Hasil pencarian

CERITA bermula pada 15 Agustus 1945 sore. Aidit menemui kawan-kawannya di asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia (Baperpi) di Cikini 71. Ia juga menghubungi Wikana. Tujuannya, mengajak mereka datang ke belakang Laboratorium Bakteriologi Eijkmann Institute. Di belakang gedung yang dipenuhi pohon jarak itu, sebuah pertemuan rahasia para tokoh pemuda dan pelajar dari berbagai golongan diadakan. Dimulai pukul 19.00. “Hadir di pertemuan itu: Chaerul Saleh, Wikana, Aidit, Djohar Nur, Pardjono, Abubakar, Sudewo, Armansjah, Subadio [Sastrosatomo], Suroto Kunto dan beberapa orang lagi. Atas usul beberapa yang hadir, Chaerul Saleh memimpin pertemuan,” tulis Sidik Kertapati dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.

FOTO tua yang dikeluarkan Dutch Docu Channel itu berbicara banyak. Dari arah belakang, terlihat Mohammad Hatta, Sukarno dan Dokter Muwardi (Pimpinan Barisan Pelopor) tengah menerima penghormatan dari sekelompok pemuda (sebagian besar bersenjata bambu runcing). Dikatakan oleh saluran penyedia tayangan lama tentang sejarah Belanda di situs YouTube tersebut bahwa foto itu diambil saat momen setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Di buku otobiografi Sukarno (Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia) dan otobiografi Mohammad Hatta (Memoir) soal itu memang tak diceritakan. Kisah itu muncul justru dalam buku-nya Sudiro (eks pembantu urusan umum-nya Sukarno) berjudul Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945. Dituturkan oleh Sudiro, setelah upacara pembacaan proklamasi selesai, Bung Karno dan Bung Hatta bergegas masuk ke dalam kamar. Namun baru saja mereka memasuki kamar, tetiba dari arah Gambir terdengar suara derap barisan dan nyanyian sekelompok pasukan. Beberapa saat kemudian, datanglah sekira 100 anggota Barisan Pelopor dari Penjaringan pimpinan S. Brata.

MELALUI siaran Radio Domei oleh Jusuf Ronodipuro, Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berhasil mengudara hingga ke luar negeri. Namun, sebelum proklamasi dibacakan jam 10.00 hari itu, usaha-usaha menyiarkannya telah dilakukan pemuda-pemuda di Jakarta. Salah satunya oleh regu Dajal dari kelompok Prapatan 10. Kala itu, pemuda-pemuda di Jakarta tergabung dalam beberapa kelompok, seperti Menteng 31, Cikini 71, hingga Prapatan 10. Nama-nama kelompok ini diambil dari lokasi markas mereka. Prapatan 10 menjadi julukan untuk kelompok mahasiswa yang tinggal di Asrama Prapatan no. 10, dekat Stasiun Senen. Pentolannya antara lain Eri Sudewo, Sudarpo Sastrosatomo, dan Sudjatmoko. Menurut Aboe Bakar Lubis dalam Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi, Asrama Prapatan 10 telah dibuka sejak Oktober 1943 untuk mahasiswa kedokteran Ika Daigaku, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba. Asrama ini dihuni oleh mayoritas mahasiswa asal luar Jakarta.

MENJELANG peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia yang ke-75, di jagad maya beredar luas sejumlah foto tua yang menggambarkan suasana pembacaan proklamasi dari sudut yang lain. Padahal selama ini, foto bertajuk sejenis hanyalah berjumlah 3 lembar yang merupakan karya fotografer Indonesia Pers Photo Service (IPPHOS) Frans Soemarto Mendoer. Munculnya “foto lama tapi baru” itu mengundang sejumlah pertanyaan dari warganet: Berapa orangkah sebenarnya jurnalis yang meliput peristiwa bersejarah tersebut? Siapakah saja mereka? Dan dari media mana saja? Di buku otobiografi Sukarno (Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia) dan otobiografi Mohammad Hatta (Memoir) soal itu memang tak begitu banyak diceritakan. Informasi mengenai kehadiran jurnalis dalam pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, justru muncul dalam bukunya Sudiro (eks pembantu urusan umum-nya Sukarno) berjudul Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945.

