PADA awal Oktober 1945, Sutan Sjahrir bersama para pemuda Menteng 31 menemui Tan Malaka di Bogor. Dalam pertemuan itu, Tan Malaka mengusulkan supaya dia menjadi presiden dan Sjahrir menjadi perdana menteri. Namun, Sjahrir menolak pikiran untuk menggantikan Sukarno dan Mohammad Hatta karena posisi mereka sangat penting bagi Republik. Melengserkan Sukarno yang mendapat dukungan rakyat yang besar tidak realistis. Sementara para pemuda setuju, Sjahrir malah menganjurkan supaya Tan Malaka, yang dihormatinya dengan sapaan “Angku”, untuk berkeliling Jawa. “Kalau Angku mendapat dukungan 10% saja dari Sukarno, kami akan mempertimbangkan Angku sebagai presiden.”

SUATU hari di Kariango, dekat kota Makassar, Kolonel Sintong Pandjaitan bertemu dengan Brigadir Jenderal Djasmin. Djasmin selaku Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) sedang menginspeksi pasukan Grup 3 Para Komando Kopassandha, yang dikomandani Sintong. Ketika bertemu, Djasmin yang hampir pensiun itu mencurahkan kekesalannya. “Prabowo sudah lain sekarang, karena ia dekat dengan Soeharto,” kesah Djasmin kepada Sintong, seperti diceritakan Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Nama Djasmin memang tak populer lantaran tak banyak catatan tentangnya. Namun, ia ikut berjuang ketika Perang Kemerdekaan. Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menyebut Djasmin lahir tahun 1928. Sejak 1980 dia menjadi Wadanjen Kopassandha.

KEMARAHAN rakyat Banjar kepada Pemerintah Hindia Belanda memuncak setelah politik dalam negeri mereka diusik. Mereka dianggap telah mencampuri urusan naik dan turunnya takhta di Kesultanan Banjar. Lebih dari itu, bahkan menempatkan seorang penguasa boneka di takhta tertinggi kesultanan itu. Selama perang berlangsung, muncul tokoh-tokoh terkemuka yang menjadi harapan rakyat Banjar di medan pertempuran. Mereka berusaha keras mengusir para penjajah dari tanah airnya. Sebut saja Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Haji Bajasin, Tumenggung Antaluddin, dan sebagainya. Di antara banyaknya tokoh yang menjadi pahlawan dalam Perang Banjar, ada seorang penguasa yang dicap sebagai pengkhianat oleh rakyat. Dia adalah Pangeran Muda Ariffbillah. Dia dianggap sebagai kaki tangan Belanda yang berusaha menghabisi Pangeran Hidayatullah dan mengacaukan jalannya perang. Namun di balik tindakan pengkhianatannya terdapat sebuah kisah yang tidak banyak orang tahu.

ANHAR Gonggong berang. Dia tak pernah bisa menerima jika Sultan Hamid II ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Menurut sejarawan terkemuka itu, Sultan Hamid II terlalu banyak memiliki “dosa” kepada Republik Indonesia (RI). Salah satunya adalah menjadi bagian dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) di kala bangsa ini berhadapan dengan Belanda yang ingin kembali berkuasa. “Dia bahkan mau menjadi ajudan khusus Ratu Belanda Wilhelmina pada 1946,” ujarnya. Situasi sebaliknya justru terjadi pada R. Didi Kartsasmita, senior Sultan Hamid II di Akademi Militer Kerajaan Belanda (KMA) Breda. Ketika mengetahui RI sudah berdiri pada 17 Agustus 1945, Didi justru menghadap Menteri Penerangan sekaligus Menteri Pertahanan add interim Amir Sjarifuddin untuk menawarkan diri.

KERTANAGARA bimbang. Di hadapannya ada mantan patih, Ragananta dan patih penggantinya, Mahisa Anengah. Ragananta berusaha mengingatkan sang raja tentang pengkhianatan yang mungkin terjadi dari dalam negeri sementara ia sibuk memikirkan politik luar negerinya. Sang patih tua berpikir adanya kemungkinan balas dendam dari salah satu raja bawahan, Jayakatwang terhadap Singhasari. “Sudah agak lama Jayakatwang tak berseba di Singhasari,” ucap sang bekas patih dalam Kidung Harsawijaya. Namun, Patih Mahisa Anengah punya pendapat berbeda. Semestinya, kata dia, Jayakatwang berutang budi pada Kertanagara. Tadinya dia cuma juru pengalasan di pura Singhasari. Tapi Kertanagara mengangkatnya menjadi raja Kadiri di bawah kuasa Singhasari.

ENAM lembar foto milik Gahetna (Arsip Nasional Belanda) itu berbicara banyak. Di foto-foto usang itu nampak seorang perwira TNI (Tentara Nasional Indonesia) berpangkat mayor tengah bergaul akrab dengan para serdadu Belanda: merokok bareng dan tertawa-tawa gembira. Di bagian lain, terlihat lelaki bertubuh kecil itu berbicara di depan sekumpulan warga. “Seorang mayor TNI sedang memberikan penjelasan kepada penduduk Purwakarta,” tulis keterangan yang dilansir oleh Gahetna. Achmad Sachdi, nama lelaki itu, sejatinya adalah seorang perwira kharismatik yang sangat populer di wilayah Purwakarta dan Karawang pada 1946-1949. Dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa disebutkan Sachdi saat berpangkat kapten (1946) adalah Komandan Batalyon Banteng, di bawah Letnan Kolonel Umar Bachsan, Komandan Resimen Purwakarta (bagian dari Brigade III Kian Santang Divisi Siliwangi).

