DI teras rumahnya di kawasan Ampel, Kota Surabaya, Muhammad Chotib menyambut hangat kedatangan Historia.ID Mengenakan kaos polo dan sarung, pria paruh baya itu lalu mempersilakan masuk. Tembok ruang tamunya yang bercat biru diramaikan bingkai-bingkai foto. Sebuah lukisan menyelip di antara kumpulan foto itu. Dari sekian banyak foto di dinding itu, foto dua orang paruh baya paling menyolok. Salah satu pria dalam foto tersebut merupakan figur yang amat populer, yakni Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution atau yang biasa disapa Pak Nas. “Itu saya lupa tahunnya. Ada satu kesempatan ayah saya ke Jakarta, sewaktu ingin mengurus tunjangan veterannya. Ketemu Pak Nas di rumahnya,” kata Chotib menjelaskan foto tersebut.

DALAM buku pelajaran sastra dan bahasa di sekolah, Sanusi Pane dikenal sebagai sastrawan angkatan Pujangga Baru. Padahal, dia punya peran lain dalam pergerakan nasional. Dalam perhelatan Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, Sanusi termasuk salah satu konseptor yang melahirkan gagasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejarawan Universitas Indonesia Djoko Marihandono menguak peran Sanusi Pane yang lebih dari sekadar sastrawan. Djoko menyandarkan pendapatnya pada arsip, koran sezaman, dan buku-buku tentang Sanusi Pane. “Setelah saya mencoba membongkar arsip, ternyata luar biasa apa yang dilakukan Sanusi Pane ini, khususnya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia,” ujar Djoko dalam Seminar Nasional Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan bertema “Menuju 100 Tahun Sumpah Pemuda melalui Gerakan Sanusi Pane” yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, 27 Oktober 2026. Sanusi Pane lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada 14 November 1905. Pada usia 20 tahun, tatkala bersekolah di Kweekschool (Sekolah Guru) Gunung Sahari, Batavia, Sanusi bersama teman-temannya menulis artikel provokatif yang bikin pemerintah kolonial meradang. Dalam tulisannya, Sanusi mengajak para siswa untuk bersatu dan berpikir untuk menjadi bangsa merdeka. “Kutipan artikel Sanusi ‘Singkirkanlah semangat lesu itu untuk selamanya dan bersiaplah untuk menjalankan tugasmu. Jadikan Sumatra merdeka dalam arti yang seluas-luasnya’ itu membuat namanya diincar oleh residen dan polisi rahasia kolonial. Dianggap sangat membahayakan pemikiran anak-anak yang masih di sekolah,” terang Djoko. Sejarawan Djoko Marihandono dalam Seminar Nasional Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan bertema “Menuju 100 Tahun Sumpah Pemuda melalui Gerakan Sanusi Pane”. (Martin Sitompul/Historia.ID). Drama Berbahasa Belanda Djoko menjelaskan, prinsip persatuan menjadi tonggak pemikiran Sanusi Pane sepanjang hidupnya. Dia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond dan terlibat dalam sidang Kongres Pemuda pertama dan kedua. