top of page

Soeharto Rekayasa Penyerahan Supersemar

Pembuatan diorama penyerahan Supersemar tidak sesuai fakta kejadian. Soeharto ditampilkan pasif tanpa ambisi kekuasaan. Ada dua versi diorama.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Presiden Soeharto menerima M. Jusuf dan Amirmachmud dalam acara rekonstruksi Supersemar tahun 1976. (Repro Jenderal M. Jusuf Panglima Para Prajurit).

22 Mar 2024
3 menit membaca

Diperbarui: 17 Feb

DITANDATANGANINYA Supersemar pada 11 Maret 1966 tak berdiri sebagai peristiwa tunggal. Rentetan peristiwa beberapa hari sebelumnya mendukung teori “kudeta merangkak” yang dilancarkan oleh klik Letjen TNI Soeharto.


Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, sejak 9 Maret 1966 Sukarno telah didesak untuk menyerahkan kekuasaan. Dua pengusaha yang dekat dengan Bung Karno, yakni Dasaad dan Hasjim Ning, datang ke Istana Bogor. Kedua pengusaha yang diutus oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara itu membawa surat dari Soeharto. Isinya, Sukarno diminta menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Soeharto. Peristiwa ini diakui Hasjim Ning dan Alamsyah dalam biografi masing-masing.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang
bg-gray.jpg
Walikota Perempuan Pertama Ditangkap di Bandara
Pemilihan Augustine Magdalena “Tiene” Waworuntu sebagai walikota Manado menjadikannya walikota perempuan pertama pasca pembubaran RIS. Pemilihannya menimbulkan polemik daerah-pusat, hingga menyeret militer.
bg-gray.jpg
Pembuangan Semaoen ke Belanda
Dibuang ke Belanda tak menghentikan pergerakan Semaoen. Bekerjasama dengan kelompok sosialis dan komunis serta para pelaut Indonesia. Namun, keputusan membuat kesepakatan dengan Perhimpunan Indonesia mengakibatkan pemecatan.
bg-gray.jpg
Senjakala Semaoen
Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.
bg-gray.jpg
Empat Wajah Pengadil Perkara
Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.
transparant.png
bottom of page