PADA 27 Desember 1949, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan bekas wilayah jajahannya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Sampai detik ini, tanggal tersebut diakui Belanda secara de jure sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 mereka akui secara de facto. “Sampai detik ini Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Ini sudah keluar dari etika diplomatik. Kalau dua negara saling berhubungan diplomasi, seharusnya keduanya saling mengakui dan menghargai,” ujar Batara Richard Hutagalung, pendiri Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), dalam webinar bertajuk “Kejahatan Kolonial Belanda dan Pengingkaran terhadap Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945” yang digelar Forum Diskusi Indonesia Menggugat via Zoom, Senin (27/12/2021). Bagi Batara, hubungan diplomatik RI-Belanda adalah relasi yang janggal. Pasalnya secara hukum, Belanda belum mengakui proklamasi beserta institusinya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Memang pada 16 Agustus 2005 Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Bernard Rudolf Bot menerima proklamasi 17 Agustus 1945, namun itu sekadar de facto. Artinya, Belanda mengakui fakta RI eksis sebagai sebuah entitas tapi tidak berlandaskan hukum alias de jure.

Pada hari Kamis 17 Februari 2022, di Belanda berlangsung dua peristiwa penting yang berkaitan dengan Indonesia. Pada pagi hari di Amsterdam berlangsung jumpa pers tim peneliti KITLV, NIMH dan NIOD yang mengumumkan hasil penelitian mereka terhadap “Kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia”. Kesimpulan terpenting penelitian ini adalah bahwa dalam perang kemerdekaan Indonesia antara 1945 dan 1949, Belanda telah menggunakan kekerasan struktural yang ekstrem, dalam bentuk eksekusi di luar pengadilan, penyerangan dan penyiksaan, penahanan dalam keadaan yang tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian dan penghancuran harta benda serta masih banyak lagi. Sekitar dua jam setelah jumpa pers di Amsterdam ini, di dalam gedung kedutaan besar Belanda di Brussel, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang tengah menghadiri KTT Uni Eropa, menanggapi hasil penelitian itu dengan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada bangsa Indonesia. Inilah peristiwa penting kedua pada hari Kamis itu. Pernyataan maaf ini segera menjadi berita besar di mana-mana. Banyak kalangan menyambutnya sebagai sesuatu yang baik, tapi ada pula kalangan yang tidak senang terhadapnya. Termasuk kalangan yang tidak senang adalah politikus ekstrem kanan Belanda Geert Wilders, pemimpin partai kebebasan PVV. Dia meluncurkan twitter yang menolak isi laporan itu, katanya kecaman terhadap kalangan veteran adalah pemalsuan sejarah. Mereka adalah pahlawan. Permintaan maaf tidak layak, dan pada awal kicauannya Wilders malah bertanya mana permintaan maaf pihak Indonesia atas kekerasan terhadap orang Belanda dan Bersiap? Segera kicauan ini menjadi gaduh oleh tanggapan netizen Indonesia. Begitu ributnya sampai-sampai beberapa situs berita tanah air (Tempo dan Kumparan) memberitakannya. Pers Belanda di lain pihak diam dalam soal ini, seperti halnya soal cuitan Wilders yang lain. Pers dan publik Belanda sudah terbiasa dengan kata-kata kasar Wilders sehingga ucapan apa pun politikus ekstrem kanan ini tidak akan menjadi berita. Lain halnya kalau ucapan Wilders itu ditanggapi oleh politisi Belanda lain, maka tanggapan itulah yang diberitakan, dan bukan ucapan aslinya. Belakangan parlemen Belanda malah sibuk mengatur supaya anggotanya berbicara lebih sopan, kata-kata kasar seperti ucapan Wilders akan dilarang diutarakan dalam parlemen.

