PERTEMPURAN tak seimbang di Wajo, Sulawesi Selatan, berakhir dengan kekalahan Tentara Republik Indonesia (TRI, kini TNI). Sejumlah prajurit tewas. Sebagian lagi terluka, termasuk Kapten Andi Abubakar Lambogo, komandan Batalyon I Resimen III Divisi Hasanuddin. Namun, alih-alih menghormati hukum perang dengan mengobati pemimpin pasukan musuh, pasukan Korps Speciale Troepen (KST) memenggal kepala Kapten Andi dan membawanya ke Pasar Enrengkang.

SUATU pagi, April 1949. Samyi tengah bekerja sebagai buruh tani di Sampora ketika rentetan tembakan terdengar dari arah Lencang. Kedua tempat itu masuk wilayah Desa Cibubuan, Kecamatan Conggeang, Sumedang tapi jaraknya cukup jauh sekitar 3–4 km.

NOVEMBER 1947. Isu itu bertiup kencang di penjara Bondowoso. Dari sipir-sipir yang diam-diam memilih sikap pro-Republik, para tawanan mendengar bahwa dalam waktu dekat mereka akan dipindahkan ke Surabaya. Konon, kepindahan itu terkait dengan daya tampung penjara yang dinilai sudah berlebihan.

DI Hindia Belanda, layanan kesehatan untuk masyarakat umum telah ada sejak awal abad ke-19. Itu pun awalnya hanya disediakan oleh pihak militer. Ketika Belanda menguasai kembali wilayah Hindia Belanda pada 1816 bagian medis militer menyediakan juga layanan kesehatan untuk sipil.

WAYAN Mirna Salihin menemui ajal setelah menenggak kopi Vietnam di kafe Olivier, Jakarta Pusat, awal 2016. Dari otopsi jasadnya ditemukan racun jenis sianida. Pengadilan memutuskan temannya, Jessica Kumala Wongso, sebagai pelaku pembunuhan berencana Mirna, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

ALl Moertopo salah satu jenderal terpenting dalam kelompok inti di sekitar Presiden Soeharto. Dia berperan penting dalam perumusan, pembentukan, dan pemantapan kerangka format politik Orde Baru. Pemikiran-pemikirannya terangkum dalam tiga buku, yaitu Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun; dua karya lainnya lebih merupakan rangkuman dari pencapaian itu.

LETNAN Jenderal TNI Ali Moertopo merupakan salah satu jenderal penting Orde Baru di awal dekade 1970-an. Kala itu, ia menjabat Staf Pribadi Presiden Soeharto dan wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin, kini Badan Intelijen Negara).

WAKTU Indonesia menyatakan diri merdeka pada 17 Agustus 1945, Haji Kiagoos Abdul Ghany Azis amatlah senang. Sebagai orang yang urusan perut dan periuknya tak terikat dengan pemerintah kolonial, pilihannya adalah Republik Indonesia. Sebagai orang yang punya jatidiri, Ghany Azis amat memperhatikan harga diri. Maka dirinya tak bisa ikut-ikutan “fomo” (Fear of Missing Out) jadi tentara seperti kebanyakan orang. Dia masih tetap ingin menjadi dirinya sendiri: pedagang. “Saya tidak mau mengumpulkan pemuda untuk membentuk pasukan, lalu mengangkat diri sebagai mayor, seperti beberapa orang yang saya kenal, tetapi kemudian malah aktif menjadi tukang catut,” tegas Haji Kiagoos Abdul Ghany Azis dalam Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1983-1984.

AWAL 1929, Kapten Carel Pieter Brest van Kempen mendapat tugas ke Surabaya. Kapten zeni itu, sebut De Locomotief tanggal 22 Februari 1929, diperintahkan memeriksa Benteng Prins Hendrik atau Pangeran Hendrik. Kapten kelahiran Blitar, Jawa Timur itu tiba di Surabaya pada Sabtu, 16 Februari 1929 bersama satu detasemen zeni (sappers). Dia mesti bekerja cepat sebab pada Rabu, 20 Februari sudah diharuskan membuat penilaian terhadap benteng tua tersebut. Pasukan zeni itu mengagumi konstruksi benteng yang dibangun seabad sebelumnya itu masih terlihat kokoh. Batu bata besar untuk membangun benteng itu dulu harus dikirim jauh-jauh dari Negeri Belanda. Maka terpikir oleh Kapten Brest van Kempen untuk melestarikannya. Sebab, banyak warga Eropa di Surabaya begitu menaruh minat pada sejarah benteng itu.

