PEMERINTAH Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada janda dan keluarga korban kekerasan dalam aksi polisionil Belanda pada kurun tahun 1945-1949. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Kerajaan Belanda Tjeerd de Zwaan di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (12/9), pukul 10 pagi. “Pemerintah Belanda menyadari bahwa kami mempunyai tanggung jawab  yang khusus terhadap para janda korban eksekusi di tempat di Indonesia yang serupa dilakukan oleh tentara Belanda di Sulawesi Selatan dan Rawagede,” ujar De Zwaan. Beberapa keluarga korban tampak hadir di baris terdepan tamu undangan. Mereka mewakili sepuluhkeluarga korban eksekusi pasukan Kapten Raymond Westerling dalam aksi brutalnya di Sulawesi Selatan tahun 1947. Selain meminta maaf, Pemerintah Belanda juga akan memberikan kompensasi kepada sepuluh janda tersebut. Seperti pernah diberitakan sebelumnya, pemerintah Belanda akan memberikan uang ganti rugi sebesar 20.000 euro atau kurang lebih Rp306 juta untuk setiap janda. Ketika ditanya kenapa kompensasi hanya diberikan kepada sepuluh janda, juru bicara Kedubes Belanda Nico Schermers mengatakan mereka telah telah lebih dulu mengajukan gugatan melalui pengadilan Belanda. “Namun bukan berarti korban-korban kejadian serupa di Indonesia tidak bisa mendapatkan kompensasi. Mereka dipersilahkan mengajukan ganti rugi tanpa melalui pengadilan,” kata Nico. Dalam pidatonya, De Zwaan mengatakan rincian dari tindakan pengajuan kompensasi tersebut akan diatur dan diterbitkan dalam Lembaran Negara. Pemerintah Belanda berharap permintaan maaf ini dapat membantu menutup babak yang sulit bagi mereka yang secara langsung terkena dampak kekerasan yang pernah dilakukan serdadu Belanda. Pemerintah Belanda ingin bersama Indonesia menatap ke masa depan. “Kedua negara kita dan kedua bangsa kita mempunyai banyak hal yang bisa saling ditawarkan,” pungkas De Zwaan.

PEMERINTAH Belanda akan menyampaikan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia atas semua kekejaman tentara Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia mulai 1945 sampai 1949. Seperti dikutip dari laman situs berita NOS ( www.nos.nl )  Belanda, rencananya permohonan maaf itu akan disampaikan pada 12 September mendatang di Jakarta. Pemerintah Belanda, melalui Kejaksaan Negeri Belanda sore ini (30/8) waktu Belanda menyampaikan kepada Lisbeth Zegveld  tentang rencana tersebut. Lisbeth adalah pengacara para korban   pembantaian Rawagede  dan korban pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan. Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans mendukung rencana permohonan maaf tersebut kendati sikapnya itu ditentang oleh para politisi partai VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). Kementerian luar negeri Belanda di bawah Timmermans awal Agustus lalu telah mengatur kompensasi kepada 10 janda korban keberutalan Kapten Raymond Westerling . Setiap janda yang suaminya dibunuh serdadu Westerling akan menerima kompensasi 20 ribu euro. Menurut Lisbeth, penyampaian maaf pemerintah Belanda kepada Indonesia membuka peluang untuk membuka kembali kasus-kasus kekejaman Belanda selama aksi militer mereka di Indonesia. Sementara itu Batara Hutagalung, salah satu pendiri dan aktivis Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) yang getol menuntut pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia menyambut datar rencana permohonan maaf itu. “Yang kami tuntut sejak dulu adalah pengakuan pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945,” kata dia melalui telepon kepada Historia . Batara mengatakan pemerintah Belanda menghadapi dilema karena pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 akan mendatangkan beberapa konsekuensi berat. “Jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka itu artinya aksi polisionil mereka pada 1947 dan 1948 adalah agresi militer terhadap negara yang telah berdaulat dan merdeka,” ujarnya. Agresi militer terhadap negara yang telah berdaulat merupakan pelanggaran hukum internasional. Dengan demikian menurut Batara, Belanda wajib membayar pampasan perang kepada Indonesia dan Belanda wajib mengembalikan uang 4,5 milyar gulden atau setara US$1 milyar kepada Indonesia. Uang tersebut dibayar oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS)  sebagai kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949 untuk melunasi utang Hindia Belanda. “Karena RIS dianggap sebagai penerus dari pemerintah Hindia Belanda dan demikian utang-utang Hindia Belanda harus ditanggung. Padahal jumlah uang itu termasuk biaya agresi militer Belanda di Indonesia. Itu artinya kita membayar sendiri uang untuk memerangi rakyat kita sendiri,” kata Batara. Sampai sekarang Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Belanda tetap berpatokan pada penyerahan kedaulatan dalam KMB, Den Haag, 27 Desember 1949.

