Hasil pencarian

JUARA catur asal Belanda, Dr. Max Euwe, pernah mengadakan tur di Hindia Belanda. Tur itu mencakup sekitar 30 pertandingan simultan dan ceramah dalam enam minggu di Jawa dan Sumatra. Salah satu pertandingan simultan di Jawa diadakan di Magelang. Dua pemain yang ikut dalam pertandingan simultan melawan Max Euwe adalah Sudiro dan Ratib, murid Sekolah Guru Tinggi (Hogere Kweekschool). Sudiro tertarik pada catur sejak duduk di sekolah dasar HIS Netral (Neutrale Hollands Inlandsche School). Dia belajar pada L.G. Eggink, kepala sekolah yang suka catur dan menjabat hopdaktur (ketua dewan redaksi) majalah catur NISB (Nederlands Indische Schaak Bond).

HARI ini, 13 Mei 1954, 66 tahun silam. Para siswa di sekolah-sekolah menengah Tionghoa di Singapura berkumpul di Sekolah Chung Cheng, sekolah Tionghoa terbesar di Singapura. “Mereka bermaksud mengajukan petisi kepada Gubernur Singapura Franklin Gimson,” tulis Cheong Suk-wai dalam Sound of Memories, the Recordings from the Oral History Centre, Singapore. Inti petisi mereka yakni menentang ordonansi National Service, aturan wajib militer paruh-waktu kepada pemuda berusia 18-20 tahun. Ordonansi tersebut merupakan salah satu langkah pemulihan yang diambil pemerintah kolonial Inggris untuk mengembalikan kekuasaannya di koloni selepas Perang Dunia II. Dinas wajib itu dilakukan untuk menyiasati masalah pertahanan yang saat itu praktis dipegang oleh militer yang mayoritas kulit putih dan jumlahnya tak seberapa. Padahal, rencana jangka panjang pemerintah kolonial diprioritaskan pada peningkatan kehidupan sosial-ekonomi. Peran-serta masyarakat lokal amat diperlukan. Untuk mencapainya, pemerintah berpijak pada pembangunan pendidikan modern (Barat) berbahasa pengantar Inggris. Perhatian lebih pada pendidikan Barat itu mematikan pendidikan berbahasa daerah (Tionghoa maupun Melayu) dan kemudian memunculkan sentimen negatif di kalangan siswa dan juga guru sekolah-sekolah Tionghoa terhadap pemerintah kolonial.

“FIGHT of the Century”, begitu label sebuah duel akbar tinju kelas berat antara jawara kulit hitam Jack Johnson kontra petinju kulit putih James J. Jeffries di kota Reno, Nevada, Amerika Serikat pada 4 Juli 1910. Duelnya memang digelar dalam hype Hari Kemerdekaan Amerika ke-134. Nahas, laganya justru memicu kerusuhan rasial di belasan kota lintas negara bagian. Selain lebih dari 20 ribu penonton yang memadati arena buatan di jantung kota Reno dan jutaan warga lain di seantero negeri Paman Sam yang menyimaknya via laporan live telegraf jadi saksi mata. Semua tak ingin ketinggalan untuk melihat dan mendengar pertarungan yang bukan sekadar duel biasa itu, mengingat pertarungan Johnson vs. Jeffries terjadi di masa segregasi dan diskriminasi rasial sedang tegang-tegangnya. Banyak masyarakat kulit putih tak terima dengan naik daunnya Johnson. Terutama setelah Johnson meraih gelar juara dunia kelas berat usai menang atas petinju kulit putih asal Kanada, Tommy Burns, di Sydney, Australia pada 26 Desember 1908. Kemenangan Johnson itu segera jadi kabar besar, terlebih pertarungan itu turut difilmkan dalam dokumenter The Burns-Johnson Fight (1908) garapan Charles Cozens Spencer yang menjadikan Johnson selebriti di kaum kulit hitam dan kulit berwarna di berbagai negeri di dunia.

