Perang antara Rusia dan Ukraina masih menjadi isu panas di kancah global belakangan ini.  Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan dikabarkan telah mengeluarkan perintah untuk menyiagakan senjata nuklir. Instruksi Putin tersebut menyusul sikap negara-negara Barat yang memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia sebagai wujud dukungan kepada Ukraina. Seperti umum diketahui, Rusia memiliki ribuan hulu ledak nuklir aktif yang berpotensi memicu perang yang lebih luas.   Penggunaan kekuatan bersenjata skala besar antara Rusia dengan negara Blok Barat pernah hampir terjadi di Irian Barat (kini Papua) semasa Perang Dingin. Waktu itu, Rusia masih begian dari Uni Soviet. Sementara itu, wilayah Irian Barat tengah disengketakan antara Indonesia dan Belanda. Uni Soviet mendukung klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat. Namun, aliansi Belanda jauh lebih kuat karena tergabung dalam pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO). Memasuki tahun 1960, Indonesia dan Belanda di ambang perang. Pada bulan Mei, Belanda mengirimkan kapal induk HNLMS Karel Doorman  guna memperkuat pertahanannya di Irian Barat. Pawai kekuatan itu diikuti dengan penambahan pengiriman serdadu Belanda. Indonesia balik membalas dengan pemutusan hubungan diplomatik pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1960. Pada akhir tahun, Presiden Sukarno mengutus Menteri Luar Negeri Soebandrio dan Jenderal Abdul Haris Nasution ke Moskow untuk membeli senjata berat buatan Uni Soviet.   Janji Khrushchev Soebandrio seperti disebut Arsip Sekretariat Negara RI 1949—2005 , No. 342, koleksi ANRI, berangkat ke Moskow pada minggu terakhir Desember 1960. Moskow sendiri bukan kota yang asing bagi Soebandrio. Pada 1954, ia menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Uni Soviet. Itulah sebabnya, Soebandrio tidak canggung ketika berhadapan dengan dalam bahasa Rusia.  “Soebandrio bisa berbahasa Rusia dan kami berbicara tanpa bantuan penerjemah. Percakapan kami betul-betul rahasia,” kenang Khrushchev dalam Memoirs of Nikita Khrushchev: Volume 3. Baca juga:  Memburu Subandrio Keduanya bercengkrama di sela acara resepsi yang diselenggarakan Kedutaan Indonesia. Dalam memoarnya, Khrushchev merekam detil pembicaraannya dengan Soebandrio. Situasi di Irian barat, kata Soebandrio, kian menegangkan. Belanda bersikeras menolak penyerahan wilayah Irian Barat sekaligus memusatkan pasukan militernya di sana. Khrushchev menanyakan, seberapa besar peluang terjadinya kesepakatan dengan Belanda. Di jawab Soebandrio, kecil sekali. Khrushchev kemudian menawarkan solusi. “Jika Belanda tidak mau berpikiran bijaksana dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang bisa menjadi medan uji coba bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat-pesawat bermisil. Kita akan melihat sehebat apa misil-misil Soviet,” kata Khrushchev. Baca juga:  Jenderal Nas dan Kamerad Khruschev Khrushchev tidak bercanda dengan ucapannya. Pada 28 Desember 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan alat utama sistem pertahanan dengan Uni Soviet. Dalam kontrak, Uni Soviet menjual kapal perusak, , kapal torpedo, dan sejumlah kapal yang dipersenjatai misil penjelajah. Untuk mengimbangi Karel Doorman , Angkatan Laut Indonesia memperoleh kapal penjelajah Ordzhonikidze yang kemudian dinamai KRI Irian 201. Ia menjadi kapal perang terbesar yang ada di belahan bumi bagian selatan pada saat itu. “Kami juga menjual banyak pesawat tempur dan beberapa bomber Tu-16, termasuk 15 pesawat yang dilengkapi dengan misil jelajah,” kata Khrushchev. Pada masa itu, kapal perang dan pesawat tempur Uni Soviet dilengkapi dengan teknologi tercanggih. Untuk melatih angkatan perang Indonesia, pemerintah Uni Soviet secara berkesinambungan ke Indonesia. Pun sebaliknya, pilot-pilot AURI juga dikirimkan ke Uni Soviet untuk mengoperasikan pesawat tempur dan bomber Soviet. Baca juga:  Tentara Rusia di Pesawat Tempur Indonesia Menurut Jenderal Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama , semua peralatan tempur itu akan siap digunakan untuk menyerang Belanda sekira akhir tahun 1962. “Kami, militer ingin menyiapkan kekuatan yang mampu merebut Irian Barat secara operasi militer. Untuk itu dengan hasil-hasil kontrak saya di Moskow harus dibangun kekuatan invasi darat, laut, dan udara,” kata Nasution. Amerika Menekan Belanda Memasuki tahun 1962, hubungan Indonesia dan Belanda tidak kunjung membaik. Belanda tetap enggan berunding membicarakan penyelesaian konflik Irian Barat dengan Indonesia. Ketegangan bahkan meningkat setelah terjadi pertempuran di Laut Arafuru pada 15 Januari. Insiden militer itu mengakibatkan tenggelamnya satu kapal motor torpedo ALRI dan gugurnya perwira tinggi di dasar samudra. Atas peristiwa itu, Pemerintah Uni Soviet, seperti diberitakan harian Warta Bakti , 10 Februari 1962, menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap provokasi yang dilancarkan kepada Indonesia. Sementara itu, Presiden Sukarno tidak berusaha menyembunyikan yang sudah dimodernisasi sedemikian rupa. Setidaknya, dua kali pesawat mata-mata AS memasuki wilayah Indonesia. Hasil intaian itu memperlihatkan kapal-kapal perang Indonesia terserak mengitari pulau Irian siap untuk melancarkan invasi.   Baca juga:  Operasi Jayawijaya, Kisah Invasi yang Tak Terjadi “Kekuatan tentara kita sedang mengepung Irian dan armada di laut siap untuk menyerang, dan konsentrasi pasukan tinggal menunggu perintah saja untuk bergerak,” kata Sukarno dalam otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat yang dituturkan kepada Cindy Adams. Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyadari bahwa Indonesia telah berpaling ke Moskow untuk mendapatkan senjata yang diperlukan sehubungan dengan masalah Irian Barat. Apabila Indonesia melancarkan serangan, AS wajib memihak Belanda karena terikat pakta pertahanan. Hal ini menyebabkan AS berada pada posisi yang berisiko. Para penasihat khusus Presiden Kennedy menyarankan sang presiden untuk mengambil sikap pragmatis.   “Rusia mendorong Sukarno ke arah perang. Jika ini yang terjadi, Sukarno akan semakin bergantung kepada Uni Soviet, , dan tangan kaum moderat di Indonesia akan sangat melemah,” demikian kesimpulan mereka seperti tersua dalam memo arsip Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume XXIII: Southeast Asia, . Baca juga:  Rahasia Kennedy tentang Sukarno Presiden Kennedy, menurut Arthur Schlesinger, penulis biografinya yang berjudul A Thousand Days: John F. Kennedy in The White House, tidak mengizinkan persoalan Irian Barat sampai berkembang menjadi titik konfrontasi antara negara-negara besar, dengan Moskow dan Peking mendukung Indonesia, sedangkan AS di belakang Belanda. Alih-alih mendukung, AS kemudian menekan Belanda. Hal ini terjadi setelah Presiden Kennedy menunda izin kapal-kapal perang Belanda melewati Terusan Panama untuk dikirimkan ke perairan Irian Barat. Sikap Kennedy itu membuat Menteri Luar Negeri Belanda jadi emosional.    “Pada satu pertemuan dengan Presiden, Luns begitu terbawa oleh ketidakadilan itu semua sehingga dia mengacungkan jari telunjuknya yang lembek ke wajah Kennedy. Sebuah gerakan yang diabaikan dengan sopan oleh Kennedy,” tulis Schlesinger. AS hanya memberikan jaminan untuk membantu evakuasi warga Belanda di Irian Barat bilamana terjadi keadaan darurat perang. Belanda akhirnya melunak begitu menyadari tidak dapat berharap banyak dari sekutunya itu. Tawaran untuk berunding pun diterima. Baca juga:  Ongkos Pembebasan Irian Barat Pada Maret 1962, Belanda bersedia berunding tanpa prasyarat dengan Indonesia dimediasi oleh AS dan PBB sebagai pihak ketiga. Perundingan yang memakan waktu lama dan sempat macet itu akhirnya mengatur penyerahan Irian Barat kepada Indonesia dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Dengan demikian, perang yang diambang mata itupun urung terjadi. “Sementara, citra kami di mata orang Indonesia meningkat. Sekali lagi, kami telah menunjukkan bahwa kami adalah sahabat sejati negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Kami telah membantu Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata,” kenang Khrushchev.

Harjono Aditjondro berasal dari keluarga ningrat kecil di Solo, Jawa Tengah, sebagai bagian dari keluarga besar Pakubuwono. Dia lahir di Kaliwungu, Kendal, pada 7 November 1904. Dia mengenyam pendidikan ELS (lulus 1920), MULO (lulus 1924), dan AMS di Yogyakarta (lulus 1927). Dengan latar belakang ningrat Jawa, Harjono mendapat beasiswa kuliah hukum di Universitas Leiden, Belanda. Selain kuliah, dia aktif dalam organisasi mahasiswa. Dia menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia yang dipimpin Mohammad Hatta. Baca juga:  Perhimpunan Indonesia, Wahana Perjuangan di Negeri Belanda Sejarawan Belanda, Harry A. Poeze dalam Di Negeri Penjajah  menyebut bahwa Harjono memimpin delegasi ke Kongres Perdamaian Sedunia yang diselenggarakan oleh Rassemblement Universal pour la Paix (Kongres Perdamaian Universal atau RUP) di Brussel pada awal September 1936. Empat puluh negeri diwakili oleh 4.000 utusan dari kalangan gerakan sosial-demokrat, perdamaian, komunis, dan antikolonial. Perwakilan kaum komunis sangat kuat dan dominan dalam kongres itu. Banyak pidato diucapkan dengan nada antifasis dan ditujukan kepada Jerman. Delegasi Indonesia memperlihatkan sikap puasnya terhadap jalannya kongres. “Dalam rapat di Leiden, di mana pemimpin delegasi Harjono Adi Tjondro memberikan laporannya, diputuskan untuk menyusun Indonesisch Vredes Bureau (Biro Perdamaian Indonesia atau IVB) yang permanen dan menggabungkan diri dengan RUP,” tulis Poeze. Mahasiswa hukum Soedjarwo Tjondronegoro yang baru datang dari Indonesia, menjadi ketua IVB. Sedangkan Harjono menjadi salah satu anggota pengurus. “IVB bertujuan menyebarkan berita dan gagasan tentang perdamaian dunia di Indonesia, dan mendorong gerakan perdamaian di Indonesia sendiri,” tulis Poeze. Baca juga:  Pejuang yang Terlupakan Karena aktif dalam organisasi pergerakan, Harjono baru meraih gelar sarjana hukum ( meester in de rechten ) setelah sembilan tahun pada 1939. Setelah pulang ke Indonesia, pada 1940 dia bekerja sebagai penasihat dan pokrol (pengacara) di pengadilan Semarang. Pada masa pendudukan Jepang, dia menjadi pegawai pembantu Tihoo Hooin (pengadilan negeri) Tegal dan Pemalang sejak pertengahan tahun 1942. Harjono menikahi perempuan Belanda, Johanna Sophie de Goede dari Den Haag, sekitar tahun 1942. Mereka dikaruniai dua anak, yaitu Adjidjoelrochman lahir di Semarang tahun 1943 dan George Joenoes Aditjondro lahir di Pekalongan tahun 1946 ketika Harjono menjabat ketua Pengadilan Negeri di Pekalongan. “Selama masa revolusi fisik, Papa dan Mama ikut mendukung para gerilyawan, dengan cara yang unik,” kata George Joenoes Aditjondro dalam “Anti Sogok dan Cinta Budaya”, termuat dalam Berkah Kehidupan: 32 Kisah Inspiratif tentang Orangtua . Baca juga:  Mata-mata Rantai Emas Intelijen Belanda tidak menduga rumah Harjono di Pekalongan menjadi salah satu tempat pertemuan gerilyawan, antara lain Hoegeng Imam Santoso (kelak menjadi Kapolri) dan Ali Moetopo (kemudian asisten pribadi Presiden Soeharto). Ternyata, ada peran Johanna. “Untuk mengalihkan perhatian intelijen Belanda, di saat-saat para gerilyawan mengadakan rapat di rumah kami di Pekalongan, Mama saya yang Belanda asli itu mengalihkan perhatian intelijen Belanda, dengan menghibur opsir-opsir Belanda di Societeit di Pekalongan. Malangnya, kedekatan Mama dengan opsir-opsir tertentu menimbulkan kecurigaan, persisnya kecemburuan Papa,” kata George. Baca juga:  Bayi Revolusi Berbaju Sampul Buku Akibatnya, mereka sering bertengkar. Selain itu, sebagai perempuan kelas bawah di Belanda, Johanna sangat terganggu dengan tuntutan unggah-ungguh dari kedua mertuanya. Akibatnya, dia pulang ke Belanda dengan membawa kedua anaknya. Setelah tinggal selama tiga tahun di Belanda, kedua anaknya diambil oleh Harjono yang telah menikah lagi dengan Elyana Lovink, juru rawat perusahaan tambang timah Banka Billiton di Bangka. Dia bertemu Elyana ketika menjabat ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Harjono dan Elyana menjemput kedua anaknya ke pelabuhan Tanjung Priok yang diantar oleh seorang juru rawat dengan kapal Willem Ruijs . Dari sana, mereka langsung ke Banyuwangi karena Harjono sudah dipindahkan menjadi ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi. Baca juga:  Kesaksian Putri Tentara KNIL Berbeda dengan teman-temannya yang juga lulusan Belanda, Harjono justru meminta ditempatkan di pengadilan-pengadilan negeri yang baru didirikan, di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, seperti Pangkalpinang, Banyuwangi, Pontianak, dan akhirnya pensiun di Makassar. Harjono terkenal di Departemen Kehakiman sebagai penegak hukum yang antisogok. Ali Moertopo yang telah menjadi jenderal sekaligus kapitalis birokrat heran dengan kesederhanaan hidup Harjono. “Melihat oportunisme mantan teman seperjuangan ayah saya itu, sewaktu masih menjadi reporter majalah Tempo , saya sering nongkrong di rumah alm. Hoegeng, tetapi belum pernah sekali pun menginjakkan kaki di rumah Ali Moertopo,” kata George yang terkenal sebagai pengkritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Akibatnya, George dicekal rezim Orde Baru sehingga harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari tahun 1995 hingga 2002. Di Australia,dia menjadi dosen sosiologi di Universitas Newcastle. Sebelumnya, dia mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, Jawa Tengah. Baca juga:  Kisah Keluarga Tionghoa Saat Revolusi Sementara itu, di Negeri Belanda, kisah Johanna berakhir tragis. Dia akhirnya menikah lagi dengan laki-laki Belanda, J. Hulshof, namun tidak dikaruniai anak. Dia masih bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya lewat surat yang dibawakan oleh Pater J. Deinse, S.J. dari SMA Kolese Loyola, Semarang. Waktu itu, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Belanda soal Irian Barat. Suatu ketika, Pater Deinse mengabarkan bahwa Johanna sudah meninggal pada 12 November 1964 di usia 55 tahun. “Bertahun-tahun kemudian saya mendapat berita bahwa Mama meninggal karena meloncat dari apartemen yang ditinggalinya bersama suami keduanya,” kata George. “Rupanya, komunikasi yang terputus dengan kedua anak kandungnya di Indonesia selama bertahun-tahun, akibat pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda, sangat menyiksa batinnya, sehingga Mama mengambil langkah drastis untuk mengakhiri hidupnya. Berarti Mama sudah dua kali menjadi korban kemelut politik.”

