjukkan tindakan kekerasan dan hanya boleh dimainkan oleh pemain berusia 18 tahun ke atas. Warganet pun bereaksi, #PUBGharam menjadi trending topic . Pencinta gim menolak rencana fatwa itu. Mereka menganggap jauh sebelum ada PUBG, sudah banyak gim peperangan. Jauh sebelumnya MUI Jawa Barat telah mengeluarkan fatwa terhadap gim. Hal ini disebut dalam hasil penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tentang sinergi fatwa MUI dengan lembaga-lembaga fatwa ormas pada 2017 di delapan lokasi yaitu MUI DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, Maluku Utara, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Kampar. “MUI Jawa Barat mengeluarkan fatwa tentang aliran keagamaan yang menyimpang, pencurian aliran listrik, dan permainan elektronik (Royal Game) yang merupakan persoalan umum ( common sense ),” demikian disebut dalam balitbangdiklat.kemenag.go.id , 31 Agustus 2018. Bedanya dengan rencana fatwa untuk PUBG, 12 tahun lalu MUI Jawa Barat mengeluarkan fatwa halal untuk Royal Game. Permohonan fatwa diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Permainan Ketangkasan (APPK). MUI Jawa Barat mengeluarkan sertifikat jawaz atau tidak keberatan pada 1 April 2007. Intinya tidak ada unsur judi dalam Royal Game. Dikutip dari detik.com  (25 Desember 2007), untuk mendapatkan fatwa halal itu, APPK disidang empat kali. Bahkan mereka harus memperagakan cara permainan Royal Game. Mereka menjelaskan cara permainannya, yaitu konsumen membeli koin seharga Rp10 ribu untuk 10 kali permainan. Dalam setiap permainan, konsumen akan memperoleh tiket. Makin hebat mainnya, tiket yang diperoleh pun makin banyak. Tiket itu kemudian ditukar dengan hadiah berupa barang dan tidak ada hadiah uang. MUI Jawa Barat diprotes keras oleh organisasi Islam di Bandung seperti Forum Ulama Umat Indonesia dan Syarikat Islam Indonesia. Bahkan MUI Kota Bandung menyalahkan MUI Jawa Barat yang hanya mempertimbangkan fiqih tanpa unsur sosial. MUI Jawa Barat bersikukuh tidak akan mencabut fatwa yang telah dikeluarkannya. Ketua MUI Jawa Barat, KH Hafidz Usman, sebagaimana dikutip okezone.com (27 Desember 2007), mengatakan “kami tidak akan mencabut fatwa atau mengganti fatwa. Namun, kami memiliki aturan bahwa hukum yang pernah kami tetapkan bisa saja berubah di kemudian hari. Hal itu berlaku jika ada sesuatu yang harus dipertimbangkan kembali.” Soal tudingan MUI Kota Bandung, Hafidz menuding balik bahwa MUI Kota Bandung tidak memiliki keberanian dalam memutuskan hukum. “Karena sebelumnya APPK meminta nasihat terlebih dahulu ke MUI Kota Bandung. Namun karena mereka tidak berani ambil keputusan, akhirnya kami yang mengeluarkan fatwa.” Selain APPK, DPP ARKI (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia) juga mengajukan surat permohonan fatwa ke MUI Pusat tanggal 24 Mei 2007. Suratnya No. 025/DPP/ARKI/V/2007 tentang Permohonan Fatwa Mesin-Mesin Permainan Rekreasi Keluarga Anggota ARKI. Hasil kajian tim MUI terhadap media/mesin permainan yang dikelola perusahaan dalam ARKI disampaikan dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 12 September 2007. Komisi Fatwa mengeluarkan keputusannya pada 3 Oktober 2007. Intinya, media/mesin permainan yang dikelola oleh ARKI ada yang boleh (mubah) dan ada yang tidak boleh (haram) karena mengandung unsur judi.

PENGALAMAN menjabat Panglima Diponegoro meninggalkan kenangan pahit bagi Soeharto. Waktu itu pangkat Soeharto masih kolonel. Dalam amatan Soeharto, kondisi kesejahteraan prajuritnya cukup melarat. Soeharto putar akal bagaimana caranya mendulang uang. “Dengan berani dan menantang resiko, Panglima melaksanakan barter gula dari Jawa Tengah yang berkelebihan produksinya dengan beras,” tutur Hartinah, istri Soeharto kepada Abdul Gafur dalam Siti Hartinah Soeharto: Ibu Utama Indonesia. Menurut Tien, panggilan Hartinah, keadaan di Jawa Tengah dilanda paceklik karena gagal panen. Sebagaimana kelak diketahui umum, Soeharto menjalankan bisnis gelap. Dia melakukan penyelundupan hasil bumi setelah kongkalikong dengan pengusaha Tionghoa, Liem Sioe Liong. Kegiatan ini tergolong ilegal, karena tentara tak diperkenankan berdagang.