CUACA kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat (AS) pada akhir Juli 103 tahun silam panas terik. Puncak suhunya bisa mencapai 35 derajat Celcius. Bagi orang-orang yang ekonominya berlebih, itu bisa sedikit diatasi dengan membeli kipas angin. Barang yang masih tergolong mewah itu harganya masih tinggi di pasaran. Namun, orang-orang berekonomi pas-pasan apalagi kurang, yang menjadi mayoritas penduduk kota terbesar di Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat (AS) itu, jelas tidak mampu memilikinya. Untuk menyiasatinya, tiada yang lebih baik dari keluar rumah. Ada lebih dari 80 taman di sekitar pantai yang –bukan pesisir laut tapi pinggiran Danau Michigan yang luasnya lebih dari 50 ribu kilometer persegi– bisa disambangi untuk sekadar mendapat kesejukan di tengah suhu udara yang panas dan lembabnya amat tinggi itu.

DALAM sekejap, air muka Kolonel (Tek.) Susanto yang datar berubah tegang. Tak lama kemudian, membuncahkan gelak tawa. Begitu seterusnya kala sosok personil staf Dinas Aeronautika TNI AU itu mengenang masa tugas dadakan dalam tiga hari pertama Peristiwa Mei 1998 (13-15 Mei 1998). Tanpa mengurangi rasa hormat pada para korban sipil maupun aparat di periode mencekam itu, ia mengisahkan banyak kenangan yang membuatnya merinding bak beberapa adegan film sungguhan, lucu, dan bahkan bikin geleng-geleng kepala saking nyelenehnya. Ketika itu Susanto masih berpangkat letnan satu (lettu) teknik di Skadron 8 TNI AU yang berbasis di Pangkalan Udara Atang Sendjaja (Lanud ATS). “Dulu kita itu, begini ya, saat ramai dolar melejit (krisis ekonomi) terus ada ancaman mahasiswa yang mau demo segala macam, kita lagi ngumpul di ruang biliar. Biasa, lagi waktu rehat. Terus salah satu kawan menyetel TV, lihat ada pom bensin dibakar. ‘Eh, Jakarta ramai,’ katanya. Itu kira-kira sebelum sore, kita belum apel siang kok,” ujarnya kepada Historia.ID.

INDONESIA layaknya negara berkembang lainnya mengalami banyak gejolak dalam setiap perjalanannya. Gejolak yang sangat membekas dalam ingatan adalah kekerasan terorganisir pada 13—15 Mei 1998. Kekerasan ini membuat suasana berbagai sudut kota Jakarta mencekam. Kekerasan ini puncak dari peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti kala itu.

BEBERAPA hari lalu, kerusuhan meletus di rumah tahanan (rutan) cabang Salemba yang berada di lingkungan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok. Penyebabnya: urusan makanan. Lima polisi dan satu tahanan teroris tewas. Rutan di Mako Brimob adalah tempat penahanan para tersangka tindak pidana, termasuk terorisme. Sebelumnya ia dipakai untuk menghukum anggota polisi yang nakal. Sebuah kerusuhan terjadi di lingkungan yang seharusnya memiliki tingkat pengamanan tinggi dan penjagaan ketat adalah sebuah ironi. Kelebihan kapasitas daya tampung narapidana menjadi catatan tersendiri. Namun, hal serupa juga pernah terjadi di masa lalu. Pada 30 Januari 1973, kerusuhan terjadi di rutan Komando Daerah Kepolisian (Komdak) Metro Jaya.

PARMIN, kini berusia 53 tahun, masih ingat situasi ibukota Jakarta 20 tahun silam. Pagi hari, 13 Mei 1998, dia beraktivitas seperti biasa: membeli daging sapi dan menggilingnya untuk membuat bakso. Tanpa punya firasat apapun, dia pulang ke rumah dengan sekeranjang bahan lain untuk persiapan membuka lapak bakso di kawasan Jatibaru, Tanahabang, Jakarta Pusat. Lepas tengah hari, semua persiapannya selesai, tinggal menunggu waktu membuka lapak. Mendengar ribut-ribut di luar rumah, Parmin pun melangkah keluar. “Kita mau keluar dagang. Tahu-tahu ada orang rame-rame gitu. lama kemudian terjadilah bakar-bakaran. Ada bakar ban, ada bakar rumah. Saya balik lagi masuk rumah,” kata Parmin kepada Historia.

