PULAU Kalimantan, lebih dikenal dunia dengan Borneo, memiliki sumberdaya alam melimpah. Sepanjang abad ke-19, tanah Kalimantan terkenal subur untuk tanaman pertanian komoditas, terutama lada. Ditambah penemuan tambang batubara dan minyak bumi pada awal abad ke-20. Hal ini membawa berkah bagi rakyat Kalimantan sekaligus bencana karena pedagang-pedagang Belanda ingin memonopolinya. Demikian diungkap sejarawan Mohammad Iskandar dalam diskusi “Perebutan Penguasaan Sumber Alam dari Borneo” di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 9 Desember 2013. Sejak abad ke-17, dua kerajaan lokal memiliki pengaruh kuat di Kalimantan, yakni Kerajaan Kutai dan Kerajaan Banjarmasin. Lada menjadi komoditas utama keduanya. Persentuhan pertama orang-orang Belanda dengan kerajaan di Kalimantan terjadi pada 1635, ketika armada dagang VOC menjalin perjanjian perdagangan lada dengan Kutai dan Banjarmasin. Isinya, kedua kerajaan itu hanya boleh menjual lada-ladanya kepada Belanda. Berawal dari perjanjian ini, pedagang-pedagang Belanda memonopoli perdagangan lada Kalimantan. “Pihak istana tidak siap, VOC lebih jeli melihat kesempatan. Mereka menawarkan kontrak dagang kepada pihak istana dengan janji untuk mempertahankan kekuasaan mereka dari kerajaan-kerajaan lain yang mencoba menyerang,” tutur Iskandar. Ketika VOC runtuh dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda berkuasa pada awal abad ke-19, Kutai dan Banjarmasin semakin melemah. Belanda semakin menancapkan pengaruhnya untuk menahan laju Inggris yang telah bercokol di Kalimantan bagian utara. Samarinda, pintu gerbang Kutai, dikendalikan Belanda untuk mengamankan eksplorasi batubara yang mereka temukan sejak 1827. “Di bawah pengawasan asisten residen Kutai dan Pantai Timur Kalimantan, pada tahun 1860 digali tempat batubara di dekat Samarinda. Hasilnya, antara Januari-Agustus, dihasilkan batubara sejumlah 3.558,31 ton,” tulis Ita Syamtasiyah Ahyat dalam bukunya Kesultanan Kutai 1825-1910: Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda, yang menjadi sumber diskusi tersebut. Raja-raja Kutai mendapatkan banyak keistimewaan dan kekayaan selama berada di bawah kendali Belanda, meski kedaulatan politiknya nyaris habis. Sedangkan di Banjarmasin, Belanda semakin lama semakin dibenci. Pangeran Antasari, yang tak puas dengan campur tangan Belanda dalam politik istana ditambah laporan rakyat Martapura terhadap kesewenangan Belanda dalam mengelola tambang batubara, menyerang pos-pos Belanda di Banjarmasin pada 1859. Perlawanan Pangeran Antasari yang awalnya menjanjikan berakhir dengan kekalahan. Karena huru-hara dan kekacauan yang ditimbulkannya, Belanda memutuskan mengambil-alih Kerajaan Banjarmasin dan menyatakannya berakhir. “Wilayahnya lalu menjadi hak milik Belanda serta dimasukkan di dalam wilayah Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo berdasarkan surat keputusan komisaris FN Niewenhuyzen pada 17 Desember 1859,” tulis Ita. Hilangnya kekuasaan dua kerajaan tersebut membuat Belanda semakin memantapkan kekuasaannya. Kalimantan pun terbagi dua: bagian utara didominasi Inggris dan selatan dikendalikan Belanda. Sumberdaya alam kembali menjadi alasan datangnya kekuatan asing di Kalimantan. Jepang menyerbu untuk mendapatkan sumberdaya batubara dan minyak yang melimpah di Kalimantan. Pada masa modern ini, Pulau Kalimantan dikuasai tiga negara berbeda: Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Kontras dengan wilayahnya yang luas dan sumberdaya alamnya yang kaya, kajian penelitian tentang sejarah Kalimantan masih minim, terutama oleh orang-orang Indonesia. Hal ini mendesak untuk memperkuat legitimasi Indonesia dalam kontes kuasa alam di Kalimantan pada masa modern ini.

Sinterklas dan Piet Hitam. BELANDA punya tradisi pesta Sinterklas setiap 5 Desember. Konon, Sinterklas ini mengilhami Santa Claus di Amerika Serikat dan Father Chritsmas di Inggris. Mulanya, Sinterklas penyayang anak-anak ini tinggal di sebuah istana di Spanyol. Ditemani pembantunya, Piet Hitam (Zwarte Piet), Sinterklas datang ke Belanda naik kapalapi. Mereka lalu masuk setiap rumah melalui cerobong asap untuk mengantarkan hadiah bagi anak-anak yang bertingkahlaku manis –sedangkan anak-anak nakal dimasukkannya ke karung untuk dibawa ke Spanyol. Di Hindia, perayaan Sinterklas juga ditunggu-tunggu dan dirayakan secara meriah. Setelah tiba di pelabuhan Sunda Kelapa, lalu dijemput walikota Batavia, Sinterklas berkeliling kota dalam arak-arakan yang meriah. Gedung Societeit Harmoni, yang sudah didandani, menyambut kedatangannya. Di sana anak-anak Belanda sudah menunggunya. Hampir setiap kantor dan perusahaan mengadakan perayaan Sinterklas untuk anak-anak pegawai mereka. Biasanya pegawai Belanda memerankan Sinterklas dan pegawai Indonesia menjadi Piet Hitam. Perayaan ini juga dilakukan di sejumlah daerah. Menurut antropolog Frieda Amran, rumah-rumah di Hindia umumnya tak memiliki cerobong asap sehingga anak-anak Belanda dan Indo menaruh sepatu berisi rumput dan cawan minuman kuda Sinterklas di bawah jendela. Ada pula yang menaruh sepatu di bawah tempat tidur. “Dan pagi-pagi, tanggal 5 Desember, semua anak Belanda, Belgia, dan Indo-Belanda di seluruh dunia bersorak gembira mendapatkan hadiah di sepatu mereka. Dan permen serta coklat tersebar di antara sisa-sisa rumput yang tak habis dimakan oleh kuda Sinterklaas,” kata Frieda. Perayaan ini tetap dilakukan pada 1950-an, termasuk oleh orang-orang Indonesia yang kaya. Mereka saling bertukar hadiah. “Seperti di Sekolah Dasar Tjikini tempat saya bersekolah di awal tahun 1950-an,” kenang Firman dalam Jakarta 1950-an. Namun, pada 1957, Sinterklas tak menyambangi anak-anak. Situasi politik memanas akibat gagalnya Indonesia memperoleh dukungan atas masalah Irian Barat dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 November 