PULAU Belitung di Provinsi Bangka Belitung (Babel) terus bersolek menjelang jadi tuan rumah kehormatan pertemuan setingkat menteri G20 atau forum antar-pemerintah 19 negara plus Uni Eropa pada 7-9 September 2022 mendatang. Event itu bakal mencerahkan prospek untuk meroketkan “Negeri Laskar Pelangi” sebagai salah satu destinasi wisata berkaliber internasional. Menukil laman resmi Provinsi Babel , Jumat (18/2/2022), selain akan menggelar konferensi “Development Working Group Government” (DWG), para delegasi G20 direncanakan akan menikmati panorama spot-spot wisata di Belitung. Selain Pulau Lengkuas, di kabupaten tersebut ada Pulau Mendanau, Pulau Kepayang, Pulau Langer, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pantai Tanjungkelayang yang semuanya memiliki daya tarik tersendiri. Spot-spot indah itu diharapkan akan memancing atensi para delegasi asing terhadap keindahan alam dan aneka kearifan lokal Pulau Belitung. Dalam beberapa tahun terakhir, Belitung mulai dikenal sebagai salah satu “surga tersembunyi” untuk self-healing di Nusantara yang tak kalah ciamik dari destinasi lain seperti Pulau Bali, Pulau Lombok, Labuan Bajo, hingga Raja Ampat. Tentu popularitas Belitung tak bisa dilepaskan dari booming -nya tetralogi Laskar Pelang i karya Andrea Hirata Seman Said. Terlebih, pada Oktober 2018 Pulau Belitung mendapat julukan “Taman Wisata Dunia” dari World Tourism Park Foundation (WTP). Baca juga: Kala Pasukan Hanandjoeddin Bertempur dengan Berseragam Batik Aneka pantai-pantai elok di yang dimiliki Pulau Belitung (Randy Wirayudha/Historia) Namun, itu semua tak bisa dilepaskan dari fondasi yang diletakkan oleh Letkol (Pas) H. AS Hanandjoeddin. Bupati Belitung periode 1967-1972 itu bukan hanya berjasa bagi negara lewat perannya di Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada masa Perang Kemerdekaan, namun juga berjasa membangun Belitung dari nol. Maka tak berlebihan jika segenap masyarakat Belitung khususnya amat mengharapkan nama diangkat menjadi pahlawan nasional. Meski hanya satu periode, kiprahnya sebagai bupati turut diangkat duapemkab sebagai salah satu prasyarat untuk mengusulkan namanya jadi pahlawan nasional lewat seminar bertajuk “H. AS Hanandjoeddin: Pejuang Tangguh di Masa Perang dan Damai”. Seminar yang diprakarsai Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Belitung Timur itu diadakan di Auditorium Zahari MZ, Manggar, Belitung Timur, Kamis (17/2/2022). “Bahkan kita mintakan dukungan juga dari gubernur Sumsel (Sumatera Selatan, red. ), karena waktu itu sebelum (tahun) 2000 Belitung masih di bawah Sumsel, untuk menyatakan Pak Hanandjoeddin di masa bupatinya membawa Belitung jadi lebih baik. Kiprah Bupati Hanandjoeddin dari 1967-1972 itu banyak melakukan kegiatan dan pembangunan (infrastruktur dan pariwisata),” kata Sekda Kabupaten Belitung cum Ketua TP2GD Belitung MZ Hendra Caya. Baca juga: Kisah Anak Buah Hanandjoeddin Terbangkan Panglima Soedirman ke Bali Sekda Kabupaten Belitung  cum  Ketua TP2GD Belitung MZ Hendra Caya (Randy Wirayudha/Historia) Ketika menjabat sebagai bupati, Hanandjoeddin menghadapi kendala berupa anggaran yang minim. Namun, itu bukan hal yang mematikan langkahnya. Tantangan itu justru sukses diatasi lewat kreativitasnya. Dari keterbatasan itu, langkah yang diambil Hanandjoeddin untuk membangun kampungnya justru menunjukkan pribadinya bervisi jauh ke depan. Di tahun pertama pemerintahannya, Hanandjoeddin dihadapkan pada keharusan mengatasi krisis pangan. Jelas bukan perkara mudah. Pasalnya, krisis telah terjadi sejak 1965. Apa langkah yang diambilnya? Hanandjoeddin yang membasiskan kebijakannya pada kearifan lokal, lalu menganjurkan para pegawainya berladang. Sambil mengatasi krisis itu, menurut sejarawan Babel Akhmad Elvian, Hanandjoeddin terus berupaya meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan dengan menyiapkan tenaga-tenaga pendidik lewat kursus-kursus guru kilat. “Memang hasilnya tidak seketika tapi akan dapat dilihat beberapa generasi kemudian. Yang akan gantikan Yusril (Ihza Mahendra), Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) itu banyak sekali karena landasan pendidikannya sudah dirintis Hanandjoeddin,” ujar Dato’ Elvian. Baca juga: Hanandjoeddin Perintis di Tengah Keterbatasan Bupati Belitung Letkol (Pas) H. AS. Hanandjoeddin yang dimakamkan di TMP Ksatria Tumbang Ganti (Randy Wirayudha-Historia/Repro: Memenuhi Panggilan Rakyat ) Gebrakan Hanandjoeddin dari Tanjungkelayang Laiknya Bali, Lombok, atau Labuan Bajo, Belitung lewat KEK Pantai Tanjungkelayang menawarkan “terapi” jiwa bagi para milenial dan Generasi Z yang mengalami mental drained akibat aneka kepenatan yang mendera. “Tarian” daun nyiur yang melambai diiringi angin laut lembut disertai gulungan ombak jinak yang merambah pasir putihnya di bibir pantai merupakan “obat” jiwa tak ternilai. Lautnya yang “terlukis” dengan gradasi warna biru muda hingga biru gelap seiring jarak memandang cukup tenang dari April-September. “Kalau di bulan-bulan selain itu cuacanya sering buruk. Ombaknya tinggi dan kitapun tak berani antar pelancong,” kata Anwar, salah satu pemilik perahu sewaan di dermaga Tanjungkelayang. Dengan kebaikan cuaca April-September itu, siapapun bisa menikmati keindahan alam Belitung sambil diving , snorkeling, atau mengarungi perairan dengan perahu sewaan. Ongkos per perahu untuk mencapai Batu Garuda dan Pulau Lengkuas dengan mercusuar peninggalan Belandanya rata-rata Rp135-500 ribu. Baca juga: Misi Flypass Hanandjoeddin Rayakan HUT RI Pulau Lengkuas dengan warisan mercusuarnya yang sudah berdiri sejak 1882 (Randy Wirayudha/Historia) Semua kemolekan Pantai Tanjungkelayang itu bisa dinikmati berkat pembangunan yang dirintis Hanandjoeddin. Apabila sebelumnya Belitung hanya mengandakan sumber ekonomi dari tambang, Hanandjoeddin meloncat jauh dengan menggarap potensi pariwisata yang kala itu belum dilirik orang. Hanandjoeddin memulainya dari pantai Tanjungkelayang. Upaya itu dimulainya pada 1968 atau di tahun kedua ia menjabat bupati. Langkah Hanandjoeddin tidak salah. Pendapatan daerah pun meningkat. Mengutip Memenuhi Panggilan Rakyat: Kiprah dan Kenangan Sosok Bupati H. AS Hanandjoeddin karya Haril M. Andersen dan Bambang Sutrisno, pada Juli-Desember 1967,Hanandjoeddin hanya mengantongi alokasi dana dari APBD sebesar Rp2.055.000,-. Tetapi dengan menggenjot retribusi untuk pendapatan daerah, alokasi dananya melejit hingga 1.700 persen. Baca juga: Gerilya Hanandjoeddin di Malang Timur Bupati H. AS Hanandjoeddin saat mengunjungi Tanjungkelayang (Repro: Memenuhi Panggilan Rakyat ) Salah satu “jurusnya” dalam membangun pariwisata adalah merangkul para pengusaha tambang timah, tanah liat, kaolin, dan pasir kuarsa. Sumbangsih mereka disalurkan lewat retribusi dan pajak pertambangan melalui perda dan perusahaan daerah PD Ampera Bhakti. Upaya tersebut mendapat sambutan. Para pengusaha yang berkenan untuk turut membangun Belitung antara lain Budi Wangsa Widjaja, Darkui Bunawan, hingga Tjoeng Kiem Nam alias Indra Tjahaja Purnama (ayahanda dari Ahok). “Bila pada Juli-Desember 1967 anggaran pembangunan hanya Rp2.055.000,- pada tahun anggaran 1968 mengalami peningkatan sebesar Rp34.960.670,-. Seiring mulai membaiknya keuangan daerah, maka sejak 1968 Bupati Hanandjoeddin mulai membenahi sarana dan prasarana daerah,” tulis Haril dan Bambang. Baca juga: Hanandjoeddin dalam Tarik-Ulur Lanud Bugis Antara Yogya dan Malang Kolase proyek pembangunan Pesanggerahan Nyiur Melambai di Tanjungkelayang (Repro: Memenuhi Panggilan Rakyat ) Setelah masalah pendanaan teratasi, terobosan pertama yang dilakoni Hanandjoeddin dalam merintis pariwisata adalah dengan membangun sebuah pesanggerahan sebagai penginapan pada awal 1968. Desain bangunannya dibuat oleh putra sulungnya, Herman, yang saat itu sedang studi di IKIP Jakarta. “Hanandjoeddin mengutarakan obsesinya membangun hotel pinggir laut dengan konsep heritage . Beliau menugaskan Herman menuangkan pikirannya ke sketsa bangunan. Setelah menyelesaikan urusan lahan dengan pemilik kebun kelapa, sekitar Juli 1968 dua bangunan induk hotel berdiri. Hotel dengan bangunan beton permanen ini dinamai Pesanggerahan Nyiur Melambai. Masyarakat Belitung menyebutnya Hotel Tanjungkelayang. Merupakan hotel pertama yang jadi aset Pemda Belitung,” sambung Haril dan Bambang. Saat diresmikan pada Juli 1968, Pesanggerahan Nyiur Melambai baru punya 40 kamar, kantin, dan ruang pertemuan. Lapangan tenis, kolam renang, dan dermaga labuh untuk perahu-perahu yang bisa disewa baru eksis secara bertahap pada 1971 dengan total nilai proyek Rp275 ribu. Baca juga: Pesawat Bantuan Hanandjoeddin untuk AURI Yogya Hanandjoeddin (tengah, berpeci dan berkacamata) saat meninjau potensi pariwisata di Membalong (Repro: Memenuhi Panggilan Rakyat ) Tak hanya di pesisir utara, potensi wisata di wilayah pesisir selatan juga digarap Hanandjoeddin. Daerah itu tak kalah eloknya dari pantai di utara. Daerah selatan punya Teluk Gembira, Pantai Tambelan, dan garis pesisir pantai di perkampungan Padang Kandis Membalong. “Pantai Tambelan dan Teluk Gembira memiliki panorama alam yang memukau dengan onggokan batu granit besar. Tak kalah indah dari Tanjungkelayang dan Tanjungtinggi. Selama masa dinasnya, Bupati Hanandjoeddin beberapakali berkunjung. Biasanya bupati dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Seliu yang kaya dengan komoditas kopranya dengan menumpang perahu nelayan dari Padang Kandis. Sebelum 1972, belum ada dermaga perahu di Teluk Gembira,” lanjutnya. Untuk pembangunan pariwisata daerah selatan, Hanandjoeddin menganggarkan pembangunan Pesanggerahan Pantai Tambelan. Bangunan semi-permanen itu dibiayai dengan ongkos Rp900 ribu pada Agustus 1970. Sejalan dengannya turut dibangun dermaga perahu untuk kelancaran transportasi dari Membalong ke Pulau Seliu. Baca juga: HUT Kota Surabaya dan Pasukan Sriwijaya Hanandjoeddin (kanan) saat mendampingi Pangdam Sriwijaya Brigjen Himawan Soetanto di pantai berbatu dekat Hotel Dian pada 1971 (Repro: Memenuhi Panggilan Rakyat ) Sementara, di Tanjungpandan yang notabene ibukota kabupaten, Hanandjoeddin merenovasi Hotel Dian di Jalan Bukit Tanjungpandan. Menukil Husnial Husin Abdullah dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka-Belitung , Hotel Dian sebelum dijadikan guest house pemda merupakan rumah dinas asisten residen Belitung J. R. Bierschel sejak 1820-an. Hanandjoeddin menunjuk Dinas Pekerjaan Umum untuk merenovasi Hotel Dian pada April 1971 dengan budget Rp800 ribu. Hotel dengan 10 kamar ini lazimnya diperuntukkan bagi tamu-tamu pejabat jika sedang ada agenda kunjungan kerja ke Belitung. Untuk mendukung kelancaran program pembangunan pariwisatanya, Hanandjoeddin amat memperhatikan infrastruktur jalan, utamanya yang menuju Tanjungkelayang di utara dan Membalong di selatan. Untuk akses ke Tanjungkelayang, infrastruktur jalannya dibangun beriringan dengan pembangunan pesanggerahannya, April-Juli 1968. Baca juga: Angkringan Punya Cerita Bandara Internasional H. AS Hanandjoeddin yang dulu bernama Bandara Buluh Tumbang dan masih jarang transportasi udara (Randy/Wirayudha) Pada April 1968, pengaspalan dua lapis dilakukan terhadap jalan jurusan Tanjungpandan-Tanjungbinga-Sijuk. Tahun berikutnya dilakukan perbaikan jalan Tanjungpandan-Tanjungbinga-Tanjungkelayang. Selain itu, transportasi air Sungai Samak-Pegantungan dan Membalong-Padang Kandis juga dibenahi. Meski mulanya diprotes warga, upaya tersebut di kemudian hari sangat besar dirasakan manfaatnya oleh warga yang memprotes. “Saya ingat waktu beliau bangun jalan raya Tanjungpandan-Tanjungkelayang. Warga kampung Tanjungbinga ada yang protes, menolak dibangun jalan. Beliau mengalah, mengalihkan pembangunan jalan melalui rute lain. Ternyata setelah selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, warga Tanjungbinga tiba-tiba datang ke kantor bupati, minta agar dibangunkan jalan di lokasi semula. Pak Hanadjoeddin tidak marah, cuma ketawa. Kata Pak Hanan, ‘itulah kelakuan urang kampong mikak’ ,” kenang Budi