Hasil pencarian
Cari di situs ini
10093 hasil ditemukan dengan pencarian kosong
- John Lie, Penyelundup yang Humanis
SUATU hari di sekitar tahun 1921. Laksamana Muda John Lie tak akan pernah melupakannya. Sebuah kapal eskader Angkatan Laut Belanda berlabuh di Manado. Ukurannya besar dan canggih. Banyak penduduk ingin melihat dari dekat dan menaiki kapal itu dengan membayar 10 sen. John Lie, yang masih berusia sekira 10 tahun, tak punya uang. Tak mau patah arang, ia bersama teman-temannya berenang menuju kapal. Berhasil. Di dekat kapal, ia berkata kepada teman-temannya, ”Nanti saya mau jadi kapten, suatu waktu akan pimpin kapal begini ini,” kenang Bian Loho sebagaimana disitir M. Nursam dalam Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi: Biografi Laksamana Muda John Lie.
- John Lie Mendukung Republik
Menembus blokade Belanda butuh mental baja dan taktik sempurna. John Lie adalah pemuda Tionghoa yang bersedia bertaruh nyawa.
- Ada John Lie di Jalur Rempah
GEMERLAP lampu-lampu di daratan Malaysia terlihat indah dari geladak kapal KRI Dewaruci 19 Juni 2024 malam. Dalam pelayaran di Selat Malaka itu, Dewaruci yang dinahkodai Letnan Kolonel Rhony Lutviadhani kerap bertemu kapal-kapal niaga besar. Selat Malaka saat ini masih jalur pelayaran antar-bangsa yang sangat ramai. Mulanya, laut cukup tenang dirasakan dari atas Dewaruci yang terus meluncur ke arah utara. Namun, hujan kemudian datang hingga subuh. Bahkan, dini-hari 20 Juni 2024 badai terasa di kapal. Hujan dan badai sudah berlalu pada 20 Juni 2024 pagi. Matahari perlahan muncul menggantikan gelap. Dewaruci makin menjauh dari perairan Kerajaan Malaysia dan mendekat lagi pada daratan Sumatra.
- John Lie di Kapal Sekutu
LIE Tjeng Tjoan pernah sekolah di Hollandsch Inlandsch School (HIS) di kota Manado, Sulawesi Utara. Laki-laki kelahiran 21 Maret 1911 itu tak menghabiskan sebagian besar hidupnya di toko. Tapi sebagian masa mudanya dihabiskan di laut. Ketika usianya belum genap 20 tahun, dia sudah meninggalkan Manado dan sempat jadi buruh pelabuhan sebelum melamar jadi pelaut. “Terjun dalam dunia pelaut bukan karena asuhan keluarga, tapi karena keinginan sendiri. Ia menjadi pelaut pada 1929 sewaktu berumur 18 tahun karena tekanan penghidupan dan didorong oleh kemauannya sendiri,” tulis M. Nursam dalam Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi: Biografi Laksamana Muda John Lie.
- Daendels Hukum Mati Pelaku Korupsi
PRESIDEN Joko Widodo memilih menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2019 di SMKN 57 Jakarta. Dalam sesi tanya jawab, seorang siswa bertanya mengapa negara tidak berani menghukum mati koruptor? Jokowi menjawab bahwa kalau masyarakat berkehendak, hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi dalam revisi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebenarnya hukuman mati sudah ada dalam UU Tipikor, yaitu Pasal 2 ayat (2) bahwa pidana mati dapat dijatuhkan bila korupsinya dalam “keadaan tertentu.” Dalam penjelasannya diterangkan bahwa maksud “keadaan tertentu” adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Selama ini memang belum ada koruptor yang dihukum mati. Terlebih hukuman mati menjadi perdebatan terutama di kalangan pegiat hak asasi manusia. Dalam hal korupsi, mirisnya, pemerintah malah memberikan grasi (keringanan hukuman) kepada para koruptor.
- Hamzah Haz, Wakil Presiden Pilihan MPR
WAKIL Presiden RI ke-9, Hamzah Haz, wafat pagi tadi (24/7) di kediamannya di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur dalam usia lanjut 84 tahun. Sepanjang hidupnya, Hamzah dikenal sebagai politisi sekaligus ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian menteri di era kepresidenan Habibie dan Abdurrahman Wahid. Puncak kariernya ketika Hamzah terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Megawati Sukarnoputri (2001-2004). “Saya diangkat menjadi Wapres di saat bangsa sedang dilanda krisis multidimensi dengan banyak persoalan yang sulit terutama di bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, dan moralitas bangsa,” kata Hamzah dalam pidato pelantikannya dikutip Harian Waspada, 27 Juli 2001.