LAPANGAN Terbang Kemayoran, Jakarta, 8 September 1945. Bersama tujuh anggota pasukannya, Mayor A.G. Greenhalgh mendarat dalam senyap. Tugasnya simpel namun begitu penting: mencari informasi tentang situasi dan kondisi umum di Indonesia dan secara khusus di Jakarta. Mereka diterima pasukan Jepang –yang diperintahkan menjaga status quo usai pernyataan penyerahan tanpa syarat Jepang terhadap Sekutu dua hari sebelum Proklamasi Republik Indonesia (RI)– sebagai “tamu” pertama dari pihak Sekutu. Mayor Greenhalgh mengambil tempat di Hotel Des Indes (kini Komplek Pertokoan Duta Merlin) sebagai markasnya. Dari sanalah dia menjalin komunikasi dengan petinggi Gunseikan (komandan pemerintahan militer Jepang di Pulau Jawa) Letjen Moichiro Yamamoto (di beberapa sumber menyebut bertemu Jenderal Yamaguchi). Kedatangan pasukan Greenhalgh menandai keterlibatan awal South East Asia Command (SEAC) pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten –selaku wakil Sekutu– di Indonesia. Selain untuk “kepoin’” situasi, misi Greenhalgh itu sekaligus untuk pembicaraan awal mengenai RAPWI (Recovery Allied Prisoners of War and Internees).

SEBUAH flm dokumenter hitam putih dengan latar lagu Bangun Pemudi Pemuda terunggah di laman Youtube. Dokumenter berdurasi tiga menit lebih itu menampilkan wajah para menteri Kabinet Sjahrir II yang baru saja dilantik. Di antara mereka terdapat sesosok perempuan satu-satunya. Dia Maria Ullfah. Pada usia 35 tahun dipercaya menduduki posisi Menteri Sosial. Sebelum mendapat tawaran jadi Menteri Sosial, Maria ditawari jadi Menteri Tanpa Portofolio, sebuah jabatan menteri non-departemen. Sjahrir butuh menteri perempuan untuk membuktikan kepada pihak Sekutu bahwa pemerintah Republik Indonesia bukan sokongan fasis Jepang, melainkan dibangun berdasarkan demokrasi yang berpijak pada kesetaraan. Sjahrir melihat Maria sebagai orang yang tepat untuk turut duduk di kabinet. Namun Sjahrir mengubah pikirannya dan meminang Maria duduk sebagai Menteri Sosial, bukan tanpa portofolio. “Saya agak ragu menerima tawaran itu. Tadinya kan cuma jadi Menteri Tanpa Portofolio,” kata Maria. Maria juga melihat masih ada tokoh perempuan lain yang lebih senior darinya, yakni S.K. Trimurti. “Seorang pejuang kebangsaan yang gigih dan berkali-kali dipenjara di masa penjajahan Belanda,” kata Maria. Merasa belum siap jadi menteri, Maria menolak tawaran Sjahrir dengan alasan belum berpengalaman. Mendengar penolakan itu, Sjahrir menjawab, “Saya pun tak pernah belajar jadi Perdana Menteri.”

PADA Pemilu 1987, dominasi Partai Golkar sebagai petahana menghadapi ancaman serius. Keterlibatan anak-anak Sukarno seperti Megawati dan Guruh dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi daya tarik bagi masyarakat, khususnya sisa-sisa simpatisan PNI untuk meraup suara mengambang. Namun, yang paling mengganggu bagi pejabat Orde Baru, adalah munculnya wacana kabinet bayangan, seolah-olah tandingan kabinet resmi. “Saya mendapat tugas kampanye secara intensif di banyak tempat di seluruh Pulau Jawa. Yang pertama di Bojonegoro, di mana saya mengatakan bahwa PDI akan membentuk kabinet bayangan,” kata Kwik Kian Gie dalam Menelusuri Zaman: Memoar dan Catatan Kritis. Kwik Kian Gie merupakan ekonom-intelektual yang saat itu baru bergabung dengan PDI. Dalam struktur PDI, Kwik menjadi kepala badan penelitian dan pengembangan (balitbang), yang pada debutnya sebagai politisi memperkenalkan UU Persaingan Ekonomi.