1957. Terjadilah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yang diikuti dengan pengusiran semua orang Belanda dari Indonesia. Presiden Sukarno juga melarang pesta Sinterklas yang dianggap budaya Belanda, sekalipun tiga tahun sebelumnya pernah menerima kehadirannya di Istana Negara, Jakarta. Tahun 1957 pun dikenal Sinterklas Hitam. “Pada hari itu, di seluruh dunia, hanya bumi pertiwi yang tidak boleh diinjak oleh si janggut putih itu,” ujar Frieda Entah bagaimana reaksi orang-orang Kristen atas larangan itu. Namun, menurut Frieda, pesta Sinterklas tak pernah dianggap sebagai pesta keagamaan. Bobotnya tak bisa disamakan dengan perayaan Natal. “Seandainya Sukarno melarang pesta Natal, nah barulah orang Kristen (dan orang beragama lainnya) patut marah,” ujarnya. Sejak itu, pesta Sinterklas menghilang. “Sesudah 1970-an, sosok Sinterklas digantikan dengan Santa Claus model Amerika saat perayaan Natal dengan brewoknya yang putih lebat dan mengenakan jubah Natal merah-putih serta menggoyang-goyangkan lonceng sambil berteriak ho…ho…ho…,” kata Firman. Namun, di Manado pesta Sinterklas dengan Piet Hitam gaya Belanda masih dirayakan hingga kini. Baca juga:  Masuknya Kristen di Indonesia

Penambang timah Tionghoa di Manggar, Belitung, 1903. (KITLV). KEBERADAAN orang Tionghoa di Bangka-Belitung karena timah; Bangka sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, vanka yang   artinya timah. Penambangan timah di Bangka dimulai pada abad ke-18 oleh keluarga Tionghoa dari Guangdong, Lim Tiau Kian. Sementara di Belitung, penambangan dimulai perusahaan Belanda Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) pada 1852. Menurut sejarawan Myra Sidharta dalam diskusi bertajuk   “Jejak Langkah Kaum Peranakan Indonesia, Silang Budaya Negeri China dan Nusantara,” di Kunstkring Paleis, Jakarta Pusat, (28/11/2013), meski sama-sama berasal dari daerah Guangdong (Kanton) Tiongkok Selatan, peranakan Tionghoa di Bangka dan Belitung memiliki perbedaan. Baca juga:  Timah dan Tuan Besar Orang Tionghoa di Bangka didatangkan pada awal abad ke-18 ketika pertambangan resmi dibuka. Mereka umumnya tidak membawa istri sehingga menikahi penduduk bumiputera, baik Bangka, Jawa maupun Bali. Maka, menurut Myra, Tionghoa di Bangka adalah “masyarakat peranakan sebenarnya, yaitu darah campuran Tionghoa dan pribumi.” Jumlah Tionghoa muslim cukup besar, bahkan ada kuburan khusus untuk mereka di dekat kota Mentok. Sedangkan Tionghoa di Belitung datang pada pertengahan abad ke-19 beserta istri-istri mereka. Mereka menjadi “peranakan berdasarkan orientasi hidup.” Contohnya, ada perempuan yang menggantikan pakaian Tionghoanya dengan pakaian bumiputera. Mereka mengganti baju kurung dengan kebaya, celana dengan sarung. “Di zaman dahulu wanita mengunyah sirih. Dewasa ini mereka makan durian dan petai,” kata Myra. Baca juga:  Perebutan yang Menghancurkan Perbedaan terbesar dalam bahasa. Di Bangka, peranakan Tionghoa berbahasa Melayu-Bangka yang khas bercampur kata-kata dialek Hakka. Di Belitung, peranakan Tionghoa berbahasa Hakka murni yang dibagi dalam “bahasa ibu” dan “bahasa ayah.” Kaum perempuan berbahasa ibu dengan nada khas dan bercampur bahasa Melayu. Lelaki berbahasa ayah atau Hakka murni; jika berbicara dengan bahasa ibu dianggap aneh. Dewasa ini bahasa Hakka terancam punah. Anak-anak kecil di Belitung bisa bahasa Hakka namun ketika pindah ke Jakarta jarang mau menggunakannya karena malu atau pergaulan. Di luar perbedaan itu, dalam hal kuliner, Tionghoa di Bangka dan Belitung umumnya sama. Keduanya membedakan masakan totok dan peranakan. Makanan juga disesuaikan untuk kebutuhan sehari-hari, ritual, perayaan, perkawinan, dan kematian.*

Ki-ka: Thomas Kingston Critchley, HV Evatt, Joseph Benedict Chifley, dan Sir Richard C. Kirby. PERDANA Menteri Australia, Tony Abbott, sempat menyatakan tidak akan meminta maaf dan memberikan penjelasan apapun terkait terbongkarnya aksi penyadapan terhadap Indonesia. Dia kemudian menyatakan penyesalannya setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penghentian sementara kerjasama dengan Australia. Jika Tony Abbot menunjukkan citra Australia yang bermusuhan dengan Indonesia, sebaliknya Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley dari Partai Buruh, cenderung mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini ditunjukkan dengan mendukung aksi boikot serikat buruh pelabuhan Australia terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa senjata ke Indonesia. Dukungan serupa juga datang dari Menteri Luar Negeri Australia, HV Evatt. Menurut Rupert Lockwood dalam Armada Hitam , sesudah terjadinya Aksi Polisionil Belanda terhadap Indonesia pada 1947, Evatt diam-diam membiarkan pemboikotan itu walaupun melanggar undang-undang yang pernah dilaksanakannya selama menjadi Jaksa Agung. “Karena terkejut oleh usaha Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Batavia dengan serangan militer,” tulis Lockwood, “maka Dr Evatt pun mengajukan persoalan Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada tahun 1948 dengan berani dia mengecam Washington, karena Washington telah mendukung serangan-serangan Belanda terhadap Republik.”  