Hasil pencarian

MANTAN Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, yang tengah menjalani persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansyah Hutabarat, mengungkapkan adanya aliran dana dari tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur kepada anggota polisi hingga perwira tinggi Bareskrim Polri. Setoran itu berdasarkan pengakuan Ismail Bolong, mantan polisi yang menjalankan operasi tambang ilegal. Uang keamanan yang mencapai miliaran itu sebagai imbalan atas perlindungan kegiatan tambang ilegal. Sambo mengaku telah menyerahkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) kepada pimpinan Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto membantah tuduhan Sambo itu. Keterlibatan polisi dalam pertambangan telah terjadi sejak zaman Belanda. Polisi tambang ini masuk dalam kategori polisi teknis yang mempunyai kekuasaan penuh di wilayah perusahaan yang tidak dicampuri polisi umum.

GUBERNUR Jenderal Hindia Belanda Limburg van Stirum menyebut Van Rossen dari kepolisian Den Haag, Belanda, sebagai polisi yang sangat bersih. Ia pun diminta datang ke Batavia untuk menggantikan Komisaris Besar Polisi Boon pada 1918. Ternyata, penilaian gubernur jenderal keliru. Ia bukan polisi bersih, tetapi polisi kotor. Selama menjabat Komisaris Besar Polisi Batavia merangkap komandan wilayah polisi lapangan Batavia dan Banten, Van Rossen telah memperkaya diri dengan memainkan pos anggaran kepolisian. Caranya dengan mengalihkan sebagian uang yang tersedia karena kekosongan jabatan dan menyalahgunakan kebijakan kepegawaian dengan mengangkat pegawai untuk sementara dan segera memecatnya. Ia berhasil menggelapkan uang kepolisian dalam jumlah sangat besar, lebih kurang satu juta gulden. Sejarawan Belanda Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda dari Kepedulian dan Ketakutan mengungkapkan, penyelidikan terhadap Van Rossen dilakukan oleh Asisten Residen Batavia J.J. van Helsdingen. Setelah mendapatkan informasi dari dalam korps kepolisian, ia mengumpulkan cukup bukti. Van Rossen mengaku bersalah dan ditahan pada 8 September 1923.

DULU pendiri Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) eksis karena menentang kehadiran tentara Belanda di Jawa Barat. Namun seiring berjalannya waktu, DI/TII malah menerima orang-orang Belanda dengan masa lalu terkait dengan pendudukan tentara Belanda di Jawa. Salah satu yang diterima DI/TII adalah Kapten Schmidt atau Inspektur Polisi van Kleef. Bekas Inspektur Van Kleef bukan orang baru di Indonesia. Sebab, dia lahir di Hindia Belanda. Koran De Tijd edisi 19 Januari 1954 menyebut Van Kleef lahir di Malang, 15 April 1915. Ayahnya seorang Indo-Belgia dan ibunya seorang Indo-Jerman. Ketika kecil, Van Kleef bersekolah di Sekolah Dasar untuk anak Eropa Europe Lager School (ELS) di Salatiga. Masa remajanya dia masuk SMP kolonial Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Semarang. Tahun 1933 dia tamat, lalu melanjutkan ke sekolah pelatihan di Bandung.

MASSA Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI bergerak di sekitar Bundaran Hotel Indonesia dan Jl. M..H. Thamrin menuju Istana Negara, pada Sabtu pagi, 28 September 2019. Salah satu rombongan yang tertangkap kamera fotografer CNN Indonesia, Ramadhan Rizky Saputra, membawa spanduk besar bertuliskan: “Amanat TAP MPR RI No. 6 Tahun 2000 Presiden Tidak Dipercaya Rakyat Wajib Mundur.” Spanduk itu pun jadi bahan di twitter karena sepertinya massa tak mengetahui apa sebenarnya TAP MPR No. 6 Tahun 2000. Terlebih salah sambung dikaitkan dengan presiden yang harus mundur karena tidak dipercaya rakyat. TAP MPR itu lahir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai bagian dari reformasi TNI yang menjadi kekuatan penguasa Orde Baru. Gus Dur mereformasi tubuh militer di antaranya memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Dia juga mengangkat pejabat sipil sebagai Menteri Pertahanan.

