DIREKTUR Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, Kongres Kebudayaan yang rencananya diselenggarakan 5-9 Desember 2018 nanti bertujuan membentuk strategi kebudayaan yang menjadi acuan 22 kementerian dalam menjalankan kebijakan terkait budaya. Dengan adanya strategi kebudayaan, dunia seni budaya lebih diakui karena tercantum dalam kerangka kebijakan. Dengan begitu, praktik kesenian beserta perkembangannya bisa lebih terorganisasi dan terstruktur. “Selama ini kesenian dianggap sebagai sebuah bidang yang tidak mapan dalam kerangka kebijakan sehingga pemerintah sulit mengukur,” ujarnya dalam mediabriefing Kongres Kebudayan, Kamis (22/11) di Pulau Dua Restoran. Ketiadaan pembahasan mendalam tentang seni budaya dalam kerangka kebijakan menyulitkan pemerintah dan pelaku seni dalam menyelenggarakan kegiatan seni budaya. Untuk membentuk strategi kebudyaan, Direktorat Kebudayaan telah menyelanggarakan prakongres Kebudyaaan sejak Maret 2018 dengan mengumpulkan data empirik dari 200-an kabupaten/kota. Selain itu, ada 33 bidang dan pelaku budaya yang berkumpul, seperti seniman wayang, komunitas independen, antropolog dll. yang telah memberikan rekomendasi. Pada kongres Desember nanti, kegiatan berupa penyampaian kesimpulan dari rapat-rapat kecil prakongres daerah. Kesimpulan ini kemudian dibahas oleh 17 orang perumus, salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Hasil rumusan strategi kebudayan ini kemudian diteruskan kepada presiden untuk disetujui dan ditetapkan menjadi kebijakan yang dijalankan oleh tiap-tiap kementerian. Dengan adanya strategi kebudayaan, pemerintah memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan budaya. Masuknya sektor seni budaya dalam kerangka kebijakan juga mempermudah pemerintah dan pelaku seni untuk lebih mengembagkan budaya daerahnya masing-masing dan menciptakan ekosistem kebudayaan yang mapan di masyarakat. “Strategi kebudyaan memastikan sektor seni budaya mapan dalam kerangka kebijakan. Selama ini sektor budaya tidak terlalu diperhitungkan. Hasil konkretnya di masa mendatang pembiayaan kegiatan seni lebih mudah,” kata Hilmar. Namun, hasil konkret atas strategi kebudayaan belum bisa langsung dirasakan. Menurut Hilmar, efek dari masuknya sektor seni budaya dalam kerangka kebijakan baru akan dirasakan betul pada 10-30 tahun mendatang. “Dulu orang tidak kenal budaya Korea, namun sekarang semua orang tahu. Itu karena pemerintahnya menjalankan strategi kebudayaan dan berhasil. Segala bentuk kegiatan seni didukung oleh pemerintah. Harapannya kita bisa seperti itu,” kata Hilmar. Estafet Pencarian Kongres Kebudayaan Desember mendatang menjadi tahap lanjutan dari perumusan kebudayaan nasional yang telah dirintis sejak Kongres Kebudayaan pertama tahun 1918. Pascakemerdekaan, Kongres Kebudayaan pertama kali diselenggarkaan tahun 1948. Panitia kongres bertugas membuat rumusan tentang arah dan strategi kebudayaan untuk mendirikan kebudayaan nasional indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian pascapenjajahan. Semangat membentuk kebudayaan nasional dan keluar dari mentalitas negeri jajahan itu terus diupayakan hingga Kongres Kebudayaan tahun 1960. Namun, proses pencarian kebudayaan nasional terputus selama tiga dekade dan baru kembali terlaksana pada 1991. Pascareformasi, Kongres Kebudayaan digelar secara rutin. Namun, Kongres Kebudayan sejak 2003 belum membuahkan hasil. Kongres Kebudayaan, dalam rilisan pers Kementerian Kebudayaan, lebih serupa simposium ilmiah yang memaparkan pemikiran dari para ahli yang meski menarik tapi tak punya sangkut-paut dengan kondisi lapangan. Kongres-kongres itu juga tidak secara langsung melibatkan masyarakat dalam mengelola kebudayan bersama sehingga tak menyentuh masalah sampai ke akar rumput. Dengan penghimpunan data dari tingkat paling kecil, yakni desa dan pegiat seni budaya, Kongres Kebudayan 2018 berusaha menjaring dukungan untuk memapankan sektor budaya dan membentuk ekosistem budaya yang terstruktur dengan mendorong dan membuat jalur komunikasi budaya dari desa sampai ke pusat. “Kongres ini inginnya menjadi kepemilikan luas semua masyarakat agar proses perumusan kebijakan diikuti semua pelaku budaya sehingga ketika jadi kebijakan akan menjadi kepemilikan bersama,” kata Hilmar.

ADA beberapa teori yang dikembangkan para sejarawan soal Islamisasi di Nusantara. Penjelajah asal Portugis, Tome Pires, punya versinya sendiri.  Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, menjelaskan, petualangan Tome Pires dimulai pada masa di mana penjelajahan orang-orang Eropa berlangsung.   “Sejak masa Colombus, abad ke-16 adalah abad  discovery . Ada kompetisi arung samudra orang barat ke timur,” kata Sri Margana dalam acara Borobudur Writers & Cultural Festival ke-7 2018, di Hotel Grand Inna Maliboro, Yogyakarta, Kamis (22/2). Penjelajahan bangsa Eropa didorong oleh keinginan menunjukkan kehebatan mengarungi samudra. Pun juga rasa haus akan pengetahuan dunia timur.  “Hasil arung samudra paling utama adalah pengetahuan. Segala info tentang dunia timur menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya,” lanjutnya.  Salah satunya Tome Pires yang menyajikan informasi lengkap tentang dunia timur. Dia mencatatnya dalam  Suma Oriental . Yang paling menarik adalah pendapatnya soal hubungan komunitas Tionghoa dan Nusantara, khususnya dalam proses Islamisasi. Ketika datang ke Jawa, Tome Pires mendapati bangsa asing: Arab, Persia, Gujarat, Bengal, dan Melayu. Para pendatang itu, kata Tome Pires, berhasil memperkaya diri dengan berdagang hingga mampu membangun masjid-masjid besar. “Kata Pires, mereka sudah tinggal di Jawa selama 70 tahun. Ini dihitung dari waktu kunjungan Pires. Jadi sudah membawa pengaruh yang besar,” kata Sri Margana. Menurut Tome Pires, jauh sebelum Islam datang, orang Jawa beragama pagan. Ketika bangsa Moor datang, mereka membangun benteng di sekeliling tempat tinggalnya. Mereka mengirim kaumnya untuk berdagang dengan jung, membunuh penguasa Jawa, dan mengangkat dirinya sebagai penguasa baru.  “Dengan demikian mereka berhasil menjadikan diri sebagai penguasa dan mengambil alih kekuasaan dan perdagangan di Jawa,” tulis Tome Pires. Jika itu benar, menurut Sri Margana, pernyataan Tome Pires meruntuhkan mitos tentang kehadiran Islam yang damai di tanah Jawa. Penyebar Islam di Jawa Catatan Pires juga seakan-akan mengklarifikasi tentang para penyebar Islam pertama di Jawa. Orang-orang Moor bukanlah satu-satunya penyebar Islam di Jawa, tapi juga Tionghoa. Tome Pires menulis, para pate atau penguasa di Jawa, bukanlah orang Jawa asli yang berasal dari Jawa. Mereka melainkan Tionghoa, Keling, Persia dan berbagai negeri yang disebutkan sebelumnya. Namun, orang-orang ini sudah merasa lebih penting di kalangan bangsawan dan negeri Jawa secara kesuluruhan, bahkan melebihi orang yang tinggal di pedalaman. Itu karena mereka dibesarkan di tengah orang Jawa yang suka pamer, ditambah kekayaan yang mereka warisi dari para nenek moyang. Pertanyaannya adalah, seberapa akurat informasi yang disebutkan Tome Pires? Dalam tulisannya, dia mengatakan sudah melakukan konfirmasi terhadap infomasi itu.  “Pires bukan hanya mencatat yang dia lihat dan amati. Dia juga melakukan klarifikasi terhadap mitos dan kisah yang dia dengar,” kata Sri Margana. Misalnya, soal hubungan Jawa dan Tiongkok. Menurut Tome Pires, raja Jawa dan Tiongkok tak pernah punya hubungan satu sama lain. Uang tunai Cina dibawa ke Jawa berkat perdagangan. Orang Jawa sudah melakukan perdagangan dengan komunitas Tionghoa jauh sebelum Malaka ada.  “Kisah tentang Putri Cina menikahi orang Jawa itu jadi menurut dia (Pires, red . ) bohong,” kata Sri Margana. Menarik juga memperhatikan kesan Tome Pires terhadap orang Jawa. Katanya, soal kebaikan, harga diri, ketegasan, dan keberanian belum ditemukan di Jawa. Bahkan, keangkuhan orang Melayu, kata Pires, didapatkan dari perangai orang Jawa. “Ini mengejutkan. Jawa selalu disebut baik, sopan, ternyata Tome Pire punya kesan sendiri,” kata Sri Margana.  Dalam hal ini, subjektivitas muncul. Latar belakang sosial dan budaya yang dibawa Tome Pires mempengaruhi cara pandang dalam mencatat hal-hal yang dia temui dalam penjelajahannya, khususnya di Jawa.  “Kalau mau pakai naskah ini sebagai sumber sejarah, harus kritis juga,” kata Sri Margana.

