Cideng Barat Street, Central Jakarta, is bustling with heavy traffic even though the sun is already high in the sky. Rows of shop houses line both sides of the street. If you enter the small streets between Cideng Barat Street and Cideng Timur Street, you will see several colonial-era houses, some of which are still well maintained. They are surrounded by modern houses and shops. It was in this area that tens of thousands of people lived a bitter life under the threat of bayonets and guns. Eight decades ago, during the Japanese occupation (1942-1945), the Cideng area was “hell” for its residents, namely the internees at a place called Cideng Camp. "Cideng became one of the most notorious camps, so much so that the internees called it ‘Hell Camp Cideng’ because they were treated inhumanely there. One can imagine that a small camp house could be filled with 80 people," explained Nunus Supardi in his two books, Documenta Historica: Kamp Interniran (Documenta Historica: Internment Camps) and Beragam Segi Kehidupan di Balik Kamp Interniran: Masa Pendudukan Jepang hingga Revolusi di Indonesia (Various Aspects of Life Behind Internment Camps: The Japanese Occupation to the Revolution in Indonesia).

PADA 11 Januari 2017, dokter Daniel Romero Muñoz, ketua Jurusan Medis Legal Universitas Kedokteran São Paulo, akhirnya mendapatkan hasil dari perjuangannya. Izin menggunakan tulang-belulang Josef Mengele, dokter muda Jerman-Nazi, untuk objek penelitian didapatnya setelah berkali-kali mengajukan. Selama tiga dekade, tulang-belulang Mengele hanya teronggok di dalam kantong jenazah di Institut Legal Medis São Paulo. Tulang-belulang sisa jasad dokter keji itu tak pernah berhasil dibawa pulang keluarganya ke Jerman pasca tewasnya Mengele pada 7 Februari 1979.

KARAENG Karunrung, penasihat sekaligus Mangkubumi Kerajaan Gowa, menentang keputusan Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVII (memerintah 1653-1669) yang menandatangani perjanjian damai Bongaya dengan Belanda pada 18 November 1667. Karunrung memilih terus berjuang. Karunrung yang bermukim di istana megah di Bontala, mempersiapkan diri. Pada 21 April 1668 pecahlah kembali perang. Pasukannya dengan cerdik menembus beberapa blokade pasukan dan menuju benteng Jumpandang –sekarang Fort Rotterdam– yang telah dikuasi Belanda .

INGWER Ludwig Nommensen berusia 27 tahun ketika kapal Pertinax membawanya berlayar dari Amsterdam menuju Padang saat malam Natal, 24 Desember 1861. Setelah 142 hari mengarungi samudra, Nommensen menjejakkan kaki di negeri koloni Hindia Belanda, 16 Mei 1862. Dari Padang, Nommensen menetap sebentar di Barus, kemudian meneruskan muhibah ke arah pedalaman. Dia mengemban tugas suci: memberitakan Injil ke Tanah Batak. Pada 11 November 1863, Nommensen singgah di bukit Siatas Barita. Dari puncak bukit, dia pandangi lembah Silindung, tempat mukim orang-orang suku Batak asli yang masih merdeka (onafhankelijk gebied). Beristirahat sejenak, lalu dia menghatur doa. “Hidup dan mati biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini, untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu,” demikian doa Nommensen kutip Patar M. Pasaribu dalam Dr. Ingwer Ludwig Nommensen: Apostel di Tanah Batak.

KONDISI beberapa perusahaan pelayaran negara menjadi sorotan. Modal hampir habis. Utang menumpuk. Anggota-anggota parlemen pun berpendapat masalah itu sudah cukup untuk memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus dibubarkan. Demikianlah yang dialami dua perusahaan pelayaran yang didirikan oleh negara, yakni PT Djakarta Lloyd dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) pada 1950-an. KH Muslich, anggota DPR dari Fraksi Nahdlatul Ulama (NU), menggunakan hak bertanya sesuai pasal 69 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dengan mengirimkan surat kepada pemerintah. Dalam suratnya, Muslich menanyakan berapa modal (geplaatst kapitaal) serta hutang Djakarta Lloyd dan Pelni sejak didirikan kepada pemerintah dan badan-badan lainnya serta berapa jumlah harta benda dan kekayaan (inventaris) keduanya pada 1 Juli 1957.