JAUH sebelum menjadi raja, pemuda pemberani ini oleh kawan-kawan sekolahnya disapa Raja Afiu. Ia bersekolah di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) Makassar, sekolah yang mencetak calon pegawai negeri dan dikenal sebagai Sekolah Radja.   Namun, Raja Afiu tak sempat lulus. Pada Agustus 1913, ayahnya meninggal dunia. Dia pun sudah dipanggil pulang sebelum menyelesaikan pendidikannya.   Setelah pulang, Raja Afiu diangkat menjadi kepala distrik. Sempat juga dia menjadi wakil dari raja Muna.   Menurut Sejarah dan Adat FIY Darul Butuni, Buton Volume 3 , Raja Afiu kemudian diangkat sebagai sultan Buton ke-36 menggantikan Muh. Ali. Gelar pilihannya Sultan Muh. Syafiul Anaami. "Pada tahun 1914 La Ode Ahmad meninggal dan jabatan lakina  Muna lowong hingga tahun 1919. Pada tahun itu La Ode Afiu, putra La Ode Ahmad, diangkat menjadi lakina  Muna. Pada tahun 1922 La Ode Afiu dipilih menjadi Sultan Buton. Tidak ada lakina Muna yang menggantinya, sampai tahun 1926," tulis J. Couvreur dalam Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna .   Buton adalah salah satu kerajaan berpengaruh di Indonesia Timur. Oleh karenanya, VOC dan Hindia Belanda sebagai penerusnya merasa perlu bersikap baik kepada kerajaan ini.   Raja Afiu dikenal sebagai raja yang tegas dalam menjalankan pemerintahannya. Dia baik terhadap abdi kerajaan maupun kepada kontrolir Belanda yang bertugas di Buton. Raja Afiu tak ragu menegur kontrolir Belanda yang dianggap tidak benar kerjanya. Raja Afiu bahkan berani melaporkan kepada atasan si kontrolir yang berkantor di Makassar.   Koran-koran Belanda menilai Raja Afiu raja yang baik. Koran Bataviaasch Nieuwsblad tanggal 9 September 1924 dan Deli Courant tanggal 17 September 1924 menyebutnya sebagai raja yang “sangat dihormati. Muda, energik, tegas, dan cerdas, banyak yang diharapkan darinya; ia bersekolah di sekolah yang bagus dan berbicara bahasa Belanda dengan cukup baik.” Masa depan Buton barangkali penuh harapan ketika di bawah kepemimpinannya. Dan itu bukan tanpa alasan. Sebagai pribadi yang “melek huruf”, Raja Afia mengadakan beberapa perubahan di kerajaannya.   Pada 30 Agustus 1924, Raja Afiu bertemu saudara sepupunya yang kepala Distrik Gu, La Ode Abdul Muizu, di Kampung Waara. Ketika itu Raja Afiu sudah melewati tahun kedua pemerintahannya. Dia sengaja mengunjungi sepupunya itu. Ketika itu, Raja Afiu yang sejak bocah dikenal pemberani dan suka berkelahi ini membawa pistol revolver, yang pergantian pelurunya berputar setelah ditembakan.   Raja Afiu sedang bermain-main dengan pistol yang ada pelurunya itu. Bataviaasch Nieuwsblad dan Deli Courant memberitakan, pistol itu tiba-tiba meletus. Pelurunya mengenai La Ode Abdul Muizu yang sepupu raja itu. Dengan luka parah yang dideritanya, La Ode Abdul Muizu tak tertolong lagi nyawanya.   Alih-alih menutupi kelalaiannya, Raja Afiu sangat merasa bersalah. Tanpa ragu, Raja Afiu pun menghukum dirinya sendiri dengan pistol yang membuat sepupunya terbunuh itu. Sultan Buton pun menembak mukanya sendiri dengan pistol itu.   Sontak setelah kematiannya Raja Afiu mendapat semacam pujian. “Ada sesuatu yang istimewa,” dan “penilaian diri seperti itu jarang terjadi di sini,” demikian koran-koran Belanda menuliskannya. Hingga hari ini, tindakan menghukum diri sendiri oleh seorang penguasa, apalagi yang tiada sengaja diperbuat, bukan menjadi budaya umum di Indonesia. Apa yang dilakukan Raja Afiu sang sultan Buton ke-36 itu disebut sebagai “pasang diri”.*