KASUS Agni dan Universitas Gadjah Mada yang berakhir “damai” juga kasus Baiq Nuril yang berakhir pemenjaraan dengan jerat UU ITE menambah panjang deretan kasus kekerasan seksual di tanah air. Mayoritas kasus itu berakhir menyedihkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam laporannya menyebutkan, pada 2018 ada 7.238 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan yang dihimpun dari berbagai layanan aduan, menununjukkan jumlah kekerasan seksual pada 2017 mencapai 384.446 laporan. Aduan dari para korban yang langsung masuk ke Komnas Perempuan mencapai 1.301 laporan. Angka-angka tersebut baru mencakup kekerasan seksual yang dilaporkan. Padahal, keberanian korban untuk melaporkan kasus yang mereka alami masih rendah. Minimnya keberanian korban melaporkan kasus yang mereka alami disebabkan terutama oleh masih kuatnya cara pandang bahwa perkosaan merupakan serangan terhadap moral (asusila). Akibatnya, masyarakat malah meragukan dan menyalahkan korban. Pertanyaan-pertanyaan seputar pakaian korban, lokasi, dan waktu kejadian seringkali malah menyudutkan korban alih-alih mengadvokasi. Padahal, kekerasan seksual, mertabat, dan harga diri seseorang bukan semata urusan sopan santun. Banyaknya kasus kekerasan seksual ini membuat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) penting untuk segera disahkan. “Hukum Indonesia hanya mengakomodasi kasus perkosaan dengan bukti kekerasan fisik pada tubuh perempuan,” kata Masruchah, komisioner Komnas Perempuan, pada Historia . RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibuat degan perspektif keadilan untuk korban dan akan mengatur 15 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Antara lain, kontrol, intimidasi, eksploitasi, penyiksaan seksual, dan pemaksaan aborsi. RUU juga menjabarkan mengenai hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Ide tentang pentingnya payung hukum PKS bermula dari tingginya angka kekerasan seksual sepanjang 2001-2011. Sepanjang dekade tersebut, 25 persen kasus kekersan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Setiap hari setidaknya 35 perempuan jadi korban kekerasan seksual. Artinya, setiap jam ada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual hingga Komnas Perempuan menyebut Indonesia darurat kekerasan seksual. “Itu baru yang lapor. Banyak yang tidak lapor karena intimidasi oleh pelaku dan masyarakat,” kata Masruchah. Pada 2012, Komnas Perempuan meneliti jenis-jenis kekerasan seksual. Setahun setelah itu KP mulai mengusulkan pembentukan payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual. Tiga tahun menunggu, Komnas Perempuan mendorong DPR untuk memasukkan RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas).  Proses pembahasan prolegnas dimulai pada awal 2015. Perwakilan dari Komnas Perempuan kemudian menyerahkan naskah akademis untuk pertimbangan rapat Badan Legislasi Nasional pada pertengahan 2016. Setahun kemudian, Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah koordinasi berbagai kementerian terkait RUU PKS. “DPR sendiri menunjuk Komisi VIII sebagai panitia kerja (panja) baru pada awal 2018. Dan sejauh ini panja baru sampai Rapat Dengar Pendapat Umum, semacam konsultasi dengan para pakar, termasuk ormas-ormas besar di Indonesia,” kata Masruchah. RUU PKS dapat menambal produk hukum yang sudah ada, seperti KUHP yang hanya mencakup perkosaan dan pencabulan. Ada juga UU No. 7 th. 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. UU ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut penandatanganan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women, CEDAW) pada 1981. Penandatanganan CEDAW bermula dari usaha feminis negara dunia pertama yang berhasil memasukkan dekade perempuan (1975-1985) dalam agenda PBB. Menyusul kemudian Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women, CEDAW) keluar pada 1979. Deklarasi ini dibahas dalam Konferensi Dekade Perempuan PBB di Kopenhagen pada 29 Juli 1980. Indonesia sepakat untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus diskriminasi terhadap perempuan dari beragam spektrum, salah satunya kekerasan seksual. Meski demikian, karena belum ada payung hukum yang spesifik mengatur tentang kekerasan seksual, perempuan belum kunjung lepas dari jerat sial yang sulit diurai. Kasus Agni dan Baiq Nuril belum memberi hasil yang memihak korban.  Sementara, payung hukum yang dinanti masih alot dibahas. “Pembahasan akan dimulai lagi setelah pileg. Ditargetkan disahkan pada Agustus 2019,” kata Masruchah.

