KASINO Hadiwibowo atau Kasino, sohor sebagai komedian serba-bisa dari grup Warkop Prambors. Dia lincah melawak dalam berbagai logat: Jawa, Betawi, Melayu, dan Mandarin. Dia juga piawai bergitar dan bernyanyi memplesetkan lagu-lagu tenar seperti “Come Together”, “My Bonnie”, “Sukiyaki”, dan “Feeling”. Kasino dianggap sebagai personel paling kocak di Warkop. Pleseten lagunya bikin orang tergelak. Dia tampil dengan gaya bicara ceplas-ceplos di panggung dan gesit menyampaikan humor tentang kondisi masyarakat. Celetukannya di film pun banyak dikenang. Sebutlah beberapa di antaranya. “Anak orang kaya emang begitu. Kayak duit bapaknya halal aja!”, “Kasino, Putra Gombong, nyogok tidak etis”, atau “Hidup di Jakarta musti lihai. Kalau gak lihai, kita yang dilihaiin orang.”

KOMEDI seiring berputarnya zaman makin berwarna, kata Mahatkarta Indrojojo Kusumonegoro alias Indro Warkop. Peran sebagai kontrol sosial juga tetap dimainkan pelawak di Indonesia saat ini. Tak peduli siapapun pelawaknya, bahkan anggota polisi sebagai abdi negara sekalipun. “Warkop dari dulu [komedinya] verbal. Kita pengin kayak ngobrol di warung kopi, nyentil sana, nyentil sini, sekadar suara rakyat kecil. Terus meningkat-meningkat, ada Warkop, ada komedi yang lain, ada stand-up comedy segala macam dan colourful-lah Indonesia. Dan sejak saat itu ada suara terpendam masyarakat yang enggak terwakili di Senayan (MPR/DPR) saja, bisa muncul di sini. Pelawak, dari zamannya [panakawan] Semar, Gareng, Bagong, Petruk memang coreng-moreng tapi dia adalah kontrol sosial,” ujar Indro di podcast “PWK: Indro Warkop Terharu dan Bangga Menyaksikan Mimpi Warkop DKI Terwujud!” di Youtube HAS Creative, Senin (14/8/2023). Kontrol sosial berupa edukasi, kritik hingga otokritik lewat komedi belakangan juga marak dilakoni pihak kepolisian. Selain untuk menggencarkan citra baik dan positif kepolisian, tujuannya juga memberi edukasi kepada masyarakat dengan cara humanis. Seperti yang dilakukan Pak Bhabin alias Ipda Herman Hadi Basuki lewat video-video kocak dan edukatifnya, atau Mr. Gamayel alias Aipda Mei Mahatthir Gamayel lewat stand-up comedy-nya yang mengangkat beraneka macam keresahan masyarakat tentang kepolisian.

JELANG peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1959, Komisaris Besar Polisi Raden Mochammad Oemargatab, kepala Pengawas Aliran Masyarakat (PAM) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat tugas penting dari Menteri Muda/Kepala Kepolisian Negara Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Tugasnya menjadi penanggung jawab pembuatan patung Gajah Mada yang ditempatkan di depan Markas Besar Polri. Setelah bagian badannya selesai, si pematung bingung karena tak tahu bagaimana wajah Gajah Mada. Oemargatab juga tidak tahu pasti bagaimana muka Gajah Mada. Sementara itu, upacara peresmian tinggal satu minggu lagi. “Sebagai penanggung jawab, dan supaya tidak ditegur Kepala Kepolisian Negara RS Soekanto, tanpa menjelaskan tujuannya, Pak Oemar meminta foto saya. Saya kira, foto saya digunakan untuk dokumentasi PAM. Ternyata tidak begitu,” kata Moehammad Jasin dalam Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang. Rupanya, Oemargatab yang panjang akal itu menjadikan wajah Jasin sebagai patokan si pematung membuat muka patung Gajah Mada.

MEDAN, 15 Maret 1958, aktivitas di ibu kota Sumatera Utara itu tak setenang biasanya. Sejak siang hari hingga malam, situasi Ksatrian Batalion 131 di Jalan Jakarta (kini Jalan Imam Bonjol) sudah nampak sibuk luar biasa. Pasukan dikumpulkan dan disiagakan. Semua perlengkapan, persenjataan dan amunisi, termasuk juga 25 kendaraan lapis baja, dipersiapkan. Dalam waktu singkat, sendi-sendi penting kota Medan dikuasai. Lapangan udara AURI Polonia direbut pasukan lapis baja. Kecuali satu yang berhasil lolos, semua pesawat terbang di landasan porak-poranda. Stasiun RRI turut diambilalih. Operasi bersandi “Sabang-Merauke” itu merupakan operasi militer pertama yang mendukung PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Gerakan tersebut dipimpin oleh Mayor Boyke Nainggolan, Wakil Kepala Staf Teritorium I Bukit Barisan. “Boyke Nainggolan seorang perwira Batak Toba dan dianggap sebagai salah seorang perwira tempur Angkatan Darat terbaik,” tulis Audrey Kahin dan George McTurnan Kahin dalam Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia.