Wangsa Widjaja dalam testimoninya di buku Memenuhi Panggilan Rakyat. Namun, upaya yang dirintis Hanandjoeddin tak serta-merta mendatangkan banyak turis domestik maupun mancanegara ke “Bumi Serumpun Sebalai”. Utamanya, untuk mencapai Pulau Belitung tetap dibutuhkan transportasi udara memadai. “Hingga memasuki 1970-an, penerbangan dari Lapangan Udara Kemayoran Jakarta ke Belitung belum ada yang rutin. Transportasi pesawat disebut langka dan mahal. Ketika itu Lapangan Udara Buluh Tumbang dalam seminggu hanya sesekali didarati pesawat sipil. Itupun pesawat Dakota milik Garuda hanya sewaktu-waktu saja dan dan carteran yang biasanya sesuai permintaan saja melalui agen perjalanan Tan Ho Loy di Jakarta,” ungkap Haril dan Bambang. Mengingatkan Kebanggaan Kuliner Lokal Hanandjoeddin merupakan bupati yang lebih gemar blusukan ke kampung-kampung di pesisir maupun pedalaman. Apa lagi tujuannya kalau bukan untuk berinteraksi langsung dengan warganya. “Suatu ketika rombongan singgah di Kampung Nyuruk. Pak Long (julukan Hanandjoeddin, red. ) silaturahim ke rumah tokoh masyarakat yang kebetulan masih kerabat dari pihak ayahnya. Oleh tuan rumah, rombongan disuguhi hidangan biskuit dan roti. Pak Long bersyukur dan berkomentar bahwa sedianya hidangan lokal jauh lebih baik baginya ketimbang roti dan biskuit,” sambung Haril dan Bambang. Hidangan lokal yang dimaksud Hanandjoeddin antara lain ubi kembilik, limping menggale, bubur jawak, atau gangan. Hanandjoeddin amat berharap masyarakat mau berbangga dengan hidangan-hidangan asli itu dengan menyuguhkan kepada tamu-tamu mereka. Hidangan asli itu akan lebih berkesan ketimbang hidangan modern macam roti dan biskuit. “Upaya Pak Long menanamkan mindset pariwisata lewat pelestarian kuliner lokal ini tidak hanya sebatas imbauan kepada masyarakatnya. Namun diterapkan dalam kedinasan. Setiap kali ada kunjungan tamu dari (pemerintahan) pusat, Pak Long mewanti-wanti staf bagian rumah tangga agar menyajikan makanan khas Belitong seperti gangan yang berdampingan dengan menu nusantara lainnya,” tambahnya. Baca juga: Tabula Rasa yang Menggugah Selera Hanandjoeddin (kedua dari kiri) lebih bangga kuliner lokal (Repro: Memenuhi Panggilan Rakyat ) Upaya tersebut jelas tak sia-sia. Kini, hampir setiap sudut ramai di Manggar, Belitung Timur, dan Tanjungpandan, menghampar rumah-rumah makan atau warung yang menyajikan gangan atau sup ikan khas Belitung dengan harga kisaran Rp40-60 ribu per porsi. Dengan bumbu rempah yang terdiri dari lengkuas, merica, kemiri, kunyit, serta bawang merah dan bawang putih, kelezatan ikan tenggiri atau ikan kakap yang disup tiada bandingnya. Sebagaimana yang dijajal Historia , ada dua macam gangan: berkuah “ringan” dan “berat”. Perbedaan itu dihasilkan oleh sedikit perbedaan cara memasaknya. “Kalau yang seperti ada ampasnya itu biasanya modifikasi, Bang. Yang modifikasi itu kunyit, kemiri, dan lengkuasnya diulek dan ditumis sebelum dimasukkan, dimasak bersama ikannya. Sementara aslinya tidak. Dia langsung dimasak dengan ikannya,” tutur Nanduy, driver Pemkab Belitung yang di rumah terbiasa memasak sendiri gangan kesukaannya. Baca juga: Kriuk Sejarah Kerupuk Hidangan gangan atau sup ikan khas Belitung (Randy Wirayudha/Historia) Hidangan ini biasa dinikmati dengan nasi panas dan juga dengan tumisan kangkung atau genjer, serta ikan bebulus yang digoreng kering. Masyarakat di wilayah non-pesisir biasa mengganti proteinnya dengan daging selain ikan. “Dulu itu malah ada gangan (daging) kancil. Mungkin kalau sekarang sudah dilarang perburuannya ya. Paling kemudian diganti juga dengan (daging) ayam atau sapi,” tandasnya. Kendati pandemi masih belum usai, rumah-rumah makan gangan yang ada mencoba bertahan. Terlebih belakangan juga mulai bertebaran kafe-kafe dengan ragam hidangan modern yang jadi tren baru bagi anak-anak muda Belitung. Momen G20 yang akan datang diharapkan bisa mendongkrak kembali wisata alam maupun kuliner Belitung yang fondasinya dirintis Hanandjoeddin. “Pak Long pemimpin yang futuristik. Beliau telah berpikir menyiapkan Belitung sebagai destinasi wisata, mengantisipasi perekonomian pasca-timah. Pada zaman pemerintahan beliau, dibangun Pesanggerahan Nyiur Melambai dengan konsep heritage , akses menuju lokasi (wisata). Termasuk di Membalong dan Padang Kandis. Maksudnya agar kawasan wisata pantai bisa berkembang,” tandas peneliti dan pakar pariwisata Prof. Nicolaus Lumanaw. Baca juga: Mengunyah Sejarah Randang

MERANTAU, berjuang, dan kembali untuk membangun kampung halaman. Letkol (Pas) H. AS. Hanandjoeddin melewati semua fase kehidupan itu beserta segala keterbatasan yang menyertainya. Toh itu semua dianggap tantangan yang lantas menempa ketangguhan sosok yang namanya diabadikan untuk pangkalan udara dan bandara di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung itu. Sejak 2018, Hanandjoeddin terus diajukan untuk menjadi pahlawan nasional dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel). Seminar nasional  luring dan daring bertajuk “H. AS. Hanandjoeddin: Pejuang Tangguh di Masa Perang dan Damai” yang dihelat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Belitung Timur di Auditorium Zahari MZ, Belitung Timur, Kamis (17/2/2022) jadi salah satu langkah konkretnya. “Jadi memang sejumlah kegiatan akademik saya kira sudah dilakukan. Kita hendaknya dalam persyaratan umum maupun khusus untuk pengajuan pahlawan nasional, betul-betul kita penuhi, betul-betul hasil seminar, tulisan-tulisan akademiknya yang diakui,” ujar tokoh Belitung  cum  pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Baca juga: Hanandjoeddin dan Pesawat untuk Panglima Soedirman Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra via daring (Diskominfo Beltim) Bagi masyarakat di luar Kepulauan Bangka-Belitung, nama Hanandjoeddin mungkin masih asing. Namun meski gaung namanya tak sekencang Suryadi Suryadharma, Agustinus Adisutjipto, Halim Perdanakusuma, atau Abdurrahman Saleh, bukan berarti nama Hanandjoeddin tak bisa diajukan jadi pahlawan nasional. “Memang ada beberapa orang yang tidak kita ketahui secara luas siapa dia dan jejaknya tapi kemudian dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Contoh, Nani Wartabone dari Gorontalo. Itu dikukuhkan menjadi pahlawan nasional karena perannya sebenarnya di daerah, walau ada juga sedikit perannya di nasional. Pernah menjadi anggota MPRS, pernah jadi anggota DPA,” lanjutnya. Menurut sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Bambang Purwanto, sosok Hanandjoeddin merupakan “orang biasa” dengan pengaruh yang “tidak biasa” di masa Perang Kemerdekaan. “Hanandjoeddin adalah representasi ‘orang biasa’ dalam sejarah Indonesia. Ia tak hanya representasi ketokohan yang berasal dari Belitung yang punya peran kunci dalam membangun kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan. Ia representasi dari para mekanik yang berpusat di Malang dalam proses perjuangan. Dalam konteks ini Belitung telah menyumbangkan anak negerinya sebagai satu dari sedikit figur yang berjuang secara intens di luar ruang tradisional dan primordialnya,” sebut Bambang. Baca juga: Misi Rahasia Hanandjoeddin Membawa Pesawat dari Malang ke Yogya Hanandjoeddin semasa revolusi kemerdekaan (kiri) & menjabat Bupati Belitung (Repro  Sang Elang / Memenuhi Panggilan Rakyat ) Dari Belitung Kembali ke Belitung Hanandjoeddin yang lahir di Tanjungtikar pada 5 Agustus 1910 merupakan buah hati pasangan Djoeddin dan Selamah. Berasal dari keluarga “urang darat” tak berada, Hanandjoeddin hanya bisa mengenyam pendidikan agama dan Sekolah Rakyat setelah dijadikan anak angkat Haji Hasyim, kenalan orangtuanya di Kampung Aik Sagak, Tanjungpandan. Pada 1931, ia melanjutkan pendidikannya hingga ke Ambacht School/Cursus (AC, kini SMK Stannia) di Manggar. Ia mengambil jurusan praktik warturigkunde atau ilmu mesin. AC di era 1930-an merupakan satu dari sedikit sekolah teknik yang dibangun Belanda di koloninya. Sekolah sejenis hanya ada di Batavia (kini Jakarta) dan Surabaya. AC Manggar didirikan pada 1928 untuk menciptakan tenaga kerja yang jadi kebutuhan pembangkit listrik tenaga diesel Electrische Centrale (EC) dan pertambangan timah NV Gemeenschappelijke Minjbouwmaatschappij (GMB). Baca juga: Misi Flypass Hanandjoeddin Rayakan HUT RI Bekas bangunan Ambacht School (AC) Manggar yang kini menjadi SMK Stannia (Randy Wirayudha/Historia) Di GMB inilah kemudian Hanandjoeddin berkarier sebagai montir mesin pertambangan. Ia kemudian pindah ke perusahaan tambang bauksit di Pulau Bintan, Naamloze Venootschap Indische Bauxit Exploitatie Maatschappij (NV NIBEM), sebelum merantau ke Malang di zaman pendudukan Jepang. “Pak Hanandjoeddin dapat dikategorikan sebagai tokoh yang terlibat dalam perang kemerdekaan setelah beliau mendapatkan pendidikan di Ambacht School di Manggar. Kemudian merantau ke Pulau Jawa di era kemerdekaan, terlibat dalam kegiatan militer dan pertempuran di berbagai wilayah. Pernah menjadi (kombatan) angkatan darat, pernah pula jadi (mekanik) angkatan udara hingga akhir kariernya sebagai militer,” sambung Yusril. Menurut Haril M. Andersen dalam Sang Elang: Serangkai Kisah Perjuangan H. AS. Hanandjoeddin di Kancah Revolusi Kemerdekaan RI , keterampilan Hanandjoeddindalam bidang teknik mesin membuatnya tetap bisa berkarier di zaman pendudukan Jepang. Di sinilah karier kemiliterannya bermula, ia bergabung menjadi montir pesawat di satuan Ozawa Butai yang berbasis di Pangkalan Udara Bugis (kini Lanud Abdulrahman Saleh), Malang. Baca juga: Pesawat Hanandjoeddin Dibarter Seragam Batik Tempur Satu dari sekian pesawat Tachikawa Ki-55 "Cukiu" hasil perbaikan kru teknik Lanud Bugis (Dispenau/Repro Sang Elang ) Memasuki zaman kemerdekaan, Hanandjoeddin dipercaya sebagai kepala Bagian Teknik Tentara Keamanan Rakyat Oedara (TKRO) Lanud Bugis. Saat itu Lanud Bugis dan kesatuannya masih berada di bawah TKR Divisi VIII/Untung Surapati pimpinan Jenderal Mayor Imam Soedja’i. Menyandang pangkat letnan satu (lettu), Hanandjoeddin dan anak buahnya tak hanya bertugas memperbaiki sekira 30 unit pesawat bekas Jepang namun juga ikut pendidikan tempur agar siap dikirim ke front Surabaya dan sekitarnya. Baru pada April 1946 seiring pergantian status kepemilikan lanud dari Divisi VIII ke TKR Djawatan Udara, Hanandjoeddin berganti pangkat menjadi Opsir Muda Udara (OMU) III. Baca juga: Hanandjoeddin ditengah Tarik-Ulur Kewenangan Lanud Bugis Sebelum Agresi Militer I (Juli 1947), Hanandjoeddin dan anak buahnya jadi salah satu tulang punggung angkatan udara. Merekalah penyedia pesawat. Kesatuan angkatan udara dari Lanud Panasan (kini Lanud Adi Soemarmo) hingga Lanud Maguwo (kini Lanud Adisutjipto) mendapat banyak bantuan pesawat untuk para kadet dan penerbangnya dari Lanud Bugis. “Bengkel Lanud Bugis di mana Hanandjoeddin bertugas merupakan pusat utama penyedia kebutuhan pesawat baik untuk operasi militer maupun untuk kemanusiaan, dan pelatihan bagi kepentingan republik. Para mekanik yang terampil walau dalam jumlah yang sangat terbatas, mampu mengkondisikan pesawat-pesawat peninggalan Jepang yang sebelumnya sudah tak dapat lagi dipergunakan,” sambung Bambang. Pasukan PPU III/930 pimpinan OMU III Hanandjoeddin di front Malang Timur (Dok Pribadi/Repro  Sang Elang ) Saat Agresi Militer II, Hanandjoeddin dan pasukannya terpaksa menyingkir. Mereka bergerilya sampai ke Malang Timur dan Trenggalek, di mana Hanandjoeddin memimpin Pasukan Pangkalan Udara (PPU) III/930. Usai revolusi kemerdekaan, Hanandjoeddin tetap mengabdi di Pasukan Pangkalan AURI. Tempat penugasannya berpindah-pindah, mulai dari Lanud Morokrembangan, Lanud Kalijati (Subang, Lanud Suryadarma), Lanud Husein Sastranegara (Bandung), Lanud Mandai (Makassar, Lanud Sultan Hasanudin), Lanud Palembang (Lanud Sri Mulyono Herlambang), hingga kembali ke Lanud Bugis sampai pensiun dengan pangkat mayor pada 1967. Ia lalu pulang kampung ke “Bumi Serumpun Sebalai”. Kepulangan Hanandjoeddin dilatarbelakangi ketidakpuasan sejumlah tokoh Belitung pada kepemimpinan Bupati Wahab Adjis. Para tokoh