Maulwi Saelan, mantan wakil komandan Tjakrabirawa, pasukan penjaga Presiden Sukarno, masih ingat suatu hari di tahun 1966. Sambil membawa secarik surat dia menghadap Presiden Sukarno. “Saya lapor pada bapak kalau saya dipanggil untuk kembali ke korps.Itu pertemuan terakhir kalinya dengan Bung Karno,” kata Maulwi Saelan ditemui di Sekolah Syifa Budi, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (21/6). Waktu itu Maulwi berpangkat kolonel CPM. Ditarik dari penugasannya sebagai wakil komandan Tjakrabirawa. Selang beberapa lama setelah peristiwa G30S 1965, ring satu yang mengitari Presiden Sukarno mulai dipreteli. Limabelas menteri dalam Kabinet Dwikora ditangkap. Pengawalan terhadap Presiden Sukarno perlahan dikurangi dan kemudian ditiadakan sama sekali bersamaan pembubaran Tjakrabirawa.

BERSAMAAN dengan 12 kali dentang lonceng, para peziarah menundukkan kepala selama dua menit. Mengheningkan cipta dan berdoa untuk Henk Sneevliet dan tujuh aktivis antifasis lainnya yang dimakamkan bersama di pekuburan umum Driehuis, Belanda. Henk Sneevliet seorang tokoh sosialis yang tidak begitu dikenal di Belanda namun punya banyak peran di Indonesia dan Tiongkok. Demikian dikatakan oleh sejarawan Harry Poeze di sela-sela acara peringatan wafatnya Sneevliet di Driehuis, Belanda, kemarin (14/4). “Di Indonesia Sneevliet berperan mendirikan VSTP (Vereeniging Spoor en Tramweg Personel, Perhimpunan Buruh Keretaapi dan Trem, Red.) dan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging, Perhimpunan Sosial Demokratis Hindia, cikal bakal PKI, Red),” kata Harry Poeze, penulis serial buku tentang Tan Malaka itu.

SANGAT penting melihat peristiwa G30S 1965 dari berbagai perspektif untuk memahami secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi sejak 1 Oktober 1965 dan peristiwa pembunuhan massal yang mengikutinya. Hal tersebut dikatakan oleh sejarawan Robert Cribb pada pembukaan konferensi sejarah alternatif peristiwa 1965 di kampus Australian National University, Canberra, dua pekan lalu (13/02). Turut hadir dalam acara tersebut beberapa pakar Indonesia terkemuka antara lain peneliti militer Indonesia Harold Crouch, peneliti Islam Indonesia Greg Feally, peneliti pers di Indonesia David Hill dan antropolog James Fox.

ANG Yan Goan masih ingat betul sesosok pemuda tegap necis berkopiah hitam yang pernah datang ke kantornya di redaksi koran Sin Po, di bilangan Asemka, Jakarta Pusat (dulu: Batavia). Pemuda itu selalu berkobar-kobar bila membicarakan cita-citanya untuk memerdekakan bangsanya. Yan Goan sangat terkesan dan secara sukarela membantu pemuda bersemangat itu untuk mencapai cita-citanya. Kelak, bertahun kemudian, pemuda bernama Sukarno itu dipilih menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Nukilan kisah tersebut tercatat di dalam memoar Ang Jan Goan, pemimpin redaksi dan kemudian direktur penerbitan koran Sin Po. Sebuah memoar yang banyak menceritakan tentang suka-duka hidup sebagai warga Tionghoa di Indonesia. Termasuk kisah duka saat harus meninggalkan Indonesia karena pergolakan politik 1965.