UNTUK kali pertama, Provinsi Bangka Belitung menyumbangkan seorang pahlawan nasional. Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo menetapkan enam nama baru pada tahun ini. Salah satu di antaranya ialah tokoh asal Pulau Bangka, Depati Amir.  “Secara kultural, Depati Amir sebenarnya telah diakui sebagai pahlawan bagi masyarakat Bangka. Namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di sana,” kata sejarawan dan peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Erwiza Erman kepada Historia . Depati Amir lahir di Mendara, Bangka tahun 1805. Leluhurnya merupakan bangsawan Bangka yang mengabdi pada Kesultanan Pelembang. Amir berayahkan Depati Barin, pemimpin lokal dengan wilayah kekuasaan Kampung Mendara dan Mentandai. Istilah depati sendiri mengacu pada jabatan tradisional setara kepala sebuah atau beberapa desa. “Depati adalah gelar yang diberikan Sultan Palembang kepada para elite di Bangka,” tulis Erwiza dalam Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung. Pada 1830, Amir diangkat sebagai depati menggantikan Barin, ayahnya. Pengangkatan itu, menurut Erwiza, bukanlah posisi yang didamba Amir. Dia lalu minta berhenti dan memilih jadi orang biasa yang bebas. Meski demikian, Amir tetap memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Bangka. Ketokohan Amir ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda kerap menaruh curiga. Perlawanan Amir kepada Belanda beranjak dari persoalan pribadi. Ini menyangkut urusan kocek dan kepentingan keluarga. Kehadiran Belanda yang mengeruk timah di wilayah kekuasaan ayahnya menyulut bara api bagi Amir sekeluarga. Amir kecewa ketika tuan kongsi (juragan dagang) Belanda di Sungailiat enggan memenuhi tuntutan Amir sebesar 150 gulden, yakni utang pemerintah Belanda kepada ayahnya. Menurut A.A. Bakar dalam Barin, Amir, Tikal: Pahlawan Nasional Yang Tak Boleh Dilupakan , utang Belanda tersebut merupakan sisa harga timah yang dijual oleh Barin kepada tuan kongsi namun belum dilunasi. Kejadian ini bersamaan waktunya ketika parit-parit timah swasta masih banyak. Parit milik Barin adalah yang terbesar di daerah Merawang. Permintaan Amir dimentahkan pemerintah Belanda. Amir mengancam akan menyerang dan menghancurkan Sungailiat dan Merawang. Amir bahkan menambah tuntutannya menjadi 600 gulden setahun dengan alasan ia berhak mendapatkannya selaku putra depati. Residen Belanda di Bangka, F. van Olden, menilai sikap Amir hanya untuk memprovokasi situasi di kawasan itu. Sejumlah pejabat penting dikerahkan untuk meringkus Amir. Mereka antara lain, Kepala Polisi Letnan Campbell, kepala kongsi Belanda di Pangkal Pinang De Bley, dan Kepala Jaksa Demang Arifin. Semuanya tak mampu menangkap Amir.   Tak dinyana, rakyat Bangka mendukung Amir. Banyak dari penduduk kampung Bangka yang mengalami tekanan akibat kerja rodi membangun infratruktur untuk kepentingan birokrasi kolonial. Selain warga Melayu Bangka, kuli-kuli parit timah asal Tionghoa ikut berjuang bersama Amir. Lewat jaringan ini, penyelundupan senjata lewat Singapura yang dibarter dengan timah dapat diperoleh pasukan Amir untuk mempersenjatai diri. Sejumlah demang (pemimpin lokal) dan batin (penghulu adat) berpegaruh juga jadi sekutu Amir. Demang Suramenggala dan Terentang membantu dalam penyediaan senjata, lembing, dan keris. Haji Abubakar, pemuka masyarakat, secara terang-terangan memihak Amir. Urusan tempur, Amir dibantu para panglima seperti Budjang Singkip, Kai Sam, Bangul, Tata, Darip, dan Dahan. Mereka secara tegas melawan beberapa penguasa lokal yang memihak Belanda. Anak-anak buah Amir ini pada 19 Desember 1848 berhasil menangkap putra Batin Mendo Timur di kampung Lukok. Kampung Lukok ikut dibakar. Perlawanan Amir lantas meluas ke berbagai wilayah di sepanjang pantai timur Bangka: Terentang, Ampang, Toboali, Jebus, Sungailiat. Amir dan pasukannya terus bertahan dari buruan dengan menggalakkan pertempuran kecil satu demi satu. Pemberontakan Amir menjadi isu yang cukup serius di Hindia Belanda seperti dicatat pejabat kolonial dalam Koloniaal Verslaag tahun 1851 dan 1852. Belanda yang kewalahan sampai harus mendatangkan pasukan tambahan dari Palembang dan Batavia. Residen van Olden dalam bukunya De Muiterij van Amir op Banka 1850 menulis satu kisah lengkap tentang perlawanan Amir. Banyak tentara Belanda yang menemui ajal lantaran jebakan-jebakan tak terduga, seperti termakan racun. Selain itu, pasukan Amir diuntungkan dengan mewabahnya penyakit disentri yang saat itu disebut “Demam Bangka” di kalanganan tentara Belanda.     Perlawanan Amir baru dapat ditumpas sesudah dilakukan taktik menohok dari belakang.  Belanda menyuap uang sebesar 1000 dollar Spanyol kepada 7 orang panglima dan 36 pasukan. Mereka terpaksa menyerah lantaran kekurangan logistik dan kelelahan fisik dalam menjalankan perang gerilya. Pada 7 Januari 1851, Amir berhasil ditangkap dalam kondisi sakit di distrik Sungaiselan.  Seperti halnya Pangeran Diponegoro di Jawa, Depati Amir harus mengalami nasib pengasingan karena dianggap pemberontak yang meresahkan. Berdasarkan keputusan tanggal 11 Februari 1851, pemerintah mengasingkan Amir ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebagian pengikut setia Amir juga diasingkan ke  Ambon, Banda, dan Ternate. Setelah pengasingan Amir, Belanda semakin leluasa menjarah timah di bumi Bangka. Ditumpasnya perlawanan Amir mempertegas pembentukan dan pengawasan wijken (kampung) di Bangka dan Belitung. Sistem perkampungan ( Wijkenstelsel ) demikian, kata sejarawan Universitas Indonesia, Servulus Erlan de Robert melokalisasi wilayah berdasarkan etnis untuk memudahkan pengawasan dan meminimalisasi konflik sosial di kawasan tertentu sebagaimana telah dijalankan sejak masa VOC. Amir tak berhenti. Selama di pengasingan, dia tetap berjuang sebagai penasihat perang bagi raja-raja Timor yang juga sedang berjuang melawan penguasaan kolonial. Pada 28 September 1869, Amir wafat dan dimakamkan di Pemakaman Muslim Batukadera, Kupang.

