HATI Likas Tarigan ketar-ketir begitu mendengar sejumlah jenderal teras TNI AD di jajaran Staf Umum AD (SUAD) menghilang pada 1 Oktober 1965. Pasalnya, suami Likas yakni Mayor Jenderal TNI Djamin Gintings yang termasuk perwira tinggi SUAD (menjabat Asisten II/Operasi dan Latihan Menpangad) juga saat itu tak jelas keberadaannya. Berita dari radio dan televisi memberikan kabar simpang siur, salah satunya adalah bahwa para jenderal itu diculik oleh pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 Septebmer. “Aku bertanya dalam hati, di mana suamiku kini berada? Hubungan telepon terputus di mana-mana,” kenang Likas dalam Perempuan Tegar dari Sibolangit: Biografi Likas Tarigan Jamin Gintings karya Hilda Unu Senduk.

BEDA pilihan dalam pemilihan umum ada kalanya membuat hubungan antar-individu jadi renggang. Perseteruan saban lima tahunan ini melingkupi berbagai kalangan dan lingkungan. Mulai dari media sosial, tempat kerja, tempat tinggal, hingga keluarga. Fenomena itu masih terjadi pula pada pemilihan umum tahun ini. Baru-baru ini dikabarkan, seorang pria di Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kekerasan kepada istrinya. Aksi KDRT itu dipicu karena sang istri berbeda pilihan calon presiden dengan suaminya. Mengetahui istrinya berbeda pilihan capres, sang suami memukul bagian belakang kepala istrinya. “Pengakuan korban pilih capres nomor urut 2 Prabowo-Gibran sedangkan sang suami memilih capres nomor urut 1, Anis-Muhaimin. Laporan korban masuk pada 15 Februari kemarin,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Batu Aji Iptu Yudha Firmansyah, seperti dilansir dari detik.com.

KABAR kedekatan Sukarno dengan Hartini tidak lepas dari perhatian pemerintah. Kawan seperjuangan Sukarno masa pergerakan Ali Sastroamidjojo, waktu itu menjabat perdana menteri, berusaha mencegah terjadinya skandal. Ali menyarankan agar Sukarno menjalin hubungan secara diam-diam, agar tak menjadi gosip nasional. Sukarno tak ambil pusing. Toh, pada akhirnya dia tetap memperistri Hartini. “Hubungan awal mereka pakai inisial nama Srihana dan Srihani untuk bersurat. Hubungan Bung Karno dan Hartini lantas di blow up ke publik oleh suratkabar Indonesia Raya,” ujar Arifin Suryo Nugroho, penulis buku Srihana-Srihani: Biografi Hartini Sukarno, kepada Historia. Berita ini menjadi isu panas selama sebulan lebih di Indonesia Raya. Kedudukan Hartini terjepit dalam masalah-masalah keprotokolan dan pertemuan resmi. Dia tak bisa mengiringi Sukarno ke podium atau duduk bersama para menteri beserta istrinya. Pun Sukarno tak dapat memaksakan kedudukan demikian untuknya. Juga Hartini tak diperbolehkan memasuki Istana di Jakarta.

IBU Negara Iriana Joko Widodo dirundung dalam sebuah unggahan Twitter. Semua bermula dari potret kebersamaan antara Iriana dengan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee. Momen itu terjadi di sela-sela perhelatan KTT G20 di Bali beberapa hari lalu. Namun, seorang kartunis bernama Kharisma Jati menuliskan keterangan bernada olokan terhadap Iriana. “Bi, tolong buatkan tamu kita minum.” “Baik, Nyonya,” tulis Kharisma pada akun Twitter-nya @KoprofilJati. Rekaan percakapan kedua ibu negara tersebut seolah terjalin hubungan majikan dan asisten rumah tangga. Sontak saja unggahan itu memantik kontroversi. Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, putra sulung dan bungsu pasangan Joko Widodo dan Iriana, bahkan mempertanyakan apa maksud dari postingan Kharisma dalam cuitan mereka masing-masing. Meski telah melayangkan permohonan maaf, Kharisma terancam dipidana atas perbuatannya merendahkan ibu negara. Sebagai pendamping orang nomor satu di Republik ini, istri presiden tetaplah seorang wanita, ibu, dan orang tua yang mesti dijaga perasan serta kehormatannya. Menilik ke masa lampau, penghinaan terhadap istri presiden juga pernah dialami Presiden RI pertama Sukarno. Penghinaan ini terbilang jauh lebih merendahkan karena melontarkan predikat tunasusila.