PERTENGAHAN Januari 1950. Said Soekanto, kepala Djawatan Kepolisian Nasional (DKN), menemui Merle Cochran, duta besar Amerika untuk Indonesia. Selain menyinggung peralatan-peralatan yang akan diajukan ke pemerintah Amerika sebagai bagian dari bantuan $5 juta bagi kepolisian Indonesia, Soekanto menanyakan kemungkinan pengembangan pelatihan serta beberapa isu lainnya. Pertemuan dengan Soekanto dibahas Cochran dalam telegramnya kepada Menteri Luar Negeri Dean Acheson, 18 Januari 1950. Soal pengembangan pelatihan bagi polisi, Cochran menjawab ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan konsultasikan dengan Acheon. Soekanto menanyakan apakah Amerika bisa mengirim tiga atau empat instruktur berkualifikasi tinggi ke Jakarta untuk mengampu kelas polisi. Cochran menganggap lebih baik meneruskan kebijakan untuk melatih beberapa orang Indonesia di Amerika.

NAMANYA tak banyak diperbincangkan dalam narasi sejarah. Padahal Soekanto Tjokrodiatmodjo adalah kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pertama sekaligus dengan masa jabatan terlama. Dia juga berperan penting dalam meletakan dasar bagi institusi Polri. Pada 16 Januari 1950, Soekanto resmi diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Serikat (RIS). Prosesi serah terima Kepolisian dari G. van Nes, kepala Dinas Polisi Umum Hindia Belanda, ke Soekanto berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri tiga hari kemudian. “Saya datang ke sini untuk menerima jabatan saya,” ujar Soekanto. “Saya juga sudah menerima instruksi untuk menjalankan itu. Saya senang karena pimpinan kepolisian jatuh di tangan orang yang saya kenal. Bila diperlukan saya siap memberikan bantuan,” kata van Nes.

SUPARDI berdiri tegak. Merapatkan tumit. Berkonsentrasi. Dia meraba tangan hingga lengan kanan, berganti ke tangan hingga lengan kiri, lalu dada, perut, paha, lutut, kaki, betis, belakang paha, pinggul, punggung, pundak, dan terakhir mengusap wajah. Dia menarik nafas dari rongga dada lalu memutar lengan ke belakang, dan tumit sedikit terangkat. Gerakan itu diulanginya hingga duapuluh kali putaran. “Saat mengusap wajah, bayangkan wajah kita masing-masing. Lalu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing juga. Kemudian kencangkan semua otot tubuh,” ujar Supardi memberi panduan singkat gerakan Olahraga Hidup Baru (Orhiba). Untuk pria berusia kepala tujuh, Supardi tergolong lincah. Suaranya masih lantang. Lengannya pun terlihat liat. “Ya bersyukur masih begini. Sejak 1962, saya diajari Bapak [Soekanto] Orhiba. Dan sejak itu hingga sekarang, saya meneruskan tinggalan Bapak ke orang-orang,” ujarnya. Supardi, keponakan Soekanto Tjokrodiatmodjo, adalah pengurus Orhiba komisariat Jakarta.