MUHAMMADIYAH pernah mengadakan kongres di Jogjakarta pada 8—16 Mei Mei 1931. Selain mengajak segenap kader untuk ikut, terselip pesan propaganda yang unik. Salah satu pamfletnya memajang gambar Pangeran Diponegoro tengah menunjuk sebuah masjid. “Itu adalah Diponegoro karya lukisan Bik yang menunjukkan jalan ke Masjid Agung,” kata sejarawan Peter Carey seraya menunjuk pamflet tadi dalam pameran pendahuluan “Kamar Diponegoro” di Museum Sejarah Jakarta, Kota Tua, Jakarta Pusat, 12 November 2018. Pemerintah Hindia Belanda menjadi fobia. Sosok Diponegoro seakan hidup kembali. Untuk mencegah gerakan massa, aparat kolonial yang jengkel membakar semua pamflet atau apapun yang berbau Diponegoro. Adalah Suwardi Suryaningrat orang pertama yang “membangkitkan” Diponegoro setelah wafat di Makassar 8 Januari 1855. Suwardi dikenal sebagai aktivis Indische Partij yang mendirikan sekolah bumiputra Taman Siswa. Sebagai seorang nasionalis, Suwardi menanggalkan status kebangsawannya dan lebih kondang dengan nama Ki Hadjar Dewantara. Pada awal 1923, Suwardi pernah menulis surat terbuka tentang pentingnya memperingati hari wafatnya Pangeran Diponegoro. Surat itu ditujukannya kepada pemimpin dan pengusaha bumiputra. Menurut Suwardi, seyogianya hari wafat Diponegoro jadi memori bersama bagi semua anak negeri di Hindia Belanda. Seruan dalam suratnya pun cukup berani. “Saudara-saudara yang dimuliakan! Bagi kita semua, tanggal 8 Februari adalah tanggal yang amat penting. Hari itu adalah hari peringatan, hari kesedihan bagi anak negeri ini. Khusus untuk orang Jawa. Kenapa? Karena pada tanggal 8 Februari Pangeran Diponegoro yang agung meninggal,” demikian kata Suwardi Suryaningrat dilansir suratkabar Het Nieuws van het Dag voor Nederlandsch-Indie , 12 Maret 1923. Cuplikan seruan Suryadi Suryaningrat untuk memperingati hari wafatnya Pangeran Diponegoro dalam suratnya yang diwartakanHet Nieuws van het Dag voor Nederlandsch-Indie, 12 Maret 1923. (Martin Sitompul/Historia). Suwardi mengajak agar organisasi kepanduan, sekolah Taman Siswa, ataupun semua orang pergerakan mengabadikan hari wafatnya Diponegoro sebagai hari peringatan umum. Himbauan ini cukup radikal. Di bawah kuasa pemerintahan kolonial, Suwardi melontarkan gagasan untuk menghormati hari wafatnya musuh pemerintah sebagai hari libur nasional.  “Mari kita semua mengingat hari itu dalam emosi - mari kita istirahatkan urusan kita sementara - seperti sekolah, dan mengatakan pentingnya hari ini kepada semua teman-teman,” demikian Suwardi mengakhiri suratnya. Menurut Peter Carey, Suwardi salah menuliskan tanggal kematian Diponegoro (8 Februari). Yang benar adalah 8 Januari. Kesalahan ini mungkin muncul karena kabar simpang siur dari pers Hindia Belanda perihal berita meninggalnya Diponegoro di Makassar. Java Bode menyebutkan 31 Januari 1855; Javasche Courant menyebutkan 3 Februari 1855. Namun nyatanya, seruan Suwardi ini malah diikuti oleh berbagai organisasi pergerakan. Diponegoro dijadikan sebagai ikon perjuangan kaum pergerakan nasional bahkan lintas ideologi. Strategi propaganda demikian cukup ampuh bikin pemerintah kolonial jadi gusar. “Jadi dia tidak dilupakan oleh pihak komunis, pihak nasionalis, dan dari pihak Islam, dia dijunjung tinggi.  Dan Belanda menjadi resah,” kata Carey. “Kalau kita pajang gambar Diponegoro bisa ditangkap oleh polisi Hindia Belanda sebab ini menunjukkan salah satu pembangkangan.”

GENERASI sekarang terasing dengan sejarah bangsanya. Ada jarak menganga antara mereka dengan sejarah bangsanya. Keterpisahan mereka berpangkal dari metode pengajaran sejarah yang membosankan di sekolah. Akibatnya warisan berharga sejarah bangsa berupa nilai-nilai kepahlawanan tak sampai ke benak generasi sekarang. “Di SMA saya diajari oleh guru sejarah yang membawakannya secara kronologis. Soal-soal tahun yang disebutkan, itu kemudian yang jadi soal ujian. Jadi kita melihat sejarah itu jadi tegang,” kenang Hanung Bramantyo, sutradara film bertema sejarah, dalam talkshow Hari Pahlawan di Museum Nasional, Jakarta, 17 November 2018. Hanung mengaku bahwa dia penyuka sejarah. Ketertarikannya pada sejarah berpunca dari masa SMP. Dia bertemu dengan guru sejarah yang piawai bercerita. “Guru saya tidak pernah tanya tentang tahun. Dia bercerita kayak orang curhat, cerita tentang Sukarno kecil seperti apa,” tutur Hanung. Hanung kemudian terdorong belajar sejarah lebih lanjut. “Saya mencari buku-buku para tokoh,” lanjut Hanung. Tapi di SMA kegemarannya terhadap sejarah agak terganggu. Metode pengajaran gurunya lebih kaku. Peristiwa ini mengendap di benak Hanung hingga dewasa dan bekerja sebagai sineas. Dia berpikir untuk membuat jembatan antara generasi sekarang dengan masa lalunya. Jembatan itu berupa film bertema sejarah. Hanung melanjutkan bahwa orang sering melihat pahlawan bangsa sebagai superhero . Sempurna dan tiada cela. Nyaris bukan seperti manusia dan hanya memiliki satu sisi. Ini menyebabkan orang susah menggapai nilai-nilai pahlawan bangsanya. “Pahlawan sejatinya manusia biasa. Mereka mempunyai sisi humanis selaiknya orang kebanyakan,” terang Hanung. Mereka kadang merasa takut, cemas, khawatir, dan bimbang. Tapi mereka mampu mengalahkan keadaan tersebut. Inilah sebenarnya gambaran pahlawan. Seseorang yang dekat dengan kehidupan banyak orang dari beragam zaman. Hanung berusaha mengangkat sisi humanis sosok pahlawan dalam sejumlah filmnya. Antara lain Sang Pencerah (2010), Soekarno: Indonesia Merdeka (2013), Kartini (2016), dan Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta (2018). Film-film Hanung menuai banyak kritik dari sejarawan dan peminat film. Kritik berkutat pada soal objektivitas dan keakuratan kisah. Hanung menjawab kritik itu. “Film bertema sejarah itu tidak bisa objektif. Justru harus subjektif,” kata Hanung. Hanung mengibaratkan filmnya sebagai ruang tafsir terbuka. Tujuannya adalah merangsang orang belajar sejarah setelah menonton film, bukan membuat orang belajar sejarah melalui film. Aktualisasi Sejarah Triana Wulandari, Direktur Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mengakui ada masalah dengan pengajaran sejarah di sekolah. “Kurikulum dan guru-gurunya memang masih bermasalah . Itu memang masalah yang terus menerus menjadi pekerjaan rumah bagi kami,” kata Triana. Triana menjelaskan banyak guru sejarah bukan berlatar pendidikan sejarah. “Ini masalah fundamental,” ungkap Triana. Sejarah memang ilmu terbuka. Siapa saja bisa mempelajarinya. Tetapi tenaga pengajarnya tetap harus memiliki kecakapan di bidangnya. Kecakapan ini diukur lewat jenjang pendidikan sejarah.   Triana sepakat dengan pandangan Hanung bahwa pengajaran sejarah harus kontekstual. Maksudnya, sejarah mesti punya relevansi dengan generasi sekarang. Sejarah tidak bisa lagi diajarkan sebatas hapalan angka tahun dan nama. Sejarah tidak boleh lagi berjarak dengan generasi sekarang. Pahlawan tidak dapat lagi dipandang sebagai sosok superhero . Sejarah terjadi pada masa lalu, tetapi nilai-nilai kepahlawanan selalu aktual sepanjang zaman. “Nilai-nilai itu antara lain keberanian, berbuat kebaikan tanpa pamrih, dan semangat bersatu yang tinggi. Kita juga harus mengangkat sisi-sisi humanis mereka,” tutur Triana. Triana yakin sejarah adalah media untuk menghadirkan nilai-nilai kepahlawanan dan sosok humanis pahlawan dalam tiap zaman pada banyak orang. Sejarah adalah jembatannya. Triana bersama orang-orang di Kemendikbud terus mengupayakan jembatan itu. “Kami dari Direktorat Sejarah sudah berangsur ingin memberikan terobosan. Misalnya bagaimana guru-guru sejarah bisa menggali sejarah lokal.” Kelokalan berarti kedekatan seseorang dengan tempat dimana dia hidup. Ini menjadi penting mengingat apa yang dekat adalah apa yang mudah dipelajari. Pengajaran sejarah hari ini tak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Triana menyadari generasi sekarang adalah generasi gawai dan melek teknologi. Generasi hari ini karib dengan beragam aplikasi dan bentuk audiovisual lainnya. Maka Triana berupaya mendekatkan sejarah kepada generasi sekarang dengan mengembangkan aplikasi dan film pendek bertema sejarah. Pahlawan Hari Ini Maidina Rahmawati, pembicara termuda dalam talkshow , berbicara tentang relevansi nilai-nilai kepahlawanan pada hari ini. Menurutnya, nilai-nilai kepahlawanan tak banyak berubah dari zaman ke zaman. Yang berubah ialah medan juang dan lawannya.   “Jika pahlawan dulu dahulu berjuang melawan penjajah, menghapus ketidakadilan akibat penjajahan pihak asing, dan memperjuangkan kemerdekaan, maka perjuangan hari ini bisa berupa melawan kekerasan seksual,” tutur Maidina. Dia aktif sebagai peneliti dalam Institute for Criminal Justice Reform. Maidina menyebut sosok Baiq Nuril sebagai salah satu pahlawan hari ini. Baiq Nuril adalah seorang guru di Nusa Tenggara Barat. Dia korban kekerasan seksual seorang kepala sekolah. Dia berupaya melawan laku durjana tersebut. Tetapi dia justru jadi tersangka kasus pencemaran nama baik. Mahkamah Agung memutuskan Baiq bersalah. Kepala sekolah di tempat Baiq Nuril mengajar, justru lepas dari semua tuduhan. Dia memperoleh kenaikan jabatan. Karuan aktivis sosial, pegiat hukum, tetangga Baiq Nuril, dan warga biasa meradang dengan keputusan tersebut. Mereka membela Baiq Nuril. “Sikap-sikap positif seperti ini, memperjuangkan keadilan, menunjukkan nilai-nilai kepahlawanan masih ada,” kata . Maidina. Lawan para pahlawan hari ini bukan lagi penjajah, melainkan orang-orang yang melakukan perbuatan lancung, durjana, dan korup. Kelak nama-nama mereka akan tercatat dalam sejarah masa depan untuk dipelajari generasi esok hari.   Hanung dan Triana berpendapat serupa dengan Maidina. Menurut mereka, nilai-nilai kepahlawanan sangat dekat. Pahlawan bisa siapa saja. Pahlawan seharusnya bukan sosok asing di antara generasi sekarang. Melalui sejarah, mereka tidak terkubur dalam masa lalu. Mereka melakukan perbuatan positif sesuai kapasitas dirinya dan berdampak besar untuk pribadinya sekaligus orang sekitar. Itulah pahlawan, kemarin atau hari ini

SEBAGAI seorang prajurit marinir, Ali Mutaqiem (80) masih ingat pengalaman pertamanya memasuki palagan di Sulawesi Utara. Tepatnya pagi 15 Juni 1958, bersama ribuan prajurit Korps Komando Angkatan Laut (KKo AL, sekarang Korps Marinir) dan unsur-unsur AD (Angkatan Darat) , dia mendarat di Pelabuhan Kema (sekira 30 km sebelah timur Manado). “Sebelumnya kapal-kapal kami ditembaki dari daratan oleh senjata-senjata berat modern yang belum kami kenal jenisnya,” kenang lelaki kelahiran Klaten, Jawa Tengah itu. Kendati sempat terhenyak oleh hamburan peluru-peluru tersebut, namun ada untungnya juga mereka ditembaki. Alih-alih membalas, para pengintai dari RI Gadjah Mada, RI Pattimura, RI Patiunus dan RI Hassanuddin justru bisa memetakan situasi medan hingga mengidentifikasi posisi senjata-senjata berat gerilyawan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). “Besoknya sarang-sarang para pemberontak itu dihabisi dengan tembakan-tembakan gencar meriam dan pesawat AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) hingga mereka panik dan melarikan diri,” ujar Ali. Kisah yang diceritakan Ali memang bukan sekadar isapan jempol semata. Setidaknya itu disaksikan sendiri oleh A.E. Sinolungan. Menurut penduduk Desa Papakelan (salah satu wilayah yang dekat area pertempuran), dengan mata kepalanya sendiri dia menyaksikan kilatan dari tembakan meriam yang bersanding dengan suara gemuruh pesawat memenuhi langit Minahasa dini hari itu. “Saya melihat jelas di langit arah Kema kilatan yang disertai dentuman meriam mengguntur tak henti-hentinya, saling sambung menyambung selama puluhan menit,” ungkap Sinolungan dalam Permesta-PRRI: Mengawal Negara Proklamasi 1945 Berdasarkan Pancasila . Mengincar Manado Ketika beberapa wilayah di Sulawesi Utara jatuh ke tangan gerilyawan Permesta pada April 1958, Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat (Komandan Operasi Militer Angkatan Perang Republik Indonesia untuk Sulawesi Utara) menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk melemahkan para pemberontak adalah dengan menguasai Manado. Hal ini perlu dilakukan mengingat posisi Manado sebagai pusat perlawanan Permesta. Setelah mengirim tim pengintai dari KKo AL dan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) ke pantai utara Manado pada 13 Juni 1958, dua hari kemudian satu kekuatan pasukan KKo AL mengirimkan gugus tugasnya yang terdiri dari AT 7 (Tim Amphibious Task 7) pimpinan Kolonel R. Soehardi, ATF (Amphibious Task Force) pimpinan Letnan Kolonel (Laut) John Lie dan Batalyon Pendarat pimpinan Mayor KKo Indro Soebagio. “KKo AL ditugaskan untuk merebut Kema, Bitung, Kauditan, Lelang dan Manado,” demikian menurut buku Korps Komando AL: Dari Tahun ke Tahun yang ditulis oleh Bagian Sedjarah KKo AL pada 1971. Karena gerilyawan Permesta yang menjaga Kema sudah terlanjur mundur ke arah Kauditan, maka pasukan KKo AL secara mudah dapat menguasai kota pelabuhan tersebut. Selanjutnya untuk mengejar pihak musuh, pada hari itu juga Kompi B di bawah pimpinan Kapten KKo S.Jetro bergerak ke Kauditan. Di wilayah inilah, Kompi B mendapat perlawanan keras dari para gerilyawan Permesta yang langsung dipimpin oleh salah satu pejabat militer mereka yakni H.Ventje Sumual. Rupanya pihak permesta sangat mafhum bahwa jika KKo AL dibiarkan menguasai Kauditan maka itu hanya akan memuluskan gerakan mereka menuju Bitung dan Manado. Pertempuran pun berlangsung secara hebat. Beberapa kali terjadi duel mortir yang seru di kedua pihak yang berakhir dengan terlukanya Sumual. Mengetahui pimpinannya lumpuh, pasukan Permesta menghindar ke arah Bitung sejak jam 12.00. Usai Kauditan jatuh, wilayah itu diserahkan oleh Kompi B kepada Kompi C pimpinan Kapten KKo R.Soenarto. Kapten Soenarto sendiri bersama Kompi A pimpinan Kapten Gandhi Poerno kembali bergerak memburu para gerilyawan Permesta ke Bitung. Masih segar dalam kenangan Ali Mutaqiem, KKo AL melangkah menuju Bitung dalam suasana yang mencekam. Menurut Ali Mutaqim, sepanjang jalan mereka harus terus siap siaga dari incaran penembak runduk Permesta dan berbagai jebakan maut mereka. “Waktu serasa panjang dan begitu melelahkan,” kenang prajurit marinir yang mengajukan pensiun dini pada 1972 itu. Sesampai Bitung pada 17 Juni 1958, situasi sangatlah sepi. Alih-alih menemukan perlawanan, seluruh aktifitas di kota itu nyaris lumpuh. Rupanya tembakan-tembakan pendahuluan yang dilakukan dari atas kapal PR 208, PR 209 dan PR 210 menyebabkan nyali musuh menjadi ciut lalu melarikan diri sebelum bertemu pasukan KKo AL. Bitung pun dikuasai tanpa sebutir peluru pun keluar. Manado Jatuh Gerakan berikutnya pasukan KKo AL adalah merebut Airmadidi. Itu dilakukan pada 25 Juni 1958. Rombongan pasukan bergerak dalam lindungan pesawat tempur AURI dan tembakan Mo.81 KKo AL. Namun saat mencapai Kolongan Maumbi, tetiba serangan dilakukan para gerilyawan Permesta dan sempat membuat terhenyak para prajurit KKo AL. Setelah melalui pertempuran seru, pada pukul 12.00 kampung tersebut dapat dikuasai secara maksimal. Sejam kemudian KKo AL mendapat perintah untuk menguasai Kairagi. Belum mencapai gerbang desa, pasukan sudah dihujani peluru dan tembakan mortir. Perlawanan di sini lebih kuat karena para gerilyawan Permesta telah mempersiapkan bunker-bunker serta pertahanan permanen. Di sekitar bukit-bukit yang mengelilingi Kairagi, telah ditempatkan senjata-senjata otomatis dan panser-panser wagon. Praktis pasukan KKo AL hanya bisa bertahan di sebelah timur jembatan Kairagi dan harus rela mendapat siraman peluru yang terus berdesingan seolah tanpa mengenal kata henti. Untunglah berkat bantuan pesawat tempur dari AURI dan perubahan taktik pertempuran, setelah lebih empat jam, perlawanan di Kairagi dapat dilumpuhkan. “Pasukan Permesta pimpinan Mayor John Ottay langsung kalangkabut dan menarik diri ke arah Lapangan Udara Mapanget,” tulis Mayor (L) Junaedi, Mayor (L) Moegiyono dan Sersan Satu Marinir M. Syafirudin dalam 60 Tahun Pengabdian Korps Marinir . Tak mau memberikan nafas kepada para gerilyawan, hari itu juga pasukan KKo AL bergerak cepat ke Manado. Entah karena nafas perlawanan pasukan Permesta sudah putus atau tengah mencoba taktik baru, tanpa dinyana, Manado sebagai pusat perlawanan ternyata ditinggalkan begitu saja oleh pihak gerilyawan. Maka pada 26 Juni 1958, tuntaslah misi KKo AL untuk menguasai Manado. “Di sinilah kami baru bisa merayakan kemenangan dengan bakar ikan dan bakar kambing, “kenang Ali, yang terakhir pensiun sebagai kopral. Sesudah Manado jatuh, Permesta menjalankan gerilya di front perbukitan sekitar Pineleng-Warembungan, sebelah selatan Manado.

