Hasil pencarian

DIA tiba di Indonesia sebagai sukarelawan dalam Marine Brigade (Brigade Marinir) Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Dia adalah J.C. van der Lugt (ada yang menulisnya Cor van der Lugt). Sebelum dikirim ke Indonesia, pria kelahiran Belanda sekitar tahun 1927 ini hanyalah seorang pemuda yang bekerja sebagai perawat bibit tanaman pertanian di masa Belanda masih diduduki tentara Jerman. Setelah Belanda terbebas dari tentara Jerman, pemuda asal Amsterdam ini bergabung dalam militer Belanda pada 20 Juni 1945. Algemeen Handelsblad tanggal 11 Januari 1962 menyebut dia kemudian dikirim ke Amerika Serikat untuk pelatihan marinir oleh Marinir Amerika Serikat. Setelah menjadi Marinir Kelas Tiga, Lugt dikirim ke bekas Hindia Belanda yang mulai disebut Indonesia karena telah memproklamasikan kemerdekaannya. Daerah kerja Marinir Belanda semasa revolusi kemerdekaan Indonesia adalah Jawa Timur. Nieuwe Courant (15 Maret 1947) menyebut, Brigade Marinir Belanda tiba di kota Surabaya, kota pangkalan Angkatan Laut Belanda sejak zaman Hindia Belanda, pada Maret 1946. Mereka kemudian disebar ke berbagai daerah konflik. Dalam Agresi Militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947, pasukan Marinir Belanda yang terkenal kejam menyebar ke daerah-daerah di luar Surabaya sampai ke Keresidenan Besuki.

SUATU hari di tahun 1947. Seorang anggota BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia) Madiun mendatangi MBT (Markas Besar Tentara) di Yogyakarta. Moerijanto, nama utusan BPKRI itu, memohon agar MBT membebaskan Piet van Staveren dan menyerahkannya kepada mereka. “Aku pikir mustahil orang-orang kiri itu (BPKRI) melakukan hal tersebut jika sebelumnya tidak dikonfirmasi oleh Partai Komunis Belanda (CNP) bahwa ada anggotanya yang sedang ditahan pihak tentara Indonesia,” ungkap J.C. Princen. Lewat lobi-lobi tingkat tinggi yang sangat alot, Piet kemudian berhasil diboyong ke Madiun. Menurut Asmudji, di Madiun dia disambut dan diperlakukan layaknya seorang pahlawan oleh orang-orang kiri. Nyaris tiap hari, secara bergilir Piet selalu didapuk untuk menceritakan pengalaman hidupnya hingga sampai Indonesia di hadapan para kader Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Bisa dikatakan Piet seolah menemukan habitatnya di Madiun.

PAGI baru saja memasuki Madiun ketika Radio Gelora Pemuda (RGM) mengudara seperti biasa. Namun, berbeda dengan siaran-siaran yang lalu, saat itu RGM menampilkan seorang penyiar berbangsa Belanda bernama Peter Volkland. Dalam bahasa Belanda, sang penyiar menyerukan agar semua serdadu Belanda yang sedang bertugas di Indonesia untuk tidak mematuhi segala perintah menindas rakyat Indonesia. “Banyak dari kalian yang nanti akan tewas dalam perang ini, tapi untuk apa? Sesungguhnya apa yang kalian lakukan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan Belanda yang katanya sedang kalian bela. Secara tidak sadar kalian hanya tengah membela kepentingan segelintir elite keluarga kerajaan.” “Wahai kawan-kawanku sesama pemuda Belanda darah kalian tidak pantas tumpah untuk sebuah keluarga yang memiliki lebih banyak darah Jerman dibandingkan darah Belanda… Serdadu-serdadu Belanda janganlah berkhianat kepada orangtua kalian sendiri, apakah kalian sadar bahwa orang-orang yang tengah kalian hadapi di sini adalah para buruh tani laiknya orangtua kalian di Belanda sana…”

