SETELAH Belanda menguasai Kepulauan Maluku, banyak perubahan terjadi. Pertanian tak lagi menjadi satu-satunya mata pencaharian orang Ambon, profesi tentara atau pegawai sipil mulai dilakoni pemuda-pemuda Ambon. Salah satu akibatnya, hingga abad ke-19 orang Ambon tersebar di banyak daerah di Hindia Belanda. Itulah sebabnya mengapa Joseph Rakarias menjadi satu dari ribuan anak Ambon yang tidak lahir di Kepulauan Ambon Lease. Dia lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada 25 Juni 1812. Lebih dari separuh usianya dihabiskan sebagai tentara kolonial yang setelah abad ke-20 dikenal sebagai Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL). Dia masuk militer sejak belia, tahun 1825, sebagai penabuh tambur di Batalyon Infanteri ke-4. Sedari 1827 hingga 1830, ketika Perang Jawa (1825-1830) masih berkecamuk, Joseph ditugaskan ke Jawa Tengah. Dari pangkat Fuselier, Joseph mendapat kenaikan pangkat menjadi kopral ketika usianya 20 tahun, saat bertugas di Patanahan. Tiga tahun kemudian, dia naik pangkat menjadi sersan. Sebagai sersan, yang biasanya memimpin regu berisi belasan orang, pada 1837 Joseph diikutkan dalam operasi militer di Sumatra Barat melawan kaum Padri. Di sanalah dia pada 1838 naik pangkat menjadi letnan dua. Dari Sumatra Barat, pada 1839 dia pindah tempat penugasan ke Sumatra Timur lalu tahun berikutnya ke berada Aceh (Singkil) dan Sumatra Utara (Barus). Sempat kembali ke Sumatra Barat (Batipuh) pada 1841, Joseph balik ke Sumatra Utara pada 1847 dan ditempatkan di sekitar Toba Kecil dan Sipirok. “Dataran tinggi Sipirok memang merupakan daerah perbukitan, yang sangat strategis untuk pertahanan. Zaman dahulu pun untuk merebut dataran tinggi Sipirok baru dapat diduduki tentara Belanda dengan pertempuran dahsyat pertama kali pada tahun 1847,” catat HMD Harahap dalam Perang Gerilya Tapanuli Selatan front Sipirok  (1986:57). Letnan Dua Joseph Rakarias ikut andil dalam merebut Sipirok. Tak hanya itu, pada 1850 dia juga berprestasi baik ketika dilibatkan dalam Ekspedisi Dalo-dalo di tanah Batak plus berhasil menangkap enam bajak laut di Benteng Bila bersama 15 anggotanya. Prestasi baik itu, menurut arsip “Register Ridder Willemsorde 4e nomor 3885”, membuatnya mendapat Bintang Perunggu Keberanian dan Kesetiaan. “Ia sangat tersinggung oleh hal ini dan menolak untuk mengenakan medali tersebut dan baru pada tahun 1865, 27 tahun setelah tindakan heroiknya yang gemilang di Bila (Pantai Barat Sumatera), ia menerima penghargaan yang layak untuknya,” catat Letnan Kolonel Bunning dalam De Nieuwe Courant  edisi 11 Januari 1905. Pada 1865, ada perubahan pada penghargaannya, bintang perunggu diubah menjadi Ridders Militaire Willemsorde 4e klaas. Bintang baru itulah yang didapat Joseph. Setelah 20 tahun menjadi letnan dua, pada 1858 Joseph naik pangkat menjadi letnan satu. Setahun kemudian dia kembali ikut ekspedisi militer, ke Bone, sebelum kembali ke Batavia. Menjelang pensiun, Joseph yang tak pernah bermasalah justru mengeluarkan protesnya. Perkaranya terkait gaji. Ketika dia ditempatkan di Batavia, gajinya rupanya hanya 100 gulden tiap bulan. Padahal, masa kerjanya setara dengan umur dari komandan kompinya dan jika dihitung kebutuhan hidupnya sebagai perwira, mencapai 132 gulden. Setelah mengadukan perkara itu ke pemerintah, penghasilannya dinaikkan menjadi 125 gulden. Surat pembaca di Algemeens Handelsblad  edisi 20 Desember 1901 menyebut, Joseph mengatasi kecilnya gaji sebagai letnan itu dengan, “kadang-kadang membayar seorang debitur hanya setengah dari tagihannya, dan