Tahun ini menandai 200 tahun Perang Jawa (1825-1830). Perang yang dikobarkan Pangeran Diponegoro ini menyebabkan kerugian besar bagi Belanda.

PERHIMPUNAN Indonesia (PI), semula bernama Indische Vereeniging, didirikan mahasiswa Indonesia di Belanda pada 1908. Perkumpulan pergerakan kemerdekaan pertama yang menyandang nama Indonesia ini memiliki bendera merah-putih dengan kepala kerbau yang bengis di tengahnya. Arnold Mononutu, anggota pengurus PI, menerangkan bahwa lambang PI itu ditetapkan pada periode kepemimpinan Herman Kartowisastro (1921-1922). Dalam rapat, seorang anggota menanyakan alasan pemilihan “kerbau”. Semaun, bekas pemimpin Partai Komunis Indonesia yang diasingkan ke Belanda yang hadir dalam rapat itu, menjelaskan bahwa kerbau adalah simbol kerakyatan. Ia binatang yang tenang tapi kalau diganggu dan marah bisa menyerang musuhnya dengan garang dan ganas. Begitu pula rakyat. “Di samping itu kerbau adalah kawan baik dari kaum tani dalam mengerjakan sawahnya. Kehidupan rakyat tani hampir tak bisa dipisahkan dengan kerbau. Itulah sebabnya maka simbol yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro juga adalah kerbau,” kata Arnold dalam biografinya, Potret Seorang Patriot karya Ruben Nalenan. Simbol ini dapat dilihat pada uang kertas pecahan Rp1.000 cetakan tahun 1975: gambar depan Pangeran Diponegoro, sedangkan gambar belakang petani dengan kerbau sedang membajak sawah. Menurut sejarawan Harry A. Poeze, bendera merah-putih dengan kepala kerbau itu merupakan sumber ilham bagi para mahasiswa nasionalis. Di kamar Ahmad Soebardjo, yang biasa jadi tempat berdiskusi politik, bendera itu menempel di dinding. “Sebelum menempuh tentamen atau ujian, seorang peserta mahasiswa biasa bersemadi sebentar di depan bendera itu,” tulis Poeze dalam Di Negeri Penjajah . “Kemudian dia tekankan dalam ingatan bahwa lulus dalam tentamen atau ujian itu penting bagi perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.” Lambang PI itu kemudian digunakan Jong Indonesia, yang berdiri di Bandung pada 20 Februari 1927. Lambang PI juga diadopsi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sukarno dan beberapa tokoh pergerakan pada 4 Juli 1927. Sukarno kemudian mengganti lambang kepala kerbau dengan kepala banteng. Alasannya, kerbau terlalu lunak untuk bangsa Indonesia yang berjuang menghadapi imperialisme dan kapitalisme Belanda. “Banteng lebih berani lebih sigap dalam menghadapi musuh-musuhnya,” kata Arnold. Kelak, partai-partai yang berhaluan nasional dan mengklaim sebagai pewaris PNI menggunakan banteng sebagai lambang partai. Menurut sejarawan George McTurnan Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia , dalam Kongres Rakyat Indonesia yang dihelat Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada Desember 1939, banyak peserta mengusulkan memasukkan gambar kepala banteng –simbol terpenting pada bendera PNI Sukarno– ke dalam bendera merah-putih, bendera nasional. Perdebatan pun terjadi. Namun akhirnya peserta Kongres menerima bendera yang “terdiri atas dua garis yang sama lebarnya; yang atas berwarna merah dan yang bawah berwarna putih.” Selain merah-putih sebagai bendera nasional, Kongres itu juga secara resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Soepratman sebagai lagu nasional.*