SEPULANG dari pendidikan di Amerika Serikat (AS), Mayor Boyke Nainggolan sedianya disiapkan menjadi perwira masa depan oleh Markas Besar Angkatan Darat. Namun dalam perkembangan selanjutnya ternyata Mayor Boyke justru bersilang pendapat dengan pemerintah. Dia tidak setuju dengan cara pemerintah pusat menyelesaikan masalah PRRI lewat operasi militer. Karena ketidaksetujuannya tidak digubris, maka komandan Batalion Pengawal Kota Medan itu pun bikin kejutan sebagai wujud koreksinya. “Mayor Boyke Nainggolan di Medan melakukan kudeta yang (dia) menamakan Operasi Sabang-Merauke,” ungkap Dinas Sejarah TNI dalam Biografi Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution: Perjalanan Hidup dan Pengabdiannya. Aksi pembangkangan Mayor Boyke terhadap pemerintah pusat itu terjadi pada 16 Maret 1958. Nainggolan bergerak setelah Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), “menghukum” kekuatan PRRI lewat “Operasi Tegas” di Pekanbaru, Riau. Pasukan Nainggolan berasal dari Batalion Infantri 131 yang sebelumnya di bawah pimpinan koleganya, Mayor Henry Siregar.

MAYOR Jenderal TNI Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), merasa jemawa. Operasi Tegas rancangannya berhasil menumpas kekuatan PRRI di Pekan Baru. Namun sayangnya, sorak sorai kemenangan belum sepenuhnya berpihak kepada Nasution. Kejutan segera terjadi di Medan. “Pada 16 Maret 1958, jam 04.00, eks Mayor Nainggolan beserta Yon 131 pimpinan Mayor Henry Siregar yang telah dipengaruhinya, merebut kekuasaan di Medan,” tulis Makmun Salim dari Pusat Sejarah ABRI dalam Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-Permesta. Hari itu, kota Medan diacak-acak oleh Nainggolan. Bank-bank yang ada dikuras. Uang hasil rampasan itu digunakan Nainggolan sebagai pemikat bagi orang-orang yang mau ikut serta dalam aksinya.

Nama Jenderal (Purn.) Moeldoko terseret dalam isu kudeta Partai Demokrat. Inidikasi ini diakui oleh ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi persnya. AHY mengatakan bahwa ada pihak di lingkaran dalam Istana yang hendak mengambil paksa partainya lewat jalur Kongres Luar Biasa (KLB). Meski tidak lagi aktif, konflik politik ini pun menyinggung latar belakang militer keduanya. Sebelum menjadi ketua umum partai, AHY merupakan eks mayor infantri TNI AD. Sementara itu Moeldoko mantan panglima TNI perwira tinggi bintang empat yang kini menjabat kepala staf kepresidenan. Fenomena perwira menengah menentang atasannya dari kalangan perwira tinggi memang terbilang langka. Struktur komando militer tidak memungkinkan bawahan melawan atasan. Namun sejarah mencatat, anomali dalam ketentaraan seperti itu pernah terjadi di Republik ini.

PENAMPILAN lusuh. Badan kurus akibat kurang makan. Begitulah keadaan prajurit TNI usai menyelesaikan misi infiltrasi ke pedalaman Irian Barat. Kebanyakan dari mereka mengalami frustrasi lantaran hampir mati ketika terjun dari pesawat dan menyusuri ganasnya hutan belantara Papua. Ada pula yang sempat menjadi tawanan tentara Belanda. Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letjen Ahmad Yani mafhum akan derita batin anak buahnya yang berjuang di Papua. Untuk menghibur mereka, Yani mengirimkan satu rombongan kesenian ke Papua. Rombongan itu berpindah-pindah dari markas militer satu ke markas militer yang lain. Di Manokwari, mereka bertemu dengan Herlina, sukarelawati yang ikut terjun ke Irian, dengan raut wajah pucat pasi dan tubuh lunglai. Rombongan kesenian tersebut dipimpin mantan tentara pelajar Arif Suratno. Mereka disertai seniman kenamaan seperti Norma Sanger bersaudara, Said Kelana, Kris Biantoro, dan bintang film Elya Rosa.

