PADA masa Majapahit ada kecendrungan baru terkait uang. Masyarakatnya menjadi punya kebiasaan menabung menggunakan celengan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kebiasaan ini banyak dijumpai, khususnya di pusat kota. Uang yang mereka tabung biasanya mata uang logam dari Tiongkok yang sudah lama mempengaruhi sistem moneter di wilayah Nusantara. Hal ini berkaitan erat dengan hubungan dagang antardua wilayah itu. Mata uang baru ini terutama terbuat dari tembaga dan digunakan terbatas pada akhir abad 10 M. Mata uang tembaga Tiongkok diimpor secara besar-besaran ke Jawa seiring meningkatnya perdagangan dengan Tiongkok pada abad 11 M dan awal abad 14 M. Mata uang ini kemudian dikenal dengan sebutan picis.

BERSAMA 360 perempuan yang dipimpinnya, Nyonya Hafni Abu Hanifah bergegas ke Yogyakarta dari Jakarta. Mereka tak menghiraukan bahaya yang bakal menghadang akibat belum usainya perang. Beberapa daerah yang bakal dilalui keretapi yang mereka tumpangi masih dikuasai tentara Belanda. Dalam perjalanan, di daerah kekuasaan tentara Belanda, mereka harus mengalami pemeriksaan. Tentara Belanda menggeledah seisi gerbong. Satu per satu anggota rombongan Nyonya Hafni menjalani interogasi. Toh, hal itu tak meluluhkan tekad mereka untuk menghadiri dan menyukseskan acara Permusyawaratan Perempuan. Lewat acara itu, para perempuan akan menentukan sikap perjuangan baik bagi kaum mereka maupun kedaulatan negeri. Sumbangsih Untuk Negeri Mendengar akan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB), para perempuan aktivis bersemangat untuk ikut serta. Bukan dengan cara langsung ikut dalam KMB tapi dengan mengadakan Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia di Yogyakarta, 26 Agustus-2 September 1949. Burdah Yusupadi, Siti Sukaptinah, dan Maria Ulfah, sesuai hasi Kongres Wanita Indonesia VII di Solo (1948), dipercaya menjadi panitia penyelenggaranya. “Kongres yang penyelenggaraannya mendekati KMB ini menunjukkan tekad para perempuan dalam mencapai kemerdekaan nasional,” tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia . Meski kondisi politik masih panas dan beberapa daerah masih dikuasai Belanda, 82 perwakilan organisasi perempuan dari seluruh Indonesia menghadiri acara tersebut. Perjuangan mereka untuk bisa sampai Yogya tak mudah. Sama seperti rombongan dari Jakarta, yang dikisahkan Cora Vreede-de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia, rombongan dari luar Jawa, yang datang menggunakan moda transportasi laut, juga mengalami penggeledahan, interogasi, dan lain-lain. Adanya tekanan Belanda tak membuat pertemuan itu batal. Kerjasama erat panitia dan peserta justru membuat acara berjalan lancar. Dalam acara itu, masing-masing perwakilan membacakan laporan. Laporan antara lain berisi tentang pembunuhan pegawai-pegawai PMI dan pengungsi di Solo. Ada pula laporan tentang pembunuhan terhadap 4.000 orang di Sulawesi Selatan, lalu laporan peristiwa penembakan Gunung Sumping terhadap perempuan dan anak-anak di Pasar Kembang, Solo. Laporan-laporan itu sontak membuat para peserta memprotes keras perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan tentara Belanda. Mereka menuntut hukuman setimpal bagi pelakunya. Tuntutan itu menjadi satu dari sekian tuntutan hukum yang didiskusikan dan dibuat dalam Permusyawaratan itu. Buku terbitan Kowani, Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita , menyebutkan tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan meliputi persamaan kedudukan di bidang hukum dan pemerintahan bagi tiap warga negara, adanya hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan untuk tiap warga negara, adanya peraturan dalam undang-undang kerja di RIS yang melindungi pekerja khususnya perempuan pekerja. Pada hari kelima, 30 Agustus 1949, Permusyawaratan membuat resolusi. Selain berisi tuntutan kemerdekaan penuh dan tidak bersyarat bagi Indonesia di tahun itu juga, lewat resolusi itu para perempuan menuntut dibebaskannya para tawanan akibat perjuangan kemerdekaan, dan mendukung resolusi Kongres Pemuda Indonesia tentang penarikan tentara Belanda sebelum pengakuan kedaulatan dan mengakui hanya satu bendera, merah-putih, dan lagu “Indonesia Raya”. Permusyawaratan juga membentuk Badan Kontak yang terdiri dari 19 organisasi. Badan kontak yang diketuai Maria Ulfah itu menyepakati tujuan perjuangan perempuan Indonesia dalam Kowani adalah mewujudkan kemerdekaan penuh bagi seluruh Indonesia. Setelah menyalin, panitia mengirim tuntutan-tuntutan maupun resolusi hasil Permusyawaratan ke pers, berbagai organisasi gerakan perempuan seluruh dunia, dan delegasi BFO maupun Republik Indonesia untuk diperjuangkan di KMB.

Sebelum berangkat ke negeri Belanda untuk berunding, delegasi Republik dan BFO (Majelis Permusyawaratan Federal) telah sepakat soal Irian Barat. Keduanya sama-sama berpendirian bahwa Irian Barat harus dimasukan ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Terlebih bagi BFO yang mewakili Negara Indonesia Timur (NIT) karena memiliki ikatan sejarah dan politik yang kuat dengan wilayah itu. “Sukarno telah menginstruksikan agar Hatta tidak pulang (ke Indonesia) tanpa Irian Barat,” tulis Mavis Rose dalam Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta. Pada penghujung perundingan, Menteri Maarseveen menyingung isu sensitif. Dia mengecualikan wilayah Irian Barat dalam klausul penyerahan kedaulatan. Alasannya, Irian Barat bukan bagian dari Indonesia secara etnis dan kultural. Hatta dan wakilnya Mr. Mohammad Roem dari delegasi Republik menyanggah argumentasi Maarseveen. Mereka menyatakan bahwa Irian Barat tak dapat dipisahkan dengan dalil perbedaan etnisitas ataupun kebudayaan. Secara politis, Irian Barat terintegrasi ke dalam koloni Hindia Belanda. Sementara pokok penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS didasarkan atas semua wilayah yang dahulu merupakan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Perwakilan BFO untuk NIT ikut menyampaikan pendapatnya melalui Ide Anak Agung Gde Agung. Perdana Menteri NIT tersebut menjelaskan bahwa sebelum menjadi salah satu keresidenan Hindia Belanda, wilayah Irian Barat merupakan vassal dari Kesultanan Tidore Maluku yang kini (pada perundingan) termasuk dalam lingkup NIT. Menurut Agung, anggapan delegasi Belanda jika Irian Barat bukanlah lingkungan dari Indonesia tak dapat diterima dan sangat disesalkan. Tanpa mampu membantah apa yang dikatakan Hatta, Roem dan Agung, Menteri Maarseveen justru tetap pada pendiriannya. “Bahwa dengan sangat menyesal pemerintah Kerajaan Belanda tidak dapat memenuhi keinginan delegasi Indonesia,” demikian kata Maarseveen sebagaimana dikutip Agung dalam Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat. Perdebatan tentang Irian Dalam KMB, sesungguhnya Belanda belum mau mengakui kekalahnnya sepenuhnya. Untuk melepaskan daerah jajahan yang sangat