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan masih mengikat bangsa Indonesia sampai hari ini. Keunggulan lain Sanusi Pane yang membuat pemerintah kolonial khawatir adalah kemampuan berbahasa. Sanusi tak hanya pandai menulis puisi, tapi juga menulis naskah drama. Drama yang dipentaskannya bukan hanya berbahasa Indonesia, melainkan juga berbahasa Belanda. Inilah yang bikin pemerintah kolonial jengkel. Sanusi Pane mengetahui apa yang terjadi di Belanda karena fasih berbahasa Belanda dan menguasai informasi dari suratkabar berbahasa Belanda. Sanusi mengalihwahanakannya ke pentas drama sehingga menjadi satir yang menyindir pemerintah kolonial maupun bangsa Belanda. “Ini menyebabkan pemerintah Belanda menjadi khawatir akan peran Sanusi Pane karena semua hal yang terjadi di Belanda, dia pasti tahu. Dia sangat fasih berbahasa Belanda karena semua sekolah yang dia ikuti semuanya berbahasa Belanda,” imbuh Djoko. Pergaulan Sanusi Pane tidak terbatas pada kalangan sastrawan. Ketika pemerintah kolonial membentuk Volksraad, Sanusi menjalin jaringan dengan tokoh-tokoh bumiputra yang duduk di Dewan Rakyat tersebut, salah satunya Muhammad Husni Thamrin. Kepada Thamrin, Sanusi berpesan agar prinsip persatuan bangsa harus tetap dipertahankan. Selain itu, pemerintah kolonial tidak boleh melanggar hak-hak rakyat pribumi. Sanusi Sebagai Politisi Temuan menarik lainnya adalah peran Sanusi Pane dalam membela Sukarno. Menurut Djoko, Sukarno bersama Thamrin pernah mendatangi rumah Sanusi di Bandung. Mereka mendiskusikan tentang persatuan Indonesia. “Mereka bertiga ini dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai orang-orang yang sangat berbahaya. Namun, titik tembak berada pada Ir. Sukarno,” kata Djoko. Ketika Sukarno ditahan di Penjara Sukamiskin, pemerintah kolonial melontarkan propaganda untuk membentuk opini bahwa Sukarno bukanlah pemimpin dengan kepribadian yang baik. Siasat pemerintah kolonial itu, sebut Djoko, mirip dengan teknik pengerahan buzzer di zaman sekarang untuk membentuk hoaks di tengah masyarakat. Sanusi Pane membela Sukarno bersama dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang saat itu diasingkan ke Banda Neira. Sanusi Pane menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu tentang pribadi Sukarno adalah rekayasa Belanda. Sementara itu, Tjipto menulis artikel di harian Soeara Oemoem yang menyatakan bahwa apapun yang terjadi, Sukarno tetaplah pemimpin rakyat. Pun demikian dengan isu mengenai kepribadian Sukarno tidaklah benar. Upaya membersihkan nama Sukarno inilah yang diolah terus-menerus oleh Sanusi Pane. “Dan dialah yang memperjuangkan agar tulisan dari dr. Tjipto itu dimuat di Soeara Oemoem. Hanya koran Soeara Oemoem dan Pewarta Deli saja yang membela [Sukarno]. Koran-koran yang lain tidak, justru menonjolkan sisi negatif dari Sukarno,” ulas Djoko. Jurnalis Kritis Pada paruh kedua 1930, Sanusi Pane menjadi redaktur di sejumlah suratkabar. Tak sekadar mewartakan, dalam berbagai tulisannya, Sanusi kerap mengkritik kebijakan pemerintah kolonial ataupun ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Misalnya, pada 1935, pemerintah kolonial mengecilkan anggaran pendapatan dan belanja dari 500 juta gulden menjadi 250 juta gulden. Sanusi Pane mengkritik pemerintah kolonial karena tidak memiliki kreativitas untuk meningkatkan anggaran. Dengan adanya pembatasan tentu hanya warga Belanda yang diutamakan. “Sanusi Pane mengkritik karena yang akan menjadi korban adalah para petani dan buruh pribumi,” terang Djoko. Tak hanya kepada pemerintah kolonial, Sanusi juga mengangkat penanya untuk menangkis gagasan yang melemahkan persatuan dan nasionalisme Indonesia. Itulah yang terjadi