CORETAN di kanvas itu memuat sesosok pria bersorban. Sebilah keris terselip dengan gagah di bagian depan tubuhnya. Siapakah gerangan dia?  “Ini adalah lukisan Diponegoro yang sangat hidup sekali,” ujar Peter Carey, sang pemandu dalam pameran pendahuluan “Kamar Diponegoro” di Museum Sejarah Jakarta, Kota Tua, Jakarta Pusat, 12 November 2018. Carey paham betul seluk-beluk lukisan itu. Sejarawan asal Inggris tersebut menulis tiga jilid biografi Diponegoro berjudul Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 . Di balik lukisan potret diri Diponegoro yang terkenal itu adalah Adrianus Johannes Jan Bik. Dia lahir di Dunkirk, Prancis, 13 Januari 1790. Bik merintis kariernya di bidang seni sebagai pelukis piring porselen. Pada 1821, Bik merantau ke Hindia, negeri koloni kerajaan Belanda. Bersama adiknya, Jannus Theodorus, Bik merupakan seniman yang paling terdidik di Hindia Belanda. Ketika bertugas di Batavia, Bik menjabat sebagai hakim kota. Pada saat yang sama, Pangeran Diponegoro ditahan di Batavia setelah berhasil ditangkap secara licik di Magelang. Bik-lah yang mengawasi Diponegoro selama mendekam di Balai Kota ( Stadhuis ) antara 8 April sampai 3 Mei 1830. Menurut Peter Carey, di sela-sela masa penahanan, Bik minta izin untuk melukis Diponegoro. Sketsa itu dibuat di kamar penahanan Diponegoro tak lama sebelum Diponegoro berangkat menuju Sulawesi . Mahir sebagai pelukis porselen, Bik terlatih untuk menggarap objek seninya secara cepat dan efektif.    “Bik adalah seorang seniman yang matang sebagai pelukis porselen. Jadi dia bisa kerja dengan sangat kilat untuk menangkap kepribadian Diponegoro,” tutur Carey. Mata uang Rp1.000 bergambar Pangeran Diponegoro tahun 1975 Yang menarik, Bik melukiskan Diponegoro dengan detail berikut ciri keagungan sang pangeran. Lukisan Bik mencitrakan Diponegoro sebagai ulama sekaligus panglima perang. Padahal, Diponegoro kala itu berstatus tahanan politik kelas kakap. Dalam lukisan, Diponegoro mengenakan pakaian ratu adil sebagai seorang pemimpin perang sabil. Kepalanya yang bersorban putih tampak seperti baru saja cukur rambut. Di jidatnya terdapat paras nabi (titik hitam). Pipinya terlihat cekung sebab Diponegoro dalam pemulihan penyakit malaria tropis. Bik sendiri tetap berkiprah sebagai hakim hingga 1839. Dia kemudian menekuni bisnis perkebunan tebu dan menjadi kaya raya. Pada 1847, Bik kembali ke Belanda dan menetap di Amsterdam. Setelah Bik meninggal pada 1872, lukisan Diponegoro dihibahkan oleh keponakannya ke Rijkmuseum, Belanda. Karya Bik ini menjadi salah satu lukisan Diponegoro yang paling populer di samping “Penangkapan Diponegoro” karya Raden Saleh. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengadaptasi potret Diponegoro karya Bik untuk dijadikan gambar mata uang rupiah. Seri pertama dicetak tahun 1952 untuk pecahan Rp100. Seri kedua dicetak tahun 1975 untuk pecahan Rp1000.*

TIDAK hanya pokok pemikirannya yang seirama dengan Islam Nusantara, Islam Konghucu (Huiru) sebagai terminologi khusus Islam berkarakteristik Cina juga mengantongi kemiripan dalam hal aksara yang dipakai buat menyebarkan ajarannya. Buktinya, jika Islam Nusantara mempunyai Pegon dan Jawi, Islam Konghucu memiliki Xiaoerjin. Ya, ketiganya sama-sama abjad Arab dan/atau Persia dengan tambahan huruf dan/atau diakritik tertentu yang digunakan untuk menuliskan bahasa masyarakat setempat. Xiaoerjin, dalam hal ini, dipakai sebagai media transliterasi bahasa resmi Cina dan dialek-dialek yang dituturkan penganut-penganut Islam di sana –suku Hui, terutama. Selain harakat (fatḥah, kasrah, ḍammah, sukūn, dan tanwīn), Xiaoerjin atau dinamai juga Xiaojing, kata A. Ibrahim Chen Yuanlong dalam makalahnya yang dimuat Jurnal Etnologi Barat Laut (Xibei Minzu Yanjiu) nomor 3 tahun 2018, mempunyai 43 huruf untuk merepresentasikan vokal dan konsonan bahasa Cina. Di antara huruf-huruf itu, 28 abjab Arab dari ‘alif sampai ya’ terpakai semua. Sisanya, 4 huruf dipinjam dari abjad Persia (kâf, že, che, dan pe). Selebihnya yang 11 huruf, adalah bikinan muslim Cina sendiri dengan menambahkan satu sampai tiga titik di atas abjad Persia ‘ayn, vâv, kâf, ṣäd, re, tsâ, te, dâl, dan ḥe.