berharga, diperlukan undang-undang yang disetujui mayoritas duapertiga anggota Parlemen Belanda yang ketika itu dikuasai golongan konservatif. “Dalam praktiknya itu berarti dua hal: dipertahankannya Papua Barat dalam kekuasaan Belanda dan pengaturan peralihan kedaulatan yang melindungi kepentingan ekonomi Belanda,” tulis Robert Elson, sejarawan Universitas Queensland yang mengkaji kawasan Asia Tenggara dalam The Idea of Indonesia . Dengan menguasai Irian Barat sekaligus akan menegakkan kembali harga diri Belanda sebagai salah satu negara imperialis terbesar di dunia. Menurut Mavis Rose, Hatta tampaknya memahami hal tersebut sebagai penyebab keengganan pemerintah Belanda menyerahkan Irian Barat. Oleh sebab itu, Hatta tidak meneruskan perdebatan ke arah tuntutan yang lebih jauh. Lagi pula, dia tak ingin mengorbankan kesepakatan perundingan yang telah diperoleh jauh-jauh hari sebelumnya. Bagi Hatta, revolusi telah selesai dengan memperoleh kedaulatan politik. Misi pengakuan kedaulatan menjadi yang terpenting sedangkan masalah Irian Barat dapat diselesaikan di kemudian hari. Berbeda halnya dengan Agung. Dia tetap berpandangan bahwa pemisahan Irian Barat dari RIS bertentangan dengan mandat yang diberikan kepadanya mewakili rakyat NIT. Hatta tak menampik pandangan Agung tersebut. Walau demikian, Hatta menambahkan jika perundingan KMB berakhir dengan kegagalan maka mereka akan pulang ke Indonesia tanpa pengakuan kedaulatan. Hal itu berarti perjuangan bersenjata untuk menghentikan penjajahan Belanda harus dilakukan bersama-sama. Anjuran serupa juga disampaikan oleh delegasi Republik untuk bidang militer, Kolonel T.B.Simatupang terhadap kelompok BFO. Simatupang menyatakan bahwa keadaan militer Republik sedang mengalami kekurangan logistik (peluru dan persenjataan). Kondisi tersebut akan menyulitkan jika pengakuan kedaulatan harus diperoleh lewat perjuangan fisik kembali. Pernyataan Simatupang itu bagi Arnold Mononutu – delegasi BFO mewakili parlemen NIT - memberikan pilihan yang sulit. Di saat yang sama, wilayah NIT juga sedang dikuasai oleh tentara Belanda. Dalam biografinya Arnold Mononutu: Potret Seorang Patriot yang ditulis Robert Nalenan, Arnold menyatakan BFO tidak akan mampu berbuat banyak untuk membantu Republik guna mengimbangi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih kuat dan modern. Delegasi BFO akhirnya menimbang kembali tuntutannya. Usulan Hatta untuk berkompromi diterima. Memprioritaskan Pengakuan Kedaulatan Pada tanggal 31 Oktober, Merle Cochran dari UNCI membentuk suatu panitia kecil. Anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Supomo (mewakili Republik), Mr. S. Blom (mewakili Belanda), dan Ide Anak Agung Gde Agung (wakil BFO). Panitia ini bertugas merancang formula untuk memecahkan masalah Irian Barat. Pada pukul 2 dini hari tanggal 1 November 1949, tercapailah kompromi mengenai status Irian Barat yang dapat diterima semua pihak. Isinya: Irian Barat berada dalam status quo dibawah penguasaan Belanda dan perundingan akan dilanjutkan kembali setahun kemudian. Keesokan harinya, naskah piagam penyerahan kedaulatan telah dirampungkan. Dengan status quo nya, pemerintah Belanda secara aktif melakukan perluasan wilayah eksplorasi di Irian Barat dengan membangun berbagai pos-pos pemerintahan. Kenyataan yang mesti di terima ini bertentangan dengan cita-cita Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Maka setelah itu, dimulailah perjuangan mengintegrasikan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia.

KAMAR sederhana itu setengah temboknya berkeramik. Beberapa foto seorang pembalap motor sedang beraksi memenuhi salah satu sisi dinding itu. Sebuah walker , alat bantu jalan mirip jemuran kecil, teronggok di sudut lain. Kamar itu merupakan kamar sebuah panti jompo Panti Wreda Karitas, Cimahi. Di kamar sederhana itulah Tjetjep Euwyong Heriyana, legenda hidup balap motor Indonesia, menjalani hari tuanya. Sudah sejak 2016 pembalap berdarah Tionghoa itu menjadi penghuni di sana. Meski masih punya empat anak, Tjetjep hidup sebatang kara. Dia tak ingat lagi kapan terakhir kali keluarganya datang. Hanya dua sahabatnya yang masih punya pertalian darah dengan mantan pembalap Bun Ki Yit, Leo dan Max Bunardi, yang kerap datang menjenguknya. Tak satupun foto istri atau anak-anak Tjetjep yang menempel di dinding kamarnya. “Ya memang tidak ada (foto keluarga). Tinggal itu saja (foto-foto lawas) yang tersisa. Piala-piala zaman dulu sudah pada hilang entah ke mana. Ya karena sebelumnya kan tinggal sama anak-anak pindah-pindah,” kata Tjetjep, menceritakan koleksi foto pajangan dindingnya yang hanya berisi foto masa keemasannya sebagai pembalap (1954-1974), kepada Historia . Dengan mata sayu, Tjetjep bercerita bahwa dulu dia memang pernah ditampung berpindah-pindah dari rumah anak yang satu ke rumah anak lainnya. Kadang di Bekasi, Gedebage (Bandung), Lembang, dan Bali. Pada akhirnya Tjetjep memilih untuk menetap di panti jompo. Warna mukanya berubah cerah ketika topik obrolan berganti dari persoalan keluarga ke pengalamannya semasa menjadi pembalap. Semangatnya berkobar lagi kala menceritakan bagaimana awalnya berkenalan dengan dunia balap. Tjetjep, yang lahir di Bandung pada 1939, baru mengenal dunia balap ketika remaja, 1950-an. Dia langsung gemar. Kegemaran itu dia seriusi sampai akhirnya menjalani debut balapan resmi perdana pada sebuah ajang road race di Tanjung Perak, Surabaya pada 1954. “Dari muda mah sudah suka kebut-kebutan di kota. Bapak saya bilang, ‘kalau berani, balapan di lapangan (sirkuit balap) saja.’ Ya saya mulai balapan tahun 1954 di Surabaya, pakai motor (merk) Jawa 350cc buatan Cekoslovakia. Lawannya waktu itu masih banyak orang-orang Belanda. Saya kalah di balapan pertama itu,” tuturnya dengan logat Sunda. Bukan Tjetjep namanya kalau patah arang. Sejumlah ajang balap terus dia ikuti kemudian. Sayangnya, dia tak ingat lagi menang atau kalahnya. Yang pasti, Tjetjep pernah memenangi Grand Prix (GP) Curug pada 1958 di Lapangan Terbang API (Kini STPI/Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia) Curug. “Tjetjep meraih (juara) pemenang pertama untuk klas senior 500cc yang diadakan di lapangan terbang API yang diselenggarakan oleh Posidja bersama Persatuan Penggemar Sepeda Motor BSA Djakarta,” tulis suratkabar Bintang Timur , 25 Juli 1958. Pada 1960-an, Tjetjep merambah Asia. "Sebelum zaman Pak Harto (Soeharto,presiden kedua) itu sulit bikin visa untuk balapan di luar negeri. Baru setelah 1966, zamannya Pak Harto, itu dipermudah buat pembalap tampil di luar negeri. Makanya ya kira-kira tahun 1966-lah baru pertama ikut GP di luar Indonesia," kenang Tjetjep. Dia beberapa kali mencicipi Grand Prix di Singapura, Malaysia, hingga Makau. Prestasi terbaiknya baru dicapainya di GP Makau 1970. Ketika itu, Tjetjep dibawa tim Yamaha dan meraih podium ketiga dengan