antara Sanusi dengan Abdul Rivai yang memperdebatkan eksistensi nasionalisme Indonesia pada 1931. Polemik Sanusi-Rivai jadi pemberitaan di beberapa suratkabar. “Tuan Sanusi Pane, redaktur Timboel, menulis dalam Bintang Timoer, membantah akan tulisan Dr. Rivai yang mengatakan nasionalisme Indonesia tidak ada. Dengan beberapa bukti kejadian Tuan Sanusi Pane menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia itu ada,” demikian diwartakan Sinar Deli, 30 November 1931. Kritik tajam Sanusi Pane juga mempersoalkan praktik diskriminasi terhadap warga pribumi. Sebagai putra Sumatra, dia peka melihat penderitaan kuli-kuli perkebunan. Dia menguliti pernyataan Kolkman, ketua Perkumpulan Perkebunan Karet Sumatra (AVROS), yang mengatakan hanya orang-orang didikan Barat dan berasal dari lingkungan Barat yang dapat menerima upah dan jaminan layak. “Yang perlu bagi orang Timur orang Indonesia pada khususnya cuma kesempatan mengembangkan kecakapannya. Bangsa Indonesia bukan bangsa kelas kambing,” sentil Sanusi dalam berita Pera Express, 24 Maret 1941. Sanusi Pane wafat di Jakarta pada 2 Maret 1968. Sepanjang hidupnya, dia menghasilkan berbagai karya sastra meliputi puisi, naskah drama, hingga naskah terjemahan. Sebagai sejarawan, Sanusi juga menulis karya historiografi seperti Sejarah Nusantara, Sejarah Indonesia (1942), Bunga Rampai dari Hikayat Lama (1946), dan Indonesia Sepanjang Masa (1952). Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyebut Sanusi Pane sebagai salah satu putra terbaik Tapanuli Selatan. Sanusi telah memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan kesusatraan dan pemikiran kebudayaan Indonesia. Karena itulah Sanusi Pane layak diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. “Pengusulan ini bukan semata-mata bentuk kebanggaan daerah, melainkan juga ikhtiar untuk memberikan penghargaan yang selayaknya kepada tokoh bangsa yang telah berkontribusi dalam memperkaya khazanah sastra, pemikiran, dan kebudayaan Indonesia. Dan untuk mengabadikan semangat beliau yang tak kenal lelah mempersatukan bangsa agar tetap hidup di tengah generasi hari ini dan ke depan,” pungkasnya.*

BUKU tebal dengan sampul hardcover berwarna hijau tua itu masih terpelihara meskipun sudah termakan zaman. Di bagian sampulnya terdapat lambang Kodam IV/Diponegoro. Tulisan di bawahnya berbunyi: Makam Djenderal TNI Gatot Soebroto. Dari lembaran-lembaran di dalamnya, masih banyak halaman kosong karena memang kompleks permakaman itu merupakan permakaman keluarga. Meski begitu, beberapa nama besar tercatat pernah mengunjunginya. Salah satunya Presiden Soeharto. Dalam buku tamu makam itu, nama Presiden Soeharto tertulis sebagai pengunjung nomor urut 232 tertanggal 13 Januari 1973. Ia turut menuliskan pesan dan kesan di buku itu. “Menjaga nama baik korps adalah kewajiban setiap anggota, dalam keadaan bagaimanapun, kapan saja, dan dimana saja,” demikian bunyi pesannya. Buku tamu itu diletakkan di meja staf keamanan kompleks makam keluarga Jenderal Gatot Soebroto. Letaknya di Jalan Letjen Suprapto, Sidomulyo, Ungaran, sekitar satu kilometer sebelah timur dari Museum Gatot Soebroto. Saat menziarahi makam Jenderal Gatot itu, Historia.ID didampingi Lawrence Locsin Sardjono, salah satu cucu Jenderal Gatot Soebroto. Dirinyalah