itu lalu mengadu ke DPRD Gotong Royong Kabupaten Belitung agar mencari pengganti pemimpin dari kalangan putra daerah. Aspirasi mereka ditampung, Hanandjoeddin kemudian dipanggil. “Pada 1965 kondisi ekonomi rakyat Belitong sedang terpuruk. Tidak banyak kemajuan pembangunan. Kondisi infrastruktur daerah banyak rusak. Sarana pendidikan masih minim. Kebutuhan pangan rakyat terutama stok beras di daerah sedang krisis,” tulis Haril M. Andersen dan Bambang Sutrisno dalam Memenuhi Panggilan Rakyat: Kiprah Kenangan Sosok Bupati H. AS. Hanandjoeddin. Baca juga: Enam Perintis TNI AU yang Meninggal Tragis Hanandjoeddin pensiun dengan pangkat mayor dan kemudian mendapat pangkat kehormatan letnan kolonel (Dok. Pribadi/Repro Memenuhi Panggilan Rakyat ) Hanandjoeddin pun menjawab “panggilan” itu. Ia berkenan pensiun dari AURI untuk mengabdi di tanah kelahirannya. Ia terpilih sebagai bupati Belitung periode 1967-1972 secara aklamasi. “Pengalaman dan nilai-nilai perjuangan tanpa kehilangan jati diri sebagai anak negeri Belitung yang melekat pada Hanandjoeddin, hadir sebagai prinsip dasar yang berkelanjutan ketika mengabdi sebagai bupati. Bertindak sebagai perintis di tengah segala keterbatasan yang dijalani dengan penuh pengorbanan semasa perjuangan di Malang dan sekitarnya, kembali berulang di Belitung,” tambah Bambang. Baca juga: Kisah Marsekal dari Soreang Menurut budayawan cum sejarawan Bangka-Belitung Dato’ Akhmad Elvian, Hanandjoeddin berhasil mengatasi sejumlah krisis dengan cara-cara yang merakyat. Itu patut dijadikan teladan yang masih relevan di masa sekarang, tak hanya buat para kepala daerah di Babel tapi juga seantero negeri. “Satu nilai penting yang dapat dijadikan contoh dalam konteks nasional adalah bagaimana dia menjadi pemimpin yang merakyat. Itu masih sangat sedikit. Kalau pemimpin yang membangun pencitraan banyak. Pepatah Belanda kuno menyebut: ‘ Leiden is Lijden ,’ memimpin adalah menderita. Itu disandang oleh Hanandjoeddin,” ujar Elvian. Dato' Akhmad Elvian di Seminar Nasional “H. AS. Hanandjoeddin: Pejuang Tangguh di Masa Perang dan Damai” (Randy Wirayudha/Historia) Sikap merakyat Hanandjoeddin itu, lanjut Elvian, bisa dilihat dari seringnya ia blusukan menemui para tokoh adat untuk menyerap aspirasi rakyat di pedalaman maupun di pesisir. Aktivitas itu lebih sering dilakoni Hanandjoeddin dengan berjalan kaki atau mengayuh sepeda ketimbang dengan mobil dinasnya. Hal itu membuatnya dijuluki “Pak Long” oleh masyarakat. “Dia populer dengan istilah ‘Pak Long’. Artinya bapak yang sulung atau bapak tertua yang selalu menolong. Siapa yang ditolong? Ya rakyatnya,” sambung sosok yang juga menjabat ketua Tim Ahli Cagar Budaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut. Baca juga: Sepakterjang Madmuin Hasibuan Selain pergi ke kampung-kampung menemui tokoh adat, Hanandjoeddin juga sering jadi khatib Salat Jumat di perkampungan. Ia acapkali menginap di rumah rakyat saat blusukan untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. “Satu lagi ketika mengatasi krisis pangan, beliau tidak pinjam duit ke mana-mana. Beliau berupaya mengatasinya dengan kemampuan sendiri untuk memanfaatkan potensi lokal. Beliau menganjurkan pegawai-pegawainya untuk secara giat berladang untuk mengatasi krisis itu. Siapapun bisa jadi pemimpin kalau hanya menghabiskan uang APBD. Tapi bagaimana pemimpin itu mestinya menggali potensi lokal untuk diberdayakan sehingga masyarakat jadi kuat dan mandiri dan ini dicontohkan oleh beliau,” tandas Elvian. H. AS. Hanandjoeddin seringkali memimpin Salat Jumat dan blusukan ke perkampungan (Dok. Pribadi/Repro Memenuhi Panggilan Rakyat ) Upaya Pengajuan Gelar Pahlawan Kiprah-kiprah Hanandjoeddin itulah yang mendorong masyarakat Babel mengajukan namanya menjadi pahlawan nasional dari Provinsi Babel. Inisiasi itu berangkat dari hasil wawancara langsung dengan Hanandjoeddin dan riset tentang kiprahnya oleh Haril pada 1994, setahun sebelum Hanandjoeddin wafat di Tanjungpandan pada 5 Februari 1995 dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Ksatria Tumbang Ganti, Tanjungpandan. “Dulu sebenarnya saya wawancara beliau untuk (artikel) di majalah SMB atau Suara Masyarakat Belitung di Jakarta. Saya mulanya enggak ada niat apa-apa, hanya ingin bangga punya pahlawan dari Belitung ini,” tutur Haril kepada Historia dalam kesempatan berbeda. Pada saat bedah bukunya di Pangkalpinang pada 2 November 2015, salah seorang panelis, Toni Batubara (Ketua FKPPI Kabupaten Belitung), melontarkan gagasan perlunya pengusulan gelar pahlawan nasional. Haril pun mengkomunikasikannya dengan sejumlah organisasi guru hingga pemuda. Setelah mendapatkan SK Bupati Belitung Timur pada 23 Januari 2017, dibentuklah TP2GD Belitung Timur. Semua persyaratan lantas diserahkan kepada TP2GD Provinsi Babel. Baca juga: Di Balik Tabir Pahlawan Nasional Abdul Kahar Mudzakkir Haril M. Andersen yang meriset kiprah H. AS. Hanandjoeddin (Randy Wirayudha/Historia) Pada 2018, TP2GD kebetulan juga sedang memperjuangkan Depati Amir untuk jadi pahlawan nasional. Maka kedua nama pejuang tadi diajukan bersamaan ke Kementerian Sosial. Namun, hasilnya hanya Depati Amir yang diresmikan jadi pahlawan nasional dari Provinsi Babel. Pengusulan Hanandjoeddin ditunda dengan catatan. “Ada dua catatan yang harus dilengkapi. Pertama, terkait dengan masa hidupnya mengisi kemerdekaan sebagai bupati Belitung. Karena pada waktu pengusulan 2018 belum sama sekali. Kedua, terkait dengan hal-hal yang sifatnya monumental yang diabadikan dengan menggunakan nama jalan, misalnya. Pada saat itu baru diabadikan jadi nama Bandara H. AS. Hanandjoeddin,” jelas Elvian. Untuk mengabadikan nama Hanandjoeddin menjadi nama jalan, pemkab Belitung mengaku siap. Hanya saja, lokasinya masih dipilih. Sedangkan untuk naskah akademik tentang kiprah Hanandjoeddin sebagai bupati, pada September 2021 telah diterbitkan buku Memenuhi Panggilan Tugas yang disusun oleh Haril dan Bambang Sutrisno. Baca juga: Depati Amir, Pahlawan Nasional dari Pulau Timah Kolase Bandara dan Pangkalan Udara H. AS. Hanandjoeddin serta makam sang tokoh di TMP Ksatria Tumbang Ganti (Randy Wirayudha/Historia) Dengan digelarnya seminar nasional, penerbitan biografi kedua, serta pengabadian nama Hanandjoeddin sebagai nama jalan, diharapkan bisa memenuhi semua persyaratan untuk mengajukan Hanandjoeddin sebagai pahlawan nasional tahun ini. Tim TP2GD Provinsi Babel mesti menyerahkan pengusulannya paling lambat 31 Maret 2022. “Hanandjoeddin dalam ruang historiografi kepahlawanan di Indonesia ditandai oleh kehadirannya sebagai mekanik handal dan selalu terdepan dalam penyediaan pesawat bagi republik. Ia juga mampu mengimplementasikan pengalaman hidupnya sebagai pemimpin perintis tanpa pamrih ketika mendapat amanah sebagai bupati. Berdasarkan paradigma historiografi yang baru dapat disimpulkan, Hanandjoeddin sangat berhak merepresentasikan Belitung dalam ruang kepahlawanan Indonesia sekaligus merepresentasikan dirinya sendiri dalam ruang kepahlawanan nasional Indonesia sebagai manifestasi jiwa kebangsaan yang berkelanjutan,” tandas Bambang. Baca juga: Selayang Pandang Lanud Atang Sendjaja

SUDAH 41 tahun helikopter multifungsi nan lincah MBB Bo-105 mengabdi pada Brunei Darussalam. Lantaran usia itulah seluruh Bo 105 yang bernaung di Skadron Ke-2 Wing Operasi Tentera Diraja Udara Brunei (TUDB, Angkatan Udara Brunei) sejak 1981 itu resmi dipensiunkan. Mengutip   Asia Pacific Defense Journal , Selasa (8/2/2022), upacara pemensiunan enam heli buatan pabrikan Jerman Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) tersebut diresmikan langsung oleh Panglima TUDB Brigjen Dato Seri Pahlawan Mohammad Sharif bin Dato Haji Ibrahim di Air Movement Centre Pangkalan Udara Rimba. Kini, di Asia Tenggara tinggal Filipina dan Indonesia yang masih mengoperasikan heli yang setengah abad lalu jadi heli revolusioner pertama di dunia tersebut. Filipina tinggal memiliki satu unit B0-105 yang dioperasikan Resimen Penerbangan Angkatan Darat “Hiraya”. Satu-satunya Bo-105 milik AD Filipina itu berasal dari hibah taipan Manuel Velez Pangilinan pada Januari 2021. Adapun AU maupun Angkatan Laut (AL) Filipina sudah memensiunkan belasan alutsista serupa sejak 1980-an. Dengan begitu, Indonesia jadi operator terbesar heli jenis itu di ASEAN. Menukil   World Air Forces   edisi 2022, militer Indonesia masih mengoperasikan 22 Bo-105. Delapan unit berada di Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal), 12 unit di Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad), dan dua unit di TNI AU dioperasikan Badan SAR Nasional (Basarnas). Berbeda dari Brunei dan Filipina yang membelinya langsung dari MBB di Hamburg, Jerman, Bo 105 milik Indonesia diperoleh dari merakit sendiri di Bandung. Proses tersebut dimungkinkan setelah Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN, kini PT DI/PT Dirgantara Indonesia) mendapat lisensi dari MBB. Baca juga: Heli TNI AU Juara di Udara Armada MBB Bo-105 yang dipensiunkan TUDB ( mindef.gov.bn ) Produk Revolusioner Jerman Heli Bo-105 merupakan salah satu mahakarya Ludwig Bölkow yang mengarahkan langsung pengembangannya bersama tim MBB mulai 1964. Heli tersebut revolusioner di masanya karena sebagai heli ringan pertama di dunia yang ditenagai dua mesin, serta penggunaan sistem rotor tanpa engsel. “Tujuan Bölkow adalah menciptakan rotor yang lebih simpel dan kokoh dengan mengeliminasi semua peredam (getaran) dan engselnya. Penghubung rotor utama (heli) MBB hanyalah satu kepingan titanium tempa besar untuk memberikan kekuatan yang cukup, dan bilah rotor serat kompositnya memberikan fleksibilitas. Tanpa engsel, kepala rotornya dikuci dengan baut langsung ke rangka heli,” demikian Flying Magazine edisi Maret 1990 menulis. Setelah melakukan trial and error di darat dengan purwarupa pertamanya, MBB mengeluarkan purwarupa kedua untuk melakoni maiden flight di Ottobrunn, Jerman, pada 16 Februari 1967. Publik Jerman baru diperkenalkan dengan heli anyar ini tiga bulan berselang. Bo-105 mendapat sertifikasi Luftfahrt-Bundesamt (otoritas kelaikan penerbangan Jerman) pada 1970 dan FAA (otoritas kelaikan penerbangan Amerika Serikat) dua tahun kemudian. Bo-105, yang dapat dipergunakan untuk sipil dan militer, memiliki panjang 11,86 meter dan tinggi tiga meter. Heli berbobot kosong 1.276 kilogram itu bisa mengangkut empat orang, termasuk dua kru, dan mampu terbang dengan membawa beban 2.500 kilogram. Mesin ganda Allison 250-C20B turboshaft membuatnya bisa bermanuver dengan kecepatan maksimal 242 kilometer per jam, melonjak hingga ketinggian maksimal 17 ribu kaki, dan sanggup melayang selama 3 jam 30 menit jika bahan bakarnya terisi penuh. Jika diperuntukkan bagi milier, Bo 105 bisa dipersenjatai beraneka jenis senjata. Sejak 1975, Bundeswehr (AD Jerman) mengoperasikannya dengan enam misil antitank Euromissile HOT, BGM-71 TOW, atau misil air-to-air Stinger. Baca juga: Tank Jerman yang Layu Sebelum Berkembang Heli serang MBB Bo-105 milik Bundeswehr (kiri) dan perancangnya Ludwig Bölkow (Ludwig-Bölkow-Stiftung) Rasa Indonesia Beragam kemampuan itu membuat BJ Habibie (kelak presiden RI ketiga) kepincut. Kala dikaryakan di Divisi Advance Technology dan Teknologi Penerbangan (ATTP) PT Pertamina pada 1974, Habibie mencanangkan penguasaan teknologi penerbangan baik untuk fixed-wing atau pesawat maupun rotary-wing atau helikopter. “Jadi yang memulai itu Pertamina, belum IPTN. Waktu itu Pak Habibie mengajukan ke Presiden Soeharto untuk mulainya industri penerbangan. Konsep beliau mulai dari assembling, terus akhirnya produksi. Pak (Harsono Juned) Pusponegoro menangani pesawat, saya diminta Pak Habibie menangani helikopter,” kata eks-Menristek/Ketua BPPT Kabinet Pembangunan VII Rahardi Ramelan kepada Historia. Untuk pesawat, yang mengembangkan pesawat turboprop NC-212, program itu merangkul Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) dari Spanyol. Sementara, untuk program helinya Habibie mengincar Bo 105 yang diproduksi MBB, tempat Habibie berkarier antara tahun 