PBB kemudian membentuk Komite Jasa Baik yang bertugas menengahi konflik Indonesia-Belanda. Indonesia memilih Australia (Sir Richard C. Kirby) sebagai wakilnya, Belanda memilih Belgia (Paul van Zeeland), dan Amerika Serikat (Dr. Frank Graham) sebagai pihak netral. Menurut Margaret J. Kartomi dalam Gamelan Digul, Di Balik Sosok Seorang Pejuang: Hubungan Antara Australia dan Revolusi Indonesia, di Indonesia sendiri politik pemerintah Australia jelas terasa bergeser ke arah yang lebih aktif mendukung Republik. Pada Juli 1946, misalnya, ketika Sir Richard Kirby mengunjungi Yogyakarta bersama Perdana Menteri Sutan Sjahrir, disambut massa dengan teriakan-teriakan gembira “Australia! Australia!” dan ditaburi dengan lemparan bunga-bunga. Richard Kirby kemudian digantikan diplomat muda Thomas Kingston Critchley. Critchley memiliki opini tersendiri, dan sedikit banyak tersanjung, atas penunjukkan Australia oleh Indonesia. “Orang-orang Indonesia ini begitu berani. Melihat fakta bahwa beberapa tahun lalu mereka dan kami nyaris tak saling kenal, mereka justru memilih Australia sebagai wakilnya. Mereka terpengaruh atas simpati yang ditunjukkan di Australia, dan dengan rasa hormat yang tinggi, pengaruh andil besar blokade buruh Australia terhadap kapal-kapal Belanda yang memberikan dampak emosional besar bagi mereka,” tulis Critchley, seperti dikutip Bilveer Singh dalam Defense Relations Between Australia and Indonesia in the Post-Cold War Era . Pandangan antikolonial Critchley membuatnya dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia, terutama dengan Mohammad Hatta dan Sjahrir. Ketika agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948 membuat pemimpin-pemimpin Indonesia diasingkan ke Bangka, Critchley secara pribadi mengunjungi dan menyemangati mereka. “Aku menceritakan kepada Critchley bahwa aku dan Sukarno tidak punya kekuasaan lagi sebab kekuasaan pimpinan negara pada tanggal 19 Desember 1948 sudah kami serahkan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat,” kata Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku . “Namun Critchley mengatakan bahwa dunia internasional, demikian juga United Nations, hanya kenal pada Sukarno-Hatta sebagai pimpinan negara Republik Indonesia. Tuan Critchley mengatakan bahwa dia akan mengusahakan sesuatu di Jakarta.” Seakan ingin menepati janjinya kepada Hatta, Critchley memanfaatkan agresi militer Belanda itu untuk menekan Belanda di dunia internasional. Dalam laporannya kepada PBB, dia membuktikan bahwa Republik Indonesia masih eksis dan sanggup melawan. Hasilnya, Belanda luluh, tawanan politik dibebaskan dan kekuasaan Republik dipulihkan. Selanjutnya, dengan kekuasaan yang lebih besar sebagai ketua delegasi Australia dalam Komisi PBB untuk Indonesia, pengganti Komisi Jasa Baik sejak 28 Januari 1949, Critchley berandil besar mempersiapkan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung 23 Agustus-2 November 1949 di The Hague, Belanda. Hasilnya, penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia. Critchley kemudian menjadi duta besar Australia untuk Indonesia periode 1978-1981. Pada 1992, dia dianugrahi Bintang Dharma Putra oleh pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar Indonesia atas jasa-jasanya di masa lalu untuk Indonesia. “Para pemimpin nasionalis akan selalu mengingat saat Republik nyaris tiada dan diisolasi oleh Belanda, Critchley-lah yang berjuang secara efektif menangkis propaganda Belanda dan akhirnya menuntun perjuangan Indonesia mendapatkan kedaulatannya,” kenang Sabam P. Siagian, mantan duta besar Indonesia untuk Australia (1991-1995), dalam obituari Critchley sebulan setelah kematiannya pada Juli 2009 di Sydney, Australia.

Muali Yahya, guru silat Beksi Haji Hasbullah di Jakarta, berlatih bersama murid-muridnya. Foto: Micha Rainer Pali/Historia. MEDIA memiliki andil besar dalam membentuk gambaran yang kemudian jadi patokan untuk melihat Betawi. Salah satunya, jago pukul. Melalui berita, sinetron, dan film, televisi menampilkan jago pukul Betawi erat dengan organisasi paramiliter yang menenteng golok. Orang Betawi yang demikian tak berhak disebut jago, tapi jagoan yang ke mana-mana menebar ancaman. Sebab, seorang jago yang baik tak akan petantang-petengteng dengan golok. Demikian diungkapkan sejarawan JJ Rizal dalam diskusi “Menggali Mutiara Betawi” di Bentara Budaya Jakarta, 14 November 2013. Acara ini dimeriahkan pementasan kebudayaan Betawi: Palang Pintu, Teater Tutur (Gambang Rancak), dan Tari Kembang Topeng oleh Kartini Kisam, maestro Topeng Betawi. Menurut Rizal, sejatinya jago pukul mendapat kedudukan penting dalam masyarakat Betawi. Tak sembarang orang mampu menjalaninya. Selain mampu menguasai jurus atau main pukul, juga mendalami ilmu agama. Golok yang menjadi senjata dan identitas jago pukul tidak ditenteng sembarangan. Misalnya, pada foto penangkapan jago pukul oleh pihak kolonial di koran Pemberita Betawi , tak terpampang golok yang dipakai sang jago pukul. Golok bagi jago merupakan barang suci, tak bisa sembarang dibawa-bawa, karena biasanya memiliki wafak  (ukiran ayat suci Alquran). Itulah sebabnya membawa golok harus dalam keadaan suci. Dalam teater lenong ada aturan seorang jago boleh membawa golok tapi tak boleh keluar dari sarungnya. Namun, dalam perjalanan sejarah, ada jago yang tak lagi mempergunakan ilmu kesaktian dan bela diri untuk mencapai kesempurnaan spiritual, tapi sebaliknya disalahgunakan untuk mendapat kepuasan materi. Misalnya, pada zaman tanam paksa, sebagian besar jago lebih suka berpihak kepada kolonial atau tuan tanah ketimbang membela kaum lemah. Mereka menjadi tukang pukul untuk memaksakan kepentingan tuan tanah di wilayah tanah-tanah partikelir seperti di Tangerang, Ciomas, Bekasi, dan Cililitan. Penulis buku-buku tentang Betawi, Abdul Chaer, mengungkapkan hubungan ilmu kesaktian untuk menunjang spiritual atau kegiatan agama. Menurutnya “ngaji, berkelahi, dan pergi haji” menjadi pegangan masyarakat Betawi pada masanya. Dia menceritakan pengalaman ayahnya yang menunaikan ibadah haji pada 1927. “Waktu itu ayah saya, sebelum berangkat haji, berlatih silat di sekitar daerah Rawa Belong, karena perjalanan haji kala itu cukup berbahaya, bertemu dengan jagal,” kata Chaer. Jago pukul juga menjadi corak perlawanan orang Betawi melawan kolonial. Entong Gendut di Condet menjadi salah satunya. Namun perjuangan jago pukul dalam menghadapi kolonial tak selamanya menggunakan otot. “Perjuangan si Pitung  sendiri banyak menggunakan otak, seperti membeli senjata ke Siangapura dan mengatur strategi,” kata Rizal.

