MINGGU, 11 Mei 1969, ribuan pendukung Parti Tindakan Demokratis (Democratic Action Party, DAP) dan Parti Gerakan Ra’yat Malaysia (Gerakan) turun ke jalanan ibukota. Pendukung kedua partai yang kebanyakan orang Tionghoa dan India ini tengah diliputi euforia. Partai mereka meraup banyak kursi parlemen dalam Pilihan Raya. Mereka berjalan kaki, bermotor, dan naik truk bak terbuka di jalanan Kuala Lumpur hingga menyasar wilayah di mana banyak bermukim orang Melayu. Bendera partai dikibarkan. Bel kendaraan bersahut-sahutan. Sayangnya ada laku mereka yang kurang simpatik. Tampak di antara mereka mengibaskan sapu, yang bisa dianggap sebagai “pembersihan” orang-orang Melayu. Di atas truk mereka juga memekikkan slogan-slogan tak bersahabat. “Melayu Sudah Jatuh!” “Kuala Lumpur sekarang China punya!” “Ini negeri bukan Melayu punya, kita mau halau semua Melayu!” Pawai itu berlangsung dua hari. Sadar tindakan pendukungnya di luar batas, Presiden Gerakan Yeoh Tech Chye buru-buru menyampaikan permintaan maaf kepada orang-orang Melayu. Tapi permintaan maaf itu ibarat angin lalu. United Malay National Organization (UMNO), partai terbesar orang Melayu, berniat membuat perayaan tandingan. Hari itu juga semua cabang UMNO di Selangor diminta mengumpulkan massa untuk ikut dalam pawai menuju Kuala Lumpur.

SEJAK lama Jakarta sudah dianggap tak layak sebagai pusat pemerintahan. Pilihan tempat sebagai pengganti pun ditetapkan. Inilah potret dua kota yang dipersiapkan sebagai ibukota di masa kolonial dan Orde Lama, yang karena sejumlah alasan gagal di tengah jalan. Bandung Gagasan ini bermula dari studi tentang kesehatan kota-kota pantai di Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillema, seorang ahli kesehatan Belanda yang bertugas di Semarang. Tillema suka menyebut dirinya “insinyur kesehatan dan kebersihan”. Hasil studi itu menyimpulkan: “Kota-kota pelabuhan di pantai Jawa yang tak sehat menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan kantor pemerintah, kantor pusat niaga dan industri, pusat pendidikan, dan sebagainya.” Umumnya kota-kota pelabuhan hawanya panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Hawa tak nyaman membuat orang cepat lelah, semangat kerja menurun. Tak terkecuali Batavia, kota pelabuhan itu kurang memenuhi syarat sebagai “pusat pemerintahan” ibukota Hindia Belanda, tulis H.F. Tillema, seperti dikutip Haryanto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Rekomendasinya: kota Bandung sebagai ibukota (pusat pemerintahan) yang baru.

BANJIR. Macet. Padat penduduk. Polutif... Itulah Jakarta. Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun lalu menempatkan Jakarta sebagai kota terjorok ketiga di dunia setelah Meksiko dan Thailand. Alamak! Sejak lama muncul wacana untuk memindahkan ibukota negara karena Jakarta dianggap sudah tak layak lagi. Negara lain sudah memindahkan ibukota negara dan sukses: Brazil, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Jerman, bahkan negara tetangga Malaysia sudah mulai mempersiapkan diri. Pada masa Orde Baru, tersiar rumor Presiden Soeharto berniat memindahkan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Gara-garanya niat Bambang Trihatmodjo bersama rekan bisnisnya, Swie Teng alias Haryadi Kumala, membuat proyek kota terpadu di atas lahan seluas 30.000 hektar di kawasan Jonggol. Tapi Ginandjar Kartasasmita, ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala itu, akhirnya menampik adanya rencana pemindahan ibukota negara.