RATUSAN pelajar bersenjatakan rupa-rupa senjata sederhana menghadang ofensif pasukan Inggris di sekitar Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu (11/11/18) pagi. Satu per satu dari mereka lalu bertumbangan oleh tembakan lawan. Pertempuran antara para pejuang Indonesia melawan pasukan Inggris itu bukan pertempuran Surabaya 10 November 1945 tapi aksi teatrikal untuk mengenang pertempuran tersebut. Aksi yang diikuti ratusan reenactor (pereka ulang sejarah) se-Indonesia dan elemen TNI itu membuka Parade Surabaya Juang, event tahunan yang dihelat Pemerintah Kota Surabaya untuk mengenang Hari Pahlawan. Pelibatan para pelajar dalam aksi teatrikal itu dimaksudkan untuk mengenalkan mereka pada heroisme para pejuang 10 November yang banyak terdiri dari pelajar. “Mereka masuk ke BKR Kota Surabaya pimpinan Soengkono sebagai pasukan BKR Pelajar. Terbagi dalam empat staf. Staf I berjumlah 200 pelajar, Staf II 300, Staf III 1200 dan Staf IV 80 pelajar,” ujar peneliti sejarah Surabaya dan founder komunitas Roode Brug Soerabaia Ady Setyawan kepada Historia. “Mereka telah berjuang menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita melanjutkan perjuangan mereka dengan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Mari kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, pendidikan terbaik agar bisa sejajar dengan anak-anak muda di dunia. Jangan kenal putus asa dan pantang menyerah seperti yang dicontohkan mereka (para pelajar pejuang),” kata Walikota Tri Rismaharini. Pertempuran 10 November dalam Layar Lebar Media pengingat Pertempuran 10 November 1945 sejatinya bukan hanya aksi teatrikal. Bagi generasi 1990-an, ada film Soerabaia 45: Merdeka ataoe Mati! (selanjutnya disebut Soerabaia 45 ). Film ini digarap tokoh yang terlibat dalam Pertempuran 10 November 1945 sebagai anggota BKR Pelajar Darmo 49 (Staf I pimpinan Mas Isman), Gatut Kusumo Hadi. Gatut Kusumo Hadi, eks Tentara Pelajar cum sineas yang berperan di belakang layar film Soerabaia 45 (Foto: Koleksi Keluarga) Filmnya sendiri berangkat dari keinginan Pemda Tingkat I Jawa Timur (kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk memperkuat identitas Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan, di mana tiap 10 November diperingati secara nasional. Awalnya, Pemda menunjuk Imam Tantowi sebagai sutradara. Namun pada rapat awal produksi di mana Gatut Kusumo turut diundang, diputuskan naskahnya menggunakan memoar milik Gatut yang bertajuk “100 Hari di Surabaya” dan buku Seratus Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia karya Roeslan Abdulgani. Imam Tantowi yang sudah dikenal secara nasional dicantumkan sebagai sutradara, setelah Gatut memintanya tetap berperan atas film ini, meski perannya ibarat manajer belaka. Film ini dibuat besar-besaran dengan pendanaan dari Pemda dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Film Soerabaia 45 sendiri mengisahkan konflik di Surabaya sejak dari kedatangan Sekutu hingga masa ketika pasukan republik mesti menyingkir ke luar kota setelah bertahan selama 23 hari. Berdurasi 123 menit, film yang diproduksi PH Inter Pratama Studio dan Cinema City Studio ini dirilis tahun 1990 dengan Imam Tantowi sebagai sutradara yang tercantum. “Di credit- nya, Pak Gatut Kusumo hanya dicantumkan sebagai co-director (asisten sutradara). Padahal perannya lebih seperti sutradara. Imam Tantowi ibaratnya sebagai manajer saja. Skenarionya juga yang buat Pak Gatut,” ujar Dhahana Adi Pungkas, peneliti musik dan film cum penulis Surabaya Punya Cerita , kepada Historia . Thea Susetia Kusumo, istri mendiang Gatut Kusumo Hadi (Foto: Randy Wirayudha/Historia) “Kalau aktor-aktor utama sudah ditentukan beberapa pihak. Tapi untuk figuran, Pak Gatut sendiri yang ambil beberapa orang, termasuk anak bungsunya, Mamas (Masadji Paramatma sebagai pemuda pejuang Amirin). Ya langsung tunjuk saja, lalu dikasih skenarionya. Pokoknya yang teringat, dia (Mamas) muncul di scene terakhir dengan dialog yang ditulis bapaknya juga: ‘Ini baru permulaan (Pertempuran 10 November). Lama kita akan mengalami ini (revolusi fisik kemerdekaan)’,” kenang Thea. Selain tayang di bioskop, film ini acap ditayangkan TVRI saban Agustus-an maupun Hari Pahlawan. Namun, kontribusi besar Gatut dalam film yang dibintangi antara lain oleh Leo Kristi (sebagai Bung Tomo), Usman Effendy (Jenderal Iwabe), Sutanto Suphiady (Dr. Mustopo), Rudy Wowor (Kapten Terzee Huis), dan Jill P. Kalaran (Soengkono) ini tak mendapat penghargaan sepadan. “Film itu ongkosnya sekitar Rp2 miliar. Tapi dia (Gatut Kusumo) ya hanya dapat berapa, sedikit sekali. Tidak sampai Rp10 juta sebagai sutradara. Orang film yang bisa kaya kan bintang filmnya,” kata Thea Susetia Kusumo, istri mendiang Gatut Kusumo, saat ditemui Historia di kediaman sederhananya di Perumahan Dosen Universitas Negeri Surabaya. Hingga kini, Soerabaia 45 dan film animasi Battle of Surabaya (2015) tercatat sebagai film yang total mengisahkan “neraka” di Surabaya. Tak heran bila Soerabaia 45 melegenda, selain karena prestasinya yang memenangkan Piala Citra 1991.

SUARA senapan mesin Jepang terdengar dari pinggir pantai Bojong Anyer, Banten. Anggota Pembela Tanah Air (PETA) lagi menembaki sebuah kapal selam milik Sekutu. Badan kapal tak tampak. Sepenuhnya berada di dalam air. Hanya periskop kelihatan sedikit di permukaan. Kapal selam itu cepat masuk air. Tembakan dari anggota PETA pun berhenti. Seorang penembak kapal selam itu bernama KH Syam’un. Dia menjabat daidanco (komandan batalion) PETA wilayah Cilegon-Serang, Banten, sejak November 1943. Jepang punya alasan memilihnya sebagai daidanco. KH Syam’un tokoh agama berpengaruh. Hal ini terbukti pada peristiwa kemunculan kapal selam Sekutu pada 30 Juni 1945 itu. Seorang anak buah KH Syam’un menolak perintah opsir Jepang. Dia hanya mau menembak bila perintah itu berasal dari KH Syam’un. Menurutnya, KH Syam’un bukan hanya pemimpin dalam kesatuan, melainkan juga guru agamanya. Demikian catatan Mansyur Muhyidin dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Pengalaman Anak-AnakK.H. Sjam’un seperti dikutip oleh Rahayu Permana dalam "Kiai Haji Sjam’un: Gagasan dan Perjuangannya,"tesis di Universitas Indonesia. Brigjen KH Syam’un lahir di Kampung Beji, Cilegon, Banten, pada 15 April 1883. Ibunya bernama Siti Hadjar, putri K.H. Wasid, tokoh perlawanan petani Banten terhadap pemerintah kolonial pada 1888. Ayahnya bernama H. Alwidjan yang meninggal di Sumatra ketika KH Syam’un masih kecil. Makam dan silsilahnya hingga kini belum diketahui secara jelas. KH Syam’un remaja memperoleh pendidikan di pesantren Dalingseng milik KH Sa’i pada 1901. Dia pindah ke pesantren Kamasan, asuhan KH Jasim di Serang pada 1904. Tahun berikutnya, KH Syam’un belajar ke Mekkah. Dia menghabiskan waktu lima tahun di Mekkah, lalu bergerak ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dari 1910 hingga 1915. Memperbarui Pesantren Usai memperoleh ijazah Al-Azhar, KH Syam’un kembali ke Mekkah untuk mengajar di Masjid al-Haram. Muridnya dari aneka suku bangsa. Yang terbanyak dari Jawa. Meskipun cuma setahun mengajar, di sini namanya mulai sohor sebagai “Ulama Banten yang besar." KH Syam’un pulang ke Hindia Belanda pada 1915. Menurut Rahayu, KH Syam’un