Interaksi antarpulau di Nusantara sudah lama terjadi. Pemicunya migrasi penutur Austronesia dari Cina Selatan-Taiwan ke kepulauan Nusantara pada 4000 tahun yang lalu, berlanjut hingga memasuki tarikh masehi. Junus Satrio Atmodjo, Arkeolog Universitas Indonesia, mengatakan ada bukti kalau orang Indonesia Kuno telah mengarungi laut sejak awal tarikh masehi. "Ini berdasarkan analisis penanggalan karbon pada tinggalan perahu di tepi Sungai Lematang, Sumatra Selatan," katanya dalam acara International Forum on Spice Route 2019, di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (20/3).  Perpindahan lintas daratan sejak masa prasejarah itu memungkinkan terjadinya pertukaran jarak jauh. Hal ini kemudian memancing beberapa komoditas yang kini dikenal, termasuk bulu burung, rempah, kayu harum, dan beberapa tanaman yang sudah dibudidayakan di Nusantara, seperti pisang, taro (keladi), jeruk, dan mangga.  "Para penutur Austronesia membentuk jejaring pertukaran jarak jauh. Misalnya bulu burung di Papua ngepulnya di Raja Ampat, lalu rempah di Maluku," kata Daud Aris Tanudirjo, Arkeolog UGM.  Daud mengatakan, mobilitas tinggi itu dimungkinkan setelah para penutur Austronesia mengembangkan teknologi kelautan, seperti di Filipina dan Indonesia utara. Termasuk teknologi  double canoe  yang mampu berlayar jauh sekaligus membawa banyak beban.  "Ini berkembang pesat di sekitar koridor Asia Tenggara," kata Daud. Mekanisme itu kemudian menciptakan jaringan hubungan antarpulau. Buktinya, kata Daud, obsidian Melanesia sampai ke Sabah, Malaysia dan Polinesia (Fiji, Tonga, Samoa), yang membentang 8.000 km. Hal itu telah terjadi sekira 3500 tahun yang lalu.  "Lalu pengenalan gerabah dari Asia Teggara ke Melanesia dan Polinesia yang disebut gerabah Lapita pada 3.500-2.700 tahun yang lalu," kata Daud.  Pertukaran rempah meluas ke barat. Di antaranya terdapat temuan pitolit (deposit silika di dalam tanaman) pisang di Kamerun pada 2.500 tahun yang lalu. Di Afrika juga ada sisa tanaman yang berasal dari Nusantara, seperti yam, pisang, dan taro (keladi). Tanaman ini hampir pasti dibawa oleh penutur Austronesia. Pun temuan sisa tanaman yang mirip cengkeh di Situs Terqa (Mesopotamia, Syria) sekira tahun 1750 sebelum masehi.  "Ini sebenarnya sudah banyak yang membantah katanya itu bukan cengkeh karena kelopaknya ada lima. Tapi melihat ada temuan pitolit pisang sampai di Situs Kor Diji (Pakistan) dari sekira 4.000 tahun yang lalu, mungkin saja cengkeh sudah sampai ke Terqa," kata Daud. Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, menjelaskan pula kalau jalur rempah sudah ada sejak 3.000 tahun sebelum masehi. Orang Mesir Kuno yang memulai, kemudian diikuti bangsa Yunani dan Romawi.  Di Nusantara, jalur rempah mulai bangkit ketika awal-awal ekspansi Islam. Bani Umayyah (mulai abad ke-7M) dan Abbasiyah (mulai abad ke-8) yang membangkitkan kembali jalur perdagangan rempah itu. "Kita tahu sebelum Islam masuk, pelaut dan pedagang Islam sudah masuk ke Nusantata," kata Azra. Pelaut asal Persia, Al Ramhurmuzi dalam  Ajaib al-Hind  ( wonders of the Archipelago ), melaporkan kehadiran pedagang dan pelaut muslim di Palembang, di Kerajaan Sriwijaya.  "Ini membangkitkan perdagangan rempah," kata Azra. "Perdagangan rempah kemudian hancur ketika Belanda masuk dan menerapkan monopoli. Ini yang membuat ekonomi rusak."

DATARAN tinggi Seko, Sulawesi Selatan masih kemarau. Udara malamnya semakin dingin, tapi siang hari panasnya menyengat. Permukaan j alan nya di penuhi gumpalan debu, amat l icin. Menyambangi Kecamatan Seko, sekitar 120 km dari kota Kecamatan Sabbang atau sekitar 150 km dari Masamba, pusat Kabupaten Luwu Utara, dan menikmati jalur untuk mencapainya ibarat memasuki ruang waktu. Sensasinya dua bidang: peradaban modern dan daerah terisolir. Wilayah yang dikenal pula sebagai kawasan To Kalekaju ini dikurung Pegunungan Quarles dan diapit Pegunungan Verbeek. Di sinilah peradaban modern –masa neolitikum– di Sulawesi bermula. Bersama 15 orang dari tim Kajian Delineasi Situs Seko, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya menyambanginya pada 3 Oktober 2018 untuk menemukan dan mengenali situs masyarakat. Garisnya dari Kalumpang di Mamuju Sulawesi Barat, menanjak menuju Seko dan Rampi di Sulawesi Selatan dan menukik kembali ke lembah Lore di Sulawesi Tengah. Ini adalah kampung cantik dengan warga yang ramah dan rumah adat mengagumkan. Sayang, rumah adat itu hanya beberapa yang bertahan. Di Kampung Singkalong dan Eno, masing-masing terdapat satu buah rumah panggung dengan umpak batu menawan. Dengan fondasi batu, bangunan itu disangga tiang-tiang kayu bulat yang diletakkan di atas batu dan dipahat mengikuti posisi batu. Sepintas, bangunan itu t ampak rapuh. Tapi ketika gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter menghantam Palu dan Donggala pada akhir September 2018, di mana wilayah Seko ikut terdampak , tak ada bangunan yang rusak dan