1965-1973. Keduanya merupakan program produksi dan perakitan dengan lisensi CASA dan MBB. Baca juga: Akhir Tragis Alutsista Heli Legendaris Rahardi Ramelan mengenang program Heli NBO-105 (Randy Wirayudha/Historia) Akan tetapi, menurut pengamat industri strategis Fajar Harry Sampurno, mulanya tiada yang sudi bekerjasama dengan Indonesia. Airbus, Boeing, maupun MBB sama semua. Berkat kegigihan Habibie yang terus mengupayakannya sejak 1974, CASA berhasil dirangkul untuk program pengembangan pesawat turboprop C-212 pada 1976. “Mereka akhirnya mau karena bukan gratis. Maunya barter. CASA mau bantu pesawat terbang tapi kita harus pakai teknologi hydrocracking mereka yang untuk kilang minyak. Pak Harto setuju dan setelah CASA mau, kemudian MBB baru mau,” ujar Fajar Harry Sampurno kepada Historia dalam kesempatan berbeda. Kerjasama dengan MBB mengikuti tak lama kemudian. Kerjasama tersebut bertujuan untuk produksi dan assembling heli BO-105. Baca juga: Pesawat Sukhoi Rasa Minyak Sawit Pengamat industri strategis cum eks-Dirut Barata Indonesia Fajar Harry Sampurno (Randy Wirayudha/Historia) Perjanjian segitiga lantas ditandatangani pada September 1974. Mengutip Prof. Sulfikar Amir, guru besar di Nanyang University, dalam The Technologial State in Indonesia: The Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics, perjanjiannya ditandatangani Ibnu Sutowo yang mewakili Pertamina, Ludwig Bölkow dari MBB dan (Enrique) De Guzman (CEO CASA). Penandatanganan itu menandai komitmen kedua perusahaan Eropa itu untuk membantu pengembangan industri dirgantara di Indonesia. “Pertama-tama, Indonesia mengimpor beberapa unit CASA C-212 dan Bo-105 yang sudah dibongkar bagian per bagiannya dari Madrid dan Hamburg. Ratusan bagian pesawat lalu dirakit di Bandung agar mereka bisa mengenalinya dengan sistem teknis yang kompleks serta struktur keseluruhannya,” tulis Sulfikar. Baca juga: Pesawat Pemburu dari Masa Lalu Program heli Bo-105 dipercayakan kepada Rahardi. Lantaran adanya kebutuhan mendesak untuk Operasi Seroja di Timor Timur, produksinya dikebut di Pangkalan Udara Husein Sastranegara, Bandung untuk membangun BO-105 versi militer. “Kita hanya dikasih hanggar kecil di situ. Untuk masang engine -nya aja saya enggak bisa. Jadi saya pakai crane sewaan di luar untuk pasang engine- nya. Kita mengubah dari heli biasa menjadi heli tempur. Jadi ada orang Angkatan Darat, Kapten Simorangkir, minta mulai bagaimana helikopter sipil ini bisa dipasangin senjata,” kata Rahardi. Presiden Soeharto mengamati perakitan NBO-105 versi militer (kiri) & assembly line NBO-105 karya IPTN dibawah lisensi MBB ( Angkasa  edisi September-Oktober 1976/ Dari Pare-Pare Lewat Aachen ) Selain minta dipersenjatai dengan senapan otomatis kaliber 12,7 mm di pintu kiri dan kanan, TNI AD juga minta heli BO-105 itu dipasok radio PRC-77 agar bisa berkomunikasi dengan pasukan darat. Yang sedikit merepotkan adalah permintaan penambahan lapisan baja di badan pesawat. “Dulu musuh kita yang dari Tim-Tim itu berada di bukit-bukit, di tebing begitu. Kita diminta pasang antipeluru di pinggir (badan heli), di pintu juga. Wah, saya agak jengkel juga. Kalau semuanya sudah antipeluru, helikopternya enggak bisa terbang, keberatan dia. Hahahaha…” kenangnya sembari tertawa. Baca juga: Ngeri-Ngeri Sedap Operasi Heli di Long Bawang Lapisan baja dan antipeluru itu akhirnya dipasang hanya di bagian bawah perut pesawat, tepatnya di bawah seat kru dan penumpang. Sementara tim teknisi menyiapkan heli, Penerbad menggeber program pelatihan pilotnya. “Sebanyak 19 orang perwira penerbang Angkatan Darat yang baru dilantik akan dipersiapkan untuk helikpter Bo-105. Demikian Komandan Pusat Penerbangan TNI-AD Brigjen R. Widodo Sastroamidjojo. Beberapa waktu lalu Presiden Soeharto memberikan bantuan skadron heli (16 buah) kepada Penerbangan TNI-AD. Ke-19 perwira yang sebagian besar lulusan AKABRI itu baru saja menyelesaikan kursus penerbang yang berlangsung sejak awal Oktober 1975,” kata Majalah Angkasa edisi September-Oktober 1976. Heli NBO-105 yang dioperasikan Puspenerbad (kiri) dan Basarnas ( pusdikpenerbad.mil.id/basarnas.go.id ) Setelah itu, pengembangan dan perakitannya barulah dikerjakan para insinyur IPTN. Identitas heli sedikit mengalami perubahan, yakni dengan penambahan “N” (singkatan dari Nusantara) di depan, sehingga menjadi NBO-105. Semua produksi IPTN kemudian dinamai NBO-105, sebagaimana pesawat CASA C-212 menjadi CN-212. “Transformasi teknologi dilaksanakan IPTN dengan metode program pembuatan yang progresif, telah menghasilkan bentuk produksi yang dirancang baik untuk kebutuhan sipil maupun militer. Keseluruhan sejak berproduksi tahun 1976 IPTN telah mengeluarkan produksinya untuk NC212 sebanyak 115 dan NBO 105 sebanyak 142 buah,” tulis majalah Dharmasena edisi Juni 1987. Baca juga: Selayang Pandang Lanud Atang Sendjaja NBO-105 kemudian laris di pasaran. Setelah dilengkapi varian yang di- stretched : NBO-105 CB, NBO-105 CBS, dan NBO-105S, heli-heli buatan IPTN itu diekspor ke Yordania, Kanada, dan Afrika Selatan. Di dalam negeri, selain dioperasikan Penerbad, heli tersebut juga dioperasikan Penerbal, Departemen Kehutanan, Pelita Air Service, dan Polri. Korps Bhayangkara menggunakannya sejak 1981. “Kapolri Jenderal Polisi Moch. Sanoesi pada 8 April 1988 menerima enam helikopter baru jenis NBO 105 dari IPTN yang diserahkan oleh Direktur Utamanya Prof. Dr. Ing. BJ Habibie di Kawasan Produksi II IPTN. Kepolisian RI sejak 1981 telah mengoperasikan tujuh helikopter jenis NBO-105 dan dengan penyerahan ini Polri telah mempunyai 13 buah NBO-105 produksi IPTN,” tulis majalah Mimbar Kekaryaan ABRI edisi April 1988. Namun, NBO-105 berangsur-angsur kalah saing setelah IPTN bekerjasama dengan pabrikan heli Prancis, Sud Aviation (kini Aérospastiale), sejak 1982. Kerjasama itu bertujuan untuk memproduksi heli keluarga “Puma” di bawah lisensi Prancis. Seiring perjalanan waktu, NBO-105 yang digunakan Penerbad dan Penerbal sedikit demi sedikit diganti oleh Bell 412, Mil Mi-2, Mil Mi-17, EC-120 “Colibri”, hingga Eurocopter Fennec karena usia. Di sisi lain, PT DI sudah menyetop produksi NBO-105 sejak 2011. Baca juga: Flypass Nekat Montir Pesawat Rayakan HUT RI

RADEN Mas Arya Candranegara V melakukan perjalanan demi perjalanan ke sepenjuru Jawa dalam rentang 1860–1875. Menggunakan nama Purwalelana –berarti pengelana pertama, ia menempuh perjalanan 5.000 kilometer yang dituangkan dalam Lampah-lampahipun Raden Mas Arya Purwalelana (Perjalanan Raden Mas Arya Purwalelana). Terbit perdana dalam dua volume pada 1865–1866, buku ini menahbiskan Candranegara V sebagai pelancong pribumi pertama yang menulis sebuah catatan perjalanan.

Sudah bisa diperhitungkan kalau akan terjadi gaduh seputar pameran revolusi kemerdekaan Indonesia. Apalagi karena pameran itu berupaya menyorot perjuangan kemerdekaan Indonesia dari 1945–1949: salah satu periode kompleks dalam sejarah bersama kita yang mengenal banyak “kenyataan” dan “kebenaran”. Akan tetapi lebih menonjol lagi ketika sekarang justru Rijksmuseum sendiri yang membangkitkan ribut-ribut itu. Dengan judul menarik “Hapus istilah Bersiap, karena rasistis”, terbit esai opini kurator tamu Bonnie Triyana pada harian NRC Handelblad , edisi 11 Januari 2022. Di situ dia mengumumkan bahwa “tim kurator” memutuskan untuk tidak menggunakan istilah “bersiap” sebagai penunjuk periode dalam pameran itu. Kata ini digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia (disebut para pemuda), yang tak lama setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 dan Proklamasi dua hari kemudian oleh Sukarno dan Hatta, berbalik menggunakan kekerasan terhadap orang Belanda kulit putih dan kaki tangan mereka. Baca juga:  Istilah "Bersiap" yang Problematik Menurut Triyana istilah “bersiap” itu mengadung “nuansa rasistis”, karena konsep pemuda –yang dalam konteks ini melambangkan semua orang Indonesia– digambarkan sebagai “pelaku kekerasan yang primitif, tidak beradab”, sedangkan kekerasan yang muncul akibat kolonialisme Belanda, yang menghasilkan masyarakat berdasarkan rasisme dan pemerasan tetap tidak disebut. Seperti sudah diduga, segera muncul reaksi. Rabu, 12 Jannuari, Hans Moll, ketua FIN (singkatan bahasa Belanda untuk Federasi Orang-orang Belanda Indo), sebuah kelompok yang jelas tidak mewakili setiap orang yang termasuk dalam “kalangan Indo”, memberi tahu situs berita nu.nl  bahwa dia akan melaporkan kepada polisi hal yang menurutnya merupakan “penyangkalan ‘bersiap’ yang gila dan mengejutkan ini”. Dalam berita yang sama, Rijksmuseum datang dengan penjelasan awal untuk tidak menggunakan istilah “bersiap”, karena ingin menekankan pendekatan multi perspektif pameran ini. Melalui kisah pribadi 20 orang, pameran ini akan mencurahkan perhatian pada kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, demikian Rijksmuseum. Dengan begitu dipilih untuk “tidak menggunakan istilah khusus terhadap penderitaan yang muncul selama periode ini”. Baca juga:  Kenapa Kata "Bersiap" Memancing Amarah Besar? Dua hari kemudian, pada Jumat, 21 Januari 2022, Rijksmuseum, melalui pernyataan direktur Taco Dibbits dan kurator Harm Stevens, mengoreksi pendiriannya. Istilah “bersiap” tetap digunakan dalam pameran ini. Keputusan sebelumnya untuk tidak menggunakan istilah “bersiap” tiba-tiba berubah menjadi opini “pribadi” Triyana, yang tidak digunakan lagi oleh Rijksmuseum. Sangatlah menyakitkan bahwa Rijksmuseum yang semula menyatakan tidak menggunakan istilah “bersiap” tapi kemudian ternyata meralatnya. Bukan hanya karena tanggung jawab permasalahan istilah “bersiap” diletakkan pada Bonnie Triyana. Tapi juga karena di sini segera terlihat sebuah pola yang lagi-lagi mengabaikan kalangan Indo-Eropa, Tionghoa, kalangan Maluku, Timor, Indo-Afrika dan para prajurit KNIL keturunan Suriname dan keluarga mereka –mereka yang tidak dianggap sebagai orang Belanda atau orang Indonesia, tetapi justru istilah “bersiap” sangat menentukan, karena bulan-bulan itu pada akhirnya mengharuskan mereka pindah ke Belanda. Demikian dicatat oleh sejarawan Miko Flohr dalam blog pribadinya. Bagi saya sikap plintat-plintut Rijksmuseum terutama menunjukkan betapa suara Belanda masih selalu dominan dalam bersuara atau tidak dalam soal sejarah bersama kita, dalam hal ini revolusi Indonesia. Baca juga:  Polemik "Bersiap" dan Meremehkan Sudut Pandang Indonesia Jadi bagaimana? Bagaimana pula dengan gagasan multi perspektif yang ingin dimunculkan dalam pameran ini? Kalau Rijksmuseum masih ingin mewujudkan cita-cita ini, maka harus segera mulai diadakan pembicaraan dengan kelompok yang sampai sekarang, disengaja atau tidak, tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Setelah itu istilah “bersiap” perlu disoroti oleh semua pihak yang terlibat dari semua kemungkinan perspektif dan posisi. Kemudian menempatkannya pada konteks yang lebih luas lagi yaitu kekerasan yang dilakukan Belanda terhadap orang Indonesia selama perang kemerdekaan atau perang rekolonisasi yang kemudian dikobarkan. Menurut saya dekolonisasi juga harus berarti sama-sama (berani) melihat sejarah bersama kita, dengan begitu mengakui pengalaman dan ingatan bersama. Juga pengalaman dan ingatan mereka yang tidak dengan mudah dapat dimasukkan ke dalam kategori yang ditentukan dari luar (kolonial) seperti “Belanda” dan “Indonesia”. Sebagai penutup saya ingin mengutip Lies Cruden, putri seorang prajurit KNIL keturunan Suriname yang pernah bertugas di Jawa. Dia adalah salah satu penutur dalam buku saya Antara Nusa: Levensverhalen van ouderen uit Indië/Indonesië (Antara Nusa: kisah hidup lansia dari Hindia/Indonesia). Katanya, “Baru kalau kita bisa berbagi dan saling kenal sejarah serta kisah hidup masing-masing yang semuanya dilakukan secara terbuka dengan saling menghargai, baru bisa kita wujudkan toleransi.” Penulis adalah sejarawan lulusan Amsterdam School of Historical Studies (ASH), University of Amsterdam.             Tulisan ini sebelumnya dimuat dalam nrc.nl pada 18 Januari 1922. Alih bahasa oleh Joss Wibisono.

