Selesai berdinas di Moskow sebagai duta besar, Mayor Jenderal Mochamad Jasin dapat tugas baru. Ia diangkat Pejabat Presiden Jenderal Soeharto sebagai panglima Kodam VII Brawijaya yang membawahi wilayah operasi Jawa Timur. Pengangkatan itu menjadi cara yang diambil Soeharto untuk melenyapkan pengaruh Sukarno di Jawa Timur.

“Akar-akar paham Orde Lama dan kultus individu masih kuat di masyarakat. Dan ini menjadi tantangan yang harus saya hadapi,” tutur Jasin dalam memoarnya M. Jasin: Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Soeharto.

Jasin memang tipikal perwira tegas. Waktu jadi panglima Kodam di Aceh, dia berhasil memadamkam pemberontakan pimpinan Daud Beureuh. Pada 15 April 1967, Jasin mengadakan serah terima jabatan panglima Brawijaya dengan Mayor Jenderal Soemitro.

Baca juga: Tamparan Jenderal Mitro

Setelah menjabat panglima Brawijaya, Jasin menggebrak Jawa Timur dengan serangkaian kebijakan radikal. Orang-orang PKI ditangkapi, terutama di daerah Blitar Selatan. Sejumlah pejabat pemerintah yang dicurigai “Sukarnois” masuk target “pembersihan”. Selain itu, Jasin juga menindak mereka yang berafiliasi dengan PNI kubu Ali Sastroamidjojo-Surachman (PNI-ASU).

Kebijakan Jasin menuai pro-kontra di mana-mana. Namun yang paling serius, ketegangan terjadi antara Angkatan Darat dengan Korps Komando (KKO) AL. Panglima KKO Letjen Hartono dikenal sebagai pendukung setia Sukarno. Bukti loyalitas Hartono ini kemudian melahirkan semboyan “Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Putih kata Bung Karno, putih kata KKO.” KKO tentu geram dengan langkah-langkah yang ditempuh Jasin dalam “operasi desukarnoisasi” sekaligus meng-Orde Baru-kan Jawa Timur.

Hingga suatu ketika pada pertengahan 1967, pasukan KKO nekat mengumpat Jasin sewaktu mengawal beberapa truk yang membawa mayat seorang anggota PNI-ASU. Ketika melewati rumah Jasin di Jalan Darmo No. 100 Surabaya, prajurit KKO itu melontarkan cemoohan kepada Jasin.

Baca juga: Ketika PNI Terbelah

“Panglima Jenderal Jasin Tahi! Panglima Jenderal Jasin Tahi!” begitu bunyi yel-yel umpatan para anggota KKO itu yang ditujukan kepada Jasin.  

Jasin langsung keluar dari rumahnya begitu mendengar teriakan itu. Meski menyulut emosi, Jasin mencegah pasukan pengawalnya yang ingin bertindak. Kabar penghinaan itu sampai kepada bawahan Jasin, yakni Komandan Korem Kolonel Acub Zainal. Mengetahui panglimanya dihina, Acub tidak terima.  

“Dasar saya sebagai bawahan, Pak Jasin sebagai Panglima saya. Jadi buat saya, kalau ada orang luar yang menghina atasan saya, jiwa saya berontak. Dan ini menyangkut soal Sumpah Prajurit,” kata Acub dalam biografi Acub Zainal: I Love The Army karya Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, dkk.

Baca juga: AURI Ingin Membom Markas Kostrad?

Acub Zainal, dalam biografinya mengakui sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang markas KKO. Namun, sebelum pasukan itu digerakkan, Jasin terlebih dahulu ingin menghadapi langsung para petinggi Angkatan Laut di Surabaya. “Jasin segera bisa menyelesaikan masalah ini lewat diplomasi,” kata Acub.

Keesokan harinya, Jasin mengundang panglima AL, panglima Armada, komandan AL, dan KKO. Dalam pertemuan itu, Jasin memperkarakan peristiwa penghinaan oleh pasukan KKO yang ditujukan kepada dirinya selaku panglima Brawijaya. Jasin memperingatkan, apabila terjadi lagi, komandan Brigade dan komandan Koremnya akan mengambil tindakan.

Menurut Jasin, perang dingin antara AD dan KKO mulai berakhir setelah terjadi saling pengertian dengan Panglima Daerah Maritim V Laksamana Laut Suyatno. Perwita tinggi dari dua matra yang berbeda ini sama-sama setuju untuk memenangkan Orde Baru di Jawa Timur. “Kami juga bersepakat untuk menghantam kelompok yang berusaha mengembalikan Sukarno ke posisi semula,” ungkap Jasin dalam memoarnya.

Baca juga: Para Panglima Pendukung Orba

Dengan adanya kesepahaman tersebut, keadaan di Surabaya relatif agak tenang. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan tanpa harus memakan korban. Jasin pun diakui sebagai salah satu jenderal yang berjasa dalam memancangkan tonggak kekuasaan rezim Orde Baru.

Namun, seiring waktu, Jasin bersimpang jalan dengan Soeharto. Bersama kelompok oposisi Petisi 50, Jasin mulai kritis menyoroti penyimpangan kekuasaan dan korupsi yang dilakukan pemerintahan Soeharto. Aktivitas Jasin dalam Petisi 50 menyebabkan hidupnya, termasuk keluarga, dipersulit. Pemerintah mencekal Jasin hingga rezim Orde Baru akhirnya tumbang pada Mei 1998.

“Saya yang ikut mendirikan Orde Baru, tapi karena koreksi-koreksi yang saya lakukan terhadap Orde Baru, kemudian saya disebut sebagai ‘pengkhianat’ Orde Baru,” kenang Jasin.

Baca juga: Jasin, Jenderal Penantang Soeharto