yang menerangkan banyak hal saat berbincang usai ritual ziarah selesai dilakukan. Di sisi kanan makam Jenderal Gatot terdapat makam sang istri, Siti Soepiah binti H. Adnan Wangsadikarta. Perempuan kelahiran Sumedang, 8 September 1920 itu diperistri Gatot semasa Perang Kemerdekaan. Soepiah menyusul sang suami ke alam keabadian pada 30 November 1989. Lawrence Locsin Sardjono (kiri) di samping makam kakeknya, Jenderal Gatot Soebroto dan neneknya, Siti Soepiah (Bisri/Historia.ID) Di area itu juga terdapat makam lima anak Gatot yang semua sudah tiada: Nining Indriastati (1949-1992), Nunung Indriastuti (1951-1984), Bambang Utomo (1957-2014), Bambang Tjahjo (1959-2023), dan Nanang Bambang Sardjono (1953-2026). Nama terakhir merupakan ayah Lawrence, baru tutup usia pada 12 September 2026. Makam itu berada di lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi yang dulunya merupakan persawahan dan tegalan. Gatot membelinya hampir bersamaan dengan saat membeli rumah Ungaran. Sebagaimana keterangan soal rumah, informasi soal lahan malam pun belum terlacak milik siapa sewaktu dibeli Gatot dan seharga berapa. Keduanya dibeli Gatot ketika masih menjabat Gubernur Militer III/Panglima TT IV dan berkantor di Semarang. Gatot sudah sering ke Ungaran untuk melihat-lihat rumah dan lahannya. Keterangan itu dituturkan Effendi Wattimena, putra Kolonel Iskandar yang komandan zeni di Divisi IV sekaligus perwira kepercayaan Gatot, yang pada 2020 diwawancara Chris. “Ketika jadi pangdam (Panglima TT IV, red.) kan sering ke Ungaran ini. Pak Gatot punya tangan kanan, namanya Pak Iskandar dari bagian zeni. Kemudian kan sering ke Ungaran, itu diajak bareng, cari tanah makam. Terus ketemu yang di Sidomulyo itu,” terang Chris. Berbeda dari museumnya, Kompleks Makam Gatot Soebroto lebih terbuka untuk umum dan bisa diziarahi kapan saja. Dahulu, kata pemerhati sejarah Semarang yang lahir dan besar di Ungaran Johanes Christiono, operasionalnya masih dipegang personel koramil setempat. “Sejak masih sekolah saya juga sudah sering ke (makam) sana karena waktu ikut kegiatan Pramuka sering ikut tabur bunga. Waktu sudah kerja (sebagai wartawan) di Suara Merdeka juga sering ke situ ketika meliput ada panglima militer ziarah atau tokoh lainnnya,” ujar Chris dihubungi Historia.ID dalam kesempatan berbeda. Semenjak museum diresmikan pada 2021, area makam tidak lagi dijaga militer. Staf keamanannya dikelola sendiri oleh keluarga besar Jenderal Gatot. Persemayaman Jenderal Nyentrik Jenderal Gatot merupakan salah satu perwira Angkatan Darat paling dikenal dan dihormati selain Jenderal Sudirman dan Jenderal Oerip Sumohardjo. Ya karena kariernya, juga karena kharisma dan wataknya yang nyentrik. Gotot tegas lagi lugas. Sosok berjenggot dengan berpenampilan khas mengenakan topi polka serta bercangklong itu hatinya baik meskipun acap berlidah kasar. Kalau sudah membentak dengan lema “monyet”, itu artinya lawan bicaranya adalah orang yang dihargai dan disayanginya. “Teguran yang keras dan kasar ‘Zeg, monyet!’ dalam setiap perjumpaan merupakan salam khas dari Gatot Subroto yang dikenal setiap orang. Tetapi setiap orang juga mengerti bahwa teguran itu justru tanda terbukanya hati tokoh ini menerima kedatangan seseorang untuk berbicara maupun untuk urusan yang lain. Jadi ‘teguran yang kasar’ itu merupakan ‘lampu hijau’ bagi seseorang untuk bertemu dan berbicara sebaik-baiknya karena ia berkenan dalam hatinya,” tulis Moh. Oemar dalam biografi Pahlawan Nasional, Jenderal Gatot Subroto. Namun, karier Gatot tak melulu mulus. Sewaktu menjadi panglima TT VII/Divisi Wirabuana di Sulawesi, Jenderal Gatot dinonaktifkan pada 1953. Dia dianggap terlibat Peristiwa 17 Oktober 1952. Potret Gatot Soebroto dan keluarganya yang terpajang di Museum Gatot Soebroto (Bisri/Historia.ID) Gatot pun memboyong keluarganya menepi ke Ungaran. Mereka tinggal di kediaman pribadi yang dibeli Gatot pada 1953 kemudian ditambahi beberapa bangunan, termasuk sebuah pesanggrahan tempatnya bermeditasi di halaman samping rumah. “Sejak itu, ia menetap di Semarang sebagai orang sipil, sambil membangun rumah di Ungaran. Dalam tahun 1955 ia pindah ke rumah yang baru selesai dibangun itu, yang direncanakannya sebagai tempat tinggal tetap. Di sinilah ia bermaksud menghabiskan hari tuanya. Tapi ternyata setahun kemudian, pemerintah memanggil kembali dan mengangkatnya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat,” tulis Pusjarah ABRI dalam Biografi Pahlawan Nasional dari Lingkungan ABRI. Gatot dan keluarganya praktis hanya setahun lebih menghuni rumah itu. Sebagai orang kedua di Angkatan Darat, Gatot dan keluarganya mesti tinggal di ibukota. Mereka tinggal di rumah dinas Jalan Agus Salim. Gatot sendiri baru “kembali” ke rumah di Ungaran itu tidak dalam keadaan masih hidup. Hanya jenazahnya saja, yang diterbangkan dari Jakarta ke Semarang atas permintaan keluarga. Gatot meninggal dunia di Jakarta pada 11 Juni 1962. “Peti jenazah diusung oleh para Perwira AD dan dengan diiringi oleh tembakan salvo oleh suatu regu militer sebagai penghormatan, jenazah almarhum itu diberangkatkan dengan mobil jenazah ke lapangan terbang Kemayoran untuk selanjutnya dengan pesawat ‘Hercules’ dibawa ke Semarang,” demikian Sinar Harapan edisi 12 Juni 1962 memberitakan via artikel “Presiden Soekarno Terbang Dari Bogor Menudju ke MBAD”. Setelah mendarat di Pangkalan Udara Kalibanteng (kini Bandara Ahmad Yani), jenazah Jenderal Gatot dibawa menuju Balai Kota Semarang. Jenazah Gatot lebih dulu diberikan penghormatan lewat upacara militer yang dipimpin langsung KSAD Jenderal A.H. Nasution, baru dibawa ke Ungaran sebagai rumah duka terakhir. Jenazahnya kemudian dikebumikan di lahan makam keluarga. “Saya dengar memang ada ditawarkan untuk dimakamkan di (Taman) Makam Pahlawan, cuman permintaan nenek dimakamkan di sini. Cerita dari bapak saya, beberapa bulan sebelum kakek meninggal, cuman minta kembali ke Ungaran dan kebetulan karena beli tanahnya di Sidomulyo itu,” tutur Lawrence. Permintaan Soepiah itu merupakan pelaksanaan wasiat Jenderal Gatot. Pada medio Mei 1965, dalam peringatan 1.000 hari wafatnya Jenderal Gatot, dilakukanlah pemasangan batu nisan yang peresmiannya dihadiri Pangkostrad Jenderal Soeharto, didampingi Pangdam Diponenogoro Mayjen Soerjo Soempeno dan Jenderal Sarbini. Sebagaimana Museum Gatot Soebroto, tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan makam kini dipegang Lawrence. “Waktu itu juga bapak saya sebelum meninggal pernah berpesan, untuk jaga baik-baik pemakaman kakek,” jelasnya.