AKUN The Kyiv Independent (@KyivIndependent, 8/3) memposting foto sukarelawan asing pertama yang bergabung dalam Legiun Internasional. Mereka bertempur melawan tentara Rusia di luar Kyiv. Menurut Angkatan Darat Ukraina, para sukarelawan tersebut berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Lithuania, Meksiko, dan India. Sukarelawan asing selalu hadir dalam sejarah peperangan di dunia. Begitu pula dalam perang kemerdekaan Indonesia. Orang-orang asing yang bergabung dengan Indonesia melawan Belanda umumnya desersi atau membelot, seperti mantan tentara Jepang termasuk yang berasal dari Korea, beberapa tentara Belanda, dan serdadu India muslim bagian dari pasukan Inggris (Sekutu).

TAK sebagaimana biasanya. Pada hari raya lebaran tahun 1963, Presiden Sukarno tak hadir dalam salat id di lapangan Istana. Apa sebabnya Sukarno absen di hari penuh sukacita bagi umat muslim itu? “Terpaksalah presiden tidak ikut salat Idulfitri di lapangan Istana. Karena nasihat Tjakrabirawa, pengawal presiden,” ujar Menteri Pertahanan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Terakhir kali mengikuti salat Iduladha di tahun sebelumnya, nyawa Sukarno hampir melayang karena upaya pembunuhan. Pengawalan pun kian diperketat semenjak adanya Resimen Tjakrabirawa.

ANGGOTA polisi berpakaian preman dan anggota TNI mengerumuni seorang pemuda pengendara motor di pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Rabu, 7 Juli 2021. Terjadi keributan karena pemuda itu mengaku anggota Paspampres (Pasukan Pengawal Presiden). Dalam video yang viral, terdengar suara oknum polisi berkata, “Kalau kamu Paspampres memang kenapa?” Setelah menunjukkan identitasnya, pemuda itu bernama Praka Izroi benar anggota Paspampres. Dia dipersilakan melanjutkan perjalanan. Teman-temannya kemudian mendatangi Polres Jakarta Barat. Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo meminta maaf kepada Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto. Empat personel polisi termasuk yang berkata “Kalau kamu Paspampres memang kenapa?” telah diperiksa Propam Polda Metro Jaya.

SURAT Perintah 11 Maret atau dikenal sebagai Supersemar menjadi salah satu surat monumental nan kontroversial dalam sejarah bangsa Indonesia. Sialnya, surat yang dipakai Soeharto untuk jalan masuk menuju kekuasaannya selama 32 tahun itu hingga kiini masih dicari alias tidak diketahui pasti keberadaannya. Dalam Dialog Sejarah “Supersemar, Supersamar: Kontroversi Arsip Surat Peralihan Kekuasaan Sukarno ke Soeharto,” Jumat, 12 Maret 2021 di Saluran Youtube dan Facebook Historia, Arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mira Puspita Rini menyebut bahwa saat ini ANRI menyimpan tiga versi Supersemar.

SEBAGAI alumni Perguruan Cikini, Megawati Sukarnoputri tak pernah lupa momen ketika sekolahnya merayakan hari jadi ke-15 dengan menggelar malam amal dan bazar pada 30 November 1957. “Bersama kakak, saya mendapat tugas menjaga pameran, kakak saya jaga permainan,” kata Megawati ketika memberi kesaksian di acara peluncuran buku Seri Historia yang dihelat Penerbit Buku Kompas dan majalah Historia di Museum Nasional, Jakarta, 30 November 2017.

FALLUJAH, Irak, 31 Maret 2004. Pukul 09.30, ketika empat warga Amerika Serikat mengendarai dua jip Pajero, para mujahidin Irak telah menanti mereka. Setelah memasuki Fallujah, jip-jip itu melambat. Mereka dihadang oleh pemeriksaan kendaraan. Saat kendaraan berhenti, sebuah geranat jatuh di samping jip disertai bunyi rentetan senapan mesin. Peluru-peluru merobek sepanjang sisi Pajero dan menciderai para penumpangnya. Jip-jip itu dengan cepat tenggelam dalam kobaran si jago merah. Tubuh-tubuh hangus tak bernyawa itu ditarik keluar dan dicabik-cabik. Kerumunan orang lalu menggantung mereka di sebuah jembatan di atas Sungai Eufrat selama berjam-jam. Di depan kamera televisi, seorang pria muda berkata, “Fallujah adalah kuburan orang-orang Amerika!”