menyerahkan sisanya kepada pemerintah.” Letnan Satu Joseph akhirnya pensiun pada 1865. Namun masa senjanya tak segemilang masa dinasnya, padahal pensiunan letnan itu punya anak yang masih kecil. Pada pertengahan tahun 1867, Joseph terbaring sakit di sebuah rumahsakit militer di Semarang. Menurut kawannya yang orang Belanda, Joseph tidak menerima penghargaan yang layak. “Saya sendiri yang mengisi ranjang terakhirnya, merawat putrinya yang berusia 6 tahun, Celestine, dan menyediakan rumah kos, saya sendiri memenuhi permintaannya untuk menulis sesuatu tentangnya,” kata Bunning, rekan Joseph yang orang Belanda itu. Letnan Satu Joseph Rakarias akhirnya tutup usia pada Jumat, 5 April 1867. Kecuali komandan militer setempat yang sedang sakit tenggorokan, seluruh pejabat militer menghadiri upacara pemakamannya.*

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan oleh DPR RI pada Kamis, 20 Maret 2025. Kritik bermunculan terhadap beberapa pasal yang mengalami perubahan, terutama perubahan Pasal 47 yang mengatur tentang kementerian atau lembaga yang dapat diisi TNI. Dalam ayat (2) pasal tersebut tertulis: “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”

PADA awal abad ke-20, wacana mempekerjakan orang pribumi sebagai perwira tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) kembali muncul. Ini bukan hal baru. Setengah abad sebelumnya, faktanya sudah ada perwira-perwira pribumi di dalam KNIL. Mengutip surat pembaca, Algemeen Handelsblad  tanggal 20 Desember 1901 memberitakan bahwa para letnan itu dulu dipilih dari para sersan terbaik. Adapun sersan terbaik ialah para sersan yang telah terbukti keberanian, kebijakan, dan kesetiaannya di lapangan. Mereka jenis personel yang dapat diandalkan sepenuhnya. Seperti Letnan Joseph Rakarias. “Mencari dalam stamboek  (buku anggota tentara), sekitar 1826 perwira pribumi direkrut dari korps bintara,” catat Benjamin Bouman dalam Van Driekleur tot Rood-Wit: De Indonesische Officieren uit het KNIL 1900-1950 . “Pada 1827 ada 30 orang yang masuk golongan ini.” Jumlah itu bertambah setelah 1830. Awalnya, KNIL punya perwira sekitar 900 orang. Kebanyakan perwira itu adalah orang Belanda atau bangsa-bangsa Eropa yang lain. Setelah Perang Aceh meletus, kebutuhan perwira tentu bertambah.   Sedari 1833 hingga 1834, terjadi perpindahan perwira dari Barisan Alie Bassa Prawiero Dirdjo –yang merupakan bekas pasukan Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830)– ke militer Belanda. Menurut Bouman, dari barisan itu KNIL mendapat 25 perwira baru. Seturut aturan bahwa dalam sebuah kompi harus ada seorang perwira pribumi, maka dalam batalyon ada empat perwira pribumi. Dalam praktiknya, mereka sangat berguna. Kedekatan mereka dengan pasukan pribumi karena penguasaan bahasa Jawa atau Melayu, dengan karakter, adat istiadat, dan kebiasaan prajurit pribumi tidaklah diragukan. Para letnan pribumi itu besar jasanya di Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Meski berjasa, para letnan pribumi itu seolah tak dianggap. Lantaran mereka umumnya bukan produk sekolahan, kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung pun sangat terbatas sehingga mereka tak begitu cocok dalam pekerjaan administratif. Kekurangan dalam bidang administrasi itu lalu dijadikan alasan untuk membayar para letnan pribumi dengan hanya bayaran setengah dari yang dibayarkan kepada letnan Eropa. Tak peduli bahaya dan masalah yang meraka dihadapi di lapangan sama saja. Dalam menghadapi ketidakadilan itu, Joseph Rakarias disebut Algemeens Handelsblad , “kadang-kadang membayar seorang debitur hanya setengah dari tagihannya, dan menyerahkan sisanya kepada pemerintah.” Belum diketahui apakah jumlah gaji yang dikeluarkan untuk membayar perwira pribumi menguras kas pemerintah. Yang pasti, menurut Bouman, sempat muncul keinginan untuk menghilangkan orang pribumi dari jajaran perwira KNIL yang sebetulnya tak banyak. “Jumlah mereka tetap terbatas, sekitar 80 orang secara keseluruhan. Persentase tertinggi dicapai para tahun 1841-1842, 5 persen dari total jumlah perwira (KNIL),” catat Bouman. Namun rencana penghilangan itu mendapat penentangan. Salah satunya dari Fransen van de Putte. Maka eksistensi perwira pribumi tetap terjaga di KNIL. Pada 1907, usaha mencetak perwira pribumi diadakan di Meester Cornelis (kini Jatinegara) lewat lembaga yang disebut Militaire School. Sebelumnya, upaya serupa diadakan Batalyon Infanteri ke-7 di Waltevreden dengan membuat semacam sekolah perwira. Dalam pemerintahan yang amat kental rasialismenya, Militaire School hanya menerima orang-orang pribumi bergelar raden. Maka itulah Mas Soepardja, anak seorang Dokter Djawa, tak diterima dalam sekolah militer itu karena hanya bergelar “Mas” dan bukan “Raden”. Senasib dengannya, banyak Orang Ambon ditolak karena sulit menemukan calon siswa yang setara raden. Di Ambon, raja setara kepala kampung dan sulit menemukan bangsawan yang lebih tinggi darinya. Namun kendati tak ada gelar kebangsawanan macam “Raden” di Minahasa, realitanya anak seorang kepala distrik, yang disebut mayor, ada yang diterima. Golongan Raden bisa mengakses sekolah dasar berbahasa Belanda tujuh tahun yang disebut Europe Lager School (ELS). Dengan privilese ini, mereka dianggap bisa menyelesaikan pekerjaan administrasi seorang perwira yang sebelumnya menjadi masalah. Militaire  School itu lumayan berhasil mencetak perwira pribumi. Dari 1907 hingga 1914, sekolah tersebut mencetak 11 raden dan 2 anak mayor sebagai letnan dua. Di antaranya adalah Oerip Soemohardjo, yang kelak pendiri TNI. Sementara, di akhir abad ke-19 itu kebanyakan orang pribumi di KNIL berpangkat paling tinggi sersan. Menjadi perwira adalah hal langka.*

DEWASA ini, publik mencemaskan kembalinya supremasi militer dalam kehidupan sipil sebagaimana era Orde Baru. Sinyalemen tersebut menguat setelah DPR akhirnya ketuk palu untuk merevisi Undang-Undang (UU) TNI. Lewat undang-undang baru tersebut, anggota militer aktif secara legal boleh menempati sejumlah jabatan sipil dengan tugas dan wewenang yang diperluas. Sebelumnya, dalam UU TNI 2004, peran militer dibatasi pada fungsi profesionalnya sebagai alat pertahanan negara. TNI juga dilarang untuk berbisnis dan terlibat politik praktis.

HINGGA memasuki bulan ketiga tahun ini, “Klasemen Liga Korupsi Indonesia” masih “seru” seiring mencuatnya skandal dugaan Pertamax oplosan. Tak ayal Pertamina menyodok PT Timah di pucuk klasemen dengan perkiraan kerugian negara yang menyentuh angka Rp.968,5 triliun. Angka tersebut masih perkiraan dari pihak Kejaksaan Agung RI yang mulanya memeriksa kasus oplosan Pertamax atau bahan bakar minyak (BBM) dengan Research Octane Number (RON) 92 di tahun 2023 dengan nilai kerugian Rp193,7 triliun. Masalahnya, skandalnya terjadi kurun 2018-2023 sehingga jika dikalikan mencapai angka nyaris Rp1 kuadriliun. Dari penyidikan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung RI, ditemukan adanya pengoplosan RON 92 dengan RON 88 untuk kemudian dipasarkan seharga RON 92 alias Pertamax. Akibatnya fatal, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak.