MALIOBORO merupakan jalan dan kawasan yang terkenal dan menjadi ciri khas Yogyakarta. Mungkin ada saja yang menebak asal nama ini –karena penulisan dan pelafalannya mirip– dari Marlboro, merek rokok produksi Philip Morris International. Namun, bila dikaitkan dengan sejarah, umumnya menyebut Malioboro berasal dari nama Marlborough yang diberikan oleh Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Ternyata, ada nama lain yang lebih mungkin. Menurut sejarawan Peter Carey dalam Kuasa Ramalan, Raffles pertama kali berkunjung ke Yogyakarta pada 27–29 Desember 1811 untuk berunding dengan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan meminta Raffles tidak membawa pasukan pengawal yang besar karena akan menimbulkan ketegangan.

SEPERTI biasa, menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, rumah di Jalan Imam Bonjol, Jakarta itu selalu ramai oleh pengunjung. Bukan koleksi benda antik yang membuat museum ini menarik untuk dikunjungi, namun kisah yang pernah terjadi di dalamnya yang membuatnya jadi punya daya tarik tersendiri. Mungkin jalannya sejarah agak sedikit berbeda apabila sang empunya rumah, Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung Angkatan Laut (Kaigun Bukanfu) tak mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat para perumus proklamasi kemerdekaan berkumpul. Rumah dinasnya itu kini menjadi saksi bisu diskusi dan perdebatan yang terjadi pada dini hari 17 Agustus 1945, menyoal bagaimana kemerdekaan Indonesia dinyatakan. Kisah berdirinya kediaman Laksamana Muda Maeda itu bermula pada era 1920-an. Desain rumah bergaya art deco itu dirancang oleh arsitek J.F.L. Blankenberg. Menurut kurator Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jaka Perbawa, selain rumah yang pernah ditempati Maeda, ada tiga karya arsitek J.F.L. Blankenberg lainnya di seputaran Taman Suropati, Menteng.

BENDERA-bendera merah putih menghiasi halaman rumah bergaya art deco di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat siang itu. Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan, tuan rumah berbenah. Menurut “tuan rumah” Ari Suryanto, hal itu merupakan rutinitas rumah tersebut tiap Agustus tiba. Selain mempercantik rumah dan halaman, tuan rumah biasanya menggelar bermacam lomba. “Agustus kan bulannya kita,” ujarnya kepada Historia. Selasa (5/8/15) siang itu, di ruang yang dulu merupakan dapur, tiga pria paruh baya duduk melingkari meja panjang yang terbuat dari jati. Raut wajah mereka tegang dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Maklum, mereka hanyalah patung: Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Ruang itulah yang pada dini hari 17 Agustus 1945 menjadi tempat ketiga tokoh tadi merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Keberadaan mereka di sana atas izin tuan rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Subardjo yang meminta izin kepada atasannya di Kaigun Bukanfu (kantor penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang di Indonesia) itu.

SELAMA ini sejarawan Indonesia menganggap Angkatan Laut (Kaigun) lebih mendukung kemerdekaan Indonesia daripada Angkatan Darat (Rikugun). Hal ini berdasarkan dukungan Laksamana Muda Tadashi Maeda. Padahal, ia mendukung kemerdekaan Indonesia secara pribadi. “Dukungan pribadi Maeda dikira oleh sejarawan Indonesia sebagai dukungan dari Angkatan Laut,” kata Aiko Kurasawa, sejarawan Jepang, kepada Historia di kediamannya di Depok, Jawa Barat, pertengahan Agustus 2015. Pada 1973, Aiko menemani Maeda dalam pesawat kembali ke Jepang setelah Maeda menghadiri peringatan ke-28 kemerdekaan Indonesia. Menurut Aiko, Angkatan Laut (AL) yang menduduki wilayah Indonesia Timur tidak mendukung kemerdekaan Indonesia dengan alasan Indonesia belum siap merdeka.