TAK banyak yang tahu bangunan Markas Besar (Mabes) Polri merupakan salah satu aset sejarah bangsa yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Siapa saja yang melintasi Jalan Trunojoyo tentu akan melihat bangunan tersebut. Lokasi persis Mabes Polri terletak di Jalan Trunojoyo No. 3. Dibangun pada masa kepemimpinan Kapolri pertama, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. “[Gedung] itu dibangun tahun 1950-an. Pernah dikatakan gila lho sama yang lain,” kata Ambar Wulan sejarawan yang mengkaji kepolisian kepada Historia. “Soekanto berpikir membuat Mabes yang bisa menampung ribuan polisi. Tentara saja itu belum punya. Ya di Trunojoyo itu.” Memasuki tahun 1950, tugas kepolisian kian meningkat. Soekanto yang menjabat Kepala Kepolisian Nasional (KKN) merasa jawatan kepolisian yang dipimpinnya perlugedung sendiri. Sebab sebelumnya, markas kepolisian masih menyatu dengan Kementerian Dalam Negeri di Jalan Vetaran. Pemerintah akhirnya memberikan lahan seluas 40 ha di Kebayoran Baru yang kini menjadi Mabes Polri.

PARA perwira tinggi Polri beberapa kali mengadakan rapat untuk menggulingkan Kapolri pertama, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang menjabat sejak 1945. Mereka juga menghadap Presiden Sukarno menyatakan sikap anti-Soekanto. Alasannya unik. “Karena Soekanto lebih mementingkan kebatinan daripada urusan kepolisian,” kata Hoegeng Iman Santoso dalam otobiografi Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataan. Dalam upaya menjatuhkan Soekanto, Hoegeng mengaku “tidak terlibat, tidak dilibatkan dan tidak melibatkan diri di dalamnya.” Hoegeng tidak memandang jelek kebatinan, namun dia setuju pejabat tidak efektif menjalankan tugasnya harus diganti. Dalam kasus Soekanto, dia dinilai oleh banyak perwira tinggi karena kesukaannya terhadap kebatinan. Selain kebatinan, Soekanto juga bergabung dengan gerakan Freemason bahkan diangkat menjadi Suhu Agung Loji Timur Agung pada 1959 menggantikan Soemitro Kolopaking.

DENGAN menggenggam sebilah tongkat komando, sesosok lelaki gagah berdiri tegap memandang ke arah pusat perbelanjaan Blok M, Jakarta Selatan. Tingginya tiga meter dan berdiri di atas cor beton setinggi dua meter. “Patung Pak Kanto mulai berada di situ pada era Kapolri Suroyo Bimantoro, masa Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak ada yang tahu nama pematungnya,” ujar Tri Winarsih, perwira urusan bidang Museum Polri. Patung R.S. Soekanto diresmikan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 14 Februari 2001. Pada acara yang sama Gus Dur menobatkan Soekanto sebagai Bapak Kepolisian Indonesia.

DEMI memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Salah satunya ke Tol Cikampek. “Kapolri terjun langsung menemui beberapa masyarakat di Rest Area KM 62 Tol Cikampek. Ia menyapa serta menanyakan soal pelayanan dan pengaturan arus mudik serta balik Lebaran tahun ini,” demikian diberitakan antaranews.com, 26 April 2023. Peninjauan langsung tentu memberi nilai tambah pada kepemimpinan Listyo Sigit. Itu menjadi salah satu indikator tanggung jawab yang bersangkutan. Toh, Sigit bukan kapolri pertama yang melakukannya. Kapolri pertama Raden Said Soekanto pun telah melakukannya, bahkan di masa perang.

NAMA mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso kerap disebut saat membahas mengenai sosok polisi yang jujur dan sederhana. Selain Hoegeng, ternyata ada polisi lain yang hidupnya sederhana, yaitu Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Kunarto yang menjabat Kapolri pada 1991–1993. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, Kunarto yang lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1940, pernah menjadi Kapolsek Cipinang, Kepala Sekretariat kemudian Wakil Kapolda Metro Jaya, dan Kapolda Sumatra Utara. Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan IX tahun 1962 ini kemudian menjadi Staf Ahli Panglima ABRI. Kunarto juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1982. Setelah selesai manjabat Kapolri, Kunarto ditugaskan Presiden Soeharto sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mendampingi J.B. Sumarlin.