tak ada korban jiwa . R umah umpak batu malah mengayun s e akan memiliki shockb rea ker . Situs-situs yang Terabaikan Seko kini sedang dikepung delapan perusahaan pemilik HGU (Hak Guna Usaha). Data dari kantor Kecamatan Seko menunjukkan delapan perusahaan itu akan bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, hingga energi. Konsesi itu bakal merebut sawah hingga kebun warga. Tak hanya mengancam lahan penghidupan warga, konsesi juga mengancam puluhan situs yang berada dalam area konsesi. Hanya situs Bongko yang relatif aman karena menjadi perkecualian lantaran dianggap sebagai kampung tua masyarakat Eno. PT Seko Fajar, yang sejak 1980-an memegang izin perkebunan teh, mengeluarkannya seluas 60 ha. Tapi situs-situs yang lain tinggal menunggu waktu. Situs Hatu Lalian, yang berdampingan dengan pagar bandara, bahkan teronggok di antara ilalang rapat. Situs ini adalah umpak batu berjumlah empat buah yang berada di bukit kecil. Di bawahnya, hamparan sawah. Segaris dengan Laliang, terdapat Issong Batu (Kalamba). Situs ini dipercayai sejarawan Inggris Ian Caldwell pada 1992 sebagai artefak yang dibawa masyarakat dari Lembah Bada. “Tidak seperti itu. Itu dibuat oleh Talammia (disebut juga Talambia),” kata Abraham Taburu (50 tahun) Tobara Hono ke-21. Tobara adalah gelar dari masyarakat yang diberikan pada seorang pemimpin adat (komunitas). Seko punya sembilan wilayah adat yang disahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.  Pemimpin komunitas-komunitas adat itu memiliki gelar tersendiri: To Bara , To Makaka , dan To Kei . Para pemimpinkomunitas itu dipilih berdasarkan kekerabatan dan keturunan. Bagi Abraham, Laliang dan Issong Batu adalah milik Talammia yang dibuat sendiri olehnya. Talammia diceritakan sebagai seorang yang sangat besar. Tingginya tak bisa diprediksi, namun bisa diilustrasikan saat Talammia meletakkan kakinya di badan sungai, kaki itu digunakan orang-orang untuk menyeberang. Laliang juga dipercaya sebagai dapur tempat sang raksasa memasak. Sementara , Issong Batu adalah tempatnya menumbuk padi. Jarak antara dua situs ini sekitar dua k ilo m eter . “Nah tempat makannya itu ada di dekat sungai, jadi kalau bersandar punggungnya ada di gunung,” kata Abraham. Laliang adalah situs yang sepi. Pada ujung batunya ada noda hitam karena lelehan aspal ketika bandara sedang renovasi mengganti landasan pacu dari rumput menjadi aspal. Umpak batu itu dijadikan tungku memasak aspal. Tak ada warga keberatan. Bahkan beberapa warga Seko sendiri yang menjadi buruh harian ikut melakukan aksi itu. Situs Kalaha Kammuttu (Batu Dakon) yang berada di bukit ilalang di Kampung Lodang, sekitar 30 km dari Eno, juga mengalami nasib serupa. Tak ada penanda yang menunjukkan keberadaannya. Kalaha berada di pinggir jalan setapak yang menghubungkannya ke sebuah sungai yang sedang dalam pengerjaan poryek irigasi. Situs itu berkali-kali dilindas alat berat. Bahkan warga yang melintas tak segan menapakinya. Situs lain , Lingku, kondisinya juga tak terawat dan ditumbuhi rerumputan. Lingku dipercaya masyarakat Lodang sebagai tempat kelahiran anak seratus. Menurut Tobara Lodang Nasrullah Kande (50), pada masa lalu Lingku dihuni seorang pasangan yang memiliki 100 anak. Lingku berada di bukit kecil yang dikelilingi persawahan yang masuk dalam areal HGU Seko Fajar. Untuk mencapainya, harus melompati parit selebar dua meter, lalu membungkuk menyelinap di antara ilalang. Penanda situs ini hanyalah batu berdiameter 50 cm. “Ini anak tangga untuk naik ke rumah anak 100 itu,” kata Nasrullah. Tinggalan lain yakni Situs Bata’, berupa batu monolit yang tertancap di tengah rawa di sisi jalan utama Lodang menuju Eno. Situs ini pernah jatuh. Atas inisiasi sebuah lembaga swadaya masyarakat, situs ini digotong warga ke tempat asalnya dan ditancapkan menggunakan cor semen. Bata’ dikisahkan sebagai jelmaan dari ari-ari kerbau milik orang bernama Tabuke. Ketika kerbaunya melahirkan, Tabuke membawa ari-arinya dalam sebuah wadah karena berpindah tempat gembala. Namun, ketika wadah itu terbuka, ari-ari tersebut malah bertumbuh panjang dan menjadi batu. Akhirnya, ari-ari yang menjadi batu itu menjadi penanda untuk tempat gembala. Menurut Nasrullah, air di sekitar situs rasanya asin d an itu menjadi kesukaan ternak. Tapi, itu sepertinya hanya folklore . Ketika saya mencoba air itu, rasanya tawar. Situs lainnya, benteng Tammatang, berada di punggung bukit dan diapit dua sungai. Di tempat ini, ilalangnya sudah menghitam bekas pembakaran. Ada banyak batuan yang tersebar, tanpa pola. Nasrullah percaya, batu-batu itu adalah umpak batu. “Di sini, rumah orang dulu. Ada pemimpin kami namanya Tabolle. Dia membangun benteng dan menghalau para penyusup. Termasuk meredam pasukan dari Datu Luwu,” katanya. Tabolle punya keahlian pedang cukup mengagumkan. Dan memiliki istri dengan paras cantik. Datu Luwu jatuh cinta pada sang istri, dan menggunakan berbagai macam strategi untuk