KAUM Republiken di Padang, dimotori kaum muda dan laskar yang tergabung dalam Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) serta Komite Nasional Indonesia (KNI) mendesak seorang pendidik terkemuka, Moehammad Sjafe’i, untuk membacakan naskah Proklamasi yang dibacakan Sukarno pada 17 Agustus 1945. Menariknya, Sjafe’i, pendiri dan kepala sekolah Indonesisch Nederlansche School (INS) Kayu Tanam itu, tidak hanya membacakan naskah Proklamasi namun memberi tambahan naskah sebagai bentuk dukungan dari Sumatera. Sejarawan Audrey Kahin menyebut, tanggal 29 Agustus 1945 atas nama rakyat Sumatera, Sjafe’i mengeluarkan pernyataan umum menerima kemerdekaan Indonesia dengan menambah bumbu-bumbu penegas rasa kemerdekaan tersebut.

SETELAH naskah Proklamasi selesai diketik oleh Sayuti Melik yang kemudian disebut “naskah Proklamasi otentik,” Sukarno menyampaikan bahwa keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan Proklamasi kemerdekaan. “Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara semua dan saya harapkan benar-benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar dini hari,” kata Sukarno. Menurut Adam Malik dalam Riwayat dan Perjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sukarno mengusulkan supaya naskah Proklamasi ditandatangani besok siang dan diumumkan di depan anggota PPKI. Usul ini ditolak keras oleh Sukarni dan Chaerul Saleh.

KABAR Proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata tidak terlalu lama sampai ke Australia. Mohamad Bondan, salah satu eks tahanan politik Boven Digul yang bermukim di Melbourne (Australia), sudah mendengarnya pada 18 Agustus 1945. Lewat siaran radio Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatra Barat, Bondan mendengar kabar gembira itu. Setelah mendapat kepastian, ia lantas menerjemahkan isi berita itu ke dalam bahas Inggris dan menyebarkannya ke seluruh Australia. “Bersama Arif Siregar, saya menerjemahkannya dengan bantuan seorang warga Australia yang berprofesi sebagai guru,” ungkap Bondan dalam Memoar Seorang Eks-Digulis: Totalitas Sebuah Perjuangan.

SETELAH Sukarno membaca sambutan dan Proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih. Terdengar suara seseorang meminta SK Trimurti, aktivis pergerakan, untuk mengerek bendera. “Yus Tri, kerek bendera itu.” “Tidak,” Trimurti menolak mungkin karena dia mengenakan kebaya dan jarik. Dia menganggap bendera lebih baik dikerek oleh orang yang berseragam. “Lebih baik saudara Latief (Hendraningrat) saja. Dia dari Peta.” Latief yang berseragam Peta (Pembela Tanah Air) maju sampai dekat tiang bendera. Suhud, didampingi seorang perempuan membawa baki tempat bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih dikibarkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan tanpa dirijen.

BERITA kekalahan Jepang yang disusul Proklamasi kemerdekaan sampai ke Banten pada 20 Agustus 1945. Berita itu dibawa oleh para pemuda: Pandu Kartawiguna, Ibnu Parna, Abdul Muluk dan Azis, yang diutus oleh Chairul Saleh, wakil ketua dan sekretaris Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta. Para anggota API diutus ke berbagai daerah termasuk Banten untuk menyebarkan berita proklamasi. Berita gembira itu terutama disampaikan kepada tokoh Banten yaitu K.H. Ahmad Chatib, K.H. Sjamun, dan Zulkarnain Surya, serta tokoh pemuda seperti Ali Amangku dan Ajip Dzuhri. Chairul Saleh juga mengamanatkan agar para tokoh dan pemuda di Serang segera merebut kekuasaan dari Jepang. Maka, Ali Amangku mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API). Sedangkan API Puteri dipimpin oleh Sri Sahuli.