PENANGKAPAN Ahmad Fathanah di Hotel Meridien, Jakarta Pusat, yang kedapatan membawa uang suap kongkalikong kuota impor sapi pada 29 Januari 2013 membuat banyak orang kaget. Terlebih melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, yang selama ini mencitrakan diri sebagai partai Islami yang bersih dari tindak korupsi.

Kiri-kanan: Sammy D. Putra, Maman Suherman, Hendaru Tri Hanggoro, dan Tarzan dalam diskusi "Lawak di Indonesia" di Jakarta, 26 Oktober 2013. (Micha Rainer Pali/Historia). Seorang pembantu naik ke panggung. Di pundaknya tersampir handuk. Dua tangannya memegang lap dan kemoceng. Dia membersihkan kursi majikannya, mendudukinya, dan meniru polah majikannya. Tanpa disadari pembantu, majikan muncul dari belakang dan berteriak memarahinya. Penonton pun tergelak. Adegan ini muncul dalam pementasan grup lawak Srimulat . Maman Suherman, pengamat seni, menyebut pementasan Srimulat  sering menampilkan satir terhadap pelbagai lini hidup. Mulai hubungan majikan-pembantu sampai kondisi negara. "Seperti di Amerika, lawak di Indonesia memang selalu jadi alat kaum marjinal untuk menyuarakan dirinya, mengolok-ngolok kondisi diri juga negaranya," kata Maman dalam diskusi "Lawak di Indonesia" di Jakarta, 26 Oktober 2013. Ini karena masyarakat Indonesia lekat dengan tradisi lawak. Baca juga:  Srimulat Main Film Lawak Indonesia mempunyai sejarah panjang. Beberapa prasasti —antara lain Waharu Kuti, Panggumulan, Mantyasih, dan Wukajana— menyebut kehadiran rombongan penghibur di pasar-pasar masa Mataram kuno (abad 8-10 M). Rombongan terdiri atas pemain musik, penari, dan pelawak. Mereka datang atas undangan penduduk desa setempat atau memang sengaja berkeliling sebagai kelompok seniman. Masyarakat Jawa kuno menyebut pertunjukan lawak sebagai mabanol  dan mamirus . Mabanol  mengacu pada unsur lawak dengan gerakan-gerakan, sedangkan mamirus  lebih menekankan unsur perkataan lucu. Tapi dua-duanya tetap menghibur masyarakat. Masyarakat senang dengan pertunjukan lawak. Relief Karmawibhangga di Candi Borobudur menggambarkan penonton pelbagai usia berdesakan menyaksikan pertunjukan itu. Sebaliknya para pelawak bisa menyambung hidup dari penonton atau penanggapnya. Mereka beroleh bayaran atas jasa melawak. "…pelawak bernama Paninangin (diberi upah) wdiha —semacam kain penutup badan— 1 helai," tulis Prasasti Alasantan (939 M). Baca juga:  Pelawak Zaman Kuno Kakawin Sudamala, karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit, juga mengabadikan sosok pelawak mitologis. Semar namanya. "Di situ telah tampak serba jelas peranan Semar sebagai panakawan dan pelawak. Segala gerak-gerik dan ucapannya serba menggelikan," tulis Slamet Muljana dalam Tafsir Negara Kretagama . Semar lalu memiliki tiga teman: Gareng, Petruk, dan Bagong. Para dalang menampikan sosok mereka dalam pertunjukan wayang kulit abad ke-16. Kemudian panakawan masuk dunia panggung. Pemain wayang orang kerap berlakon sebagai panakawan. Ini bermula pada masa awal Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tiap panakawan muncul, penonton tergelak. Tak hanya oleh gerak dan perkataan lucu, tapi juga kritik sosialnya. Trio Los Gilos —Bing Slamet, Mang Udel, dan Mang Cepot— melanjutkan kritik sosial sebagai salahsatu bahan lawakan pada 1950-an. Mereka mengangkat perihal beban hidup keseharian masyarakat. Mereka juga mulai mengonsep lawak modern. Salahsatunya dengan membuat naskah sebelum tampil di panggung. Setelah itu grup lawak baru bermunculan. Sebut saja Srimulat,   Kwartet Jaya , dan Warkop Prambors . Sebagian mengandalkan unsur lawak fisik ( slapstick ), lainnya menonjolkan kritik.   Baca juga:  Slapstick, Kala Fisik Jadi Bahan Tawa Pemerintah tak selalu suka kritik dalam lawak. Majalah Ekspres , 8 Agustus 1970, menyebut Cak Durasim, seorang pemain ludruk di Surabaya, pernah ditahan pemerintah lantaran melontarkan kritik lewat lawak. Tapi pemerintah juga tahu potensi lawak. Maka mereka menggunakan pelawak sebagai corong kepentingannya. "Saya pernah melawak untuk ABRI. Materinya tentang bahaya komunis," kata Tarzan, pelawak Srimulat. Golongan Karya (Golkar) bahkan merekrut pelawak untuk meraup suara dalam Pemilu 1971. Para pelawak itu tergabung dalam Artis Safari. Strategi ini berhasil. Golkar memenangi Pemilu 1971. Di bawah kuasa Orde Baru, materi lawak jadi monoton. Lalu muncul kritik dari budayawan bahwa lawak Indonesia tak berkembang. Mereka menilai lawak hanya mempertunjukkan lempar-lemparan kue, jatuh-menjatuhkan kursi, dan segala unsur slapstick lainnya. "Lelucon hanya berupa fragmen dan tidak membentuk kesatuan utuh sebuah cerita," tulis Gus Dur dalam Jakarta-Jakarta,  1986. Baca juga: Panakawan Kawan Penasihat dan Pelawak Setelah reformasi, berkembang jenis lawak yang sebelumnya kurang dikenal di Indonesia, stand up comedy . Pelawak tampil solo, bukan dalam grup. Mereka mengurangi unsur slapstick  dan berusaha mengembalikan kritik dalam lawak. "Kami berusaha mengisi kekosongan lawak kritis di Indonesia dan menyasar publik yang tidak puas terhadap lawak sekarang," kata Sammy D. Putra, pelawak solo. Menurut Sammy, peluang itu terbuka. "Kritik bisa kami sampaikan secara frontal. Yang dikritik juga bisa tertawa. Tidak seperti saat zaman Mas Tarzan." Melalui lawak, masyarakat kini bisa tertawa sambil tetap merawat daya kritisnya.