KONSTITUSI punya andil dalam mencuatnya wacana pemindahan ibukota. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak mencantumkan secara definitif kedudukan ibukota negara. Pasal 2 ayat 2, yang mencantumkan kata “ibukota”, hanya menyebut: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Klausul itu bukan tanpa perdebatan, bahkan harus diputuskan melalui pemungutan suara. Dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 15 Juli 1945, yang diketuai Radjiman Wedyodiningrat, soal ibukota negara dibicarakan. Rapat membahas rancangan UUD yang disusun Panitia Perancang Hukum Dasar atau dikenal sebagai Panitia Kecil yang diketuai Supomo dan sudah dibagikan kepada anggota BPUPKI. Di antara beberapa hal yang dikritisi, Muhammad Yamin yang bukan anggota Panitia Kecil –diusulkan dan diupayakan Sukarno tapi gagal– menginginkan agar UUD menyebutkan ibukota Republik Indonesia yang pertama.

17 JULI 1957. Diiringi sejumlah perahu, Presiden Sukarno mengarungi Sungai Kahayan. Sepanjang perjalanan, orang-orang kampung keluar untuk menyambut dan memekikkan “Merdeka!” Setelah berjam-jam, rombongan presiden pun sampai tujuan, desa Pahandut. Setelah beristirahat sejenak, prosesi pun dimulai. Sukarno memotong kayu yang menghalangi pintu gerbang desa berupa gapura sederhana. Setelah upacara adat, dengan jip, dia diantar ke tempat upacara peletakan batu pertama ibukota provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan pada 7 Mei 1957 melalui UU Darurat No. 10/1957, yang akan dibangun dengan nama Palangkaraya. Dalam upacara itu hadir sejumlah menteri, Duta Besar Uni Soviet D.A. Zukov dan Duta Besar Amerika Serikat Hugh Cumming Jr. “Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,” ujar Presiden Sukarno dalam pidatonya.

PRESIDEN Joko Widodo tampaknya serius dengan rencana memindahkan ibukota negara. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melakukan kajian teknis. Kepada media, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang hasil kajian ditargetkan selesai tahun 2018. Akhirnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibukota ke luar pulau Jawa. Sejak Indonesia merdeka, wacana memindahkan ibukota negara mencuat. Ketika pemerintah terpaksa pindah ke Yogyakarta, persoalan terkait kota mana yang akan menjadi ibukota negara sudah dibahas. Jakarta, yang dikuasai Belanda, belum diresmikan sebagai ibukota negara. Namun, sekalangan tokoh pemerintahan tak setuju jika Jakarta jadi ibukota. Mereka menginginkan sebuah kota baru yang mencerminkan “jiwa” kemerdekaan. Yogyakarta diperhitungkan untuk dibangun sesuai kebutuhan-kebutuhan sebagai ibukota baru.

SETIDAKNYA sudah seabad para ilmuwan dibuat pusing oleh Manuskrip Voynich, sebuah manuskrip misterius berisi gambar dan tulisan yang maknanya hingga kini belum bisa dipecahkan. Baru-baru ini para ilmuwan Amerika berhasil menentukan bahwa manuskrip itu dibuat pada abad ke-15. Proses penentuan umur manuskrip itu dimulai tahun lalu. Namun kepastian soal usia manuskrip baru diumumkan minggu kedua Februari lalu. Manuskrip itu ternyata seratus tahun lebih tua dari perkiraaan semula, sekaligus mematahkan sejumlah teori tentang asal-muasal manuskrip itu. Nama manuskrip itu diambil dari nama penjual buku asal Polandia, Wilfrid Voynich, yang menemukan manuskrip itu pada 1912 di Villa Mondragone dekat Roma. Kerumitan buku setebal 250 halaman itu membuat Da Vinci Code tak ada apa-apanya.