meletakkan ilmu pada tingkat paling atas dalam pencapaian kehidupan manusia. Dia juga memiliki gagasan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan masyarakat. “Bahwa pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi segala persoalan hidup,” ungkap Rahayu. Wujud gagasan KH Syam’un terlihat dari pendirian pesantren di Citangkil, Cilegon, pada 1916. Sepuluh tahun awal, materi ajarnya masih terbatas pada ilmu agama seperti tata bahasa Arab, fikih, hadits, tafsir, dan akidah. Santrinya pun hanya berjumlah puluhan. Lama-kelamaan pesantren Citangkil berkembang. Tidak hanya dari jumlah santri, melainkan juga materi ajar dan metode pembelajaran. KH Syam’un menggabungkan pola pendidikan tradisional pesantren dengan sekolah modern pada 1926. “K.H. Syam’un berusaha mengembangkan rasionalitas Islam dengan seruan kembali kepada ajaran Islam yang pokok,” tulis Abdul Malik dkk., dalam Jejak Ulama Banten Dari Syekh Yusuf Hingga Abuya Dimyati . Pada tahun ini pula, KH Syam’un bergabung dengan Nahdlatul Ulama. KH Syam’un membuat kurikulum baru dengan memasukkan mata pelajaran sekolah modern seperti matematika, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, kosmografi, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti kepanduan, kesenian, dan olahraga. Dia juga mulai menerapkan pembelajaran dalam ruang kelas secara berjenjang, sesuai tingkatan umur santri. Perubahan corak pesantren Citangkil seiring pula dengan perubahan nama pesantren menjadi Perguruan Islam Al-Khaeriyah. Cabang-cabangnya bermunculan di sejumlah wilayah Banten pada 1929. Dan pada 1936, KH Syam’un mendirikan sekolah dasar umum, Hollandsch Inlandsch School . Selain mendirikan lembaga pendidikan, KH Syam'un juga mengabadikan gagasannya lewat kitab. Dia menulis kitab tentang akidah, fikih, akhlak, dan sejarah. Publikasi karya-karya tersebut hanya terbatas pada kalangan pesantren, tapi mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter santri-santrinya.   Setelah kekuasaan pemerintah kolonial berakhir pada 1942, KH Syam’un menjadi salah satu tokoh yang didekati oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk merebut simpati rakyat Banten. Kiprah KH Syam’un di ranah pendidikan terekam oleh pemerintah pendudukan Jepang. Namanya muncul dalam buku Orang Indonesia Jang Terkemoeka di Djawa terbitan Gunseikanbu tahun 1944. Jepang mengajak KH Syam’un bergabung bersama PETA pada November 1943 sebagai daidanco atau komandan batalion. Nugroho Notosutanto dalam Tentara Peta Pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia mengungkapkan bahwa Jepang selalu mengincar tokoh rakyat seperti pemimpin partai, agama, kiai, dan pamong praja untuk duduk sebagai daidanco . KH Syam’un sebenarnya terpaksa menerima ajakan itu. Jepang mewanti-wanti jika KH. Syam’un menolak, perguruan Al-Khaeriyah akan ditutup. Tetapi KH Syam’un kemudian memandang keputusannya bergabung ke PETA ada gunanya juga. Dia mempelajari taktik dan strategi militer. “Bahwa pendidikan Islam sesuai dengan kemiliteran. Ini baik bagi pemuda-pemuda kita. Dan saya sering menceritakan pada mereka tentang penghidupan dan perjuangan pahlawan-pahlawan Islam,” kata KH Syam’un dalam Asia Raja No. 35, 8 Februari 2604 (1944). KH Syam’un bahkan mendorong santri-santrinya di Citangkil untuk turut ikut PETA. Keputusan KH Syam’un bergabung ke PETA tak mengurangi kadar wibawanya di Banten. Dia justru makin banyak beroleh penghormatan. Anak buahnya mematuhi perintahnya lebih dari sekadar seorang komandan, tetapi juga mematuhinya selayaknya guru dan bapak. Meredakan Kekacauan KH Syam’un menggunakan wibawa dan kecakapan militernya untuk memulihkan keadaan Banten setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Sentimen anti-pamong praja dan anti-Priangan merebak di Banten. Sebab kebanyakan pejabat yang dekat dengan pemerintah Kolonial dan Jepang berasal dari wilayah Priangan.   Pembunuhan terhadap pejabat setempat kerapkali terjadi sehingga menyebabkan pejabat yang masih hidup mengungsi. Posisi Residen —sekarang setingkat gubernur— Banten pun kosong. Untuk mengisi kekosongan tersebut, perwakilan golongan masyarakat Banten (jawara, pemuda, dan wanita) menggelar pertemuan di rumah Raden Dzoelkarnaen Soeria Karta Legawa, Dewan Penasehat Karesidenan Banten, pada akhir Agustus 1945. “Pertemuan secara aklamasi memilih KH Tb. Achmad Chatib sebagai Residen Banten yang menangani pemerintahan sipil. Untuk itu, mereka mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengangkatnya dan untuk menangani urusan militer diserahkan kepada KH. Syam’un,” tulis Suharto dalam Banten Masa Revolusi 1945—1949, disertasi di Universitas Indonesia. Pemerintah pusat menyetujui hasil pertemuan itu melalui radiogram tanggal 2 September 1945. KH Tb. Achmad Chatib mulai menyusun personalia pemerintahan daerah Banten, membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID, semacam parlemen sementara), dan menyerahkan tanggung jawab pendirian Badan Keamanan Rakyat di seluruh wilayah Banten kepada KH Syam’un. Personalia pemerintahan daerah dan KNID bentukan KH Tb. Achmad Chatib ternyata masih menggunakan orang-orang lama. Pertimbangannya adalah kemampuan mereka dalam urusan administrasi. Tetapi sekelompok orang di bawah pengaruh Tje Mamat, tokoh perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1926, tidak klop dengan pertimbangan tersebut. Tje Mamat ingin orang-orang baru duduk di pemerintahan daerah. Orang-orang yang tak punya hubungan dengan kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang. Keinginannya diwujudkan dalam bentuk Dewan Rakyat, pemerintahan tandingan, di Ciomas pada Oktober 1945. Aksi Tje Mamat ini memperumit keadaan Banten yang tengah siaga menghadapi kedatangan tentara Sekutu. Sementara itu, KH Syam’un telah berhasil menyusun struktur militer Banten. Dia memperoleh tugas dari KH Tb. Achmad Chatib untuk menghantam gerakan Tje Mamat. Dia berhasil menaklukkan gerakan Tje Mamat pada awal Januari 1946. Selesai berurusan dengan Tje Mamat, KH Syam’un menghadapi tentara NICA dan Sekutu. Dalam periode ini, dia bertindak sebagai Panglima Divisi 1000/ 1 —kelak menjadi Divisi Siliwangi— sampai Maret 1947. KH Syam’un berperan menahan infiltrasi NICA dan Sekutu ke Banten. Wafat dalam Perjuangan Ketika terjadi Agresi Militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947, KH Syam’un menjabat bupati di Serang. Tentara Belanda berhasil memblokade wilayah Banten sehingga pasokan kebutuhan pokok dan uang Republik berkurang. KH Syam’un menyumbangkan mesin cetaknya untuk memproduksi uang khusus yang disetujui oleh pemerintah Indonesia. Agresi Militer Belanda kedua pada Desember 1948 turut menyasar kota Serang. Tentara Belanda berhasil memasuki kota ini dan menangkap beberapa pejabat. Tetapi KH Syam’un lolos dari sergapan tentara Belanda. Dia berpindah-pindah tempat untuk memimpin perlawanan terhadap tentara Belanda. Di banyak tempat dia singgah, dia bertemu dengan gerilyawan Republik dan memberi mereka semangat. KH Syam’un wafat di Gunung Cacaban Anyer pada 2 Maret 1949, tak lama setelah bertemu dengan gerilyawan. Atas peran dan jasanya kepada bangsa dan negara, KH Syam’un ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi pada 8 November 2018.

