top of page

Permina di Tangan Ibnu Sutowo

Dijuluki Raja Minyak, sepak terjang Ibnu Sutowo jadi sorotan publik. Mulai dari friksi dengan menteri pertambangan, gaya hidup mewah, hingga penyelewengan jabatan.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Dirut PN Permina Ibnu Sutowo. Sumber: Wiki.

16 Apr 2024
3 menit membaca

Diperbarui: 21 Mei

SOSOK Ibnu Sutowo punya tempat dalam sejarah perusahaan minyak negara. Dulu, sebelum menjadi Pertamina, namanya Perusahaan Minyak Nasional (Permina). Di kedua perusahaan milik negara itu, Ibnu tetaplah menjadi dedengkotnya. Semasa Permina beroperasi (1957—1968), Ibnu menjabat sebagai direktur utama PN Permina. Di saat yang sama, Ibnu masih perwira militer aktif berpangkat mayor jenderal. “Ibnu Sutowo ‘Raja Minyak’ Indonesia,” sentil Mahasiswa Indonesia, Minggu ke-III April 1967.


Selain orang nomor satu di Permina, Ibnu juga berkedudukan sebagai dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Departemen Pertambangan. Tak heran bila Ibnu punya pengaruh kuat atas jaringan minyak Permina, termasuk mengatur regulasi kebijakan. Dalam posisi itu, sepak terjang Ibnu pun kerap jadi sorotan baik di dalam maupun luar negeri.


Dalam bidikan pers asing, nama Ibnu santer disebut-sebut terlibat dalam penyelewengan jabatan dan kekayaan Permina. Sementara itu, mingguan Mahasiswa Indonesia menjadi satu dari segelintir media dalam negeri yang cukup berani memberitakan tentang Ibnu.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

bg-gray.jpg
Pemilihan Augustine Magdalena “Tiene” Waworuntu sebagai walikota Manado menjadikannya walikota perempuan pertama pasca pembubaran RIS. Pemilihannya menimbulkan polemik daerah-pusat, hingga menyeret militer.
bg-gray.jpg
Dibuang ke Belanda tak menghentikan pergerakan Semaoen. Bekerjasama dengan kelompok sosialis dan komunis serta para pelaut Indonesia. Namun, keputusan membuat kesepakatan dengan Perhimpunan Indonesia mengakibatkan pemecatan.
bg-gray.jpg
Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.
bg-gray.jpg
Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.
transparant.png
bottom of page