SEKITAR September 1961. Suatu hari Konsulat RI di Singapura tiba-tiba menerima pesan kawat dari Jakarta. Bukan sembarang pesan, pengirimnya Istana kepresidenan. Dikabarkan bahwa Hartini, istri Presiden Sukarno, akan berkunjung ke Singapura secara incognito. Namun, kedatangan Hartini tanpa disertai Bung Karno yang harus menghadiri Konferensi Non Blok di Belgrade, Yugoslavia. “Untuk Ibu Hartini telah saya sewakan mobil yang bagus dan modern, lebih bagus dari mobil kepala perwakilan, hanya memang tanpa bendera merah putih,” kata Kolonel Soegih Arto, konsul jenderal RI untuk Singapura, dalam otobiografi Sanul Daca: Pengalaman Pribadi Letjen (Pur.) Soegih Arto. Menurut Soegih Arto, penggunaan bendera Merah Putih tidak diperlukan karena kunjungan Hartini bersifat incognito. Setelah penyambutan resmi oleh konsulat, Hartini dan rombongan langsung menuju Hotel Goodwood Park. Pada malamnya diadakan gala dinner di kediaman kepala perwakilan. Semua pejabat konsulat serta tokoh masyarakat Indonesia di Singapura hadir bersama istri masing-masing. Namun, suasana malam itu terasa “dingin” untuk seorang istri presiden.

KETIKA Jenderal TNI A.H. Nasution menghadiri Halalbihalal di Istana Negara, Presiden Sukarno melontarkan tanya dalam bahasa Belanda. “Zeg Nas, wanner komt je bij mij lunchen?” Pertanyaan ini jelas bikin Nasution, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan Keamanan, bingung kasih jawaban. Dalam bahasa Indonesia ajakan itu berarti, “Hei Nas, kapan kau datang makan siang dengan aku?” Makan siang di kediaman Sukarno berarti Nasution diundang datang ke Istana Bogor di mana Hartini hadir. “Suatu kejutan baru,” kata Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Nasution memang bersedia ke Bogor dan duduk semeja makan bersama Sukarno dan Hartini. Akan tetapi, dia tak menjamin kehadiran istrinya, Johana Sunarti.

CINTA. Itulah yang membuat Sukarno rela menduakan Fatmawati, istri yang telah memberinya lima putra dan putri, dan berpaling ke Hartini. Apa yang ada di benak Bung Besar? “Aku bertemu dengan Hartini. Aku jatuh cinta kepadanya,” kata Sukarno kepada penulis otobiografinya Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat. “Dan percintaan kami begitu romantis, sehingga orang dapat menulis sebuah buku tersendiri mengenai hal itu.” Menggantikan Fatmawati dari hati Sukarno tak serta merta menjadikan Hartini sebagai Ibu Negara. Predikat itu tetap melekat pada Fatmawati sekalipun dirinya memilih minggat dari Istana. Ketetapan demikian memang telah menjadi janji Sukarno terhadap anak-anaknya. Bahwa tak akan ada permaisuri di Istana Negara selain ibu kandung mereka.

LAGA bertabur gol tersaji di Lapangan Ikada (kini Lapangan Monas) pada 9 Juli 1955. Hari itu, tim tuan rumah Persija Jakarta menjamu klub asal Austria, Salzburg. Jalannya pertandingan berlangsung seru karena kedua tim saling jual-beli serangan sejak babak pertama. “Salzburg mengalami kekalahan yang pertama selama turnya di Indonesia, ketika mereka berhadapan dengan kesebelasan Persija di lapangan Ikada. Pemain-pemain ibu kota itu menang dengan 5-4,” demikian diwartakan Kedaulatan Rakjat, 11 Juli 1955. Menurut peneliti sejarah olahraga Dimas Wahyu Indrajaya, pertandingan itu dihelat dalam rangka Silver Jubilee atau peringatan 25 tahun Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 1955. Klub SV Austria Salzburg yang menjadi cikal-bakal FC Red Bull Salzburg didatangkan PSSI untuk menjadi lawan tanding tim nasional dan klub-klub papan atas di Jawa dan Sumatra. Dari 11 pertandingan, Salzburg meraih 6 kemenangan, 4 imbang, dan 1 kalah. Satu-satunya kekalahan Salzburg terjadi saat melawan Persija.