SUKATANI, band punk asal Purbalingga, sempat menjadi pemberitaan nasional beberapa waktu lalu. Lagu “Bayar Bayar Bayar”-nya yang mengkritik Kepolisian membuat band yang digawangi Alectroguy (gitaris dan produser) dan Twister Angel (Novi Chitra Indriyati) itu mesti berurusan dengan aparat keamanan hingga membuat video permintaan maaf. Hal itu memicu keprihatinan banyak kalangan. Kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang, dalam praktiknya ternyata belum benar-benar terwujud. Berkaca pada sejarah, ekspresi seni di negeri ini memang selalu ada batas. Dalam beberapa kasus, batas berkesenian itu kerap berdasarkan selera dan kebutuhan yang berkuasa. Di era 1960-an, Koes Bersaudara pernah ditahan setelah penampilan mereka membawakan lagu-lagu pop Barat di sebuah acara. Ketika itu pop Barat dilarang lantaran negara sedang berseberangan dengan negara-negara Barat. Mereka dipenjara selama tiga bulan, namun tak menaruh dendam kepada Presiden Sukarno yang melarang musik pop Barat. Di era kepresidenan Soeharto, tidak ada masalah dengan musik pop Barat. Bahkan, musik pop Barat berkembang pesat di era pemerintahan yang condong ke Barat itu. Koes Plus pun bisa menikmati masa jayanya di era ini. Meski sebagian golongan tak menyukai genre-genre musik asal Barat, pemerintah sama sekali tidak menjadikannya masalah. Namun, tidak dengan penampilan ataupun gaya hidup yang mengikutinya. Maka ada masa ketika musik rock diperbolehkan tapi rambut gondrong, yang merupakan ciri penampilan rocker, dilarang dan dirazia semasa awal Orde Baru. Di era itu pula kebebasan berkreasi –sebagaimana kebebasan berekspresi dan berpolitik– amat dibatasi. Maka banyak karya seni ataupun senimannya “dicekal”. Iwan Fals mungkin merupakan musisi yang paling diawasi penguasa. Lagu-lagunya yang lugas menggambarkan kondisi sosial, bahkan politik, kerap membuat merah telinga penguasa. Dua lagunya, “Bento” dan “Bongkar”, menjadi yang paling monumental tentang perlawanan terhadap ketidakadilan di masa itu. Lagu “Bento” yang merupakan kolaborasi bersama band Swami dari album Swami  (1989) itu amat populer. Buku Tidak Bebas Berekspresi, Kisah tentang Represi dan Kooptasi Kebebasan Berekspresi  (2008:40) terbitan Institut Studi Arus Informasi menyebut album itu laku satu juta copy  dan berada di posisi 8 dalam 150 album terbaik Indonesia versi majalah Rolling Stone Indonesia . “Bento” bukan bicara tentang makanan Jepang, namun merujuk pada segolongan orang kaya dan berbahaya yang berkuasa pula di bawah naungan Orde Baru. Ada yang menyebut “Bento” singkatan dari Benci Soeharto, Benny Soeharto, bahkan Benteng Soeharto. “Pada baris ketiga, disebutkan bahwa orang-orang memanggil Bento sebagai bos eksekutif. Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang, seperti presiden dan perdana menteri. Oleh sebab itu dapat kita tafsirkan bahwa Bento merupakan seorang Presiden. Di baris terakhir bait pertama dinyatakan bahwa Bento merupakan tokoh papan atas, atas segalanya. Hal ini semakin menguatkan bahwa Bento adalah seorang penguasa, lebih tepatnya seorang presiden yang membawahi segalanya,” tulis Eti Setiawati dan Roosi Rusmawati dalam Analisis Wacana: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Apapun tafsiran orang soal singkatan itu, “Bento” tak disukai penguasa. Lagu tersebut dianggap mengkritisi golongan yang disebut Setiawan Djody sebagai Bento. Bento, kata Djody, berjumlah hanya 20 orang dan suka menebar dan mengarahkan kebencian kepada orang Tionghoa. “Padahal para Bento itulah yang menyelewengkan dana negara sampai triliunan