MINGGU, 11 Mei 1969, ribuan pendukung Parti Tindakan Demokratis (Democratic Action Party, DAP) dan Parti Gerakan Ra’yat Malaysia (Gerakan) turun ke jalanan ibukota. Pendukung kedua partai yang kebanyakan orang Tionghoa dan India ini tengah diliputi euforia. Partai mereka meraup banyak kursi parlemen dalam Pilihan Raya. Mereka berjalan kaki, bermotor, dan naik truk bak terbuka di jalanan Kuala Lumpur hingga menyasar wilayah di mana banyak bermukim orang Melayu. Bendera partai dikibarkan. Bel kendaraan bersahut-sahutan. Sayangnya ada laku mereka yang kurang simpatik. Tampak di antara mereka mengibaskan sapu, yang bisa dianggap sebagai “pembersihan” orang-orang Melayu. Di atas truk mereka juga memekikkan slogan-slogan tak bersahabat. “Melayu Sudah Jatuh!” “Kuala Lumpur sekarang China punya!” “Ini negeri bukan Melayu punya, kita mau halau semua Melayu!” Pawai itu berlangsung dua hari. Sadar tindakan pendukungnya di luar batas, Presiden Gerakan Yeoh Tech Chye buru-buru menyampaikan permintaan maaf kepada orang-orang Melayu. Tapi permintaan maaf itu ibarat angin lalu. United Malay National Organization (UMNO), partai terbesar orang Melayu, berniat membuat perayaan tandingan. Hari itu juga semua cabang UMNO di Selangor diminta mengumpulkan massa untuk ikut dalam pawai menuju Kuala Lumpur.

SEJAK lama Jakarta sudah dianggap tak layak sebagai pusat pemerintahan. Pilihan tempat sebagai pengganti pun ditetapkan. Inilah potret dua kota yang dipersiapkan sebagai ibukota di masa kolonial dan Orde Lama, yang karena sejumlah alasan gagal di tengah jalan. Bandung Gagasan ini bermula dari studi tentang kesehatan kota-kota pantai di Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillema, seorang ahli kesehatan Belanda yang bertugas di Semarang. Tillema suka menyebut dirinya “insinyur kesehatan dan kebersihan”. Hasil studi itu menyimpulkan: “Kota-kota pelabuhan di pantai Jawa yang tak sehat menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan kantor pemerintah, kantor pusat niaga dan industri, pusat pendidikan, dan sebagainya.” Umumnya kota-kota pelabuhan hawanya panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Hawa tak nyaman membuat orang cepat lelah, semangat kerja menurun. Tak terkecuali Batavia, kota pelabuhan itu kurang memenuhi syarat sebagai “pusat pemerintahan” ibukota Hindia Belanda, tulis H.F. Tillema, seperti dikutip Haryanto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Rekomendasinya: kota Bandung sebagai ibukota (pusat pemerintahan) yang baru.

BANJIR. Macet. Padat penduduk. Polutif... Itulah Jakarta. Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun lalu menempatkan Jakarta sebagai kota terjorok ketiga di dunia setelah Meksiko dan Thailand. Alamak! Sejak lama muncul wacana untuk memindahkan ibukota negara karena Jakarta dianggap sudah tak layak lagi. Negara lain sudah memindahkan ibukota negara dan sukses: Brazil, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Jerman, bahkan negara tetangga Malaysia sudah mulai mempersiapkan diri. Pada masa Orde Baru, tersiar rumor Presiden Soeharto berniat memindahkan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Gara-garanya niat Bambang Trihatmodjo bersama rekan bisnisnya, Swie Teng alias Haryadi Kumala, membuat proyek kota terpadu di atas lahan seluas 30.000 hektar di kawasan Jonggol. Tapi Ginandjar Kartasasmita, ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala itu, akhirnya menampik adanya rencana pemindahan ibukota negara.

KONSTITUSI punya andil dalam mencuatnya wacana pemindahan ibukota. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak mencantumkan secara definitif kedudukan ibukota negara. Pasal 2 ayat 2, yang mencantumkan kata “ibukota”, hanya menyebut: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Klausul itu bukan tanpa perdebatan, bahkan harus diputuskan melalui pemungutan suara. Dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 15 Juli 1945, yang diketuai Radjiman Wedyodiningrat, soal ibukota negara dibicarakan. Rapat membahas rancangan UUD yang disusun Panitia Perancang Hukum Dasar atau dikenal sebagai Panitia Kecil yang diketuai Supomo dan sudah dibagikan kepada anggota BPUPKI. Di antara beberapa hal yang dikritisi, Muhammad Yamin yang bukan anggota Panitia Kecil –diusulkan dan diupayakan Sukarno tapi gagal– menginginkan agar UUD menyebutkan ibukota Republik Indonesia yang pertama.