SIANG itu, 20 September lalu, ruas Jalan Borobudur disesaki orang-orang berkemeja kotak-kotak. Mereka memenuhi halaman rumah bernomor 22 yang jadi posko tim sukses Joko Widodo dan Basuki T. Purnama, yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi-Ahok. Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran dan berakhir dengan kemenangan Jokowi-Ahok. “Jokowi siapa yang punya... Jokowi siapa yang punya... yang punya kita semua..,” demikian para pendukung Jokowi-Ahok menyanyikan lagu kemenangan mereka.

Situasi politik terkini di tanah air diwarnai hiruk-pikuk. Membuat kita terbingung-bingung sembari menyodorkan tanya: lakon apakah yang sedang dimainkan para politisi itu? Simak saja televisi yang saben hari menghadirkan segala macam jurus silat dari para aktor politik. Macam-macam jurusnya, mulai berkelit sampai saling tuduh. Namun persoalannya, tak seperti lakon silat sungguhan, pada panggung politik sekarang ini sulit bagi kita membedakan mana pendekar berwatak jahat dengan mereka yang baik. Semua lakonnya sama: berjuang demi rakyat.

DALAM buku kumpulan ceritanya, Keajaiban di Pasar Senen Misbach berkisah tentang Mang Jen, tukang cukur di kampungnya, Rangkasbitung, Banten, yang pensiunan awak kapal Semprong Belao di zaman Ratu Wilhelmina masih berkuasa di Belanda. Mang Jen, kata Misbach, mantan jawara berangasan. Masa mudanya dilewati di atas kapal, juga sebagai tukang cukur di kelas satu. “Taon empatbelas mamang udah pegang gunting,” kata Mang Jen menyombongkan diri. Mang Jen insaf di masa tuanya. Tak lagi jadi jawara petantang-petenteng nyekek botol. Tapi sisa kejawaraannya masih ada. Paling tidak saat kliennya ngotot bahwa gaya cukuran Mang Jen tak sesuai dengan gaya yang diinginkannya. “Mamang ngarti... ngarti...” bentaknya emosi sambil memegang gunting, namun segera tersadar sambil bilang, “Astagfirullah...”. Walhasil, gaya rambut pun tak keruan. Tapi siapa berani protes sama tukang cukur mantan jawara?

INGATAN saya melayang kembali ke empat tahun lampau, pada suatu hari di bulan Februari. Seorang pria tua bertopi menjemput di stasiun Hoofddorp. Tak sepadan dengan usianya, dia tampak masih enerjik. “Buat apa bapak jemput saya di sini? Saya bisa ke Zaandam sendiri,” kata saya. “Ah.. Bung kan tamu, harus saya layani,” balas pria itu sambil menepuk pundak saya seraya menggiring masuk ke ruang tunggu peron. Berlindung dari terpaan angin musim semi yang masih dingin menusuk. Tak lama, kereta datang. Kami duduk saling berhadapan. Dia bicara tentang masa lalunya yang tak putus sampai kereta tiba di stasiun tujuan.

RUMAH pemimpin Sarekat Islam di Gang Peneleh VII No. 29-31 itu tampak suwung. Daun pintu yang bercat krem berpadu hijau tertutup rapat siang itu. Andai saja tak ada plang informasi yang berdiri di depan rumah, mungkin orang tak bakal mengira kalau rumah sederhana itu pernah jadi tempat tinggal bagi aktivis politik zaman pergerakan dari berbagai kalangan dan ideologi. Mulai Sukarno yang nasionalis sampai Musso yang komunis dan Kartosoewirjo yang mengusung gagasan negara Islam pernah indekost di rumah itu.

ETHAN Hunt menerima pesan yang dibungkus dalam sebuah mortir tanpa hulu ledak yang ditembakkan beberapa meter di depannya. Sebuah kacamata hitam yang tersimpan dalam selongsong mortir dipakainya untuk membaca instruksi misi rahasia yang harus dilakukan Hunt. Di akhir pesan, Hunt diminta untuk menjaga kerahasiaan misinya. Kalau bocor, Kementerian Luar Negeri akan menyangkal semua aksinya. Cuplikan adegan itu diambil dari film Mission Impossible I (1996) di mana aktor Tom Cruise memerankan jadi Ethan Hunt, agen rahasia andalan dinas intelijen Amerika Serikat (AS). Sebagaimana judul filmnya, misi Ethan Hunt selalu berakhir sukses dan tak pernah mendapatkan penyangkalan dari Kementerian Luar Negeri AS.