PERINGATAN kemerdekaan Indonesia hanya tinggal menunggu hari. Berbagai persiapan pun telah dilakukan untuk menyambut peristiwa yang menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa merdeka yang anti penjajahan. Namun tak banyak orang Indonesia tahu, lebih dari satu abad sebelumnya (1817), proklamasi kemerdekaan pernah digaungkan di Maluku. Adalah Thomas Mattulesi alias Kapitan Pattimura yang menjadi ujung tombak dari perlawanan rakyat terhadap Belanda hingga berhasil membuka jalan menuju penyusunan akta keberatan akan keberadaan Belanda di Maluku. Proses Mencapai Kemerdekaan Kabar rencana keberangkatan pasukan Belanda pimpinan Mayor Beetjes menuju basis kekuatan peralawanan rakyat Maluku di Pulau Saparua, Maluku Tengah cepat tersebar. Sebanyak 300 tentara, terdiri dari pasukan infanteri dan marinir, dijadwalkan berangkat pada siang 17 Mei 1817 dari Pulau Seram.

CERITA bermula pada 15 Agustus 1945 sore. Aidit menemui kawan-kawannya di asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia (Baperpi) di Cikini 71. Ia juga menghubungi Wikana. Tujuannya, mengajak mereka datang ke belakang Laboratorium Bakteriologi Eijkmann Institute. Di belakang gedung yang dipenuhi pohon jarak itu, sebuah pertemuan rahasia para tokoh pemuda dan pelajar dari berbagai golongan diadakan. Dimulai pukul 19.00. “Hadir di pertemuan itu: Chaerul Saleh, Wikana, Aidit, Djohar Nur, Pardjono, Abubakar, Sudewo, Armansjah, Subadio [Sastrosatomo], Suroto Kunto dan beberapa orang lagi. Atas usul beberapa yang hadir, Chaerul Saleh memimpin pertemuan,” tulis Sidik Kertapati dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.

FOTO tua yang dikeluarkan Dutch Docu Channel itu berbicara banyak. Dari arah belakang, terlihat Mohammad Hatta, Sukarno dan Dokter Muwardi (Pimpinan Barisan Pelopor) tengah menerima penghormatan dari sekelompok pemuda (sebagian besar bersenjata bambu runcing). Dikatakan oleh saluran penyedia tayangan lama tentang sejarah Belanda di situs YouTube tersebut bahwa foto itu diambil saat momen setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Di buku otobiografi Sukarno (Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia) dan otobiografi Mohammad Hatta (Memoir) soal itu memang tak diceritakan. Kisah itu muncul justru dalam buku-nya Sudiro (eks pembantu urusan umum-nya Sukarno) berjudul Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945. Dituturkan oleh Sudiro, setelah upacara pembacaan proklamasi selesai, Bung Karno dan Bung Hatta bergegas masuk ke dalam kamar. Namun baru saja mereka memasuki kamar, tetiba dari arah Gambir terdengar suara derap barisan dan nyanyian sekelompok pasukan. Beberapa saat kemudian, datanglah sekira 100 anggota Barisan Pelopor dari Penjaringan pimpinan S. Brata.

MELALUI siaran Radio Domei oleh Jusuf Ronodipuro, Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berhasil mengudara hingga ke luar negeri. Namun, sebelum proklamasi dibacakan jam 10.00 hari itu, usaha-usaha menyiarkannya telah dilakukan pemuda-pemuda di Jakarta. Salah satunya oleh regu Dajal dari kelompok Prapatan 10. Kala itu, pemuda-pemuda di Jakarta tergabung dalam beberapa kelompok, seperti Menteng 31, Cikini 71, hingga Prapatan 10. Nama-nama kelompok ini diambil dari lokasi markas mereka. Prapatan 10 menjadi julukan untuk kelompok mahasiswa yang tinggal di Asrama Prapatan no. 10, dekat Stasiun Senen. Pentolannya antara lain Eri Sudewo, Sudarpo Sastrosatomo, dan Sudjatmoko. Menurut Aboe Bakar Lubis dalam Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi, Asrama Prapatan 10 telah dibuka sejak Oktober 1943 untuk mahasiswa kedokteran Ika Daigaku, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba. Asrama ini dihuni oleh mayoritas mahasiswa asal luar Jakarta.