rupiah,” terang Setiawan Djody dalam Reformasi & Elemen-Elemen Revolusi . Djody merupakan pengusaha sekaligus pemusik. Produser Swami dan pemimpin band Kantata Takwa yang setelah 1980-an kritis terhadap pemerintahan Soeharto itu juga beberapa kali berkolaborasi dengan Iwan Fals. Sebelum “Bento” dan “Bongkar, ada lagu yang membuat Iwan harus diperiksa aparat, yakni “Mbak Tini”. Lagu itu berkisah tentang seorang pelacur yang membuka warung kopi di pinggir jalan dan mempunyai suami seorang supir truk bernama Soeharyo. Dalam sebuah konser di Pekanbaru, Iwan pernah terpeleset lidah mengucapkan Soeharto untuk Soeharyo. Alhasil, Iwan mesti berurusan dengan aparat. Selain diinterogasi 12 hari oleh Korem 031, Iwan terpaksa mendekam dalam tahanan selama dua minggu dan setelah bebas, wajib lapor selama dua bulan. Lagun yang dianggap menghina Presiden Soeharto itu pun dilarang. Namun, bukan hanya Iwan yang –lirik lagu-lagunya lugas dan keras– pernah berurusan dengan aparat. Musisi-musisi kalem macam Bimbo pun pernah dicekal. Pada 1977, Bimbo merilis lagu “Tante Sun”, yang menggambarkan ibu-ibu pejabat yang doyan ke salon, arisan, rapat, dan berbisnis. Lagu kalem itu kemudian dipermasalahkan karena dianggap menyindir ibu-ibu pejabat Orde Baru. “Protes kami lain, karena kami tidak perlu kata-kata kotor,” terang Sam Bimbo, seperti dicatat  Anas Syahrul Alimi & Muhidin M. Dahlan dalam 100 Konser Musik Indonesia . Bimbo pun harus menanggung risiko akibat lagu “Tante Sun” –yang juga menjadi judul sebuah film yang dimainkan Bimbo dengan sutradara Budi Schwarzkrone. Menurut Tatang Sumarsono dalam Sajadah Panjang Bimbo: 30 Tahun Perjalanan Kelompok Musik Religius,  “Tante Sun”  dilarang muncul di TVRI. Larangan itu baru  dicabut pada awal Oktober 1977. Tante Sun. “Di era kekuasaan Orde Baru yang sangat represif terhadap kritik seni, lagu-lagu bernada kritik sosial tidak jarang dicekal, disensor tidak boleh ditayangkan di televisi atau dilarang dimainkan di panggung karena dianggap dapat mengganggu stabilitas politik,” terang Alex Palit dalam God Bless and You Rock Humanisme . Meski begitu, sikap represif Orde Baru tak berhasil membuat kapok para seniman. Toh, masalah tak semata datang dari lirik lagu-lagu yang mereka buat. Jangankan musisi yang mengkritik, musisi yang tidak mau ikut membantu Golkar saja bisa kena masalah juga. “Raja Dangdut” Rhoma Irama pernah mengalaminya. Dia dicekal setelah menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan enggan ikut membantu kampanye Golkar. “Pencekalan tersebut mengakibatkan izin konser Rhoma Irama bersama Soneta Group dipersulit, lagunya tidak boleh diperdengarkan di RRI dan tidak boleh tampil di TVRI,” tulis Anas Syahrul Alimi dan Muhidin M. Dahlan. Sepuluh tahun lebih Rhoma dicekal, dari 1977 hingga 1988. Akibatnya, di era itu dia hanya bisa membuat dan main film. Setelah Reformasi, kebebasan berekspresi dan berkreasi jauh lebih terjamin. Pencekalan terhadap sebuah karya musik maupun penyanyinya boleh dibilang tidak ada lagi. “Pencekalan” justru datang dari kalangan masyarakat tertentu, bukan lagi penguasa formal (pemerintah). Seperti yang terjadi pada saat kemunculan Inul Daratista dengan “Goyang Ngebor”-nya atau saat kemunculan “Black metal” alias “Satanic metal” di tanah air, akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Akankah Sukatani menjadi yang terakhir mengalaminya?*

Perjalanan Dwifungsi ABRI (1958–1998) menunjukkan peran militer di Indonesia sejak awal tidak terbatas pada urusan pertahanan semata. Bidang sosial-politik dan ekonomi juga dirambah. 