GITARIS band Gigi Dewa Budjana punya kenangan pahit maupun manis dengan penyanyi legendaris Farid Hardja. Suatu kali, Budjana muda hendak mendatangi penyanyi unik yang dandanan sewaktu mudanya mirip Elton John itu. Berbekal sebuah surat, Budjana pun mendekat Denny Sabrie yang menjadi manager band Bani Adam yang didirikan Farid. “Farid lagi sibuk, jadi nggak bisa ketemu,” kata Denny Sabrie kepada Budjana, yang hanya bisa melihat Farid Hardja dari kejauhan, dikutip Adib Hidayat dalam Gigi: Peace, Love & Respect. Budjana pun pulang dengan kecewa. Bagi Budjana, itu adalah pengalaman pahit. Tak jadi bertemu bintang idola. Namun, Budjana tak putus asa. Pada 1988, dia sudah jadi gitaris di Jakarta dan akrab dengan industri musik. Laki-laki kelahiran Agustus 1963 itu kerap jadi session player mengiringi banyak penyanyi dalam rekaman. Termasuk Farid Hardja. Bedanya, kini Farid sudah paham kemampuan Budjana.

UNTIL the mid-1950s, the South Banyumas region was known as one of the rice-producing areas that supported food needs for various regions in Central Java. Ironically, however, there were reports indicating that hundreds of people were undernourished in the Banyumas Residency. The death rate was even higher than the birth rate. Several national newspapers reported on this problem. The March 14, 1957, edition of Indonesia Raya reported that 600 people in the Banyumas Residency were suffering from food shortages. Of that number, 460 people were hospitalized, while there were only 19 emergency hospitals in the regency. The July 10, 1957, edition of Antara and the July 16, 1957, edition of PIA Semarang also warned of the threat of famine looming over Central Java, particularly the Banyumas Residency. This drew the attention of a member of the House of Representatives from the Nahdlatul Ulama (NU) Party faction, K.H. Muslich. After reading the reports from Antara and PIA Semarang, Muslich raised questions about the issue. As a member of the House of Representatives, Muslich had the right to interpellate the government in accordance with Article 69 of the Provisional Constitution (UUDS 1950).

Peristiwa ini berawal dari ketegangan yang dipicu oleh kecemburuan sosial dan tekanan ekonomi. Aksi kekerasan, penjarahan, dan pembakaran meninggalkan luka sosial yang mendalam.

PERANG Pasifik berakhir. Jepang takluk. Amerika menduduki Jepang secara resmi pada 2 September 1945, setelah penandatanganan pengakuan kekalahan Jepang di atas kapal USS Missouri di pelabuhan Yokohama. Sejak itu, Amerika menempatkan ribuan tentaranya di Jepang. Nick Zapetti salah satunya. Robert Whiting mengungkap kisah hidup Zapetti dalam bukunya, Tokyo Underworld. Buku ini juga membahas berbagai kasus dan skandal internasional yang melibatkan Yakuza, Badan Intelijen Amerika (CIA), pebisnis kelas kakap, hingga politisi ternama. Zapetti tiba di Kyushu Utara pada akhir Agustus 1945 sebagai sersan satu di Korps Marinir. Dia berusia 22 tahun saat bertugas di MAG-44 untuk mengambil-alih Landasan Udara Omura dekat Nagasaki. Pada Februari 1946, ketika masa tugasnya di Korps Marinir berakhir, dia memutuskan megundurkan diri. Setahun kemudian dia kembali ke Amerika.

PRESIDEN Sukarno berencana mengunjungi Jepang awal 1958. Konsul Jenderal Indonesia di Tokyo, Iskandar Ishak, kelabakan mencarikan pengamanan yang memadai. Padahal beredar rumor bahwa kelompok anti-Sukarno diam-diam masuk Jepang dan mencoba membunuhnya. “Kelompok itu diduga dari PRRI/Permesta,” kata sejarawan Aiko Kurasawa kepada Historia.ID. Namun, lanjut Aiko, Kepolisian Tokyo menolak menyediakan pengamanan dengan dalih Sukarno melakukan kunjungan tidak resmi. Menurut Masashi Nishihara dalam Japanese and Sukarno’s Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966, orang kepercayaan Sukarno, Kolonel Sambas Atmadinata, menteri muda urusan veteran, menghubungi kawannya semasa perang, Oguchi Masami. Dari Masami, dia mendapat saran menggunakan pengawal pribadi. Mengikuti saran ini, Ishak meminta Yoshio Kodama, tokoh sayap kanan dan organisasi bawah tanah yakuza.