Ilustrasi dari film Teluh. (Tangkapan layar Youtube). ISU santet beredar terkait pemanggilan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam dugaan suap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak. KPK sendiri sudah menetapkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut, sebagai tersangka dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Di Indonesia, santet atau teluh, sihir, tenung, dan hal-hal yang dipandang bersumber dari dunia lain ( otherworldly power ) sudah lama dikenal. Hampir setiap daerah memiliki tradisi mengirimkan energi negatif jarak jauh dengan maksud mencelakai orang lain. Dan Banten dianggap sebagai pusatnya. Baca juga:  Susuk di Zaman Hindu Buddha Menurut sejarawan Edi S. Ekadjati, sebagaimana dikutip A. Masruri dalam The Secret of Santet , ilmu teluh atau santet adalah warisan masa lalu yang terus bertahan dalam masyarakat Sunda hingga kini. Edi merujuk naskah lontar yang ditulis pada abad ke-6, Sanghyang Siksa Kandang Karesian . Naskah ini menyebut teluh adalah perasaan sakit hati, murung, dan tidak senang yang dialihkan kepada orang lain. Dalam disertasinya di Universitas Indonesia berjudul “Reaksi Sosial Terhadap Tersangka Dukun Teluh di Pedesaan Banten Jawa Barat (1985-1990)”, krimonolog Tb. Ronny Nitibaskara menjelaskan bahwa praktik ilmu santet atau teluh di wilayah Banten sudah dihayati dari masa ke masa sejak zaman Banten Lama atau sebelum masuknya Islam. Baca juga:  Mitos dan Tetenger Wabah Penyakit Namun, praktik itu menjadi lebih menonjol justru setelah Islam dianut oleh penduduk Banten. Ini disebabkan pada masa Hindu dan Budha, unsur-unsur praktik magis terlihat samar dan bercampur-baur dengan unsur kepercayaan animisme-dinamisme. Menurut keyakinan penduduk Banten, terdapat bermacam ilmu teluh berdasarkan caranya: teluh angin , teluh banyu , teluh geni , dan teluh pangjarahan . Dua yang pertama mengirim benda-benda seperti jarum, paku, dan beling (pecahan kaca) lewat angin dan air. Teluh geni  (api/baja) memberi hasil lebih cepat, dengan memasukkan pisau kecil ke dalam sebuah gelas, ditutup kain, dan dibacakan mantra-mantra; jika pisau hilang dan air menjadi merah pertanda korban sebentar lagi mengalami bencana. Sementara teluh pangjarahan  dilakukan dengan meminta kepada roh halus yang menempati kuburan. Baca juga:  Konsep Sakit dan Sehat dalam Primbon Ada sedikit perbedaan praktik yang dilakukan dukun teluh di Banten Selatan dengan Banten Utara. “Kalau di Banten Selatan banyak korban menderita sampai meninggal dunia, sedangkan di Banten Utara si korban hanya dibuat sakit,” tulis Ronny. Masyarakat Banten, pemuka agama, dan dukun lain memberi cap bahwa kegiatan dukun teluh bertentangan dengan agama Islam. “Apabila dalam hukum formal tidak terbukti sebagai kejahatan, dari sisi reaksi sosial hal itu paling kurang dapat dikatakan sebagai kejahatan terselubung,” tulis Ronny.