HOTEL Fairmont, penginapan bintang lima di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, jadi tempat bagi Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR merapatkan revisi Undang-Undang (UU) TNI akhir pekan lalu. Karena publikasinya tidak masif, rapat ini terkesan dilakukan sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa. Aktivitas Panja Komisi I ini baru diketahui setelah digeruduk ormas dari Koalisi Masyarakat Sipil yang nekat masuk ke ruang rapat.

MENTARI baru mulai mengintip Jumat (1/3/2024) itu di Dukuh Tumang, Desa Cepogo di Boyolali. Kabut pun belum sepenuhnya buyar. Akan tetapi beberapa penduduk di lereng Gunung Merapi sudah wara-wiri membawa sabit menuju permakaman setempat, di mana terdapat makam seorang tokoh, Kyai Ageng Ragasasi. Rupanya beberapa penduduk itu melakukan bersih-bersih makam dalam rangka tradisi Sadran menjelang bulan suci Ramadhan. Di dukuh tersebut, tradisinya dihelat pada hari itu, 1 Maret 2024, atau 10 hari sebelum dimulainya bulan puasa tahun ini. Namun ada yang berbeda dari tradisi serupa di beberapa wilayah lain di pedesaan Jawa. Di Tumang yang kondang sebagai pusat kerajinan tembaga Jawa Tengah itu, tradisi sadrannya justru mirip momen lebaran. Baca juga: Ken Angrok dan Tradisi Kurban di Nusantara Lepas agenda bersih-bersih makam, para penduduk bersiap menjadi tuan rumah dengan menyajikan aneka hidangan di rumah masing-masing. Mulai dari kudapan tradisional dan makanan kecil kemasan, hingga beragam lauk-pauk “makanan berat” sejak sekira pukul delapan pagi. Siapapun yang bertamu ke kediaman kerabat, termasuk Historia , “wajib” mencicipi hidangan yang disuguhkan sebagai tanda menghormati sang tuan rumah. Derasnya hujan tak menyurutkan silaturahim di antara para penduduk. Kerabat yang berdatangan dengan sepeda motor dan berjas hujan tidak hanya berasal dari dukuh setempat tapi juga dukuh dan desa-desa tetangga. Beberapa dari mereka yang bertandang bahkan datang dari luar kota Boyolali hanya karena memiliki kerabat jauh atau sahabat di desa setempat. Suasana Dukuh Tumang di Boyolali (Randy Wirayudha/Historia) Tak ayal tradisi “ nyadran” di Dukuh Tumang lebih ramai dari momen lebaran. Pasalnya tradisi itu jadi momen silaturahim besar menjelang bulan puasa untuk saling mengenal relasi atau kerabat yang selama ini tinggal jauh dan belum saling mengenal. “Karena memang banyak yang sebetulnya masih sedulur (bersaudara, red. ) tapi kurang mengenal karena mungkin ada yang anaknya siapa tapi lahir di Jakarta atau daerah lain. Lalu diajak orangtuanya atau kerabatnya yang lain ikut ‘ nyadran’, jadi saling mengenal dengan sedulur -nya yang ada di sini,” kata Juwanto, warga Sunggingan yang ikut tradisi ini karena memiliki kerabat dan sahabat di Tumang, kepada Historia . Baca juga: Rijsttafel, Harmoni Eropa-Nusantara dalam Budaya Makan warga dukuh setempat bernama Muhammad Nur Arifin mengamininya. “Dari desa-desa tetangga juga datang untuk nyadran karena kakek-nenek atau leluhurnya ada yang dimakamkan di sini, jadi saling mengenal sama saudara-saudara jauh,” ujarnya. Arifin tak menyanggah bahwa tradisi sadran di Tumang dahulu kala hampir tidak berbeda