PADA 1913, Ahmad Subardjo tercatat sebagai murid sekolah menengah pertama di Koning Willem (KW III) School di Batavia (kini menjadi Perpustakaan Nasional di Jl. Salemba Jakarta Pusat). Tahun itu bertepatan dengan seabad kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Rakyat jajahan di negeri koloni Hindia Belanda harus ikut menyumbang, dengan embel-embel pungutan uang derma, untuk membiayai perayaan. Namun, rencana perayaan besar-besaran itu dikecam oleh seorang bumiputra, Soewardi Soerjaningrat, melalui tulisan “Als ik een Nederlander was” (Seandainya Aku Seorang Belanda) dalam suratkabar De Express, 13 Juli 1913. Soewardi menyindir masa lalu Belanda yang juga pernah menjadi negeri jajahan. Betapa tak tahu malunya Belanda yang pernah dijajah, kini merayakan kemerdekaannya di hadapan rakyat koloni yang masih terjajah. Soewardi sungguh malu, andai dia orang Belanda. Artikel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk disebarluaskan kepada kalangan bumiputra.

PADA dasarnya secara formalitas, militer Australia yang “mangkal” di Kalimantan Selatan patuh pada keinginan Sekutu casu quo Inggris. Agendanya pasca-penyerahan: memulangkan pasukan Jepang, membebaskan para interniran, dan membantu Belanda kembali menguasai pemerintahan. Hanya saja, ada yang tak diduga: “pembangkangan” sejumlah serdadunya. Pasukan Kerajaan Australia (AIF) diterjunkan dalam rangka Kampanye Borneo (1 Mei-30 Agustus 1945) yang dilancarkan South-West Pacific Area (SWPA) pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. Pasukan AIF yang jadi pasukan pemukul darat di antaranya Divisi ke-7 dan Divisi ke-9 Angkatan Darat (AD) yang merupakan bagian dari Korps I AD Australia pimpinan Letjen Leslie Morshead. Kedua divisi itu sebelumnya berisi para “veteran” front Afrika Utara dan Papua Nugini. Selepas terlibat dalam Operasi Oboe di Pertempuran Tarakan (1 Mei-21 Juni 1945) dan Pertempuran Labuan (10-21 Juni 1945), Divisi ke-9 berangsur-angsur dipulangkan pada Oktober 1945, menyisakan Divisi ke-7 yang bertahan di Kalimantan hingga Maluku.

KAMPUNG Tugu di Jakarta Utara sohor karena keroncongnya. Itu terkait erat dengan penghuni awalnya yang merupakan orang-orang Mardijker. Golongan mantan budak era Portugis itu dimerdekakan oleh kongsi dagang Belanda Oost-Indische Compagnie (VOC). Di era Hindia Belanda, daerah Tugu masih belum padat dan tetap dihuni keturunan para Mardijker. Selain permukiman, Kampung Tugu juga masih banyak hamparan sawah, kebun pisang, dan kelapa. Nijmaagsch Dagblad, 22 Januari 1946, memberitakan, penduduknya hidup dari bercocok tanam, berburu, membuat alat musik seperti keroncong (yang diduga berasal dari Portugis) dan suling bambu. Para pemudanya sehari-hari bekerja di Tandjong Priok di pelabuhan atau perusahaan mobil. Para penduduk Tugu beragama Kristen sehingga banyak yang menyebut Tugu termasuk salah satu kampung Kristen tertua di Jakarta. Para penduduk Tugu biasanya pergi ke Gereja Tugu tiap hari Minggu. Gereja mereka juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak setempat. Di sana, musik keroncong terus terpelihara.