19 Mei 1948. Ribuan buruh dan petani kapas di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, mendatangi kantor Badan Textil Negara (BTN) di Solo. Mereka menuntut pembayaran upah yang tertunda sejak 1947. Aksi itu memicu munculnya aksi mogok di berbagai tempat. Sejak 26 Mei, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) mengambil-alih aksi tersebut. Konflik kian memanas ketika mereka bentrok dengan Serikat Tani Islam Indonesia yang berafiliasi dengan Masyumi. Untuk mengatasinya, Kementerian Perburuhan dan Sosial mendudukkan wakil-wakil pihak yang bertikai di meja perundingan. Hasilnya, kedua pihak sepakat menandatangani “Akte Persetudjuan”. Sayang, akte tersebut akhirnya hanya jadi secarik kertas lantaran BTN tak tergerak menjalankannya. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pun turun tangan dengan membentuk Panitia Enquete. Lagi-lagi, Panitia Enquete tak memberi banyak hasil. Baru setelah Perdana Menteri Mohammad Hatta mengadakan pertemuan dengan pimpinan SOBSI pada 14 Juli, pemogokan dihentikan. Pemogokan Delanggu bukan hanya aksi buruh dan tani pertama setelah Indonesia merdeka, tapi juga menjadi bahan ajar penting bagi pemerintah dalam menangani masalah perburuhan.

PBB gagal mengesahkan suatu resolusi agar Belanda merundingkan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Akibatnya meledak gerakan anti-Belanda, di antaranya pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Serikat buruh pertama yang melakukan aksi pengambilalihan adalah KBKI (Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia). Pada 3 Desember 1957, sekelompok pimpinan KBKI memaksa masuk ke ruangan manajer di kantor pusat KPM (Perusahaan Pelayaran Belanda) di Jalan Merdeka Timur Jakarta, dan menyatakan mengambilalih KPM. “Menghadapi situasi demikian, pihak manajemen mengemukakan bahwa mereka harus membicarakannya terlebih dahulu dengan pemerintah, dan dijawab oleh pimpinan mereka, ‘kami dan kaum buruh adalah pemerintah!’” tulis Bondan Kanumoyoso dalam Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia.

SELAMA menjadi menteri perburuhan, juga pengurus Partai Buruh Indonesia, S.K. Trimurti kerap mengunjungi kaum buruh. Melihat kurangnya pemahaman teori perjuangan buruh, dia menulis sebuah buku kecil berjudul A.B.C. Perdjuangan Buruh. Pada 11 Mei 1975, Trimurti berceramah tentang sejarah buruh dalam acara yang dihelat Yayasan Idayu bekerja sama dengan Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta dan Museum Kebangkitan Nasional. “Saya berpikir, bahwa ceramah-ceramah yang diadakan di gedung ini, semuanya akan diarahkan kepada memperlengkap penulisan sejarah,” tulis Trimurti dalam pengantar ceramahnya. Kedua karya ini mengisi kelangkaan informasi dalam penulisan sejarah buruh di Indonesia.

PANGERAN Diponegoro memiliki beberapa nama dalam hidupnya. Lahir di Keraton Yogyakarta pada 11 November 1785, ia diberi nama Raden Mas Mustahar. Menginjak dewasa, berusia dua puluh tahun, ia menyandang nama Raden Ontowiryo. Ketika berziarah ke Pantai Selatan, Diponegoro menyandang nama Syekh Ngabdurahim. Berasal dari bahasa Arab, Syekh 'Abd al-Rahim, nama ini mungkin disarankan oleh penasihatnya di bidang agama, barangkali oleh Syekh al-Ansari di Tegalrejo. Diponegoro kemudian mengubah nama Ngabdurahim menjadi Ngabdulkamit. Menurut sejarawan Peter Carey, penulis biografi Diponegoro, Kuasa Ramalan, perubahan nama dari Ngabdurahim ke Ngabdulkamit mempunyai makna penting. Ngabdulkamit adalah nama yang disandang oleh Diponegoro selama Perang Jawa dan yang disenyawakan dalam gelarnya sebagai raja, yakni Sultan Erucokro.

AWALNYA, Peter Carey hendak menjadikan Herman Willem Daendels –gubernur jenderal Hindia Belanda (1808-1811)– sebagai penelitian tesis doktoralnya di Cornell University. Tema itu berubah ketika Peter menyaksikan sketsa dalam bab tulisan sejarawan Belanda terkemuka H.J. de Graaf mengenai Perang Jawa. Sekilas pandang membuat Peter terpana. “Ada semacam panggilan. Semacam kontak batin,” kata Peter Carey kepada Historia.id saat berbicang di sela-sela peluncuran bukunya, Urip iku Urib: Untaian Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey di Perpustakaan Nasional, lima tahun silam. Sketsa menampilkan sesosok pangeran yang menunggang kuda. Di kepalanya melekat surban. Tubuhnya dibalut pakaian perang sabil. Di balik kegagahan sang pangeran, terselip wajah muram sedikit membungkuk. Itulah potret tentang Pangeran Diponegoro dalam sketsa karya Mayor Francois de Stuers.