dengan di daerah lain yang berbau “kejawen”. Tetapi perlahan mulai berubah setelah perlahan nilai-nilai keislaman mulai menguat dalam kehidupan penduduknya. “Sebetulnya dulu sama dengan di daerah lain. Jadi ada semacam ‘ kenduren’ . Kepercayaan orang dulu ziarah, doa bersama, lalu ditutup dengan acara makan bersama di pemakaman. Dulu tradisinya ada tenong, semacam tumpang sajen selain makanan lain yang dimakan bersama. Tapi seingat saya di zaman saya SMA di awal 1980-an perlahan berubah. Karena para kerabat yang dari luar kota setelah dari makam mengunjungi saudara-saudara yang lain. Otomatis saudaranya yang tuan rumah mesti menyuguhkan. Lama-lama jadi seperti ini,” tukas Arifin. Aneka suguhan di momen tradisi nyadran  di Dukuh Tumang (Randy Wirayudha/Historia) Sadran dari Zaman Hayam Wuruk Berbeda dari tradisi yang di Tumah, tradisi sadran di Dukuh Balong Trimulyo, Dukuh Karang, dan Dukuh Blunyah di Desa Trimulyo, Sleman, Yogyakarta masih  digelar di makam. Pada Senin (4/3/2024) pagi, tradisi yang kadang disebut “ruwahan” oleh masyarakat tiga dukuh tersebut dihelat di Permakaman Sasonoloyo Blunyah. “Setiap tahun sebelum (bulan) puasa masyarakat di sini mengadakannya di makam (Sasonoloyo Blunyah). Agendanya biasanya ada (dilakukan) bergantian dari tiga kampung (dukuh) yang jadi panitia acaranya. Tahun lalu kampung kita dan tahun ini (panitianya) dari Blunyah,” tutur Danar Purwoto, warga Dukuh Balong Trimulyo, kepada Historia. Tradisi Sadran-nya berupa bersih-bersih makam pasca-waktu ibadah Subuh dan melakukan doa bersama yang dimulai sekira pukul 8 pagi. Ratusan warga dari tiga dukuh berbondong-bondong menuju permakaman. Mereka duduk rapi di pelataran makam sembari menunggu instruksi pemuka agama setempat yang memandu doa. Baca juga: Dari Sraddha ke Sadran Dahulu, tradisinya juga meliputi agenda makan bersama setelah doa bersama di makam. Tetapi belakangan, agenda makan bersamanya dihilangkan dan diganti pembagian besek makanan untuk dibawa pulang para penduduk setelah doa bersama rampung. Tradisi yang dihelat tiga dukuh di Desa Trimulyo itu sedikit-banyak lebih bersinggungan dengan mula tradisi sadran dari abad ke-14, yakni upacara Sraddha . Tradisi itu merupakan napak tilas, ziarah, bersih-bersih dan memugar makam dan candi yang dilakoni Raja Hayam Wuruk, sebagaimana yang dikisahkan dalam kakawin Nagarakrtagama karya Mpu Prapanca. Dalam kakawin itu Mpu Prapanca mengisahkan napak tilas Hayam Wuruk ke candi-candi leluhurnya. Perjalanannya dimulai dari ziarah ke Pajang, Lasem, Lodaya, Lumajang, Singhasari, hingga Simping kurun 1353-1363. Upacara sadran tiga dukuh di Desa Trimulyo, Sleman (Randy Wirayudha/Historia) Di setiap candi yang disambanginya, Hayam Wuruk menggelar upacara besar-besaran yang turut menarik kerumunan masyarakat sekitar. Upacara itu intinya untuk mengingat leluhur karena setelah upacara, Hayam Wuruk acap melakoni pemugaran candi. “Raja Hayam Wuruk juga menyelenggarakan pesta dalam rangka upacara Sraddha agung untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Rajapatni (nenek Hayam Wuruk, red ). Upacara sraddha tersebut diselenggarakan dengan meriah dan khidmat