KONFERENSI Partai Katolik di Nele Sikka pada 1956 mengusung pembentukan Provinsi Flores. Hal ini karena Partai Katolik menang di Flores dalam pemilu pertama tahun 1955. Namun, delegasi komisariat Partai Katolik Timor yang dipimpin Frans Sales Lega menentang gagasan itu, dengan melontarkan pertanyaan: mengapa Flores tidak bergabung dengan Timor dan Sumba? Gagasan pembentukan Provinsi Flores gagal. Pada konferensi Partai Katolik di Ende tahun 1957, Lega mengusulkan satu provinsi untuk seluruh bekas Karesidenan Timor yang meliputi Timor, Flores, Sumba, dan pulau-pulau sekitarnya. Usul ini disetujui. Karesidenan Timor sendiri bagian dari Provinsi Sunda Kecil. “Nama Sunda Kecil kemudian diubah menjadi Nusa Tenggara oleh Menteri Moh. Yamin, mungkin untuk tidak menciptakan inferiority complex warganya,” kata Ben Mboi dalam Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Lega mendekati Kepala Daerah Timor, Stephanus Ndoen dan Dewan Perwakilan Rakyat Timor untuk memimpin perjuangan pembentukan provinsi baru. Di Kupang dibentuk delegasi untuk menemui Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata. Delegasi terdiri atas Tobing sebagai ketua, dengan anggota Lega sebagai juru bicara, N.D. Dillak, dan Piet Parera-Fernandez. “Saya ingat betul waktu, pada 1957 saya mengunjungi Pak Lega (dan rombongan) di Hotel Des Indes, Jalan Majapahit Jakarta,” kata Ben Mboi. “Sebagian besar rombongan belum pernah ke Jakarta. Mereka ketakutan menyeberang Jl. Majapahit karena padatnya lalu lintas plus trem.” Kepada Ben Mboi, Lega menceritakan pertemuannya dengan Mendagri Sanusi. “Berapa sarjana kamu punya untuk bikin provinsi?” tanya Sanusi kepada Lega. “Justru supaya kami bikin sarjana, kami mau bentuk provinsi,” jawab Lega yang balik bertanya, “Berapa sarjana di Indonesia ketika Proklamasi 17 Agustus 1945?” Sanusi tidak menjawab. Upaya lain ditempuh oleh Stephanus Ndoen dengan melakukan diplomasi olahraga. Timor mengirimkan kontingen yang terpisah dari kontingen Nusa Tenggara ke Pekan Olahraga Nasional IV tahun 1957 di Makassar. Lega memimpin kontingen Timor itu. Menurut Ben Mboi, nama-nama seperti Nani Manoe, Rudy Leiwakabessy, J.N. Manafe, kelompok pemanah dari Alor, atlet-atlet sepakbola (yang kebanjiran gol), dan atlet sepeda yang kesasar di Kota Makassar, adalah pelaku-pelaku sejarah yang berjuang agar Nusa Tenggara Timur mendapatkan pengakuan dan dapat mengatur rumah tangganya sendiri. “Merekalah ratusan pahlawan tak bernama yang memikul pasir dan batu bata awal bangunan yang bernama Nusa Tenggara Timur sekarang ini,” kata Mboi. Mendagri Sanusi kemudian datang ke Kupang untuk menyaksikan sendiri semangat kehidupan Timor, Flores, dan Sumba, untuk membentuk provinsi sendiri. Akhirnya, Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi tiga provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengesahannya berdasarkan UU No. 64 tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958. Menurut Mboi yang menjadi Gubernur NTT ketiga (1978-1983), pembagiannya sangat berat beban ideologis. Bali, mayoritas beragama Hindu dan dikuasai Partai Nasional Indonesia; mayoritas penduduk NTB beragama Islam dengan kekuatan politik partai Islam (Masyumi dan Nahdlatul Ulama); dan NTT penduduknya 90 persen Kristen (55 persen Katolik, 35 persen Protestan) secara politis berbasis Partai Katolik dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Kendati lahir bersamaan, namun peresmian ketiga provinsi itu berbeda-beda: Bali (14 Agustus 1958), NTB (17 Desember 1958), dan NTT (20 Desember 1958). Gubernur pertama NTT dijabat Lalamentik, sedangkan Lega menjabat bupati Manggarai. Untuk mengenang jasanya, Frans Sales Lega diabadikan menjadi nama bandar udara di Ruteng, Manggarai.*