MENJELANG peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia yang ke-75, di jagad maya beredar luas sejumlah foto tua yang menggambarkan suasana pembacaan proklamasi dari sudut yang lain. Padahal selama ini, foto bertajuk sejenis hanyalah berjumlah 3 lembar yang merupakan karya fotografer Indonesia Pers Photo Service (IPPHOS) Frans Soemarto Mendoer. Munculnya “foto lama tapi baru” itu mengundang sejumlah pertanyaan dari warganet: Berapa orangkah sebenarnya jurnalis yang meliput peristiwa bersejarah tersebut? Siapakah saja mereka? Dan dari media mana saja? Di buku otobiografi Sukarno (Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia) dan otobiografi Mohammad Hatta (Memoir) soal itu memang tak begitu banyak diceritakan. Informasi mengenai kehadiran jurnalis dalam pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, justru muncul dalam bukunya Sudiro (eks pembantu urusan umum-nya Sukarno) berjudul Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945.

PADA 27 Desember 1949, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan bekas wilayah jajahannya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Sampai detik ini, tanggal tersebut diakui Belanda secara de jure sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 mereka akui secara de facto. “Sampai detik ini Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Ini sudah keluar dari etika diplomatik. Kalau dua negara saling berhubungan diplomasi, seharusnya keduanya saling mengakui dan menghargai,” ujar Batara Richard Hutagalung, pendiri Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), dalam webinar bertajuk “Kejahatan Kolonial Belanda dan Pengingkaran terhadap Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945” yang digelar Forum Diskusi Indonesia Menggugat via Zoom, Senin (27/12/2021). Bagi Batara, hubungan diplomatik RI-Belanda adalah relasi yang janggal. Pasalnya secara hukum, Belanda belum mengakui proklamasi beserta institusinya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Memang pada 16 Agustus 2005 Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Bernard Rudolf Bot menerima proklamasi 17 Agustus 1945, namun itu sekadar de facto. Artinya, Belanda mengakui fakta RI eksis sebagai sebuah entitas tapi tidak berlandaskan hukum alias de jure.

Pada hari Kamis 17 Februari 2022, di Belanda berlangsung dua peristiwa penting yang berkaitan dengan Indonesia. Pada pagi hari di Amsterdam berlangsung jumpa pers tim peneliti KITLV, NIMH dan NIOD yang mengumumkan hasil penelitian mereka terhadap “Kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia”. Kesimpulan terpenting penelitian ini adalah bahwa dalam perang kemerdekaan Indonesia antara 1945 dan 1949, Belanda telah menggunakan kekerasan struktural yang ekstrem, dalam bentuk eksekusi di luar pengadilan, penyerangan dan penyiksaan, penahanan dalam keadaan yang tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian dan penghancuran harta benda serta masih banyak lagi. Sekitar dua jam setelah jumpa pers di Amsterdam ini, di dalam gedung kedutaan besar Belanda di Brussel, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang tengah menghadiri KTT Uni Eropa, menanggapi hasil penelitian itu dengan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada bangsa Indonesia. Inilah peristiwa penting kedua pada hari Kamis itu. Pernyataan maaf ini segera menjadi berita besar di mana-mana. Banyak kalangan menyambutnya sebagai sesuatu yang baik, tapi ada pula kalangan yang tidak senang terhadapnya. Termasuk kalangan yang tidak senang adalah politikus ekstrem kanan Belanda Geert Wilders, pemimpin partai kebebasan PVV. Dia meluncurkan twitter yang menolak isi laporan itu, katanya kecaman terhadap kalangan veteran adalah pemalsuan sejarah. Mereka adalah pahlawan. Permintaan maaf tidak layak, dan pada awal kicauannya Wilders malah bertanya mana permintaan maaf pihak Indonesia atas kekerasan terhadap orang Belanda dan Bersiap? Segera kicauan ini menjadi gaduh oleh tanggapan netizen Indonesia. Begitu ributnya sampai-sampai beberapa situs berita tanah air (Tempo dan Kumparan) memberitakannya. Pers Belanda di lain pihak diam dalam soal ini, seperti halnya soal cuitan Wilders yang lain. Pers dan publik Belanda sudah terbiasa dengan kata-kata kasar Wilders sehingga ucapan apa pun politikus ekstrem kanan ini tidak akan menjadi berita. Lain halnya kalau ucapan Wilders itu ditanggapi oleh politisi Belanda lain, maka tanggapan itulah yang diberitakan, dan bukan ucapan aslinya. Belakangan parlemen Belanda malah sibuk mengatur supaya anggotanya berbicara lebih sopan, kata-kata kasar seperti ucapan Wilders akan dilarang diutarakan dalam parlemen.