menunggangi motor Yamaha TR2. Rekan setimnya, Benny Hidayat, memijak podium pertama alias juara dengan motor Yamaha YSI. Nahas, Tjetjep terpaksa gantung helm pada 1974. Kecelakaan parah di GP Batu Tiga, Kuala Lumpur, Malaysia, memastikan kondisi fisiknya tak lagi bisa melanjutkan karier balap. Sekitar sebulan Tjetjep menjalani perawatan patah tangan dan kaki di sebuah rumahsakit di Malaysia sebelum akhirnya dipindah perawatannya ke tanah air. “Di awal-awal sih enggak terlihat dia kenapa-kenapa. Tapi kemudian di pertengahan balapan, dia jatuh. Jatuhnya tidak ada insiden dengan pembalap lain, ya jatuh sendiri saja, begitu. Mungkin fisiknya masih kelelahan karena kan dia pas saat itu belum sepenuhnya sembuh dari cedera bahu sehabis jatuh sebelumnya,” ungkap Benny Hidayat kepada Historia . Kondisi fisik itu masih membekas di hari tuanya. Untuk berjalan, Tjetjep mesti dibantu sebuah walker . “Tapi untuk berdiri sih masih bisa. Sedikit-sedikit belajar jalan lagi pakai ini,” kata Tjetjep sambil menunjuk walker- nya. Kehidupannya perlahan memburuk selepas tak lagi balapan. Dia sering menganggur. Pekerjaannya hanya serabutan menjadi tukang kayu dan kusen. Selebihnya, dia menjalani hari-harinya dalam keprihatinan tanpa perhatian sedikit pun dari pemerintah hingga harus “ditampung” bergantian di rumah keempat anaknya sebelum menetap di panti jompo. “Ya yang namanya olahragawan zaman dulu ya. Dari pemerintah ya memang seperti tidak ada perhatian. Tidak seperti atlet-atlet sekarang yang bagus ekonominya. Tjetjep ya sekarang begini saja, sendiri di panti jompo. Kita yang kadang-kadang suka jenguk ke sini,” sahut Max Bunardi.*

LAPANGAN Udara Maguwo, tepat 68 tahun yang lalu. Seorang perempuan India baru saja menjejak tanah Yogyakarta, ketika tangannya melambai ke arah khalayak. Mulutnya tak pernah berhenti tersenyum dan menyapa ramah setiap orang Indonesia yang menyambutnya. “Begitu mengetahui ada tamu negara dari India, masyarakat Yogyakarta berbondong-bondong datang ke Istana (Gedung Agung),” tulis Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer dan Ediati Kamil dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid V (1949) . Rajkumari Amrit Kaur adalah tamu istimewa bagi rakyat Indonesia. Bisa disebut, Menteri Kesehatan India itu adalah orang asing pertama yang bertamu usai Indonesia secara resmi “lepas” dari Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. Dan memang, selain untuk mengantarkan Dr. Subbaroyan (calon Duta Besar India untuk Indonesia), Rajkumari juga diamanahkan oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru untuk mengucapkan selamat dari rakyat India kepada rakyat Indonesia. Saat tiba di Gedung Agung, Sukarno dan Fatmawati langsung menyambut murid kesayangan Mahatma Gandhi itu. Mereka lantas terlibat dalam pembicaraan yang sangat akrab. Ketika memperkenalkan Rajkumari kepada khalayak di depan Gedung Agung, Sukarno menyatakan bahwa tidak ada kawan yang paling akrab untuk Indonesia seperti India. “Kita berutang budi kepada India atas segala yang dilakukan mereka bagi kemerdekaan Indonesia,” demikian pidato Sukarno seperti dilansir Antara , 27 Desember 1949. Merespons pidato hangat dari Sukarno, Rajkumari mengingatkan adanya hubungan yang sudah berusia lama antara kedua bangsa. “Dan hubungan itu akan terus diperkuat karena India dan Indonesia kini sudah menjadi bangsa yang benar-benar merdeka,” ujarnya. Kepada media, Rajkumari juga menyampaikan kesan yang mendalam atas sambutan luar biasa rakyat Indonesia atas kedatangannya. Secara pribadi, ia pun menyatakan rasa senangnya bertemu langsung dengan Sukarno. “Dia adalah kepala negara paling mempesona yang pernah saya temui,” katanya seperti dicatat Antara . Rajkumari Amrit Kaur adalah intelektual perempuan terkemuka India. Besar dalam didikan dunia Barat namun pada akhirnya memutuskan untuk berguru kepada tokoh bangsa India, Mahatma Gandhi. Ketika India merdeka pada 1947, Rajkumari Amri Kaur didapuk sebagai Menteri Kesehatan dan merupakan menteri perempuan pertama yang duduk dalam kabinet India. Sejarah mencatat, Rajkumari pernah menjadi Presiden World Health Assembly pada 1950. Di negerinya, ia juga dikenal sebagai aktivis pemberantasan buta huruf dan penentang adat perkawinan paksa terhadap anak-anak kecil. Dalam usia 75 tahun, pada 1964, Rajkumari wafat. Rakyat India pun berkabung dan menyatakan duka mendalam atas kepergian perempuan yang selalu tersenyum itu. “Bagi bangsanya, Rajkumari adalah seorang putri penyelamat. Dia menghembuskan nafas terakhirnya saat berada di tengah orang miskin, anak-anak dan para perempuan lemah,” demikian tulis The New York Times edisi 7 Oktober 1964.*

Mohammad Hatta, ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) boleh bernapas lega. Hari itu, 27 Desember 1949, pemerintah Kerajaan Belanda bersedia mengakui kedaulatan negeri jajahannya yang telah merdeka: Republik Indonesia. Seremonial yang berlangsung di Istana Kerajaan Belanda di Amsterdam itu menyudahi konflik kolonial antara kedua negara. “Konferensi Meja Bundar adalah salah satu konferensi yang besar, yang memakan waktu beberapa bulan, dimana lebih dari 250 orang anggota delegasi dan penasihat atas salah satu cara terlibat,” tulis Pieter Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri . Perundingan yang pelik telah digelar sejak 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ada tiga pihak yang menjadi delegasi dalam perundingan: Indonesia, Belanda, dan United Nations Commissions for Indonesia (UNCI) sebagai penengah. Delegasi Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu Republik Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) dengan Sultan Hamid II sebagai ketuanya. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Wilayah Seberang Lautan Mr. Johannes Henricus van Maarseven. Meski demikian, kesepakatan damai itu tak serta merta mengakhiri sengketa. Pengakuan tersebut mengecualikan Irian Barat dari peta teritorial Indonesia. Pemerintah Belanda menangguhkan penyerahan wilayah itu ke dalam kekuasaan Indonesia. Kepentingan Belanda Ide Anak Agung Gde Agung adalah satu delegasi Indonesia dalam KMB dari kelompok BFO. Dalam buku Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat , Agung mencatatkan pengalamannya mengenai perdebatan dan situasi KMB. Sebagai tuan rumah, Perdana Menteri Belanda William Drees memimpin perundingan itu yang bertempat di Gedung Parlemen Rideerzaal (Bangsal para Ksatria) di Den Haag. Dari berbagai kesepakatan yang tercapai hingga tanggal 29 Oktober, perundingan terbentur pada pembicaraan tentang penentuan status kenegaraan wilayah Irian Barat. Keesokan harinya, persoalan Irian Barat kembali dirundingkan sebagai agenda pembicaraan terakhir. Perdebatan bermula ketika Menteri Maarseveen menerangkan bahwa masyarakat Irian Barat bukanlah bagian dari lingkungan Indonesia secara etnologis