Anak-anak Papua sedang memainkan flute, 1955. (KITLV). DALAM sejarah Indonesia, penulisan sejarah Papua kurang mendapatkan tempat. Porsi pembahasan tidak berimbang, lebih banyak membahas Jawa. Padahal, sebagai kesatuan sejarah yang utuh, Papua berhak mendapatkan tempatnya dalam sejarah. “Anak-anak Papua lebih memahami tentang sejarah Majapahit, Sriwijaya, dan sejarah-sejarah lain di luar Papua. Sementara mengenai sejarah Papua sendiri, mereka buta,” ujar Bernarda Materay, penulis buku Nasionalisme Ganda Orang Papua , dalam seminar di Universitas Indonesia, 24 September 2013. Dalam bukunya, Bernarda membahas mengenai nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Pembicara lain dalam seminar tersebut adalah sejarawan Anhar Gonggong. Sejarah Papua penting diangkat ke permukaan, bersanding sejajar dengan sejarah daerah lain di Indonesia. Kebutuhan akan rekonstruksi sejarah Papua sangat diperlukan agar generasi muda dapat mengetahui masa lalunya dan tak kehilangan identitas. Baca juga:  Papua: Nasionalisme Dua Sisi Terabaikannya sejarah Papua membuat rakyat Papua dilanda kebingungan. Mereka merasa tak mendapatkan pijakan pengetahuan mengenai masa lalunya. Bernarda pernah mendapat komentar dari seorang elit Papua yang mengatakan “Sejarah kami tidak pernah tertuang, kami punya masa lalu terpotong-potong, jadi kami bingung masa lalu kami seperti apa?” Bernarda menilai pemahaman sejarah Papua akan menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian konflik di Papua, baik konflik komunal maupun separatis. Selama ini, untuk mengatasi konflik di Papua, pemerintah pusat melakukan beberapa cara: militer, ekonomi, kesejahteraan, sosial dan budaya, hingga melalui otonomi khusus dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). Berbagai usaha pemerintah ini nyatanya belum berhasil meredam konflik. Bernarda percaya, konflik-konflik yang terjadi di Papua berakar pada kurangnya pemahaman sejarah Papua. Pemerintah mengabaikan pendekatan sejarah dalam penyelesaian konflik maupun dalam usaha pembangunan. Padahal, pemahaman sejarah yang baik akan dapat memberikan berbagai keuntungan. “Pembangunan selama ini dilakukan dengan ketidaktahuan sejarah atau tidak berdasarkan atas pengetahuan sejarah. Ini hal penting karena proses pengindonesiaan kita,” ujar Anhar Gonggong. Baca juga:  Setengah Abad Papua Bersama Indonesia “Sejarah Papua akan menjadi acuan dasar bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mencari dan menentukan cara yang tepat dan bermartabat dalam mengeluarkan setiap kebijakan untuk membangun orang Papua demi memperkuat integrasi Indonesia,” ujar Bernarda. Dengan pendekatan sejarah, pemerintah akan dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah di Papua maupun di daerah lain. “Jika kita memahami sejarah, kita tidak akan memberikan penafsiran yang keliru. Dan bagi pemerintah, dengan memahami sejarah, pemerintah dapat melakukan pendekatan yang tepat atas berbagai masalah yang ada,” ujarnya. “Berbagai hal tentang keindonesiaan kita di Papua tidak akan pernah kita pahami tanpa adanya pemahaman sejarah,” ujar Anhar Gonggong.

NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij) stasiun radio Hindia Belanda. DESEMBER 1936, sepucuk surat tiba di kantor radio NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij) , stasiun radio Hindia Belanda. Seorang pendengar protes atas siaran azan yang tak tepat pada waktunya. Tak lama berselang, surat-surat pendengar lain mulai berdatangan, memprotes hal yang sama. NIROM didirikan di Amsterdam pada 1928, direncanakan jadi stasiun radio yang menangani siaran ke seluruh Jawa, dan dalam tiga tahun ke seluruh Hindia Belanda. Namun, karena beberapa kendala teknis, baru pada 1 April 1934 NIROM resmi mengudara. NIROM sebenarnya stasiun radio swasta yang diberikan lisensi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengimbangi stasiun-stasiun radio yang didirikan bumiputera. NIROM memiliki lima studio cabang lengkap dengan stasiun transmisinya: Batavia, Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya. Awalnya, dengan alasan eksklusitivitas, NIROM hanya menyiarkan siaran-siaran berbahasa Belanda. Namun pada 1935, diperluas dengan program-program “ketimuran” yang ditujukan untuk pendengar berbahasa Melayu. “Walaupun dikontrol pemerintah Hindia Belanda dan didesain untuk melayani orang-orang Eropa di Hindia Belanda, NIROM juga bermaksud merangkul pendengar non-Eropa, dari bumiputera hingga Tionghoa Peranakan dengan program-program ketimurannya,” tulis Peter Keppy, “Keroncong, Concours and Cooners; Home-grown Entertainment in Early Twentieth-century Batavia” dalam Linking Destinies: Trade, Towns, and Kin in Asian History  yang disunting Peter Boomgaard, Dick Kooiman, dan Henk Schulte Nordholt . Untuk menarik simpati bumiputera, mulai April 1936 NIROM menyiarkan kumandang azan setiap waktu salat magrib tiba. Awalnya, azan hanya terdengar di wilayah Jawa Timur, yang masuk dalam jangkauan stasiun radio NIROM Surabaya. Pada akhir 1936, setelah dilakukan beberapa perbaikan teknis, NIROM Surabaya meluaskan jangkauan siarannya hingga Jawa Tengah. Sementara itu, NIROM Bandung juga mulai menyiarkan kumandang azan magrib. Di sinilah awal mula berbagai keluhan dan protes muncul. Karena mendengar kumandang azan yang berbeda waktunya dengan masjid setempat, para pendengar di Jawa Tengah mengirim surat keluhan ke NIROM. Menurut Philip Bradford Yampolsky dalam “Music and Media in the Dutch East Indies: Gramophone Records and Radio in the Late Colonial Era, 1903-1942” , disertasi untuk meraih gelar doktor di Universitas Washington, para pendengar mulai menulis surat keluhan atas kumandang azan magrib yang disiarkan pada waktu yang salah. Hal ini terjadi akibat masuknya waktu salat magrib di Jawa Tengah terjadi setelah waktu salat magrib di Jawa Timur, dan lebih cepat daripada di Bandung. Karena mustahil bagi NIROM untuk menyiarkan azan tepat waktu di semua wilayah, akhirnya pada Mei 1937 mereka memutuskan hanya mengumandangkan azan seminggu sekali. Azan disiarkan Kamis sore, sebagai pengingat kaum bumiputera untuk melakukan salat Jumat keesokan harinya. Di tengah berbagai protes dan keluhan yang dilayangkan pendengar, NIROM berkilah. Mereka memberikan alasan atas perubahan itu. “Siaran azan hanya digunakan sebagai bentuk simbolik, untuk mengingatkan masyarakat atas kewajiban agamanya,” tulis Philip. Dua tahun berselang, pada 1938, surat-surat keluhan tetap berdatangan ke kantor NIROM. Mereka menuntut NIROM menghentikan siaran azannya. “Beberapa surat itu menyatakan, apabila kamu (NIROM) tidak bisa menyiarkan azan tepat waktu, kalau begitu jangan siarkan saja sama sekali,” tulis Philip.