Pernyataan Edy Mulyadi dalam video yang viral mengenai penolakannya terhadap pemindahan ibu kota negara menuai kecaman. Dia menyebut lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur sebagai “tempat jin buang anak”. Orang Kalimantan pun tak terima dan melaporkan Edy ke polisi. “Bisa memahami enggak , ini ada tempat elite, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke ‘tempat jin buang anak’. Pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo,  ngapain  bangun di sana,” kata Edy disambut tertawa orang-orang di sekitarnya. Baca juga:  Kertanagara dan Nusantara “Tempat jin buang anak” merupakan istilah yang digunakan masyarakat Betawi untuk menunjuk tempat-tempat di Jakarta yang masih sepi. Sebagai produk budaya, istilah ini kemungkinan terbentuk dari kepercayaan masyarakat Betawi terhadap jin. Ensiklopedi Jakarta membahas soal kepercayaan masyarakat Betawi pada jin dalam entri “ruh”. Disebutkan bahwa masyarakat Betawi meyakini manusia bisa berhubungan dengan jin. Melalui upacara hadirin , jin bisa dipanggil dan datang meminjam raga yang memanggil. Ditilik dari sifatnya, ada jin baik dan ada jin jahat. Yang dipelihara, tentu jin baik. Jarang orang Betawi mengusir jin, kecuali jin jahat yang merasuk ke dirinya. Secara individual, mereka yang mengerti agama cenderung untuk koeksistensi damai dengan jin yang menghuni rumahnya. Orang Betawi menggunakan jasa jin untuk mengamankan sawah, empang, kebun, rumah, dan menjaga diri serta keluarga. Menurut Ridwan Saidi, budayawan Betawi, dalam Profil Orang Betawi,Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya , masyarakat Betawi punya pantangan yang dapat mengganggu jin, yaitu menguruk sumur tua. Mereka beranggapan makhluk jin senang membangun pemukiman di sumur. “Dasar pikirannya begini, jin itu terbuat dari api, tentu saja mereka kegerahan terus, sedangkan sumur tempat yang sejuk,” tulis Ridwan. Baca juga:  Ridwan Saidi dan Dapunta Hyang Selain itu, lanjut Ridwan, dalam kepercayaan orang Betawi, jin adalah kekuatan nyata yang dapat diperintah dan dapat dikonservasi apakah di batu cincin atau golok. “Pada golok berwafak juga terdapat baca’anhadirin , maka dalam bilah golok itu bersemayam makhluk jin, satu atau lebih, bahkan kadang 3000. Wafak memanggil jin juga terdapat dalam isim , yang biasanya diselipkan di gesper. Atau diraja’ , artinya tubuh orang diwafak dengan cairan mistik atau buhur. Mereka yang diraja’ pada dirinya bersemayam jin,” tulis Ensiklopedi Jakarta. Baca juga:  Ridwan Saidi dan Bahasa Armenia Jin juga hadir dalam cerita dan teater rakyat Betawi. Jakob Soemardjo, kritikus sastra dan seni, dalam Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia menyebut bahwa lenong adalah bentuk teater rakyat yang paling populer di wilayah Betawi. Ada dua jenis lenong berdasarkan bahasa dan materi cerita, yaitu lenong dines dan lenong preman. Lenong preman yang menggunakan bahasa Betawi sehari-hari (Melayu-Betawi) memainkan cerita kehidupan rakyat Betawi sehari-hari. Sedangkan lenong dines menggunakan dialog bahasa Melayu Tinggi yang menekankan unsur humor dan lawak. “Lenong dines mementaskan cerita-cerita hikayat lama yang berlangsung di istana-istana dengan tokoh-tokoh raja, putri, dan jin-jin,” tulis Jakob. Baca juga:  Lenong Menembus Lorong (Zaman) Tempat-tempat Sepi Setelah mendapatkan reaksi keras dari masyarakat Kalimantan, Edy kemudian meminta maaf. Dia beralasan bahwa “tempat jin buang anak” adalah istilah biasa di Jakarta untuk menggambarkan tempat yang jauh.Istilah ini menjadi tidak biasa dan menimbulkan masalah ketika digunakan untuk menunjuk daerah lain. Sejak kapan istilah “tempat jin buang anak” digunakan, belum diketahui pasti. Namun, istilah ini telah jamak digunakan pada 1960-an untuk menunjuk tempat-tempat di Jakarta yang masih sepi. Alwi Shahab, wartawan dan sejarawan Betawi, dalam Saudagar Baghdad dari Betawi , menyebut bahwa menjelang Perang Dunia II penduduk Batavia berjumlah 665 ribu jiwa. “Kala itu, Kebayoran Baru yang baru dibangun tahun 1948 masih merupakan ‘tempat jin buang anak’,” tulis Alwi. Baca juga:  Selayang Pandang Kisah Mampang Selain Kebayoran Baru, Alwi dalam bukunya yang lain, Robinhood Betawi, Kisah Betawi Tempo Doeloe , menyebut Kemang di Jakarta Selatan pada 1960-an dan 1970-an juga sangat sepi, hampir seluruh penduduknya orang Betawi yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan, sedangkan pendatang bisa dihitung dengan jari. Alwi ingat cerita ketika Mohammad Nahar, pemimpin redaksi Kantor Berita Antara , diolok-olok teman-temannya karena pindah ke Jl. Bangka, tempat paling bergengsi di Kemang saat ini: “Anda tinggal di tempat jin buang anak”. Namun, pada 1980-an, Kemang dan Kuningan di Jakarta Selatan dibangun sebagai kota satelit baru. Willard A. Hanna, direktur Kantor Penerangan Amerika Serikat (USIS), dalam Hikayat Jakarta menyebut Kemang setaraf Forbes Park, kota satelit paling megah di Filipina. Di sini tinggal para eksekutif perusahaan-perusahaan asing, pegawai badan-badan PBB, dan anggota-anggota misi diplomatik. Baca juga:  Awal Mula Pembangunan Ancol Begitu pula dengan Ancol di Jakarta Utara. Kawasan ini dianggap tidak layak untuk ditempati karena menyeramkan, berawa-rawa dan bersemak-belukar sehingga menjadi sarang penyakit malaria, bahkan dikenal sebagai “tempat jin buang anak”. “Berkat jasa beliaulah (Soekardjo Hardjosoewirjo, red .), Ancol, yang dulu oleh masyarakat Betawi dikenal sebagai ‘tempat jin buang anak’, kini berubah total menjadi kawasan permukiman, industri, dan tempat rekreasi yang indah serta nyaman bagi masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya,” tulis Yusufpadi, testimoni dalam biografi Jejak Soekardjo Hardjosoewirjo di Taman Impian Jaya Ancol . Ancol yang mulai dibangun pada 1966 telah menjadi kawasan wisata terpadu kebanggaan ibu kota Jakarta. Sebentar lagi Ancol akan mendunia karena menjadi tempat balapan Formula E yang semula akan digelar di Monas.

SESEKALI lelaki gaek dengan rambut yang sudah memutih itu membenarkan letak kacamatanya. Terduduk di ruangan kerja pribadi yang cukup luas dengan jajaran rak buku di beberapa bidang temboknya, Prof. Rahardi Ramelan, lelaki tersebut, mengaku tak habis pikir dengan keputusan pemerintah membubarkan sejumlah lembaga penelitian, termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), untuk kemudian meleburkan sisa-sisanya ke dalam satu wadah bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN yang mulanya bernaung di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), didirikan lewat Peraturan Presiden (PP) Nomor 74 tahun 2019. Selang beberapa saat kemudian, lewat PP Nomor 33 tahun 2021 pemerintah melebur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan BPPT ke dalam BRIN. Langkah tersebut mengundang pertanyaan banyak pihak. Belakangan, awal Januari 2022, gelombang kritik dan protes berdatangan setelah pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang sisanya dilebur ke dalam BRIN. “Sekarang BPPT hilang, apalagi LIPI dihilangkan. Kantornya semua (lembaga penelitian) tulisannya BRIN. Sekarang sudah mulai timbul protes kan ya. Dilihat dari segi manajemen saja, misalkan yang belum pegawai negeri enggak boleh lagi. PP-nya sudah dibikin tapi undang-undangnya (UU) tidak demikian. Memang ada istilahnya ‘pemikiran kembali’ tapi bukan berarti membubarkan,” kata Rahardi kepada Historia , Jumat (7/1/2022). Baca juga: Membangun Kader Keuangan BPPK Tata kelola riset dan teknologi (ristek) yang diambil pemerintah semakin tidak jelas dengan pembubaran Kemenristek pada 2021. Kemenristek  yang sebelumnya menaungi sejumlah lembaga tersebut kemudian bidang risteknya dileburkan ke dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Menristek sudah dipindah-pindah berapa kali? Terus ada Ristekdikti (2014). Terakhir waktu Bambang Brodjonegoro, risteknya (Kemenristek) masih ada. Tapi begitu ada BRIN, menteri risteknya enggak ada. Risteknya dibawa lagi ke Dikbud kan? Saya enggak tahu apa kerjaannya BRIN. Ini yang bikin kacau kitalah,” sambung menteri Ristek/Kepala BPPT periode Maret-Mei 1998 itu. Menurut Rahardi, kehadiran BRIN yang mengambilalih semua lembaga penelitian negara justru merusak ekosistem dan DNA ristek yang sudah ada. Termasuk relasi di antara lembaga-lembaga pemerintah, bisnis/industri, dan perguruan tinggi (PT) di dalamnya. “PT itu mengenal yang namanya Tri Dharma. Jadi selain mengadakan pendidikan tapi juga melayani masyarakat. Sebetulnya dulu Profesor Doddy Achdiat Tisna Amidjaja waktu menjabat Kepala LIPI dia sudah bener. Semuanya boleh melaksanakan tapi tidak pada puncaknya. Jadi kalau PT puncaknya sains, BPPT puncaknya technology development. Sekarang kan enggak tahu dengan BRIN ini. Kan dilebur semuanya,” tambah Rahardi. Prof. Dr (HC) Rahardi Ramelan, eks deputi Kepala BPPT dan Menristek/Kepala BPPT (Fernando Randy/Historia) Mula BPPT Pembubaran sejumlah lembaga penelitian itu mengingatkan Rahardi kembali pada cikal-bakal pembentukan BPPT. Walau usianya sudah menginjak 83 tahun, Rahardi masih ingat betul bagaimana terbentuknya lembaga itu bermula dari pemikiran soal industri penerbangan para pemuda Indonesia lulusan sekolah-sekolah teknik di Eropa. Rahardi sendiri merupakan lulusan magister teknik mesin Universitas Teknik Cekoslovakia (ČVUT) di Praha tahun 1964. Pada awal 1970-an, dia berkarier di bagian analisis dan penghitungan statik di Airbus SE di Hamburg, Jerman Barat. “Dulu saya masih TNI AU sampai punya pangkat letnan satu. Saya masuk ke Ditjen Industri Penerbangan, ditugaskan di Biro Pendidikan, terus Biro Perencanaan. Kemudian saya ikut on the job trainin g di Fokker Aviolanda, anak perusahaannya Fokker di Belanda. Selesai 1969 ditarik pulang, kemudian Pak Habibie datang ke Indonesia. Saya sudah kenal sejak mahasiswa. Saya diajak keliling Jawa, untuk mengecek apakah mungkin Indonesia bikin industri atau pemeliharaan pesawat,” kenang Rahardi. Baca juga: Pesawat Pemburu dari Masa Lalu Konklusinya, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Habibie, kenang Rahardi, lalu menginstruksikannya untuk mencari para teknisi lokal yang mau kerja sembari menimba ilmu di Eropa dengan ongkos sendiri. Sekira 15 orang berhasil dikumpulkan Rahardi untuk diajak ke Jerman Barat. Mereka berangkat menggunakan pesawat charter yang diongkosi Habibie dari pinjaman bank. Orang-orang inilah yang kemudian berperan dalam ristek di Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN, kini PT DI) dan BPPT. “Kita kumpul di Hamburg. Oleh Pak Habibie, semua diangkat jadi pegawai Hamburg. Ada banyak sekali. Ada Pak (Bram) Djermani tamatan Rusia, dia di konstruksi. Ada Pak (Surasno) Paramajuda, dia di bagian aerodinamika seperti halnya Pak Sutadi (Suparlan),” tutur Rahardi. Bacharuddin Jusuf Habibie (kiri) & Rahardi Ramelan di masa muda (Habibie Center/Dok. Pribadi Rahardi Ramelan) Beberapa dari mereka ditempatkan di Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), tempat Habibie menjadi kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Angkut, Niaga, dan Militer. Sebagian lain ditempatkan di Vereinigte Flugtechnische Werke (VFW) ataupun Airbus, seperti Rahardi. Mereka dipulangkan ke Indonesia kala Soeharto meminta Habibie mulai membangun industri penerbangan. Tetapi, muncul problem yang kemudian jadi isu. Bagaimana mewadahi para teknisi Indonesia yang sudah matang di Eropa ini? Terlebih, pemerintah belum punya anggaran untuk mendirikan lembaga baru. “Setelah Pak Habibie pulang ke Indonesia, ia bilang pada saya, ‘kamu ikut saya deh! Kamu tolong pikirin kalau kawan-kawan pulang itu jadi apa?’ Kebetulan kakak saya juga di Pertamina, lalu saya dihubungkan dengan kawan-kawan di Pertamina yang bisa ambil pandangan. Akhirnya saya usulkan ke Pak Habibie, kita kerja di Pertamina dengan golongan ini, golongan ini, dan sudah harus dapat rumah,” kata Rahardi. Baca juga: Habibie Kecil dan Soeharto Muda Habibie kemudian mengajukan saran Rahardi ke Presiden Soeharto dan disetujui. Alhasil dibentuklah divisi Advance Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) di dalam Pertamina untuk mewadahi para teknisi yang pulang dari Eropa. Kemudian ATTP berubah jadi divisi Advance Technology Pertamina (ATP) dengan proyek pertamanya menangani kerjasama produksi pesawat CASA C-212 dengan Spanyol dan helikopter Bo-105 dengan MBB Jerman. “Itu cikal-bakalnya BPPT. Dari ATTP, terus ATP dan berubah-ubah akhirnya jadi BPPT. Saya mulai dari kepala divisi, kemudian jadi direktur, sampai saya jadi deputi. Saat perundingannya (C-212 dan Bo-105) dengan mereka belum IPTN, semua yang berunding dan tangani masih Pertamina. Ini banyak orang enggak ngerti. Kita dibantu Pertamina negosiasi sampai kontrak segala macam. Itu Pertamina 100 persen,” tambahnya. Kolase Gedung Pertamina/Menara Patra yang kemudian jadi kantor BPPT (majalah Konstruksi, Oktober 1976) Menurut guru besar di Nanyang Technological University Prof. Sulfikar Amir dalam The Technologial State in Indonesia: The Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics , proyek tersebut ditandatangani di Munich, Jerman Barat medio September 1974 oleh tiga pihak: Dirut Pertamina Letjen (Purn.) Ibnu Sutowo, CEO CASA Enrique de Guzmán, dan petinggi MBB Ludwig Bölkow. Klausul di dalamnya termasuk komitmen MBB dan CASA untuk membantu transfer pengetahuan dalam rangka pengembangan industri penerbangan di Indonesia. “Desain termutakhir CASA waktu itu adalah C-212 Aviocar 12 penumpang, di mana Habibie menganggap pesawat itu akan cocok bagi kondisi pasar lokal di Indonesia,” tulis Sulfikar. Baca juga: Akhir Tragis Alutsista Legendaris Transfer pengetahuannya, lanjut Sulfikar, baru berupa fase pengenalan. Sejumlah pesawat CASA C-212 dan heli Bo-105 dikirim masing-masing dari Madrid dan Munich dalam ratusan bagian terpisah. Setelahnya, para