dan kultural. Selain itu, Maarseveen juga meragukan kemampuan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dalam membangun kesejahteraan rakyat Papua. “Dengan mengacu kepada keadaan penduduk asli yang masih terbelakang, ia (Maarseveen) menyatakan bahwa kepemimpinan Belanda di wilayah itu akan lebih baik dalam mengembangkan martabat masyarakat Irian Barat,” tulis Agung. Menurut Agung, sikap politik yang kuat dari pemerintah Belanda mempertahankan Irian Barat dipengaruhi situasi dalam parlemen Belanda. Partai Katolik yang saat itu menguasai parlemen Belanda menginginkan penguasaan Irian Barat di bawah kendali pemerintah Belanda yang juga didukung oleh golongan Protestan dan Partai Liberal. Hal ini dapat dipahami mengingat sejak tahun 1855 telah dimulai aktivitas penyebaran agama Kristen melalui missi (Katolik) dan zending (Protestan) di Irian Barat. Tetap dipertahankannya Irian Barat di bawah penguasaan Belanda dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral (politik etis) terhadap masyarakat asli. “Jika Irian Barat dimasukan ke dalam agenda penyerahan kedaulatan, dapat dipastikan ratifikasi hasil KMB di parlemen tidak akan mendapat dua pertiga suara mayoritas menurut ketentuan konstitusi Kerajaan Belanda,” ungkap Agung. Tak dapat dikesampingkan pula nilai strategis Irian Barat sebagai motif tersembunyi di pihak Belanda. Arti penting Irian Barat bagi pemerintah Belanda adalah untuk mengatasi masalah kepadatan penduduknya. Pemerintah Belanda merasa terbebani dengan banyaknya repatriasi orang Belanda dari Indonesia terutama kaum Indo-Belanda. Dalam surat-menyuratnya yang dibukukan berjudul Melintasi Dua Jaman , Elien Utrecht menyebutkan transmigrasi ke Irian Barat sebagai ruang hidup baru bagi kaum Indo-Belanda merupakan alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan demografi ini. Ditinjau dari segi ekonomi, Irian Barat menawarkan daya tarik yang menjanjikan. Sejak tahun 1935, Belanda telah mengusahakan eksplorasi minyak bumi oleh perusahaan swasta NNGPM (Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschaapiij). Pusat pertambangan minyak NNGPM berada di Sorong yang disebut-sebut sebagai ibu kota kongsi minyak di Irian Barat. Usaha ini telah membawa hasil yang baik namun harus terhenti ketika Perang Dunia meletus di Eropa. “NNGPM sudah memulai kembali kegiatannya sesudah perang. Apalagi terdapat juga petunjuk-petunjuk kuat bahwa terdapat bauksit di pegunungan Syklop,” tulis Drooglever. Menurut Drooglever, Menteri Maarseveen telah menyadari potensi ekonomi Irian Barat setelah menerima laporan dari kepala residen Irian Barat, J. P. K van Echoud dalam ‘Nota inzake de economische toekomst vanNieuw-Guinea’ (nota mengenai masa depan ekonomi Nieuw-Guinea). Nota itu menyebutkan bahwa tim geologi telah menemukan jejak-jejak mineral berupa nikel dan tembaga dengan konsentrasi tinggi di pegunungan sekitar ibu kota, Hollandia. Dengan demikian, Irian Barat menjadi harapan bagi Belanda untuk memperbaiki perekonomiannya yang terpuruk akibat Perang Dunia II sekaligus kompensasi atas kehilangan Hindia Belanda. Akhirnya, pada penandatanganan KMB, dikompromikan bahwa persoalan Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian. Selama masa jeda tersebut, Irian Barat berada dalam status quo di bawah penguasaan sementara Belanda. Pada kenyataannya, masalah Irian Barat kian berlarut-larut. Kedua negara berdaulat ini saling mengklaim bahwa Irian Barat merupakan wilayah kekuasaannya yang sah. Adu klaim ini berbuntut panjang. Untuk bertahun-tahun kemudian, Irian Barat menjadi duri dalam daging hubungan bilateral Indonesia dan Belanda.

Hari ini 15 tahun lalu. Martunis, bocah berusia tujuh tahun, amat bersemangat Minggu pagi itu. Meski rencananya baru akan bermain bola pada sore hari, sejak pagi usai mandi dia sudah mengenakan kaos kesayangannya, jersey timnas Portugal bernomor punggung 10 milik Manuel Rui Costa. Martunis amat mengidolakan mantan playmaker Fiorentina dan AC Milan itu. Untuk menunggu waktu, dia dan adiknya nonton televisi. Saat itulah tiba-tiba dia merasakan ruangan bergoyang seperti perahu di atas laut. Buru-buru dia, adik, dan ibunya keluar rumah. Orang-orang sudah berkerumun di luar setelah gempa terjadi. Sarbini, ayah Martunis, pulang tak lama kemudian. Namun, pertemuan keluarga secara utuh untuk terakhir kali itu tak berlangsung lama. Beberapa orang berteriak air laut naik. Sarbini segera menyuruh anak-istrinya naik pick up di depan mereka untuk menyelamatkan diri, dia sendiri memilih berlari ke arah jalan raya. “Padatnya jalan yang dipenuhi orang-orang yang berlarian membuat mobil yang ditumpangi Martunis tidak dapat melaju kencang. Dalam kepanikan tersebut, gelombang air segera menyapu mobil tersebut. Mobil pun terguling-guling. Para penumpang yang berada di datas mobil berhamburan diterjang gelombang,” tulis kbr.id . Martunis melihat Annisa, adiknya, terus memanggil namanya. Dia segera meraih tangan bocah itu namun kemudian terlepas. Pertemuan terakhir Martunis dengan Annisa itu berjalan amat cepat. Martunis terus berusaha menyelamatkan diri dengan bergonta-ganti pegangan, hingga akhirnya dia berhasil meraih sebuah kasur spring bed . Lantaran kelelahan, Martunis akhirnya pingsan di atas kasur itu. Ketika siuman, dia mendapati dirinya telah berada di tengah lautan. Dalam kesendirian itu, Martunis bertahan hidup dengan mengandalkan mie instan yang ditemukannya pada hari ketiga. Hitungann jarinya telah mencapai angka tujuh, tapi daratan tak kunjung ada di hadapan. Martunis bosan dan putus asa hingga di suatu siang dia tertidur. Begitu bangun, matanya melihat daratan tak jauh dari tempatnya. Seorang pemulung sedang mengais-ngais reruntuhan di sana. Martunis segera berteriak minta tolong. Sempat takut, pemulung itu akhirnya menolong Martunis. Dia menyerahkan Martunis kepada Ian Dovaston, reporter TV Sky News yang sedang meliput daerah Pantai Kuala. Wartawan asal Inggris yang prihatin itu segera memberi air minum dan biskuit yang dibawanya. “Kondisi badannya sangat kurus dan sekujur tubuhnya penuh bekas gigitan nyamuk,” kata Dovaston, dikutip Frank Worrall dalam The Magnificent Sevens: They All Wore the No 7 Shirt . Dovaston dan seorang penerjemah lantas mengevakuasi Martunis ke Yayasan Save the Children, untuk dirawat di RS Fakinah. Beruntung dalam pemeriksaan medis Martunis tak mengalami luka dalam, hanya luka ringan. Namun Martunis tetap harus berduka setelah tahu hanya ayahnya yang selamat. Dovaston kemudian meliput tentang bocah itu. Yang kemudian menjadi sorotan besar adalah, Martunis ditemukan dan diselamatkan setelah tiga pekan terdampar dengan mengenakan jersey merah-hijau, warna seragam timnas Portugal. Kisahnya mendapat perhatian di Semenanjung Iberia, terutama karena beberapa stasiun TV Portugal menyiarkan berita Sky News hasil liputan Dovaston. Dari situlah