PETER Carey barangkali satu-satunya indonesianis yang totalitas meneliti kehidupan Pangeran Diponegoro. Karya monumentalnya KuasaRamalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (2011)menjadi rujukan otoritatif bagi siapa saja yang ingin mengetahui sosok paling epik dalam Perang Jawa itu. Siapa nyana, persinggungan Peter Carey dengan Diponegoro justru hanya berawal dari sekilas pandang. Tak pernah terpikirkan sebelumnya. “Saya terpana oleh sosok Diponegoro yang agak misterius. Saya ingin mendalami sosok itu sebab saya tak bisa lihat wajahnya,” kata Peter Carey kepada Historia di sela-sela acara peluncuran buku Urip iku Urub: Untaian Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, 30 Januari 2019. Bermula dari sketsa Diponegoro karya Mayor Francois de Stuers yang termuat dalam bab tulisan sejarawan Belanda terkemuka H.J. de Graaf mengenai Perang Jawa. Sketsa itulah yang disaksikan Peter sekira tahun 1969 saat menempuh studi doktoral kajian Asia Tenggara di Cornell University. Terinsipirasi dengan cara demikian, Peter lantas menjatuhkan pilihan untuk meneliti riwayat hidup Diponegoro sebagai topik disertasinya. Sayang, profesornya di Cornell kurang mengapresiasi.

TRI Utami Satriastuti atau Tuti, menantu Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW) Lasijah Soetanto, masih ingat ketika suatu hari mertuanya berselisih dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Sudomo. Lasijah tak setuju dengan pengiriman tenaga kerja wanita (TKW, kini disebut Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri yang jadi program Sudomo. “Ibu ribut dengan Pak Domo. Ibu tidak setuju pengiriman TKW. Pak Domo memberi penghargaan, ya diterima di depan orang-orang tapi lalu disobek sama ibu dan dibuang. Penolakan ibu tegas,” kata Tuti kepada Historia.ID. Sejak 1970, pemerintah mengirim tenaga kerja secara besar-besaran ke Malaysia, Hongkong, Filipina, dan Arab Saudi. Tingginya permintaan membuat pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 1970. PP ini mengatur pengiriman tenaga kerja melalui program Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara.

DUSWANTO Harimurti masih ingat ketika suatu hari di tahun 1978 diminta orangtuanya mengantarkan ke kediaman Presiden Soeharto. Dia tak tahu ibunya, Lasijah Soetanto, punya urusan apa sehingga diundang Ibu Negara Tien Soeharto. Alih-alih ingin mengetahuinya atau sekadar ingin tahu isi kediaman presiden, Duswanto pilih menunggu di mobil ketimbang ikut masuk. Tak ada kejanggalan sedikit pun yang dia dapati sampai kedua orangtuanya keluar dari rumah presiden. Pun ketika mereka dalam perjalanan pulang. Tak ada sedikit pun cerita dari orang tuanya. Keanehan justru muncul di rumah mereka, rangkaian bunga berjajar menutupi pagar rumah. “Tahu-tahu sudah ada pos di depan rumah, ada ajudan, ada polisi untuk berjaga,” kata Duswanto, putra kedua Lasijah, kepada Historia.ID. Duswanto baru belakangan tahu undangan ibu negara dimaksudkan untuk menanting Lasijah menduduki jabatan baru dalam Kabinet Pembangunan III yang sedang dibentuk Presiden Soeharto.

USAI melengserkan Sukarno, Soeharto langsung membenahi ekonomi Indonesia yang hampir bangkrut dengan membentuk tim ekonomi. Tim itu keliling ke negara-negara maju untuk mencari bantuan finansial. Demi dana bantuan, Indonesia mesti menerima persyaratan yang diberikan calon-calon pendonor. Salah satu hasil dari pemenuhan persyaratan itu, Indonesia punya Kementerian Urusan Peranan Wanita (UPW). “UPW pembentukannya karena PBB punya program Dekade Perempuan. Jadi semua negara anggota PBB harus punya kementerian perempuan,” kata Wardah Hafidz, aktivis sosial perkotaan, kepada Historia.ID. Dekade Perempuan bermula dari munculnya konsep perempuan dalam pembangunan (Woman in Development, WID) yang mulai dikenalkan pada 1970-an di Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS lalu membuat Undang-Undang tentang Bantuan Luar Negeri (The Percy Amandement to the 1973 Foreign Assistance) yang di dalamnya memuat syarat adanya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan negara penerima bantuan.