merebutnya. Tabalolle melawan dan beberapakali memukul mundur pasukan Luwu. Pasukan Luwu akhirnya membuat siasat menggali lubang dan menanamkan duri di dasarnya. Ketika Tabolle menyerang, dia terjatuh ke lubang itu dan menemui ajalnya. Sang istri jadi tawanan. Namun, diantara jalan sempit dan jurang yang dalam di tempat bernama Mangkaluku, istri Tabolle melompat dan menjatuhkan Datu Luwu beserta beberapa pengawalnya. “Jadi Seko (maksudnya Lodang, red .) tak pernah dikalahkan Luwu dalam perang, tapi dalam strategi,” kata Nasrullah. Dalam beberapa tradisi tutur masyarakat Seko, hubungan dan pengaruh Luwu cukup terasa. Luwu adalah kerajaan yang menundukkan wilayah itu. Jika tak ada penundukkan oleh Luwu, kawasan itu mungkintak bernama Seko.*

INILAH Seko, tempat damai yang gemuruhnya diluar dicitrakan sebagai tempat terisolir, tempat orang-orang udik, dan sewa ojek yang mahal. Tempat dengan segala macam misteri dan mitos. Berkunjung ke Seko, sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menggunakan ojek membuat tulang belakang, pinggul, dan pantat serasa hendak remuk. Selain kerasnya jok motor, waktu tempuh di musim kemarau mencapi 10 jam dan musim hujan mencapai dua hari. Seko adalah nama baru. Awalnya,para penghuni tempat ini menamakan diri mereka sebagai orang-orang dengan masing-masing kampung. Hoyane, Eno atau Hono, Lodang, Amballong, atau pula Kariango. Belakangan, dalam tradisi lisan masyarakat Seko diartikan sebagai sahabat, handai tolan, atau kerabat. Nama ini dicuplik dari perkataan Datu Luwu yang konon bingung menamai orang-orang pegunungan itu. “Jadi Datu Luwu bilang, sahabat itu dalam bahasa di atas (gunung) apa?” dalam kisah tutur warga. “Itulah Seko.” Sejak saat itu, wilayah yang ditaklukan Luwu untuk kepentingan hasil bumi itu menjadi Seko, To Seko (orang Seko). Perjalanan darat menuju Seko. (Eko Rusdianto/Historia) Di Seko, kisah To Manurung berbeda dari kisah serupa di dataran lain di Sulawesi Selatan. Orang pertama yang menghuni Sekodikisahkan sebagai seorang anak manusiayang kemudian beranak-pinakdan memiliki genealogi utuh.  Ada tiga babakan kisah awal-mula orang Seko. Pertama, seorang Matua (orang tua) berjalan dari wilayah Mamasa, Sulawesi Barat. Orang itu bersama para pengikutnya meninggalkan kampung karenaterjadi peperangan dan berjalan hingga ke Gunung Sandapang di Kalumpang (Sulawesi Barat). Orang tua i tu terus berjalan bersama empat anaknya dan bermukim di wilayah Seko Padang. Empat anak itu masing-masing : Tabalong , yang menjadi Kampung Amballong ; Tahayane , kemudian mendiami kampung Hoyane ; Tahaneang , anak perempuan yang menghuni Kampung Pohoneang ; dan Tampa’ , menghuni Seko Padang wilayah Eno. Tampa’ merupakan anak yang senang berburu. Suatu hari, bersama anjingnyadia duduk memandangi kawasan lembah Seko Padang –pada mulanya adalah danau. Anjingnya tiba-tiba bergerak lincah dan memburu seekor rusa. Tak disangka, rusa itu terjatuh ke dalam sebuah kolam dan kemudian si anjing ikut turun ke kolam. Akhirnya, Tampa’ melakukan mudihata (semedi). Dia memanggil kepiting, belut, dan beberapa hewan air lainuntuk membuka tamolang (saluran air). Kolam itu akhirnya menjadi kering, dan menjadi daratan. Anjing ituterus berusaha memburu rusa. Tampa’ mengikutinya dan sampai di wilayah yang bernama Taloto –dalam bahasa lain Talotong atau orang berlidahhitam. Tapi, Tampa’ tak menemukan anjingnya lagi. Dia kemudian membuat kolam untuk memelihara ikan, yang hingga kini masih ada dan dimiliki seseorang, dikenal dengan nama Mabubu.Tapi air kolam tersebut kemudian selalu keruh. Belakangan, Tampa’ mengetahui kekeruhan air itu disebabkan ulah beberapa dayang (dewi) yang selalu datang mandi. Baju salah satu dewi lalu dicuri –seperti kisah lainnya– dan Tampa’ menikahi salah seorang dewi itu. Dari sang dewi, Tampa’ mendapatkan dua anak. Mereka bertumbuhdan kemudian menyebar di seantero Seko. Dewikemudian meninggalkan Tampa’ melalui longa (jendela di bagian bawah atap rumah adat) ketika melanggar perjanjian akibat menyebutkan dirinya adalah mahluk halus ketikamarahpada anaknya. Petani sedang memberi pakan kerbaunya Sementara, versi yang paling tenar adalah keadatangan Ulu Pala atau seorang dengan tangan berbulu. Dia berasal dari Kanandede, wilayah dekat Rongkong. Ulu Pala diasuh sepasangsuami-istri. Suatu ketika, orang tua angkat Ulu Pala yang berhutang pada orang Toraja mendatanginya. Ulu Pala menaklukkan penagih utang itu dengan teka-teki. Setelah itu, orang Toraja menyebar fitnah bahwa Ulu Pala adalah anak yang tak bisa membawa keburuntungan. Orang tua Ulu Pala termakan hasutan itu meski memilih tak membunuhnya. Dia lalu me ngasingkan Ulu Pala ke wilayah yang sekarang masuk Seko Tengah. Lantaran kesepian, Ulu Pala membuat gambar di sebuah batu yang k ini dikenal sebagai Hatu Rondo . S eorang dewi akhirnya mendatanginya lalu mereka menikah dan bermukim di kampung tua bernama Bongko yang k ini wilayah Seko Padang.