kisah Martunis mulai menarik simpati hampir segenap publik Portugis. “Gilberto Madail dari Federasi Sepakbola Portugal menjadwalkan klub-klub yag tergabung di liga (Portugal) untuk menghimpun bantuan solidaritas. Dia mengontak Dovaston dan menanyakan hal apa yang bisa dilakukannya untuk bocah itu dan keluarganya,” tulis Luca Caioli dalam biografi Ronaldo, Obsession for Perfection . Sejumlah pemain timnas Portugal juga bersimpati. Lebih-lebih Luiz Felipe Scolari (yang saat itu masih melatih) dan Ronaldo yang emosional mendengar kisah Martunis. “Saya terhenyak melihat bocah berumur 7 tahun itu bisa bertahan hidup setelah hanyut berhari-hari,” kata Ronaldo dalam biografinya. Selebihnya, hidup Martunis begitu berbeda. Bersama ayahnya, Martunis sampai diundang ke Portugal pada akhir Mei 2005. Mereka disambut pelatih Scolari dan kapten tim Luis Figo. Mereka diajak bertemu para punggawa timnas Portugal, termasuk Ronaldo di hotel tim, sekaligus menyaksikan langsung laga kualifikasi Piala Dunia 2006 antara Portugal vs Slovakia di Estadio Da Luz, Lisbon. “Kami berbicara dengan bantuan penerjemah. Tapi dia anak yang pemalu dan nyaris tak bicara sepatah katapun. Saya memperlihatkan telepon selular saya dan dia langsung meminta nomor saya. Ketika saya membuka komputer (laptop) saya dan menunjukkan foto-foto dan video games, matanya berbinar-binar. Dia anak istimewa yang sudah melalui pengalaman yang belum tentu bisa dilalui orang dewasa,” ungkap Ronaldo lagi. Sebelum kembali ke tanah air, Martunis diberi bantuan uang sebesar 40 ribu Euro yang berasal dari sumbangan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas Portugal untuk membangun kembali rumah Martunis. Ronaldo berjanji untuk menyambangi Indonesia, utamanya Aceh dan Jakarta untuk bertemu Martunis lagi. “Perasaan kami luar biasa. Sebelum tsunami, untuk bisa ke Jakarta saja rasanya sudah mewah sekali. Sekalinya ke luar kota, kami hanya pernah ke Medan. Kemudian tiba-tiba kami berkesempatan ke Eropa,” cetus Sarbini, ayah Martunis, dikutip situs resmi FIFA. Ronaldo memenuhi janjinya. Medio Juni 2005, bintang yang masih memperkuat Manchester United itu datang ke Serambi Mekah. Kedatangannya ke Stadion Neusu, Banda Aceh, disambut antusiasme penggila bola. Ronaldo lantas terbang ke Jakarta untuk bersua Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kediamannya, dalam rangka makan malam amal. Cita-cita Martunis untuk jadi pesepakbola sebagaimana kakeknya, perlahan mulai terwujud. Terlebih, setelah Martunis diangkat anak oleh Ronaldo yang lantas membiayai semua kebutuhan pendidikannya. Kian dekatnya Martunis dengan ayah angkatnya memberinya kesempatan lebih sering ke Eropa. Martunis berkesempatan menonton laga-laga yang dimainkan Ronaldo, termasuk ketika sang bintang sudah pindah ke Real Madrid. Status istimewa Martunis ikut berperan dalam mengasah skill bolanya di akademi Sporting Lisbon, klub yang membesarkan nama Ronaldo. Meski sempat menandatangani kontrak, Martunis akhirnya dinyatakan gagal di tahun kedua dengan alasan usia. Namun, Martunis tak patah arang. Pesan Ronaldo yang selalu melekat dalam kepalanya membuatnya terus optimis. “Ia bilang kalau belajar ilmu sepak bola sudah dimulai sejak usia delapan tahun. Kalau misalnya tetap ingin jadi pemain profesional, ia bilang harus kerja keras, disiplin,” ujar Martunis sebagaimana dilansir liputan6.com .

BAGI bintang sepakbola putri Papat Yunisal dan bintang sepakbola putra Zulkarnain Lubis, lapangan hijau tak hanya mendatangkan kebahagiaan lewat permainan, persaingan, dan gol. Lapangan hijau bagi keduanya juga mendatangkan kebahagiaan hati. Papat dikenal sebagai salah satu maestro sepakbola putri Indonesia era 1980-an. Tak hanya mengukir prestasi di level klub bersama Putri Priangan, sejak 1981 penyerang mungil kelahiran Subang pada 1963 itu juga berseragam timnas. Bahkan, Papat menjadi penentu kemenangan yang membawa timnas putri Indonesia ke final ASEAN Women’s Championship 1982. Meski sudah menikah, Papat tetap bermain. Sayang, pernikahannya kandas kendati sudah dianugerahi seorang anak. Dia dan suaminya cerai tak lama setelah Papat ikut orangtuanya pindah dari Bandung ke Batam, Kepulauan Riau. “Iya, waktu itu sudah punya anak dan (sang suami) tidak mau tinggal di Batam. Ditinggal lama-lama, akhirnya bermasalah ya. Karena memang saya juga yang merasa salah pada suami,” kata Papat kala berbincang dengan Historia di STKIP Pasundan, Cimahi beberapa waktu lalu. Namun, kecintaannya pada sepakbola tak pernah kandas. Setelah gantung sepatu, Papat kursus kepelatihan dan pada 2004 mendirikan Sekolah Sepakbola (SSB) Putri Queen di Bandung. Sementara, Zulkarnain Lubis di era 1980-an merupakan bintang andalan klub-klub yang dibelanya dan juga timnas. Pemain yang mengidolakan legenda Inggris Kevin Keegan itu sampai mendapat julukan “Diego Maradona-nya Indonesia”. “Saya memang senang dengan pemain-pemain itu (Maradona dan Keegan),” ungkap Zul sebagaimana dimuat Kompas, 11 Agustus 1986. Sayangnya, setelah pensiun di tahun 2000 Zul terpuruk. Legenda hidup kelahiran Binjai, Sumatra Utara tahun 1958 itu harus pontang-panting mengais nafkah. Dari berbisnis kecil-kecilan sampai berjualan nasi goreng di Cimahi pernah dilakoninya. Baru pada 2003 Zul mulai bangkit setelah diminta Ronny Pattinasarani untuk membantu menjadi pemandu bakat bibit-bibit pesepakbola U-15. Setahun berselang, kehidupan Zul kian membaik setelah dipercaya melatih SSB Queen milik Papat. Terpilihnya Zul terjadi tak lama setelah Papat mendirikan SSB Queen. Papat mencari pelatih untuk melatih para pelajar SSB-nya. Salah seorang temannya lalu menyarankan nama Zul. “Sebenarnya sudah lama kenal dari dulu, tapi tidak begitu akrab. Karena waktu itu (semasa di timnas) training camp -nya bareng antara timnas wanita dengan timnas yang pria. Latihannya juga sama-sama di Senayan (Stadion Senayan, kini Stadion Utama Gelora Bung Karno),” kata Papat. Papat langsung menawari Zul. Pria yang sedang menganggur tapi punya beberapa tawaran pekerjaan di bidang sepakbola itu langsung menerima tawaran Papat. “Dia mau saya tawari. Enjoy katanya melatih cewek,” ujar Papat sambil berkelakar. Kerjasama dua mantan bintang lapangan hijau itu membuat penasaran banyak orang. “Banyak yang nanya emang berapa sih dibayar di Queen? Saya jawab aja, bayarnya pakai cinta,” cetus Papat sembari tertawa. Kerjasama itu berjalan mulus di Queen. Pada akhirnya bukan semata urusan bola, tapi juga asmara. Benih-benih cinta antara Papat dan Zulkarnain muncul di sana. “Cukup sering dan banyak yang tanya, soal di mana saya ketemu Pak Zul. Ya sering juga saya bercandain. Saya bilang aja pertama kali ketemunya di musala, hehehe...,” cetus Papat sembari terkekeh. Seringnya bertemu di SSB Queen membuat Papat mengaku lama-lama ada kedekatan, ada kecocokan. Mereka akhirnya menikah di tahun itu juga (2004).