teknisi Indonesia mesti mengenali satu per satu parts -nya, struktur keseluruhan pesawat, serta sistem-sistem teknisnya yang kompleks. Rahardi diminta Habibie menangani heli Bo-105. Sementara, C-212 ditangani Harsono Juned Pusponegoro. Proses assembling- nya dilakukan di Lapangan Terbang Pondok Cabe milik Pertamina, kemudian dipindah ke Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara setelah terjadi kerjasama dengan TNI AU. “Di Bandung yang mulainya itu adalah justru proyek helikopternya karena mendesak kita memerlukan helikopter untuk Tim Tim (Timor Timur). Krisis Tim-Tim kan waktu itu. Jadi saya disuruh menyelesaikan di Bandung. Beberapa tenaga kerja dari TNI AU kita ikutkan. Kita hanya dikasih hanggar kecil di situ. Untuk masang engine-nya aja saya enggak bisa. Jadi saya pakai crane sewaan di luar. Masang engine -nya tuh di luar hangar.” Pesawat C212 (kiri) dan Helikopter Bo-105 ( indonesian-aerospace.com/navy.mil ) Heli Bo-105 kemudian digunakan Penerbangan TNI AD (Penerbad) dengan beberapa modifikasi. Antara lain penambahan lapisan baja di bawah badan heli dan pemasangan radio PRC-77 untuk berhubungan dengan pasukan darat. Proyek C-212 yang baru dijalankan kemudian menempati hanggar yang lebih besar. Proyek tersebut membuat varian NC-212-200 dan NC-212-400 dengan upgrade pada sistem avionic dan autopilot menjadi digital. Baca juga: Obituari BJ Habibie: Akhir Hayat Sang Teknokrat Setelah Habibie dilantik menjadi menteri Ristek/Kepala BPPT pada 23 Agustus 1978, BPPT dipisahkan dari Pertamina dan berdiri sendiri sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggungjawab kepada presiden. Pemisahan teresebut diperkuat secara hukum dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1978. Rahardi dipercaya sebagai salah satu deputi Kepala BPPT. Di ranah industri penerbangan, BPPT tak hanya turut terlibat di proyek CN-235 tapi hingga N-250. Untuk keperluan membangun N-250 yang digagas Habibie, BPPT mendirikan Lembaga Uji Konstruksi (LUK) pada 1979 dan membangun fasilitas wind tunnel (terowongan angin) di Serpong, Tangerang. “Pesawat sebelum terbang kan harus dites life cycle , jam seluruh mereka terbang itu harus diujicoba. Terutama landing gear ‘digujrek-gujrek’ berapa cycle , sayap segala macam. Pak Habibie dan Pak Harto memutuskan buat wind tunnel sendiri. Itu yang kita bikin di Serpong, Indonesian Low-Speed Wind Tunnel (ILST). Terus mereka namanya (diubah) Laboratorium Aero-gas Dinamika dan Getaran (LAGG) karena juga vibrasi dites di sana,” urai Rahardi. Kolase ILST, kini LAGG-BBTA3 ( bppt.go.id ) Menukil buku 30 Years LAGG-BBTA3 karya Hanni Defianti dkk. keluaran BPPT tahun 2019, pembangunannya dimulai sejak 18 Desember 1984 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Soeharto. Setelah diresmikan Soeharto pada 11 Desember 1989, ILST punya kapasitas mengujicoba model pesawat dengan lebar sayap tiga meter di terowongan anginnya. “ILST sukses mendukung program pengembangan industri penerbangan yang dilakukan IPTN. Tiga proyek pesawat besar, konfigurasi dasar dan pengembangan CN235, N250, dan desain awal N2130 dilakukan di ILST. Sekira 7500 jam terowongan angin sukses dilakukan demi pengembangan N250 di periode desain awalnya,” tulis Hanni dkk. Baca juga: Flypass Nekat Montir Pesawat Rayakan HUT RI Seiring waktu berjalan, BPPT memperluas aspek-aspek risteknya. Penambahan SDM diproritaskan. Selain bertulangpunggungkan eks-alumnus Eropa dan Pertamina, BPPT menambah SDM-nya dari akademisi lokal yang mayoritas lulusan Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Brawijaya. “Karena saya melihat PT di Indonesia yang betul-betul menangani detail ke industri itu ITS dan Brawijaya. ITB (Institut Teknologi Bandung) buat saya orangnya terlalu teoritis. Selain orang-orang (dari) Eropa, itu anak-anak Brawijaya dan ITS yang jadi motor-motor saya. Memang ada juga dari ITB, IPB (Institut Pertanian Bogor) tapi harus saya kasih kesempatan dulu mereka untuk meng- upgrade diri sendiri. Saya sekolahkan lagi, kebanyakan untuk mempelajari industrial financing karena saya lihat sangat lemah soal keuangan,” sambungnya. KR Baruna Jaya untuk survei kelautan milik BPPT ( bppt.go.id ) Beralih ke 1994, BPPT mulai sadar pentingnya teknologi daring. IPTEKnet lalu didirikan sebagai organiasi pemerintahan pertama yang punya koneksi internet. Untuk riset kelautan, BPPT menghadirkan Kapal Riset (KR) Baruna Jaya I buatan CMN Cherbourg, Prancis yang diluncurkan pada 1989. Pengoperasiannya dipegang BPPT kerjasama dengan Dishidros TNI AL. Baru pada 2004 pengoperasiannya dipegang penuh oleh BPPT. Pada 2001, BPPT berperan juga sebagai Pusat Audit Teknologi. Ia membangun Balai Inkubasi Teknologi. Setahun kemudain, BPPT berperan dalam pengembangan dan produksi panser APR 4x4, lalu panser 6x6 dua tahun berikutnya, dan panser amfibi pada 2006 dengan bekerjasama dengan PT Pindad. Bekerjasama dengan Pertamina BPPT juga mengembangkan bahan bakar nabati yang jadi cikal-bakal biodiesel B30 pada 2007. Setelah merintis percobaan e-voting atau pemungutan suara secara daring pada 2009, BPPT bekerjasama dengan Kimia Farma mendirikan pabrik garam farmasi pertama Indonesia pada 2016. Terakhir, 2028, BPPT membangun dua stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pertama di Indonesia. “Sakit kan (rasanya). Bayangin lho! Sayang aja BPPT yang dulu saya ikut mendirikan, sekarang lihat BPPT bubar. Sama seperti waktu N-250, itu saya sakit, bawa-bawa N-250 dimasukkan museum. Saya enggak senang, terus terang,” tandasnya. Baca juga: Gatotkaca Terbang, Mendarat di Museum

KENDATI penting untuk menopang kehidupan manusia dan bisa menguntungkan secara ekonomis, pengolahan dan penanganan sumber daya alam mesti tepat dan terus terkontrol. Apabila tidak, itu akan merugikan dan bahkan bisa menjadi bencana. Kasus Lumpur Lapindo di Indonesia atau “Gerbang Neraka” di Turkmenistan contohnya. “Gerbang Neraka” merupakan julukan dari Kawah Darvaza, sebuah kawah yang membara akibat terbakarnya bocoran gas alam di Gurun Karakum, Provinsi Ahal, sekitar 260 kilometer dari utara ibukota Ashgabat. Situs sedalam 30 meter dan lebar 69 meter itu mendapat julukan “neraka” karena penampakannya yang mengerikan dengan bara api di dinding kawah serta lumpur mendidih bersuhu 1.000 derajat celcius di dasar kawah. Sudah sekira lima dekade “Gerbang Neraka” eksis. Ia turut mengundang 12-15 ribu pelancong lokal maupun mancanegara per tahunnya. Kendati begitu, akhir pekan lalu Presiden Gurbanguly Berdimuhamedow memerintahkan untuk memadamkannya. Pasalnya, situs itu mulai memberi efek buruk pada kondisi geologi beberapa situs gas alam lain. Padahal, sektor gas alam menyumbang pemasukan terbesar pada perekonomian Turkmenistan, di mana ladang-ladang gas alam di Gurun Karakum merupakan cadangan gas alam terbesar keenam dunia. Sang presiden sudah menitahkan para menteri terkait untuk mengumpulkan para ilmuwan. Turkmenistan kemungkinan juga akan mengundang sejumlah konsultan asing untuk mencari solusi pemadaman “Gerbang Neraka”. “Kebakaran dari gas alam itu memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di dekatnya. Kita juga kehilangan sumber daya alam yang bernilai, di mana mestinya kita bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan, serta bisa menggunakannya demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Presiden Berdimuhamedow, dikutip Deutsche Welle , Sabtu (8/1/2022). Baca juga: Amuk Semeru di Masa Lalu Presiden Turkmenistan Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow bakal memadamkan Kawah Darvaza ( tdh.gov.tm ) Mula “Gerbang Neraka” Hingga kini, kapan dan bagaimana Kawah Darvaza mulai eksis masih jadi misteri. Ada pihak yang meyakini Kawah Darvaza muncul sejak 1950-an, 1960-an, atau awal 1970-an. Satu hal yang bisa dipastikan, kawah itu tercipta akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan para pekerja Uni Soviet saat hendak mengebor sumur minyak bumi. Tidak ada laporan mengenai korban pekerjanya pada saat itu. “Tidak ada yang tahu kapan atau apa yang menyebabkan terjadinya Kawah Darvaza karena pemerintah setempat tidak akan mengungkapkannya. Dari banyak cerita yang dipercaya: para ilmuwan Rusia melakukan pengeboran di Turkmenistan pada 1950-an atau 1970-an. Alat bor mereka dipasang di atas kantong gas yang besar tapi karena bobotnya yang berat, tanahnya longsor hingga membentuk kawah setinggi gedung tujuh lantai,” ungkap Sarah Machajewski dalam Ravaged Landscapes. Debbie Nevins dalam salah satu ensiklopedianya, Turkmenistan , juga mengungkapkan Kawah Darvaza tercipta akibat kelalaian para pekerja sumur minyak Soviet pada 1950-an. Alat bor mereka di atas kantong gas alam itu kolaps. Tak ayal gas yang mengandung metana menyembur hingga berdampak buruk pada kesehatan para warga desa sekitar dan hewan-hewan ternak mereka. “Pada 1971 para insinyur Soviet memutuskan untuk membakar gas metana itu untuk bisa mengakses situs pengeboran –sebuah proses yang mereka pikir hanya akan memakan waktu beberapa pekan. Akan tetapi gasnya tak kunjung habis dan apinya menyala hingga saat ini,” tulis Nevins. Baca juga: Sepuluh Gempa Dahsyat di Indonesia Sepanjang Abad 20 Penampakan Kawah Darvaza dengan suhu ratusan derajat celcius yang bikin bergidik (Wikipedia/Tormod Sandtorv) Menurut geolog Turkmenistan Anatoly Bushmakin pada 2014, yang kemudian dijadikan versi pemerintah, tempo kejadian dan pembakaran situsnya terjadi di tahun yang sama: 1971. Namun hingga saat ini, pemerintah Turkmenistan belum menguak atau tidak punya dokumen tentang kejadiannya saat itu. “Dalam geologi perminyakan, kawah itu bagian dari ladang gas Zeagli-Darvaza, ditemukan pada 1959. Kawasannya dipetakan selama 1960-1962. Tetapi sulit mencari dokumen yang meyakinkan tentang apa yang terjadi. Seperti yang disebutkan banyak sumber, kawah itu terjadi ketika dilakukan operasi pengeboran pada 1971,” ujar geolog Yudi Satria Purnama dalam You Say Geotourism, I Say Tourism Geology! Baca juga: Hikayat Minyak Bumi di Pangkalan Brandan Kemungkinan besar, lanjut Yudi, hal itu terjadi karena para insinyur dan ilmuwan Uni Soviet keliru saat melakukan pendataan geofisik. Alhasil situs pengeborannya kolaps dan timbul banyak semburan gas dari dalam tanah. Demi mencegah potensi bahaya gas metana terhadap warga desa sekitar, para insinyur Soviet menyulut api untuk membakarnya. “Terdapat tiga susunan lingkaran kawah. Dua kawahnya berisi air dan lumpur yang mendidih. Satu kawah lainnya itulah yang disebut gerbang menuju neraka. Kawahnya dipenuhi api yang menyala lebih dari empat dekade,” imbuhnya. Kawasan di sekitar Kawah Darvaza yang acap dijadikan atraksi wisata (Wikipedia/Bjørn Christian Tørrissen) Selebihnya, situs itu dijadikan atraksi pariwisata. Eksesnya sekitar 350 warga desa di sekitar situs diusir dengan alasan agar tak merusak pemandangan bagi para turis. “Pada 2004, desa kecil Derweze ditelantarkan. Presiden Turkmenistan saat itu, Saparmurat Niyazov yang telah meninjau situs kawah dan menemukan desa dengan populasi 350 orang yang ia katakan sebagai: ‘desa yang tak mengenakkan bagi pemandangan para turis’ dan kemudian ia perintahkan untuk dihancurkan,” sambung Nevins. Baca juga: Pencarian Minyak di Kutai Kartanegara Kendati dijadikan destinasi wisata, penelitian tentang kawah itu tak pernah dilakukan. Baru pada November 2013 kawah itu dijadikan tujuan penelitian seorang ilmuwan dan penjelajah asal Kanada, George Kourounis. “Pada 2013 Kourounis memasuki kawah selama 15 menit. Ia dikelilingi gas berbahaya dan ribuan nyala api yang membara seperti mesin jet. Bibir kawahnya saja 185 fahrenheit (85 celcius). Lidah api selalu menyembur dari tanah setiap kali ia menggali untuk mengambil sampel tanah. Ia pingsan seiring para krunya menariknya ke atas,” tambah Machajewski. George Kourounis, penjelajah Kanada berdarah Yunani yang jadi manusia pertama masuk ke "Gerbang Neraka" (Twitter @georgekourounis) Kenekatan Kourounis sebagai manusia pertama yang masuk ke “Gerbang Neraka” tak sia-sia. Dari sampel tanah yang diambilnya, diketahui setidaknya masih ada makhluk hidup yang bisa hidup di lingkungan ekstrem tersebut, yakni berupa sejumlah mikroorganisme ekstremofil atau bakteri ektrem penghasil hidrogen. Teorinya, bakteri semacam itu jika bisa direplikasi dapat menghasilkan bahan bakar nabati. Di sisi lain, upaya pemerintah Turkmenistan untuk memadamkannya patut ditunggu. Sebuah komisi sudah mulai dibentuk untuk mencari solusi pemadaman kebakaran gas alam itu tanpa memberi pengaruh negatif pada lingkungan sekitar. Selama itu belum memberikan hasil akhir, “Gerbang Neraka” masih akan terus memancarkan apinya. “Kawah itu sungguh menakjubkan. Dengan melihatnya saja, Anda akan langsung memikirkan dosa-dosa Anda dan Anda akan merasa selalu ingin berdoa,” kenang Gozel Yazkulieva (34), turis lokal asal Ashgabat, dikutip CTV News , 22 Juni 2014. Baca juga: Kisah Penipuan Tambang Emas di Kalimantan

PADA 11 November 1945, Sulistina (1925–2016) dan dua temannya sebagai anggota Palang Merah bersama pemuda anggota Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) Malang berangkat menuju garis depan di Surabaya. BPRI didirikan oleh Bung Tomo (1920–1981) yang kemudian akan menjadi suami Sulistina. Mereka sampai di Surabaya pada tengah malam. Sulistina dan temannya dititipkan di rumah keluarga Bandarkoem, pegawai DKA (Djawatan Kereta Api), dekat markas pusat BPRI di Jalan Tembok Dukuh. Esok pagi, Sulistina dan temannya pergi ke markas pusat BPRI yang telah dipenuhi para pemuda dengan berbagai senjata. Semakin siang semakin banyak orang datang ke markas termasuk mereka yang datang dari garis depan. Tiba-tiba pesawat terbang melintas di atas markas dan menjatuhkan mortir yang menggelegar. Sulistina dan temannya bersembunyi di kolong meja. Bung Tomo pun memindahkan markas karena tidak aman.