Soebagijo IN dan buku-buku karyanya. (Hendaru Tri Hanggoro/Historia). SOEBAGIJO Ilham Notodidjojo (Soebagijo IN), wartawan senior, wafat hari ini (17/9) sekira pukul 4 subuh di rumahnya, di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Semasa hidup, dia punya komitmen kuat terhadap kerja jurnalistik. Sampai masa tuanya, dia telah menulis puluhan buku dan ratusan artikel dengan menggunakan mesin tik. Hampir seluruhnya membahas sejarah pers dan biografi tokoh. Orang pun menjulukinya ‘kamus berjalan pers Indonesia’. Soebagijo lahir di Blitar, 5 Juli 1924. Berasal dari keluarga pendidik. Ayahnya mengarahkan Soebagijo menjadi guru. Maka dia harus menempuh pendidikan keguruan sejak remaja. Tapi minatnya berkata lain: menulis. Terlebih lagi dia seorang pembaca yang tekun. “Betapa menyenangkannya menulis untuk dibaca orang lain,” katanya kepada Historia ,   Januari 2012 lalu di rumahnya. Untuk melatih kecakapan menulis, dia mengirim tulisan ke Pandji Poestaka  dan Indonesia Merdeka .  Menginjak usia dewasa, Soebagijo kian yakin dengan minatnya. Dia memutuskan masuk kantor berita Antara Pusat Yogyakarta  pada Juli 1946. Saat itu dia hanya lulusan Sekolah Guru Tinggi (SGT). Baca juga:  Sukarno: Wartawan Pekerjaan Gawat “Apabila sekarang ini untuk bisa diterima menjadi wartawan Antara , orang minimum harus mengantongi ijazah D-III, masih pula harus menjalani aneka ragam testing , untuk kemudian bila lolos segala macam ujian tadi, masih harus disekolahkan lagi barang setengah tahun, maka pada zaman saya tidak demikianlah halnya,” tulis Soebagijo   dalam “Menjadi Wartawan Antara  Setengah Abad yang Lampau,” termuat di Mengabdi Kepada Republik  yang terbit pada 1986 Di Antara , Seobagijo jadi wartawan paling muda. Tapi dia sudah beroleh tugas berat : meliput pertemuan-pertemuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dia membayar tuntas kepercayaan itu. Bekerja dari pagi hingga sore dan wara-wiri dengan berjalan kaki atau naik sepeda. “Saya tak pernah datang terlambat dalam pertemuan atau wawancara khusus,” kata Soebagijo IN. Komitmen Soebagijo berbuah. Penyebar Semangat  di Surabaya menariknya jadi wakil pemimpin redaksi pada 1949. Saat bersamaan, dia menyelesaikan buku biografi pertamanya tentang ibunda Presiden Soekarno. Judulnya Pengukir Soekarno . Baca juga:  Penyebar Semangat Mengasong Sastra Jawa Soebagijo kembali ke Antara pada 1957. Kali ini dia bertugas di biro Jakarta. Tahun ini pula dia beroleh pengalaman berkesan. Djamaludin Adinegoro, wartawan senior, berpesan kepadanya dalam perjalanan keliling Amerika, “jangan Anda menjadi wartawan thok ; Anda juga harus menjadi pengarang.” Maka ketika pensiun dari Antara pada 1981, karier Soebagijo tak redup. Dia masih menulis di berbagai suratkabar dan majalah. Menulis biografi, menerjemahkan, menyadur aneka ragam cerita, dan menyunting buku jadi pengisi hari-hari pensiunnya. Pada 1998, buku Soebagijo  PWI di Arena Masa,  memantik perdebatan. Musababnya, tak ada nama Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis. Kritik meluncur deras. Terhadap kritik itu, Soebagijo menjawab, “Yang tercantum di sana adalah wartawan Indonesia yang sudah meninggal dan yang belum berusia 60 tahun. Nah, pada waktu itu mereka belum berumur 60,” dikutip Kompas 8 Desember 2003. Dari semua karyanya, dia paling bangga dengan Jagad Wartawan Indonesia (1981). Bertutur kisah 111 tokoh pers Indonesia, suka duka mewarnai penulisannya. Dia menyurati banyak tokoh pers. Ada yang dijawab. Lebih banyak lagi yang tanpa jawaban. “Tapi ini kan pekerjaan wartawan. Menyenangkan,” katanya sambil menunjukkan bukunya ke Historia .   Baca juga:  SK Trimurti, Menteri Perburuhan Pertama Saat Historia menemuinya kali terakhir itu, tubuhnya sudah ringkih. Langkahnya tertatih-tatih. Pendengarannya pun terganggu. Tapi dia masih getol bercerita. Terutama tentang tokoh-tokoh yang dia tulis dalam biografi, seperti SK Trimurti. Soebagijo tak bisa lepas dari pekerjaannya. Mesin tik di ruang tengah rumahnya jadi saksi. “Saya masih menulis untuk suratkabar daerah berbahasa Jawa.” Dan kepada pewarta muda dia berpesan, “jangan pernah datang terlambat saat wawancara.”

Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato. PADA 30 September 1965, Duta Besar Shizuo Saito berada di Cilacap seusai menghadiri peresmian sebuah proyek perusahaan Jepang. Saito diangkat menjadi duta besar pada 1964. Pilihan ini tepat karena dia pernah memiliki kedudukan penting dalam Gunseikanbu Somubu  (Departemen Urusan Umum) pada masa pendudukan Jepang, dan sejak itu dekat dengan Sukarno. Dia bisa bertemu Sukarno tanpa protokol. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di Jakarta, rombongan duta besar berangkat menuju Bandung. Setelah check in di Hotel Savoy Homann, seorang warga negara Jepang yang tinggal di Bandung memberitahu Saito bahwa telah terjadi kudeta di Jakarta. Saito segera berangkat ke Jakarta. Tengah malam dia sampai di Jakarta dan baru mendapat informasi lengkap dari stafnya. Menurut Aiko Kurasawa, profesor emeritus Universitas Keio, Jepang, pada waktu itu, sudah lewat 24 jam setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Cukup mengherankan seorang duta besar tidak mengetahui kejadian yang begitu penting dalam waktu cukup lama. “Tetapi melihat perkembangan yang begitu cepat dan sebelumnya informasi yang beredar simpang siur, maka dapat dimaklumi tindakan sang duta besar,” kata Aiko dalam seminar di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta (17/9). Selama peristiwa itu, walaupun Kedutaan Jepang tanpa duta besar, mereka tetap mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di Tokyo. Dalam telegram 1 Oktober 1965pukul 12.00 siang tanggal disebut bahwa Letnan Kolonel Untung, komandan batalion Tjakrabirawa, mengambil tindakan untuk mencegah rencana kudeta oleh Angkatan Darat. Tetapi, dalam telegram yang dikirim pada jam 20.50, disebutkan bahwa peristiwa ini sebenarnya direncanakan Partai Komunis Indonesia dan penjelasan pihak Dewan Revolusi bahwa mereka mengambil tindakan untuk mencegah kudeta oleh jenderal-jenderal itu hanya dalih belaka. Laporan ini berdasarkan informasi “sumber khusus” kedutaan. Laporan ini juga menambahkan analisis bahwa “tidak mungkin presiden bisa merebut kembali kekuasaan sebelumnya” dan “ada kemungkinan terjadi civil war .” Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato dalam catatan hariannya tanggal 2 Oktober 1965 menulis: “Sejak kemarin tidak ada lagi informasi tentang kudeta, dan kita tidak bisa menangkap situasinya. Tentu ini adalah clash  antara kiri dan kanan, tetapi tidak begitu jelas pihak yang mana yang menyerang dulu.” Pada masa awal peristiwa G30S, kebanyakan politisi dalam pemerintahan Jepang bersimpati kepada Sukarno dan berharap dia dapat mengendalikan keadaan. Perdana Menteri Sato mengirim pesan kepada Sukarno mengucupkan “rasa syukur atas keselamatan Presiden”, mengikuti pesan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tiongkok, Pakistan, dan Filipina. Pesan itu langsung disampaikan oleh Duta Besar Saito pada 12 Oktober 1965. Kalimat pesannya: “Di Jepang ada pribahasa ‘sesudah hujan tanah menjadi lebih keras lagi.’ Seperti itu kami mengharapkan agar Bapak Presiden mengatasi kesulitan yang dihadapi sekarang dan basis negara RI akan menjadi lebih kuat lagi.” “Sementara negara-negara barat tidak ada yang menyampaikan pernyataan demikian,” ujar Aiko. Pada saat itu, pemerintah Jepang merasa perlu membantu ekonomi Indonesia dan memikirkan kemungkinan memberi bantuan pangan dan sandang senilai 2 miliar yen. Tetapi, tidak jelas bantuan tersebut ditujukan kepada Sukarno atau kepada Angkatan Darat. Bantuan sebesar itu pasti memperkuat salah satu pihak yang terlibat dalam perimbangan kekuatan. Karena sandang dan pangan kebutuhan rakyat dan tidak bersifat politik atau militer, pemerintah Jepang agak naïf dan tidak memikirkan hal itu. “Hal itu sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang selalu berhati-hati agar bantuan mereka tidak jatuh ke tangan Sukarno,” kata Aiko. Duta Besar Saito bertemu Sukarno pada 11 November dan terkejut mendengar ucapan Sukarno yang menghina CIA dengan mengatakan CIA membiayai propaganda pro-Amerika dengan memakai dana Rp150 juta. “Saito kecewa sikap Sukarno yang tidak mau memahami kenyataan dan memutuskan dia tidak bisa membela Sukarno lagi,” kata Aiko. Saito menilai Sukarno terlalu dini membuat kesimpulan kepada Amerika Serikat. Cara pandang Sukarno terhadap Amerika Serikat secara tak langsung berpengaruh kepada sikap politik Jepang terhadap Sukarno. Terlebih karena Jepang kongsi Amerika Serikat. Sejalan dengan keputusan Saito, pemerintah Jepang juga mulai mengambil sikap demikian. Padahal, Perdana Menteri Sato pernah menyatakan kepada Menteri Listrik Setiadi Reksoprodjo ketika bertugas ke Jepang, tentang kemungkinan Jepang memberikan suaka kepada Sukarno. Menurut Saito, Adam Malik juga pernah meminta kepadanya agar jangan memberi bantuan sebelum ada perubahan pemerintahan. Karena itu, kemungkinan besar Jepang tidak memberi bantuan apa-apa sebelum Maret 1966. Pada awal Desember 1965, Adam Malik sendiri menerima dana sebesar Rp50 juta dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, melalui Shigetada Nishijima. Pada masa pendudukan Jepang, Nishijima menjadi staf di kantor Angkatan Laut Jepang di bawah pimpinan Laksamana Maeda dan mempunyai hubungan erat dengan para pemuda termasuk Adam Malik. Adam Malik menyerahkan dana tersebut kepada Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) yang didirikannya bersama Soeharto dan Hamengku Buwono IX. Cerita ini baru dibongkar oleh McAvoy, mantan diplomat Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyerahkan dana tersebut kepada Nishijima. Nishijima sendiri belum pernah mengakuinya, namun dugaan tersebut telah beredar di kalangan komunitas Jepang di Jakarta. KAP-Gestapu diketuai oleh Subchan ZE dan Harry Tjan Silalahi. Selain dana dari Nishijima, menurut pengakuan Dewi Sukarno kepada Aiko Kurasawa, juga ada uang yang diberikan kepada Sofyan Wanandi (Liem Bian Koen) atas keputusan pribadi Perdana Menteri Sato. Dana ini untuk mendukung Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI). KAP-Gestapu dan KAMI adalah gerakan anti-komunis yang menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga sandang-pangan. Pada 23 Desember 1965, Duta Besar Saito bertemu dengan Sukarno dan memberikan kredit sebesar $6 juta untuk membeli kain untuk hari raya Idulfitri. Nishijima menyampaikan keberatan kepada duta besar. “Dan Duta Besar mengakui bahwa dia telah merelakan ini karena terbawa perasaan kasihan (simpati) kepada Sukarno yang terkait dengan hubungan pribadi,” kata Aiko. Pemerintah Jepang, yang semula bersimpati kepada Sukarno, kemudian realistis dan mengharapkan adanya rezim baru yang lebih memihak barat dan berorientasi kepada pembangunan ekonomi dengan menerima modal asing. Begitu kebijakan dasar pembangunan di Indonesia berubah, pemerintah Jepang segera mengambil prakarsa membantu Soeharto membangun Orde Baru dan akhirnya menjadi donatur terbesar rezim Soeharto. Di belakang itu, terdapat keinginan kalangan bisnis Jepang yang dari dulu sudah berminat menanamkan modal di Indonesia. Sejak itu, politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia lebih cenderung mengutamakan dagang ketimbang politik.