Ruth Indiah Rahayu, peneliti feminis di Institut Kajian Kritis dan Studi Pembangunan Alternatif (Inkrispena), mengatakan gerakan perempuan “mati” setelah rezim Orde Baru berkuasa. Penguasa militer itu menggunakan intimidasi untuk menaklukkan semua elemen, termasuk gerakan perjuangan perempuan, agar tunduk dan sejalan dengan misi pemerintahannya. “Kalau nggak (sejalan – red .), dianggap musuh negara,” ujarnya kepada Historia . Dalam kacamata penguasa, tempat perempuan hanya di dapur dan kasur. Penguasa memberi citra negatif kepada perempuan yang berpolitik. Alhasil, gerakan perjuangan perempuan yang telah dilakukan berbagai organisasi perempuan sejak masa kolonial langsung mandek. Perjuangan mereka untuk memperjuangkan hak dan memajukan kaum serta bangsanya seketika digantikan oleh aktivitas-aktivitas seremonial ibu-ibu Dharma Wanita atau PKK. Perjuangan Nan Terpaksa Kembali ke Dapur dan Kasur Budaya patriarki yang meletakkan perempuan semata hanya dalam urusan dapur dan kasur menimbulkan ketidakadilan sejak lama. Perempuan menjadi korban darinya. Dalam rumahtangga, ruang geraknya terbatas karena posisinya yang selalu dibuat bergantung pada pria. Syahdan, hal itulah yang coba dilawan oleh para perempuan aktivis pada paruh pertama abad ke-20. Lewat berbagai organisasi, mereka memperjuangkan hak-hak perempuan guna memajukan kaumnya. Namun, meski organisasi perempuan sudah banyak berdiri kala itu, mereka masih berjuang sendiri-sendiri. Pikiran untuk mengadakan kongres guna menyatukan gerakan belum terbersit. Dua kongres pemuda, pada 1926 dan 1928, lalu membuka mata para aktivis perempuan. Kongres itu menginspirasi Nyonya Soekonto, Nyi Hadjar Dewantoro, dan Nona Sujatin untuk menginisiasi diadakannya Kongres Perempuan (KPI). Upaya ketiganya berhasil dengan suksesnya Kongres Perempuan I di Yogyakarta, 22-25 Desember 1928. Menurut Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang, di kongres pertama itu yang menjadi perhatian utama adalah masalah perkawinan yang adil bagi perempuan, pendidikan perempuan, dan pernikahan dini. Hak-hak perkawinan dibicarakan dalam sejumlah pidato oleh perempuan anggota oragnasasi yang tidak berlandaskan agama. Kongres itu lalu menghasilkan keputusan untuk mendirikan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Di kemudian hari, PPPI berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII), cikal-bakal Kowani kini. Pada masa itu politik belum menjadi perhatian utama gerakan. Ia (hak politik perempuan) baru terpikir di kongres Surabaya, akhir 1930. Kongres itu sendiri menghasilkan keputusan pembentukan badan perantara. Selain mengurusi masalah kematian bayi, perburuhan, dan perdagangan anak, badan itu bertugas mempelajari hak pilih kaum perempuan. Hampir bersamaan, hak politik juga dibicarakan dalam internal Kongres PPII tahun 1930. Dua tahun kemudian, Istri Sedar (IS) mendeklarasikan diri sebagai organisasi politik pada kongres keduanya di Bandung. IS menyerukan kepada para anggotanya untuk aktif berpolitik. Tapi, IS tak mau bergabung dalam KPI dengan alasan perkumpulan organisasi yang terlalu berbeda dari segi agama, sosial, dan masalah nasional akan sulit bersepakat untuk menyelesaikan masalah perempuan. KPI sendiri baru memutuskan terjun ke politik pada kongres keempatnya, 1941. Kongres itu, menurut sebuah Arsip Kowani, menghasilkan keputusan mendukung Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan mengajukan tuntutan agar perempuan Indonesia mempunyai hak pilih aktif dan pasif. Namun, baru sekira setahun keputusan itu berjalan, Jepang keburu masuk lalu membekukan KPI. Satu-satunya organisasi perempuan yang diperbolehkan adalah Fujinkai, organisasi perempuan yang berbau militeris. KPI baru mengadakan kongres kembali pada 1946 dengan mengganti nama payung organisasi menjadi Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Berkongres di masa perang, hasil dua kongres tahun 1946 memutuskan mendukung perjuangan kemerdekaan. Para perempuan berhasil menjalankan kongres di masa-masa sulit untuk mempertahankan kemerdekaan antara 1946-1950. Setelah penyerahan kedaulatan, Kowani kembali menyelenggarakan kongres pada 1950 dan mengganti nama federasi menjadi Kongres Wanita Indonesia (KWI). Cora Vreede-deStuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia menulis, pada 1953 hasil kongres juga membentuk komite yang mengurus Yayasan Hari Ibu. Perayaan 22 Desember sebagai Hari Ibu sebelumnya diputuskan dalam kongres KPI ketiga di Bandung, Juli 1938. Arsip Kowani mencatat, maksud pemaknaan Hari Ibu dalam kongres adalah hari dimulainya derap kesatuan pergerakan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan harkat, martabat, dan negaranya. SK Trimurti dari Gerakan Wanita Istris Sedar (Gerwis), yang sudah bergabung dengan federasi, menjadi salah seorang yang dipilih sebagai panitia Yayasan Hari Ibu. Menurut kesaksian Sukanti Suryochondro dalam Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Gerwis menjadi salah satu pemimpin KWI setelah kongres tahun 1958. Sejak 1950-an hingga 1966, KWI sangat aktif menyuarakan hak-hak perempuan. Para anggotanya aktif dalam politik. Hal itu sejalan dengan kondisi sosial-politik yang mendorong perempuan untuk menjadi ibu progresif revolusioner yang aktif dalam politik dan memiliki kewenangan besar dalam keluarga. Menurut Cora, setelah kemerdekaan, gerakan perempuan aktif dalam membangun dan memperkuat negara yang baru merdeka. Namun, G30S 1965 mengubah segalanya. Orde Baru (Orba) memberangus seluruh organisasi yang dianggap berhaluan kiri. Gerwani dan beberapa organisasi perempuan yang dianggap berhaluan kiri dikeluarkan dari Kowani. Orba juga memastikan bahwa organisasi-organisasi yang hidup bisa dikontrol untuk kepentingan politiknya. Setelah Sidang Umum MPRS 1966, Pemerintah Orba melakukan konsensus politik dengan semua ormas, termasuk Kowani. Maka, diselenggarakanlah Kongres Luar Biasa Kowani pada pertengahan 1966. Ada sekira 35 organisasi yang mengirimkan wakilnya. “(Suharto memastikan – red. ) mereka mendukung pemerintahan yang sah, yakni Suharto yang mendapat wewenang Supersemar. Semua takut. Karena kalau enggak, dianggap musuh negara,” kata Ruth Indiah Rahayu. Lebih lanjut Ruth menjelaskan, strategi Orba untuk menundukkan gerakan perempuan adalah dengan memegang federasinya, yakni Kowani. Dengan demikian, organisasi yang berada di bawah payung Kowani juga ditundukkan. “Jamannya Pak Harto itu ditunjuk aja. ‘Kamu jadi ketua umum’. Pimpinan itu sudah diarahkan. Ya kan waktu itu begitu iramanya,” kata Sri Yulianti Sugiri, ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kowani.