Pada malam Natal, 24 Desember 1967, masyarakat kota Manado dikejutkan oleh beredarnya pamflet gelap . P amflet tersebut berupa stensilan berisi fitnah terhadap Gubernur Sulawesi Utara Brigjen TNI H.V. Worang . Penyebaran pamflet gelap kembali terjadi pada malam tahun baru, 31 Desember 1967 . Kali ini sasarannya Walikota Manado, Letkol Rauf Mo’o. Buletin Djambatan Kawanua , 1 Februari 1968, melaporkan pamflet tersebut disebarkan dengan harapan ada reaksi dari masyarakat. Ternyata, masyarakat menganggapnya remeh saja dan tidak menghiraukannya. “Hal itu terutama disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa bukan masanya lagi rakyat Sulawesi Utara digoncangkan oleh isu-isu negatif yang hanya menghambat terlaksananya program-program rehabilitasi dan pembangunan di Sulawesi Utara,” tulis buletin tersebut. Sebelumnya, upaya menjatuhkan Gubernur Worang dilakukan melalui aksi demostransi pada 2 dan 3 September 1967. Menurut F.E.W. Parengkuan, dkk. dalam Sejarah Kota Manado 1945–1979 ,Worang mengganggap kedua demonstrasi di kota Manado itu terjadi karena adanya pro dan kontra terhadap langkah-langkah kebijaksanaannya di Sulawesi Utara. Baca juga:  Permesta dan Awal Gagasan Otonomi Daerah Massa aksi biasanya dimobilisasi oleh organisasi masyarakat. Dua ormas yang giat melancarkan aksi adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Politik nasional, terutama berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, mempengaruhi keadaan di Manado. Selain ormas, partai-partai politik juga kerap melancarkan aksi. Isu bersama mereka adalah ganyang PKI. “Aktivitas politik yang dimasa sebelumnya bertema mengganyang PKI yang dipelopori oleh KAMI/KAPPI, sekarang beralih ke tangan partai-partai politik,” jelas Parengkuan, dkk. Mayor H.V. Worang, komandan Batalion Worang (kiri) menjabat tangan Kolonel A.E. Kawilarang yang tiba di Makassar pada 20-21 April 1950. (IPPHOS/ANRI). Lebih dari Sekadar Pamflet Hein Victor Worang lahir di Tontalete, Tonsea, Sulawesi Utara pada 12 Maret 1919. Kariernya cukup baik di Angkatan Darat. Pada masa perang Perjuangan Semesta (Permesta), dia datang dengan batalion yang menggunakan namanya: Batalion Worang. Seorang perwira yang datang menghadapi saudaranya sendiri orang Minahasa. Dia berperan penting dalam operasi-operasi penumpasan pemberontakandi beberapa daerah. Worang mulai menjabat gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967 , mengganti kan Abdullah Amu. Periode pertama berakhir tahun 1972. Dari Maret 1972 hingga Maret 1973 , ia menjadi pe n jabat gubernur. Kemudian sejak Maret 1973, ia memperoleh surat keputusan presiden sebagai gubernur definitif sampai Maret 1977. Periode terakhirnya berlangsung sampai tahun 1978. Pamflet gelap berisi fitnah terhadap Gubernur Worang di malam Natal itu adalah puncak gunung es dari kekuatan yang ingin menjatuhkannya. Gubernur yang sedang giat-giatnya melakukan rekonstruksi pembangunan daerah yang hancur karena perang saudara Permesta tahun 1957 sampai 1962, mesti berhadapan dengan kekuatan politik, militer,dan pengusaha yang ingin menguasai kekayaan sumber daya alam, terutama kopra. Baca juga:  Arnold Mononutu, Putra Minahasa jadi Pahlawan Nasional Max Karundeng, wartawan Sinar Harapan dalam laporannya pada 19 Agustus 1968 yang terarsip dalam Joint Publications Research Service (JPRS), No. 194, 17 Oktober 1968, menyebutkan kelompok-kelompok ini mewakili kepentingan yang berbeda, tetapi mereka untuk sesaat bekerja sama dalam aliansi untuk menjatuhkan Gubernur Worang. Sejak nama Worang disebut-sebut akan menduduki jabatan gubernur tahun 1966 telah ada kelompok yang menentangnya. Mereka adalah beberapa perwira menengah Kodam Merdeka yang berkepentingan dengan bisnis kopra. Bagi mereka, Worang adalah hambatan. “Mereka melihat bahwa dia tidak akan membiarkan Sulawesi Utara diperlakukan sebagai barang rampasan perang atau sapi perah,” tulis Karundeng. Kelompok kedua yang berusaha menjatuhkan Worang adalah saingannya ketika pemilihan gubernur tahun 1966. Kelompok ini telah berusaha membeli suara, mempengaruhi beberapa anggota legislatif, organisasi politik, dan massa ormas, untuk mencapai tujuan mereka. Ada pula kelompok barisan sakit hati karena tokoh yang mereka dukung tidak mendapat jatah sebagai wakil gubernur. Oposan lain adalah para pengusaha kopra yang dikecam oleh Worang karena dianggap tidak benar dalam berbisnis. Baca juga:  Aksi Marinir di Minahasa Kopra merupakan komoditas andalan Sulawesi Utara sejak awal abad ke-20. Laporan Badan Perencanaan Daerah dalam Sulawesi Utara di Arena Pembangunan menyebutkan, produksi kopra dari tahun 1967 sampai tahun 1969 terus mengalami peningkatan. Tahun 1967 lahan perkebunan kelapa seluas 182.268 hektare dengan hasil 126.358 ton. Tahun 1969 meningkat menjadi 166.000 ton dari 188.885 hektare lahan. Kopra dikirim ke luar daerah dan luar negeri melalui pelabuhan yang telah dibangun sejak zaman kolonial di Manado. Jadilah kopra menjadi incaran banyak pihak, tidak terkecuali kalangan tertentu di Kodam Merdeka. Ketika Gubernur Worang melakukan penataan perdagangan kopra yang lebih adil bagi masyarakat, mereka tentu tidak senang karena mengganggu maksud mereka memperkaya kelompoknya. “Dulu, hampir semua panglima militer berperan penting dalam perdagangan kopra ‘untuk kesejahteraan satuannya’,” tulis Karundeng. Baca juga:  Desersi TNI di Palagan Minahasa Jan Arie Supit (68 tahun), mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Manadopada periode kedua Worang menjabat gubernur,mengatakan bahwa masa pertengahan 1960-an sampai 1970-an memang penuh dengan pertentangan ideologi yang membuat suasana mencekam. Di Manado, kelompok-kelompok politik tertentu mengarahkan sasarannya ke Worang. “Ini masa yang mengerikan secara sosial,” kata Supit ketika diwawancarai pada 22 Desember 2021. Setamat dari APDN tahun 1974, Supit menjadi pegawai negeri di kantor bupati Minahasa di Tondano. Usianya waktu itu masih tergolong muda, 21 tahun. Setahun kemudian dia dipindahkan ke kantor gubernur di bagian direktorat sosial politik. “Hingga masa itu, Worang terus berhadapan dengan para oposannya,” kata Supit. Salah satu yang terus dijadikan bahan kritik adalah tata niaga kopra, kemudian keterlibatan keluarganya dalam pemerintahan. Menurut Supit, para oposanmenuduh Worang memperoleh untung dari dana rehabilitasi melalui program Sumbangan Rehabilitisasi Kopra dan Cengkih. “Ya, para oposan itulah sebenarnya yang juga berkepentingan dengan kekuasaan dan bisnis kopra,” ujar Supit. Baca juga:  Darah Minahasa di Tubuh Prabowo Dalam suatu pertemuan, Gubernur Worang menyinggung oknum-oknum yang mempermainkan hasil kopra dan tidak puas dengan kebijakannya sering menunggangi kesatuan aksi atau berlindung di balik ormas dan orpol. Ketua KAMI Sulawesi Utara dengan tegas membantah. Sedangkan pimpinan Pemuda Ansor dan pimpinan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), sebagaimana dikutip Djambatan Kawanua , dengan tegas menyatakan, “kalau ternyata yang melancarkan kegiatan-kegiatan kotor itu mengaku diri beragama Islam, maka yang pasti mereka itu telah menodai kemurnian Islam.” Dalam pertemuan itu, seluruh pimpinan ormas menyatakan mendukung kebijakan Gubernur Worang. Mayjen TNI H.V. Worang, gubernur Sulawesi Utara, pada 1971. (IPPHOS/Perpusnas RI). Mengapa Malam Natal? Manado,ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, sejak zaman kolonial adalah pusat politik dan ekonomi. Tempat berdirinya kantor residen yang berada dekat benteng yang dibangun sejak abad ke-18. Orang-orang Minahasa di pegunungan umumnya beragama Kristen Protestan buah penginjilan dari para zendeling Eropa sejak awal abad ke-19. Namun, Manado adalah kota yang majemuk sejak zaman kolonial. Di sini terdapat Pecinan yang bersebelahan dengan Kampung Arab. Sebuah gereja Protestan sejak zaman VOC berdiri tidak jauh dengan Pecinaan dan Kampung Arab. Kampung-kampung orang Minahasa justru berada di pinggirannya. Malam Natal, 24 Desember 1967 itu adalah saatnya orang-orang Kristen mempersiapkan diri untuk perayaan pada 25 Desember. Kesibukan menyambut hari raya itu tampak antara lain dalam bentuk ziarah makam di sore hari dan malamnya ibadah di gereja atau rumah masing-masing. Demikian halnya dengan malam 31 Desember. Baca juga: Mengapa MUI Fatwa Haram Upacara Natal Bersama? Pada tahun 1967, Natal bertetapan dengan umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Idulfitri akan dirayakan bersamaan dengan tahun baru 1 Januari 1968. Sementara itu, secara nasional situasi sosial politik tidak kondusif. Pada 1 Oktober 1967, terjadi kerusuhan bernuansa agama di Makassar. Massa merusak sejumlah gereja. Sebelumnya, kerusuhan terjadi di Surabaya dan Medan. Saling adu ideologi terjadi di mana-mana. Isu pasca September 1965 adalah ganyang PKI. Kekuasaan Orde Baru di bawah kendali Jenderal TNI Soeharto sedang dalam tahap konsolidasi kekuatan. Kota Manado yang majemuk relatif masih aman dari konflik bernuansa agama. Jikapun ada pihak yang berusaha memainkan isu agama dan suku, mereka itu dikirim oleh pusat pada waktu perang Permesta. Baca juga:  KKo Terjebak di Gunung Wian “Pasukan pemerintah pusat kemudian mendarat di Sulawesi Utara dan membuat pertikaian di Permesta dengan menyebarkan isu kontroversi agama dengan menghasut suku Minahasa, Gorontalo, Sangir Talaud, dan Bolaang Mongondow agar saling melawan,” tulis Karundeng. Kebanyakan yang menjadi tentara Permesta adalah orang-orang Minahasa yang Kristen. Menurut Karundeng, apa yang dilakukan oleh tentara pusat di masa Permesta rupanya masih terwarisi pada kalangan tertentu hingga era Gubernur Worang. “Kuman dan luka ini belum sepenuhnya dimusnakan,” kata Karundeng. Baca juga:  Akhir Petualangan Boetje Wantanea si Pelarian Permesta Aparat berhasil membekuk pelaku penyebar pamflet gelap pada malam Natal. Namun, menurut Karundeng, penahanan itu digunakan para oposan untuk mengecam Worang. Mereka menuduh Worang telah memerintahkan aparatnya untuk melakukan kekerasan terhadap para tahanan itu. Upaya menjatuhkan Worang dengan isu sentimen agama dan suku, antara lain melalui penyebaran pamflet gelap pada malam Natal itu, untuk sementara dapat dikendalikan. Namun, dua tahun kemudian, tepatnya Maret 1970 terjadi kerusuhan bernuansa agama, suku, dan ras di kota Manado. Mesti begitu, Worang masih bertahan sebagai gubernur hingga tahun 1978. Penulis adalah pengkaji sejarah dan budaya Minahasa.