PADA 15 September 1945, Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Urusan Umum Mayjen Otoshi Nishimura, dan Laksamana Muda Tadashi Maeda menandatangani penyerahan Jepang kepada Sekutu di kapal HMS Cumberland di bawah pimpinan Laksamana Madya Sir Wilfred R. Patterson, yang merapat di Tanjung Priok, Jakarta. Selain itu, Maeda memberikan surat kepada Patterson mengenai keadaan Indonesia yang sudah berubah karena pergerakan kemerdekaan. “Kalau Sekutu akan datang ke Indonesia, baiknya pasukan Amerika. Kalau tidak bisa, maka pasukan Inggris. Kalau pasukan Belanda masuk akan terjadi keributan,” kata Maeda dalam wawancara dengan sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo pada 23 Agustus 1973, sebuah proyek sejarah lisan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sekutu yang datang berasal dari pasukan Inggris, kemudian pasukan Belanda juga masuk. Perang kemerdekaan pecah antara Indonesia berhadapan dengan Sekutu dan Belanda. Kekacauan pun terjadi seperti yang telah diingatkan Maeda.

PADA 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan kepada Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan “kelak di kemudian hari”. Setelah Deklarasi Koiso itu, Shigetada Nishijima mengontak Ahmad Subardjo dan memberi tahu rencana Laksamana Muda Tadashi Maeda mendirikan sekolah untuk pemuda-pemuda Indonesia. Sekolah itu bernama Asrama Indonesia Merdeka, didirikan pada Oktober 1944 dan bertempat di Jalan Kebon Sirih No. 8 Jakarta Pusat. “Nama tempat pendidikan itu berasal dari Subardjo. Terinspirasi oleh nama majalah Perhimpunan Indonesia: Indonesia Merdeka,” tulis Kompas, 14 Agustus 1969. Tidak lama kemudian, menurut sejarawan George McTurnan Kahin, Maeda mendirikan cabang sekolah tersebut di dekat Surabaya. “Angkatan Perang Jepang menentang pendirian sekolah Asrama Indonesia Merdeka, tetapi tidak berhasil menutupnya,” tulis Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia.

SETELAH Jepang menaklukkan Asia Tenggara, Laksamana Muda Tadashi Maeda mengajak atase militer Jerman dan Italia untuk Jepang, berkeliling melihat wilayah-wilayah pendudukan itu. Dalam laporannya kepada Markas Besar Angkatan Laut, dia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan wilayah sangat luas. Maeda khawatir akan terjadi gesekan antara Angkatan Darat (Rikugun) yang berkuasa atas Pulau Jawa dan Sumatra dengan Angkatan Laut (Kaigun) yang memerintah Indonesia Timur, dalam memperebutkan sumber daya alam. “Maka saya mengusulkan kepada panglima perlu badan koordinasi antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat,” kata Maeda dalam wawancara dengan Abdurrachman Surjomihardjo pada 23 Agustus 1973, sebuah proyek sejarah lisan Arsip Nasional Republik Indonesia.

SEORANG kadet yang baru lulus dari Perguruan Tinggi Kelautan (Marine College) pada 1918, berdiri di dek kapal Tokiwa, armada latihan Angkatan Laut Jepang (Kaigun) yang berlayar menuju Australia melalui Selat Sunda. Dia memandang pulau-pulau berwarna hijau dikelilingi langit dan laut yang biru, meninggalkan kesan yang kuat dalam pikirannya. Pada 1928, untuk kali pertama Tadashi Maeda, nama kadet itu, mampir di pelabuhan Tanjung Priok, Batavia. Setelah itu, ia dua kali datang ke Balikpapan dan Tarakan untuk mengangkut minyak tanah. Maeda lahir di Kota Kajiki, Distrik Aira, Prefektur Kagoshima, pada 3 Maret 1898. Ia anak mantan samurai Satsuma, wilayah yang 40 persen warganya keluarga samurai. Sumber lain menyebut ayahnya kepala sekolah di Kajiki.