KERAJAAN Majapahit mengatur hubungan perempuan dan laki-laki cukup ketat. Aturan itu ada dalam prasasti dan kitab perundangan-undangan Agama. Prasasti Cangu (1358 M) yang berisi peraturan tempat penyeberangan di Bengawan Solo memuat pula keterangan yang menyiratkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang disebut strisanggrahana. Aturan itu mengambil contoh kasus seorang tukang perahu tambang. Ia tak akan dianggap bersalah bila menyebrangkan perempuan manapun bila sudah bersuami. Selama dia tidak berbuat astacorah, yaitu delapan macam kejahatan yang berhubungan dengan pencurian. Pun jika ada perempuan tenggelam dan dipegang oleh tukang perahu. Misalnya, jika tukang perahu mengangkat dan memegangnya.

Ketika bertandang ke rumah Gusti Putri, Sujatin mendapat suguhan minuman yang disajikan dalam cangkir biasa tanpa penutup. Tuan rumah menyuguhkannya tanpa menggunakan nampan. Suguhan itu berbeda dari yang diterima Gusti Putri, bangsawan Jawa yang merupakan wali murid Sujatin. Selain dibawa dengan nampan, minuman Gusti Putri disajikan dalam cangkir cantik yang dilengkapi penutup. Sujatin merasa diperlakukan tak setara. Sebagai bentuk protes, dia tak menyentuh suguhan itu sama sekali. Sejak lama, Sujatin penentang keras praktik feodalisme dalam budaya Jawa. Hal itu merupakan bagian dari fokus perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia dan memperbaiki hak serta nasib perempuan. Bersama beberapa rekannya sesama guru yang kebanyakan bekas anggota Jong Java, dia mendirikan perkumpulan Poetri Indonesia tahun 1926. Sujatin terpilih sebagai ketua. Ketika para perempuan pejuang dari berbagai daerah akan menghelat Kongres Perempuan I, Sujatin aktif memperjuangkannya. Bersama rekan-rekannya dia mondar-mandir untuk untuk menyiapkan kongres, mulai dari menyiapkan penginapan di kediaman kerabat yang bisa ditumpangi menginap, meminjam Gedung Joyodipuran kepada bangsawan Joyodipuro, sampai mencari taplak meja yang selaras. “Tak mungkin memperoleh cukup taplek warna hijau. Apa boleh buat, kekurangannya kupinjamkan dari persediaan pribadi yang kubeli dari lelang-lelang orang Belanda yang pindah rumah,” kata Sujatin dalam biografinya yang ditulis Hanna Rambe, Mencari Makna Hidupku . Usai kongres, perjuangan Sujatin melawan feodalisme tetap berjalan. Dalam keseharian, penentangan itu antara lain berbentuk penolakan Sujatin menggunakan bahasa Jawa krama kepada bangsawan. Sujatin lebih senang menggunakan bahasa Indonesia (saat itu masih disebut bahasa Melayu) kepada semua orang yang dia temui meski kala itu penggunaannya di kalangan bangsawan belum umum. Sujatin tak peduli penggunaan bahasa Indonesianya menjadi perbincangan. “Aku tidak suka tingkat hidup manusia dibedakan melalui bahasa. Perbuatan itu sangat kasar menurutku, menusuk hati golongan rendah,” kata Sujatin dalam biografinya yang ditulis Hanna Rambe, Mencari Makna Hidupku . Selain soal penggunaan bahasa, Sujatin selalu menolak menyembah sultan Yogyakarata. Sujatin pernah mengajukan beberapa syarat ketika diminta Gusti Putri menjadi guru privat bagi anaknya. Selain disediakan kereta kuda untuk antar-jemput mengajar, Sujatin baru akan menerima permintaan Gusti Putri bila diperbolehkan duduk di kursi, agar setara, bukan duduk di lantai laiknya perlakuan bangsawan saat itu. Sujatin aktif memprotes perlakuan terhadap perempuan keraton. Sejak masih sekolah di HIS, dia tak pernah tertarik gaya hidup ala keraton lantaran persoalan selir. Menurutnya, itu sangat memalukan. “Hanya sebagai barang untuk diperdagangkan, diambil sebagai selir kapan saja raja masih suka, untuk diberikan pada laki-laki lain jika raja sudah merasa puas,” kata Sujatin sebagaimana dikutip Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia . Ketika menghadiri rapat PPII di Rembang, 1930, dia berpidato mengenai nasib buruh dan gadis yang dijadikan selir. Posisi selir, yang dia umpamakan sebagai “pelipur lara”, menurutnya amat hina dan menyedihkan. Pidato itu membuat Sujatin dipanggil polisi keesokan harinya. Kepala polisi memperingatkannya agar berhenti mengkritik keluarga keraton. Sujatin juga diancam akan dikucilkan atau diusir dari Yogyakarta atau Surakarta bila masih mengkritik kehidupan istana. Sementara, pidatonya tentang nasib buruh perempuan tak disinggung. Tukang Bikin Patah Hati Lelaki Sebagai aktivis, waktu Sujatin untuk kehidupan pribadi tak sebanyak perempuan kebanyakan. Kehidupan pribadinya pun harus dia jalani berbeda dari kebanyakan gadis kala itu, termasuk soal asmara. Saat mempersiapkan Kongres Perempuan I, dia sedang menjalin kasih dengan bekas anggota Jong Java yang sudah lama dikenalnya. Keduanya terpaksa menjalani hubungan jarak jauh lantaran sang pria harus melanjutkan studi ke fakultas hukum di Batavia. Saat kongres, pacar Sujatin kebetulan sedang libur kuliah sehingga bisa pulang kampung sekaligus menemui Sujatin. Keduanya sudah punya rencana jalan-jalan bareng ke Kaliurang dan nonton di bioskop. Namun karena teramat sibuk menyiapkan kongres, Sujatin tak sempat menemui si pacar. Akibatnya, si pacar merasa tak diacuhkan lalu mengambek. Ketika si pacar sudah kembali ke Batavia, Sujatin mengiriminya surat permintaan putus. “Baru diuji sekian hari saja karena persiapan kongres, sudah marah. Berarti kita tidak sehaluan, tidak cocok. Lalu untuk apa hubungan yang sudah nyata-nyata tak selaras diteruskan?” tulis Sujatin dalam surat itu. Hubungan asmara Sujatin kembali kandas menjelang kongres bulan Desember 1930 di Surabaya. Pacar Sujatin, seorang mahasiswa Technische Hooge School, sengaja ke Yogyakarta untuk mengunjunginya. Namun, Sujatin malah sibuk menyiapkan materi pidato “Pendidikan Wanita”. Si pacar yang datang jauh dari Bandung pun kecewa dan hubungan berakhir. Lantaran membuat dua lelaki patah hati, Sujatin sempat mendapat julukan “tukang bikin patah hati lelaki”. Tapi dia punya pendapat lain. “Aku bukan mematahkan hati lelaki. Aku sedang berjuang, demi kemerdekaan bangsa dan perbaikan derajat kaum wanita.” Sujatin akhirnya menikah dengan laki-laki yang mau memahami dan mendukung perjuangannya, Pudiarso Kartowijono, pada 14 September 1932. Sejak menikah, namanya lebih dikenal sebagai Sujatin Kartowijono.