RAPAT Raksasa di Lapangan Ikada (sekarang kompleks Monumen Nasional), Jakarta pada 19 September 1945 berlangsung suskes. Tanpa menghiraukan ancaman militer Jepang yang masih berkuasa, sekitar 200.000 orang (versi Bung Karno: satu juta orang) datang dari berbagai pelosok Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Tangerang, Purwakarta, Sukabumi, dan Cianjur. Mereka memamerkan dukungan maksimal kepada pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Sukarno-Hatta yang baru sebulan berdiri. “Rapat Ikada memperlihatkan kekuatan retorika Sukarno terhadap rakyat,” ungkap Robert B. Cribb dalam Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni. Namun kesuksesan kaum Republik di Ikada menjadi aib bagi militer Jepang yang dituntut pihak Sekutu untuk tetap memelihara status quo. Karena itu mereka mencari biang kerok di balik aksi unjuk rasa tersebut.

KENCANGNYA hembusan angin tak mampu menghalangi massa dari Jakarta dan sekitarnya untuk hadir di Lapangan Monas. Mereka tak sabar menantikan para pemimpin republik naik podium. Maka saat Presiden Sukarno yang mereka elu-elukan tiba bersama jajaran kabinetnya dengan pengawalan dari Latief Hendraningrat dan Moeffreni Moe’min dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) Jakarta Raya serta Komisaris Mangil Martowidjojo dari Polisi Istimewa, serentak mereka langsung menatap ke arah rombongan itu. Riuh pekik merdeka membahana ketika Sukarno akhirnya naik podium setelah Soewirjo (walikota Jakarta) dan Kasman Singodimedjo (BKR Pusat). Dahaga akan kepastian arah Proklamasi mereka terhapuskan sudah. Pertaruhan nyawa mereka ke tempat acara yang dijaga ketat serdadu Jepang bersenjata lengkap, tak sia-sia.

SEMBILAN belas September 1945 di Lapangan Ikada (kini Lapangan Monas). Ratusan ribu manusia dari golongan akar rumput menuntut penegasan dari para pemimpin baru mereka, pemimpin yang masih membangun fondasi republik yang baru lahir sebulan sebelumnya. Mereka tak sabar untuk mendapat kepastian ke arah mana kemerdekaan yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 akan dibawa. Peristiwa yang dikenal sebagai Rapat Raksasa Ikada itu sayangnya dalam berbagai literatur sejarah yang bermunculan kemudian hanya mencatat nama-nama pembesar macam Presiden Sukarno, Mohammad Hatta, Sukarni, atau Ali Sastroamidjojo yang hadir dalam show of force pertama Republik itu. Rapat Raksasa Ikada seolah hanya panggung mereka. Jangankan nama rakyat yang hadir dari berbagai tempat, nama Tan Malaka sebagai penggagas pun baru dibuka dalam sejarah setelah reformasi. Oleh karenanya untuk membangkitkan memori dan terutama menghormati peran ratusan ribu rakyat yang terlupakan di peristiwa itu Forum Warga Betawi se-Jabodetabek bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghelat rekonstruksi Rapat Raksasa Ikada bertajuk “Samudera Merah Putih” di Lapangan Monas, Minggu siang (16/9/2018).

PAGI di Kota Surabaya yang biasanya ayem dengan hiruk-pikuk masyarakat tiba-tiba geger pada 19 September 1945. Warga yang tengah melewati jalan di depan Hotel Yamato (kini Hotel Majapahit) dibuat emosi oleh berkibarnya bendera Belanda di pucuk menara hotel. Padahal, Indonesia sudah merdeka. Bendera triwarna merah-putih-biru itu ternyata dikerek pihak Belanda atas perintah WV Ch. Ploegman, pemimpin organisasi Indo Europesche Vereniging (IEV) yang diangkat NICA menjadi walikota Surabaya. Pada 18 September 1945 malam, dia memerintahkan rekan-rekannya mengibarkan bendera Belanda untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina (31 Agustus). Tindakan provokatif itu memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka berupaya merobek bendera triwarna. Dalam upaya itulah mereka bentrok dengan serdadu Jepang yang berjaga dalam rangka mempertahankan status quo.