UNTUK mengetahui bagaimana pendapat publik Indonesia mengenai penjajahan Belanda di Indonesia, Historia.ID dan De Volkskrant, harian nasional Belanda, bekerja sama melakukan jajak pendapat yang berlangsung dari 17 Agustus 2021 sampai 16 September 2021. Respondennya adalah pembaca Historia.ID di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.604 responden dari 34 provinsi berpartisipasi dalam survei ini. Michel Maas, wartawan senior De Volkskrant, dalam artikel pengantar survei yang dimuat di De Volkskrant dan Historia.ID, menyebut bahwa Belanda menolak mengakui 17 Agustus 1945 sebagai momen kemerdekaan Indonesia. Bagi Belanda, Indonesia baru merdeka pada Desember 1949, ketika Belanda dan Indonesia menandatangani apa yang disebut dalam buku-buku sejarah Belanda sebagai De Overdracht (penyerahan kedaulatan). Bagi orang Belanda, argumen ini absah dari segi hukum. Soal tersebut menjadi pertanyaan dalam survei yang diajukan kepada responden: “Apakah Anda dapat menerima sampai saat ini Belanda masih mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, bukan 17 Agustus 1945?”

BATALYON Infanteri 454 Banteng Raiders termasuk satuan yang dilibatkan dalam Operasi Mandala pembebasan Irian Barat. Ratusan anggotanya terjun ke Irian Barat. Perwira terkenal dari satuan ini adalah Untung Syamsuri dan Kartawi Kertoyuwono. Kartawi menjadi anggota Banteng Raiders sejak pasukan itu dibentuk Ahmad Yani. Ia termasuk anggota Banteng Raiders I. Ketika dikirim sebagai anggota pasukan Garuda I ke Mesir, Kartawi sudah berpangkat letnan dua. Sepulang dari luar negeri, ia kembali ke Banteng Raiders dan ditugaskan memimpin pasukan ke Irian Barat. Dalam Irian Barat dari Masa ke Masa Volume 1 disebutkan bahwa Kartawi dan Idrus terlibat dalam Operasi Garuda. Dalam operasi ini, Batalyon Infanteri 454 bersama pasukan Gerak Tjepat dari Angkatan Udara. Operasi Garuda dibagi menjadi dua pasukan. Pasukan Garuda Merah dipimpin Kapten Kartawi dan Pasukan Garuda Putih di bawah Letnan Satu Idrus.

MAYOR Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah resmi menyandang jabatan sebagai Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggantikan Mayjen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto. Serah terima jabatan berlangsung di Jakarta pada Minggu, 21 Mei 2023. Pangkat Mayor Jenderal merupakan pangkat yang disandang komandan Marinir sejak era R. Soehadi di masa pra-Trikora. Ketika pertamakali memegang jabatan itu, Soehadi masih berpangkat Mayor. Seiring pertumbuhan Korps Marinir yang pesat pada awal 1960-an, pangkat komandan korpsnya pun ditingkatkan menjadi perwira tinggi. Setelah itu, pangkat komandan Marinir selalu bintang dua (Mayor Jenderal). Sistem kepangkatan dalam Marinir tidak sama dengan kepangkatan dalam Angkatan Laut. Kepangkatan dalam Marinir mengikuti Angkatan Darat (AD). Maka, pangkat-pangkat dalam marinir, termasuk Mayor Jenderal, seiring-sejalan dengan sistem kepangkatan TNI-AD.

SEWAKTU memasuki Tapanuli, masyarakat setempat mengelu-elukan pasukan Brigade B. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Bedjo, yang dikenal sebagai “Jadel” atau orang Jawa kelahiran Deli. Setelah Perjanjian Renville, Brigade B dan sejumlah pasukan pejuang Republik lainnya hijrah dari Sumatra Timur. “Penduduk Tapanuli, terutama sekali di Tapanuli Utara, menyukai dan memuji sikap dan tindakan yang diperlihatkan oleh Brigade B di bawah pimpinan Mayor Bedjo,” catat Kementerian Penerangan dalam Republik Indonesia: Provinsi Sumatra Utara. Bedjo memimpin kelompok laskar Napindo Medan Utara ketika menghadapi tentara Inggris di Medan dalam pertempuran “Medan Area”. Pasukannya kemudian ditarik ke dalam TNI dengan nama kesatuan Brigade B. Pasukan yang dipimpin Bedjo berasal dari berbagai kelompok laskar, di antaranya Napindo, Pesindo, Hisbullah, dan Barisan Merah.