Kabar mengejutkan datang dari dunia sepakbola Indonesia. Gusti Randa ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum PSSI menggantikan Joko Driyono yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan dokumen match-fixing . Namanya pun jadi trending topic . Warganet memberikan sentimen negatif. Mereka memasang foto-foto masa lalunya ketika menjadi aktor. Sebelum berkecimpung dalam dunia olahraga, Gusti Randa dikenal sebagai aktor. Masyarakat mengenangnya sebagai pemeran utama Syamsul Bahri dalam sinetron Sitti Nurbaya di TVRI tahun 1991. Siti Nurbaya sendiri diperankan oleh Novia Kolopaking. Gusti Randa Malik lahir di Jakarta pada 15 Agustus 1965. Pendidikannya sarjana hukum yang kelak menjadi bekal menjadi pengacara. Dia terjun ke dunia seni peran pada 1984. “ Penari dan koreografer ini pertama kali terjun ke dunia film dalam Cinta di Balik Noda (1984),” demikan disebut dalam Apa dan Siapa Orang Film Indonesia. Gusti Randa kebagian peran utama dalam film Yang Masih di Bawah Umur (1985). Setelah itu dia bermain dalam sejumlah film antara lain Permainan Yang Nakal , Cinta Cuma Sepenggal Dusta (1986), Menjangkau Matahari (1987), Potret, Noesa Penida (1989), Kamar Tiga Perawan, Peluk Daku dan Lepaskan (1991). Selain film layar lebar, Gusti Randa juga bermain dalam sinetron, seperti Sitti Nurbaya (1991), Wajah Dalam Cermin (1995), Istana Impian (1996), dan Tiga Bidadari (1997). Gusti Randa bergabung dalam organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) periode 2011-2016 yang dipimpin Aa Gatot Brajamusti. Dia menempati posisi di bagian biro bantuan hukum. Ketika PARFI terbelah dua, dia bergabung dengan PARFI 1956 yang pimpinan Marcella Zalianty.Dia menjadi ketua bidang advokasi/hukum dan keanggotaan, keorganisasi sekaligus ketua tim perumus AD/ART. Selain aktor, Gusti Randa juga penyanyi dan pencipta lagu. Tembangnya yang paling diingat berjudul “Ingin Kembali.” Gusti Randa kemudian mencoba peruntungan menjadi politisi. Pada Pemilu 2004, dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari PKB untuk daerah pemilihan Jawa Barat V. Pada Pemilu 2009, dia berganti perahu ke Partai Hanura untuk daerah pemilihan Sumatra Barat II. Dan pada Pemilu 20014, masih dengan Partai Hanura, dia pindah daerah pemilihan ke Kalimantan Selatan II . Namun, tiga kali dia gagal ke Senayan. Bahkan dia sempat mencalonkan diri menjadi walikota di Depok dan Padang. Dari ranah politik, Gusti Randa berpindah ke dunia sepakbola. Dalam kepengurusan PSSI 2006-sekarang, dia terpilih menjadi anggota Komite Eksekutif . Setelah Joko Driyono, plt. ketua umum PSSIpengganti Edy Rahmayadi, ditetapkan sebagai tersangka, pada akhir Februari 2019, RUPS PT LIB menunjuk Gusti Randa sebagai komisaris dan Dirk Soplanit sebagai direktur utama PT LIB. Dalam rapat Komite Eksekutif PSSI pada 19 Maret 2019 diputuskan Gusti Randa menjadi plt. ketua umum PSSI . Dia mengemban tugas mempersiapkan Kongres Luar Biasa PSSI dan memastikan Liga 1 berjalan sesuai rencana.