DENGAN khidmat, gadis-gadis anggota paduan suara menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia untuk menyambut para tamu. Layar panggung langsung menutup begitu mereka selesai menyanyi. Ketika layar kembali terbuka beberapa saat kemudian, deretan gadis berpakaian tradisional yang mewakili beberapa daerah di Indonesia telah berdiri di panggung. Para hadirin yang duduk di kursi-kursi dekat meja-meja bertaplak hijau langsung terkagum-kagum. “Hidup persatuan perempuan Indonesia!” kata mereka spontan. Suasana itu terjadi dalam pembukaan Kongres Perempuan I di Yogyakarta, 22-25 Desember 1928. Kerjakeras panitia membuat acara itu terlaksana. “Sebagai panitia, kami harus hilir-mudik keliling kota menyelesaikan berbagai urusan. Kendaraan kami hanya sepeda. Tulis-menulis dilakukan dengan tangan karena mesin tik belum umum, mungkin hanya di kantor pemerintah,” ujar Sujatin, salah seorang panitia kongres, dalam biografinya, Mencari Makna Hidupku . Acara yang berlangsung di Gedung Joyodipuran itu dihadiri oleh mayoritas perempuan berusia 20-an tahun. Mereka kebanyakan kelas menengah-atas yang telah mengenyam pendidikan formal. Profesi mereka beragam, mulai guru, direktur asrama yatim piatu, hingga pedagang meski ada juga yang masih pelajar. Namun, kongres terbuka bagi perempuan non-pendidikan formal. Dua perempuan dari golongan ini yang hadir adalah Nyonya Soekonto dari Wanito Oetomo dan Marakati Drijowongso dari organisasi perempuan PSII. Nyonya Soekonto, yang berusia 39 tahun, merupakan ketua kongres. Dia dipilih karena paling tua. Menurut Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang, unsur kejawaan sangat kuat dalam kongres pertama karena para panitia dan lokasi kongres yang berada di pusat kebudayaan Jawa, Mataram (kini Yogyakarta). Peserta lain yang belum mengenyam pendidikan formal adalah Marakati Drijowongso. Dia seorang pedagang kecil yang keadaan ekonominya sulit. Kemiskinan orangtuanya membuatnya tak bisa merasakan bangku sekolah. Meski begitu, dia aktif dalam organisasi wanita PSII sehingga menjadi salah satu wakil yang hadir dalam kongres. Kongres itu, menurut catatan Nyonya Toemenggoeng yang meliput, berjalan lancar. “Benar-benar tidak ada perdebatan: masing-masing pembicara mengucapkan gagasan-gagasannya sendiri,” tulisnya. Namun, kata Susan dalam buku yang sama, sempat ada perdebatan antara Siti Moedjijah, perwakilan dari markas besar Aisyiyah Yogyakarta, dengan beberapa perempuan penentang poligami. Perdebatan bermula ketika hak-hak perkawinan dibahas dalam pidato perwakilan organisasi-organisasi perempuan yang tak berlandaskan agama. Beberapa di antaranya, RA Soedirman, wakil dari organisasi Poetri Boedi Sedjati Surabaya. Dia mengatakan, “Sudah saatnya merebut hak-hak perempuan sebagai tujuan pokok gerakan kita.” Dominasi laki-laki atas perempuan, terutama dalam perkawinan, amat mengakhawatirkannya. RA Soedirman juga memberikan kritik pedas kebiasaan orang tua yang menikahkan anaknya dengan orang tak dikenal kemudian dalam pernikahan si perempuan harus tunduk pada suaminya. Djojoadigoeno, wakil Wanito Oetomo, juga membahas hal serupa. Menurutnya perempuan tidak mendapatkan hak setara dalam perkawinan. Diskriminasi terhadap perempuan dan upaya pembelaan terhadapnya itu pula yang menjadi isi pidato Djami dari Darmo Laksmi. Sedangkan Ny. Moegaroemah, wakilan Poetri Indonesia, mengkritik praktik perkawinan anak-anak dan mendesak para perempuan untuk bersatu melawan kebiasaan tersebut. RA Hardjodiningrat dari Wanita Katolik nimbrung ke dalam predebatan. Dia mengatakan pendekatan Katolik dalam perkawinan sebagai yang paling sempurna. Pandangannya diperkuat Djami, yang juga mengecam poligami. Mendengar banyak yang kritik mengenai perkawinan, Sitti Moendjijah berbicara membela hukum perkawinan Islam, termasuk poligami. Ketika Moendjijah membacakan pidatonya, anggota-anggota Aisyiyah bertepuk tangan mendukung pidatonya. Sementara, perwakilan dari Wanita Katolik saling mendekatkan kepala dan berbisik-bisik membicarakan isi pidato Moendjijah. Kata poligami yang menggema ketika Moendjijah berpidato, tulis Susan, bagai sengatan lebah bagi para perempuan muda dan membuat mereka sangat gelisah. Siti Soendari langsung mendebat pidato Sitti Moendjijah. Dia menyebut Moendjijah sebagai pembela standar ganda. Mendengar hal ini, Siti Moedjijah langsung menanggapi bahwa dirinya hanya menyampaikan apa yang diperbolehkan. Moendjijah juga membalas Siti Soendari dengan mengatakan bahwa Soendari terlalu banyak memandang dunia dengan kacamata merah muda. Panasnya suasana kongres membuat Nyonya Siti Zahra Goenawan, perwakilan Roekoen Wanodijo, berinisiatif melerai. Upaya perempuan yang datang dari Weltevreden (Jakarta) itu berhasil dengan tak dilanjutkannya perdebatan tentang poligami dan hak-hak perkawinan. Menurut Toemenggoeng dalam catatannya, para peserta kongres berusaha keras menunjukkan itikad baiknya untuk menciptakan persatuan perempuan. Ketegangan yang ada karena bahasan tentang perkawinan tak menghalangi tekad mereka untuk membentuk federasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Kongres itu, tulis Cora Vreede-de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia, tak menitikberatkan perjuangan perempuan dalam urusan politik tetapi memajukan posisi sosial perempuan dan kehidupan keluarga. Hasil kongres menuntut pemerintah kolonial untuk meningkatkan jumlah sekolah untuk anak perempuan, penjelasan taklik pada mempelai perempuan saat pernikahan, juga pembuatan aturan tentang pertolongan janda dan anak yatim piatu pegawai sipil.