- Pengusaha Israel Masuk ke Indonesia
SEBAGAI bentuk komitmen dukungan kepada Palestina, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, dalam bidang lain, seperti militer, intelijen, dan bisnis, kerjasama terjalin secara rahasia. Indonesia pernah membeli pesawat bekas Israel, Skyhawk, lewat perantaraan Amerika Serikat. Intelijen Indonesia juga pernah mendatangkan pelatih intelijen dari Israel. Bahkan, intelijen Israel beroperasi di Indonesia dengan kedok kegiatan bisnis. Masukanya pengusaha Israel ke Indonesia pernah difasilitasi oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Singapura Laksamana Madya TNI (Purn.) Soedibyo Rahardjo. Mantan Kepala Staf Umum ABRI itu mengungkapkannya dalam biografinya, The Admiral.
- Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa
Data jumlah korban kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia 1740–1998.
- “Kalau Soal Kemanusiaan Bung Karno Lebih Hebat”
RUMAH bercat putih di bilangan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu tak mudah ditemukan. Tak ada nomor rumah di pintu pagarnya. Ia terapit dua rumah tetangganya yang lebih terlihat dominan. Setelah beberapa kali menekan tombol bel yang terselip di sisi kiri dalam tembok pagar, sang tuan rumah keluar membuka pintu. Dia sendiri. “Ibu sedang keluar, dia baru pulang dari Melbourne”. Empunya rumah, Farid Prawiranegara, anak keempat Sjafruddin Prawiranegara. Ayahnya adalah petinggi Partai Masyumi. Sjafruddin pernah jadi ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat Sukarno ditahan Belanda dan gubernur Bank Indonesia sebelum bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pernah dicap sebagai pemberontak, Sjafruddin mendapat gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah pada 10 November 2011.
- Menyeru Dakwah Menebar Jihad
MUKTAMAR di Malang, 7 November 1968, sudah akan berakhir ketika panitia menerima telegram dari Istana Negara. Sekretaris Negara Alamsjah Ratu Perwiranegara, pengirim telegram, memaklumatkan pesan pemerintah: menolak pemilihan Mohamad Roem sebagai ketua Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Tak pelak seluruh peserta muktamar kecewa. Sebelumnya, harapan merehabilitasi Partai Masyumi terkubur karena tak mendapat restu dari militer. Pembentukan partai Islam baru mendapat lampu hijau asalkan tak melibatkan bekas tokoh-tokoh Masyumi dalam jajaran pimpinan. Demikianlah, pada 20 Februari 1968, Parmusi didirikan di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, dua aktivis Muhammadiyah. Tak senang, para bekas aktivis Masyumi menyusun rencana untuk mengambil alih kepemimpinan partai melalui muktamar pertama di Malang. Dalam muktamar, peserta menjatuhkan pilihan kepada Roem, yang dianggap tak sekeras Mohammad Natsir.
- Masyumi Bukan Partai Terlarang
SEJAK bergabung dengan PRRI, Mohammad Natsir, ketua umum Masyumi, mengirim pesan agar namanya tak dikaitkan lagi dengan Masyumi supaya partai tak dianggap terlibat pemberontakan. Namun, pesan ini tak bisa menghalangi perselisihan di tubuh Masyumi. Sebagian besar pimpinan partai menentang, malahan beberapa di antaranya mendesak partai agar mendukung secara resmi aksi-aksi Natsir. Seperti dilakukan Kasman Singodimedjo dalam pidatonya di bioskop Roxy, Magelang pada 31 Agustus 1958.
- Ikhtiar Terhenti di Konstituante
MASYUMI menggantungkan harapan tinggi untuk bisa menjadikan syariat Islam rujukan hukum tertinggi di Indonesia. Perjuangannya sudah dimulai sejak sidang-sidang awal Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945. Kegagalan meloloskan syariat Islam melalui Piagam Jakarta tak membuat surut usaha mewujudkan cita-cita mendirikan negara Islam. Masyumi disiapkan jadi perahu politik umat Islam untuk ikut ajang pemilihan umum dan pemilihan anggota Konstituante 1955. Menggalang aspirasi umat Islam untuk membentuk negara yang bersendikan syariat.





