Enam puluh persen jenis rempah di dunia ada di Indonesia. Ratusan tahun lalu, rempah menjadi primadona yang dicari para pedagang dari seluruh dunia. Jalur rempah pun menghubungkan Nusantara dengan dunia. Dalam konteks maritim waktu itu, Indonesia menjadi pusat pertemuan global khususnya pada 1480-1650, yang oleh Anthony Reid, sejarawan Australia National University, disebut sebagai  Age of Commerce . Namun jalur rempah bukan hanya soal perdagangan rempah. Jalur rempah juga meliputi pertukaran tradisi, agama, pengetahuan, bahasa, sosial, teknologi, dan pengetahuan. Maka selain tertarik oleh hasil buminya, ada faktor lain yang membuat pedagang asing singgah dan berbisnis di Nusantara. Susanto Zuhdi, sejarawan maritim dari Universitas Indonesia menjelaskan, kala itu sebuah negara ada karena adanya perdagangan. Kawasan barat Nusantara memperlihatkan lebih dulu perkembangannya dalam konteks perdagangan internasional. Misalnya Sriwijaya menjadi pusat keramaian karena menguasai Selat Malaka.  Sementara itu, terbentuknya kota pesisir di berbagai bandar di Nusantara menunjukkan gejala yang luar biasa sebagai kota kosmopolitan. Penjelajah Portugis, Tome Pires, pada abad ke-16 M menggambarkan kota bandar yang penuh dengan orang dari Persia, Arab, Gujarat, India, Bengali, dan Tiongkok. "Apa artinya? Masyarakat waktu itu terbuka, semua orang diterima sebagai bagian penduduk kota," kata Zuhdi ketika mengisi kuliah umum dalam International Forum on Spice Route (IFSR) di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (20/3). Siswa sekolah sedang mengamati rempah-rempah dalam pameran International Forum on Spice Route (IFSR)di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (20/3) Siswa sekolah sedang mengamati rempah-rempah dalam pameran International Forum on Spice Route (IFSR) di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (20/3). (Aryono/Historia). Hal itu dipertegas oleh Anthony Reid. Menurutnya kesuksesan negara-negara di Nusantara ketika itu terletak pada keterbukaan dan sikap pluralisme yang mereka punya. Bantam atau Banten misalnya. Tempat ini menjadi salah satu destinasi komersial yang ramai pada masanya. Orang Eropa, Tiongkok, India, dan lokal saling bertemu.  "Keterbukaan dan pluralisme menjadi kunci utama mengembalikan Indonesia maju dalam konteks budaya maritim," kata Reid.  Adapun Sriwijaya hingga kini dikenal sebagai kerajaan maritim yang berjaya. Terjadi interaksi budaya yang beragam di kawasan itu. Ia sebagai pusat pengajaran Buddha di wilayah Asia. Di sisi lain menjalin hubungan baik dengan para pedagang muslim.  Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, menjelaskan pelaut asal Persia, Al Ramhurmuzi menuliskannya dalam  Ajaib al-Hind  ( Wonders of the Archipelago ) pada 390 H (1000 M). Berdasarkan laporannya diketahui kalau di Kerajaan Zabaj (Sriwijaya) sudah hadir pedagang dan pelaut muslim.   "Ini yang membuat orang-orang Nusantara sangat kosmopolitan. Makanya sangat multikultur, multireligius. Kalau sekarang banyak yang tidak kosmopolit, itu berarti lupa sejarah," kata Azra. Pun hubungan baik dengan pedagang internasional, khususnya dalam hal rempah hancur ketika kolonialisme masuk ke Nusantara. "Hancur ketika Belanda masuk dan menerapkan monopoli. Ini bikin rusak ekonomi," kata Azra. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001- 2009 menyimpulkan, sejarah Nusantara yang panjang telah diakui gemilang namun juga malapetaka. Lewat sejarah jalur rempah dapat dimengerti bahwa kekayaan alam pun bisa membawa malapetaka bagi Indonesia.  "Itu sepanjang kita tidak mampu mendukung kekayaan kita dengan kekuatan kita, maka kekayaan alam kita akan dirampas bangsa-bangsa lain," kata Hassan.