WILLEM Walraven, Belanda totok yang bekerja sebagai wartawan dan penulis di Hindia Belanda, akhirnya memutuskan hidup bersama gundiknya, Nyai Itih. Keputusan itu diambilnya setelah sekian lama hidup bersama dalam hubungan tuan-gundik dan menyadari bahwa Itih satu-satunya perempuan yang dia cintai. Hubungan itu melahirkan anak yang diasuh sendiri oleh Itih. Walraven dalam surat kepada saudaranya di Belanda, Jaap, menceritakan bagaimana anak-anaknya memliki selera makan yang sama dengan Itih. Anak-anak Walraven, yang berdarah campuran (mestizo), menganggap aneh masakan Belanda. Ketika waktu makan tiba, para pelayan menyiapkan masakan Belanda untuk Walraven dan keluarga. Tapi begitu selesai makan bersama, Itih dan anak-anak makan nasi di dapur. “Dan itulah makanan sebenarnya bagi mereka,” tulis Walraven seperti dikutip Reggie Baay dalam Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda. Nyai dalam hubungan pergundikan tetap memegang budaya pribuminya, seperti mengunyah sirih dan mengenakan kebaya. Kebiasaan itu nantinya diturunkan kepada anak-anak mereka yang menjadi salah satu jalur percampuran budaya Eropa dan Nusantara. Hal semacam ini direkam oleh Lord Minto dalam surat kepada istrinya. Minto menulis, di Batavia banyak lelaki Belanda yang hidup dengan perempuan pribumi dan memiliki anak gadis yang punya kebudayaan campuran. Perempuan mestizo dari keluarga kelas atas ini kelak menjadi istri dan perempuan yang punya derajat serta jabatan tinggi di Jawa yang membuat Minto merasa agak resah. Selain lewat para nyai, percampuran budaya dari dalam rumah juga terjadi lewat hubungan majikan dan pembantu rumahnya. Hal inilah yang menjadi jalur percampuran budaya meskipun si tuan menikah dengan perempuan Belanda totok. Segala urusan rumah tangga tetap bergaya campuran karena semua pelayan mereka adalah orang pribumi. Dalam Orang Indonesia dan Orang Prancis karya Bernard Dorleans, disebutkan keluarga-keluarga kaya Eropa memiliki seorang koki yang dapat memasak hidangan Eropa dan Nusantara. Pada abad ke-19, muncul Rijsttafel yang menjadi masakan populer sehari-hari orang Eropa di Hindia Belanda. Percampuran budaya juga merambah gaya busana. Pelancong dari Eropa menggambarkan gaya pakaian perempuan Belanda kelas atas dipengaruhi oleh pengasuh atau ibu pribumi mereka. Para perempuan muda mengenakan kebaya dan sarung setinggi lutut ketika berada di dalam rumah. Sementara, beberapa lelaki Belanda memakai piyama batik untuk tidur. Gaya berpakaian ini menjadi bagian adaptasi terhadap iklim tropis Nusantara. Namun, para perempun itu enggan melepaskan prestise kulit putih mereka. Ketika keluar rumah mereka tetap mengenakan atribut Eropa. Beberapa perempuan kulit putih mengenakan pakaian modifikasi sebagai jalan tengah menghadapi iklim tropis dan mempertahankan atribut Eropa mereka. Sarung digunakan menggantikan rok dalam kaku ( petitecoat ), serta kebaya sebagai pengganti kemeja dalam perempuan ( chemise ). “Keanehan yang terlihat dalam masyarakat Indies adalah perempuan Eropa yang mengenakan pakaian Indonesia, berbicara bahasa Melayu, dan mengonsumsi makanan Asia. Tetapi perempuan ini menikah dengan lelaki yang menolak kebudayaan Asia untuk mandi lebih sering atau megubah cara berpakaian mereka,” tulis Jean Gerlman Taylor dalam Kehidupan Sosial di Batavia. Ketika datang ke Hindia, Inggris berusaha menghilangkan pengaruh Nusantara pada gaya hidup orang Belanda. Orang-orang Inggris menolak keras pencampuran budaya dan menganggapnya mengotori budaya murni Eropa. Mereka merasa kaget dengan perempuan yang lalu-lalang hanya mengenakan kebaya tipis. Bagi orang Inggris, para perempuan keluar rumah hanya mengenakan pakaian dalam sangat tak sopan. Akan tetapi, orang-orang Belanda yang telah menjalani kehidupan rumah tangga di Batavia sudah terbiasa dengan kebiasaan negeri tropis. Beberapa menjalin hubungan baik antara nyonya dan pelayan Jawa maupun tuan-gundik. Di dalam hubungan ini terjadi timbal-balik. Nyonya mengenalkan babu mereka akan makanan kaleng, alat jahit, dan masakan Eropa. Sementara, para babu mengenalkan pola hidup tropis dengan mandi dua kali sehari dan tidur siang. “Wanita ras campur, yang menikah dan memimpin rumah tangga imigran Belanda totok, telah memainkan peran utama dalam proses akulturasi ini sejak abad ketujuh belas,” tulis Elsbeth Locher-Scholten dalam “Orientalism And The Rhetoric Of The Family” .

PADA 12 November 1959, Presiden Soekarno memberikan komando pemberantasan penyakit malaria di Indonesia. Pada kesempatan itu, Soekarno melakukan penyemprotan pertama menggunakan DDT ( dichlorodiphenyltrichloroethane ) di sebuah rumah penduduk di Kalasan, Sleman, Yogyakarta.   Tanggal 12 November kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 64033/KBB/218 tanggal 30 Desember 1964. Sejak tahun 1973, Hari Kesehatan Nasional selalu diperingati dengan tema sesuai tujuan kesehatan yang hendak dicapai pada tahun itu. Menurut Kumpulan Buklet Hari Bersejarah I , pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-22 tanggal 12 November 1986, diresmikan monumen Pembangunan Kesahatan di Desa Kringinan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.    Di Hindia Belanda, terutama Batavia, malaria menjadi musuh yang ditakuti. Setidaknya selama 53 tahun, antara 1714-1767, sekitar 72.816 penduduk Eropa di Batavia meninggal karena malaria. Batavia pun sempat dijuluki Het graf van het Oosten  atau kuburannya negeri timur. Bertahun-tahun setelahnya malaria masih sulit ditanggulangi. Sampai pada pertengahan 1800-an, Menteri Jajahan Seberang Lautan Belanda Ch. F. Pahud memulai proyek besar menanggulangi malaria. Dia mengutus Karl Haskarl, ilmuwan berkebangsaan Jerman, untuk membudidayakan kina yang diselundupkan dari Peru. Kina dibudidayakan dan diproduksi secara besar-besaran untuk obat malaria. Sampai Indonesia merdeka, malaria tetap menjadi penyakit yang menakutkan. Sehingga Sukarno mencanangkan pemberantasan malaria pada 1959. Menurut laporan Tempo , 22 Maret 1980, program pembasmian malaria antara 1959 sampai 1964 itu dengan bantuan USAID (The United States Agency for International Development). Program ini berhasil menekan penyakit malaria di Jawa-Bali, dari 10.000 penduduk hanya tercatat 1 penderita. “Setelah Bung Karno –dalam masa menjelang akhir kekuasaannya– mengusir bantuan dari Amerika Serikat dan penanggulangan malaria kurang diperhatikan, penyakit ini merangkak naik,” tulis Tempo . Departemen Kesehatan menempatkan malaria dalam deretan teratas penyakit yang harus diberantas. Dana yang dialokasikan cukup besar. Hampir separuh dari dana pemberantasan dan pencegahan penyakit menular jatuh ke malaria. Misalnya, untuk tahun 1978, tak kurang dari Rp2,7 miliar. Pada 1980, dari delapan juta kasus pertahun dengan keluhan mirip malaria, begitu diperiksa di laboratorium, ternyata 1,2 persen positif menderita malaria. Untuk luar Jawa-Bali saban tahun tercatat 700.000 penderita yang masuk rumah sakit dan puskesmas. Saat itu, metode pemberantasan malaria untuk Jawa-Bali dibedakan dengan daerah lain. Ini disebabkan pemberantasan di Jawa-Bali lebih mudah karena penduduknya terkonsentrasi. Jadi, daerah ini mendapat prioritas. Di Jawa-Bali, selain penderita datang ke rumah sakit dan puskesmas, petugas-petugas kesehatan juga menyebar ke lapangan untuk mencari kasus-kasus malaria. Sedang luar Jawa-Bali hanya bersandar pada penyembuhan terhadap penderita yang datang ke rumah sakit atau puskesmas. Saat ini, menurut data Kementerian Kesehatan yang sampaikan dr. Elizabeth Jane Soepardi, direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, pada 23 April 2018, sebagian besar warga Indonesia (72 persen) telah bermukim di wilayah bebas malaria. Namun, masih terdapat 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria. Daerah yang tinggi tingkat penularannya berada di kawasan timur Indonesia yaitu sebanyak 39 kabupaten/kota. Wilayah endemis tinggi malaria tersebut berada di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Target wilayah eliminasi malaria dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada 2016 pemerintah berhasil mengeliminasi malaria di 247 kabupaten/kota, 2017 sebanyak 266 kabupaten/kota, dan 2018 ditargetkan 285 kabupaten/kota. Selain pelatihan tenaga malaria (dokter, perawat, analis, kader, petugas surveilans, etomolog, dan penyediaan obat antimalaria dihydroartemisinin ), pemerintah mengadakan pekan kelambu massal dan pemantauan penggunaannya. Secara nasional, jumlah kelambu yang didistribusikan untuk seluruh Indonesia sejak tahun 2004 sampai 2017 sebanyak 27,6 juta kelambu. “Secara umum upaya yang efektif adalah tidur menggunakan kelambu, penyemprotan dinding rumah dan menggunakan repellent (penolak nyamuk),” kata dr. Jane. “Sementara yang lain adalah dengan manajemen lingkungan, termasuk menebarkan ikan pemakan jentik, seperti ikan mujair dan cupang.”