DALAM poster promosinya, film Pengkhianatan G30S/PKI hadir dengan slogan memikat: “Film yang tak mungkin terulang lagi.” Kontan saja, pancingan demikian membuat siapa saja tertarik untuk menyaksikan. Semula, film bergenre dokumenter-drama ini berjudul Sejarah Orde Baru namun diganti untuk kepentingan politik. Plot cerita mengambil latar peristiwa sejarah tentang Gerakan 30 September 1965 yang tragis: terbunuhnya enam jenderal pimpinan TNI AD. Akhir kisah menyimpulkan bahwa peristiwa kelam itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Film berdurasi empat jam ini sukses besar di jagad sinema Indonesia. Pemutaran perdananya menembus angka 699.282 penonton. Menurut data Perfin (Persatuan Film Indonesia), rekor jumlah penonton tersebut tidak terpecahkan hingga 1995. Produksinya pun tak tanggung-tanggung memakan biaya 800 juta sebagai film termahal saat itu.

PADA era Orde Baru (Orba), tiap tanggal 30 September, stasiun televisi nasional TVRI selalu menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI. Saat kali pertama rilis pada 1984, film ini bahkan wajib ditonton oleh para siswa SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di seluruh Indonesia. Sejak Presiden Soeharto lengser pada 1998, film garapan Arifin C Noer itu berhenti ditayangkan TVRI. Itu terjadi atas desakan sebagian kalangan masyarakat dan pihak TNI AU, yang menganggap film itu tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Setidaknya, ada beberapa adegan di film itu yang berlawanan dengan fakta sejarah.

SEJARAWAN Dr. Asvi Warman Adam memberikan kesaksiannya di Pengadilan Rakyat Internasional kasus 1965 di Den Haag, Belanda. Dia dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa Orde Baru. Sebelum menyampaikan kesaksiannya, Asvi terlebih dahulu menjelaskan kenapa dia hadir dan memberikan kesaksiannya dalam pengadilan ini. “Saya bukan pengkhianat negara. Kesaksian saya ini berdasarkan tugas saya sebagai peneliti yang ditunjuk oleh Komnas HAM pada 2003 untuk meneliti pelanggaran HAM Orde Baru,” kata Asvi. Pada 2003, Komnas HAM meminta Asvi untuk meneliti dan menginventarisasi kejahatan kemanusiaan apa saja yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Setelah menemukan bukti-bukti yang kuat, Asvi dan tim bersepakat untuk menjadikan kasus pemenjaraan paksa anggota dan simpatisan PKI di Pulau Buru sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

PADA 1986, keluarga Nani Nurrachman Sutojo kembali ke Indonesia dari penugasan di Amerika Serikat. Nani adalah anak dari Mayjen TNI (Anumerta) Soetojo Siswomihardjo, salah satu dari tujuh perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban pembunuhan pada dini hari 1 Oktober 1965. Saat itu, sedang marak pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer. Setiap tanggal 30 September, film ini diputar di televisi dan menjadi tontonan wajib segala usia. Pada 30 September 1986, Nano, anak bungsu Nani yang berusia delapan tahun menonton dengan tekun seluruh film berdurasi tiga jam itu. Nani mendampinginya. Alangkah terkejutnya Nani ketika selesai nonton, Nano menanyakan, “Ma…what is a communist? Was it them who killed Eyang Tojo?” Nani terdiam, berpikir keras, apa yang harus dikatakan kepada anaknya, sementara dia sendiri belum memiliki jawaban untuk diri sendiri.

KENDATI tugasnya di “daerah panas” perbatasan Korea tinggal tiga hari, Kapten Arthur G. Bonifas dari pasukan UN Command tetap berupaya menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Tak ada tugas berat menantinya, terlebih setelah calon penggantinya tiba. “Penggantinya –Kapten Ed Shirron, yang tingginya enam kaki enam dan lebih dari dua ratus pound bahkan besar menurut standar Merry Monk– telah tiba. Arth menghabiskan hari-hari terakhirnya di Korea untuk mengajak Shirron berkeliling, bersiap untuk pergantian komando pada tanggal dua puluh satu, dan merencanakan satu tugas yang belum selesai di JSA –pemangkasan pohon poplar Normandia,” tulis Rick Atkinson dalam The Long Gray Line: The American Journey of West Point’s Class of 1966. Pada 18 Agustus 1976, Bonifas bersemangat memimpin sekelompok pekerja Korean Service Corps (KSC) berikut para personel perbatasan yang mengawalnya memangkas sebuah pohon poplar setinggi 40 kaki di dekat Jembatan Sach’on (Bridge of No Return) –yang merupakan batas antara Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut)– di sisi barat daya Joint Security Area (JSA), Demilitary Zone (DMZ) Panmunjom, Korsel.