Media daring Tirto.id bikin keramaian di lini masa. Dalam akun twitter -nya, media ini mengunggah kartun grafis yang bernada provokatif. Sebuah meme menampilkan komentar Kiai Haji Ma’ruf Amin yang dipenggal: “....Zina bisa dilegalisir....” Satu meme lagi juga mengutip pernyataan Sandiaga Uno yang diplesetkan: “Kami akan hapuskan UN” yang kemudian ditanggapi oleh Pak Tirto (maskot Tirto.id ): “Eh..? Kirain apus NU…” Sebagaimana umum diketahui NU adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia.   Dua meme tersebut diolah menanggapi debat calon wakil presiden yang dihelat baru-baru ini. Bermaksud jenaka namun kartun grafis tersebut malah dianggap  menyudutkan. Alih-alih menjadi hiburan, kecaman justru berdatangan dari warganet. Pengurus Besar (PB) NU dalam akun twitter -nya telah menyatakan protes atas meme tersebut. Berbagai tanda pagar bermunculan sebagai tanda tidak simpatik seperti: #TirtoButuhDuit, #TirtoPabrikHoax, #TirtoIDMediaSampah. Redaksi Tirto.id sendiri dalam laman beritanya mengakui telah melakukan kesalahan fatal dengan secara gegabah memotong kalimat-kalimat Ma’ruf Amin dan Sandi. Dituding menyebarkan hoax, meme ditarik dari peredaran namun kadung viral. Permintaan maaf pun dilayangkan. Di masa lalu, kelalaian serupa pernah terjadi. Harian Rakyat Merdeka  dan Tabloid Warta Republik harus berurusan dengan hukum karena konten beritanya. Masalah yang dihadapi tergolong serius dan berbuntut jerat pasal pidana. Foto Berujung Petaka Dalam edisinya 8 Januari 2002, harian Rakyat Merdeka menampilkan foto parodi Akbar Tanjung yang bertelanjang dada, badan berpasir, dan penuh keringat. Foto yang berwajah Akbar Tanjung dan bertubuh orang lain itu menjadi ilustrasi berita berjudul “Akbar Sengaja dihabisi, Golkar Nangis Darah”. Akbar menjabat sebagai ketua umum Golkar dan ketua DPR saat itu.   Akbar merasa terhina menanggapi foto yang dianggapnya rekayasa tersebut. Menurut Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka , Karim Paputungan dilansir hukumonline.com 17 April 2003, pemuatan foto itu hanyalah visualisasi dari bentuk simpati dan empati atas situasi berat yang dialami Akbar Tanjung. Kala itu, Akbar sedang didera isu korupsi yang membuatnya menjadi tersangka. Rasa malu terlanjur menciprat ke wajah, Akbar pun melaporkannya ke pihak berwajib. Dalil pengaduannya pencemaran nama baik. Pada 9 September 2003, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Karim Paputungan hukuman penjara lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan. Karim dianggap bersalah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP, yang berbunyi, “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum, atau ditempelkan.”  Namun, putusan itu tak serta-merta menjebloskan Karim ke jeruji besi. Tetapi apabila dalam kurun waktu sepuluh bulan Karim mengulangi perbuatannya, maka hukuman tersebut harus dijalani. Kasus  Rakyat Merdeka  menurut pakar komunikasi politik Mahi M. Hikmat dalam Jurnalistik: Literary Journalism Salah satu contoh yang berkaitan dengan penghinaan atau delik pers yang menyerang pribadi. Sementara itu, menurut jurnalis Pantau, M. Said Budairy, tuntutan hukum yang mendera  Rakyat Merdeka karena mengabaikan banyak rambu-rambu yang seharusnya tidak boleh terlanggar. Karim Sendiri pada 2011, menerangkan kasus ini dalam bukunya yang berjudul Bila Parodi Diadili: Pengalaman Lempang Seorang Pemimpin Redaksi di Era Reformasi: Kasus Rakyat Merdeka vs Akbar Tandjung. Kisah Cinta Sensasional Mundur lagi ke belakang, tabloid dwi mingguan Warta Republik pernah memberitakan kisah cinta segi tiga yang melibatkan dua jenderal terkemuka. Mereka adalahmantan wakil presiden, Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan mantan menteri pertahanan, Jenderal (Purn) Edi Sudrajat. Pada edisi No.01/I/Minggu III November 1998, tabloid ini memuat tajuk “Cinta Segitiga Dua Orang Jenderal” pada sampul depannya. Sementara di halaman dalam, terdapat artikel berjudul “Try Sutrisno dan Edi Sudrajat Berebut Janda”. Berita yang tentu saja menggegerkan itu ditulis wartawan Warta Republik , Hoessein Madilis. Artikel Warta Republik menguraikan kesaksian seorang wanita janda bernama Nani. Dari Nani, diperoleh cerita bahwa terjadi persaingan antara Try dan Edi untuk mendapatkan cinta Nani. Karena mendengar sendiri penuturan Nani, maka berita itu oleh Hossein dianggap akurat. “Demi kemanusiaan dan membela orang tertindas, maka berita itu dimuat,” kata Masiga Bugis, pengacara Hossein dikutip R.H. Siregar dalam Setengah Abad Pergulatan Etika Pers. Berita itu sampai kepada Try Sutrisno. Tanpa tedeng aling-aling, Try melaporkan Warta Republik ke Polda Metro Jaya dengan aduan penyebaran fitnah. Dalam penyidikan, Hossein mengakui reportasenya dilakukan tanpa melalui konfirmasi kepada Try Sutrisno alias hanya satu sisi. Tidak mudah baginya untuk menghubungi dan mewawancarai tokoh sekelas Try. Pada 25 Agustus 1999, pengadilan mendakwa Hossein bersalah dan menjatuhinya hukuman percobaan. “Dalam kasus ini, wartawan tabloid Warta Republik memenuhi unsur sengaja melakukan penghinaan, menuduh tanpa bukti, dan telah mencemarkan nama baik,” tulis Mahi M. Hikmat. Pengalaman media-media ini seyogianya menjadi pelajaran bagi siapapun. Nalar kritis dan kebebasan pendapat sejatinya harus beriringan dengan etika. Karena kalau tidak, bisa saja nanti berhadapan dengan hukum pidana.