dalam bulan Badrapada tahun 1362 M atas perintah ibunda raja Tribhuwanotunggadewi,” ungkap Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno. Hayam Wuruk rutin menggelar upacara Sraddha selama delapan hari berturut-turut. Sehari sebelum upacara, biasanya didahului upacara pemanggilan arwah Rajapatni. Sementara di hari pertama, pada pagi hari arca pemujaannya dikeluarkan dengan iringan musik dan diberi sesaji makanan. “Upacara sadran yang sekarang dijumpai di beberapa daerah diduga merupakan pengejawantahan sisa-sisa perayaan sraddha yang tertinggal dan masih diingat orang kini,” tukas Mien Ahmar Rifai dalam Desawarna: Saduran Kakawin Nagarakertagama untuk Bacaan Remaja. Baca juga: Tradisi Berbuka Puasa Masyarakat Melayu

SETELAH ada laporan bahwa Mayor Lukman menghamili gadis desa, maka Jenderal Nagabonar memberi tindakan. Dalam sebuah upacara, diumumkan pangkat Mayor Lukman diturunkan menjadi sersan mayor. Lukman pun pingsan mendengarnya. Meskipun adegan kocak dalam film Nagabonar (1986) itu hanyalah sebuah hiburan, ia tetap berangkat dari fakta historis. Adegan tersebut menggambarkan bagaimana situasi di masyarakat bawah saat Perang Kemerdekaan. Termasuk soal masih acak-acakannya organisasi militer, yang dibuktikan dengan kepangkatan. Pangkat mayor yang disandang Lukman sebelum dihukum dengan pangkat sersan mayor yang disandangnya pasca-dihukum, merupakan dua pangkat yang tingkatannya berbeda jauh. Yang pertama termasuk pangkat perwira menengah, yang terakhir bintara. Meski begitu, ada keterkaitan sejarah antara mayor dengan sersan mayor.

5 April 1950: Andi Azis Berontak  SATU kompi pasukan Andi Azis melancarkan aksi militer di Makassar, kala itu wilayah bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT). Serangan dimulai pada pukul 05.00. Secara sporadis mereka menguasai tempat-tempat vital, termasuk markas Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Panglima Teritorial Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Mokoginta , bersama sejumlah perwira lainnya, menjadi tawanan.   Andi Azis adalah mantan letnan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) yang sudah bergabung dengan APRIS dengan pangkat kapten. Dia memimpin aksi militer menyusul adanya rencana pemerintah RIS mengirim 900 prajurit APRIS pimpinan Mayor H.V. Worang dari Jawa. Merasa kedudukannya terancam, Andi Azis dan pasukannya melancarkan aksi militer.   Sebagai bentuk reaksi, dua hari kemudian pemerintah RIS mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang . Setelah melalui pertempuran alot, pasukan Andi Azis menyerah, sementara pemimpinnya berhasil lolos. Andi Azis akhirnya datang ke Jakarta untuk menyerahkan diri pada 14 April 1950, sehari setelah Sukarno menyatakan dirinya sebagai pemberontak. Dia ditangkap dan dipenjara hingga mendapatkan kebebasannya pada 31 Agustus 1956.  Baca juga:  Agar Sulawesi Tetap Indonesia 10 April 1815: Gunung Tambora Meletus SEKIRA pukul 19.00, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus dengan dahsyat. Letusan masih terdengar hebat sampai sore keesokan harinya. Letusan tersebut merupakan puncak dari rangkaian kegiatan aktif gunung itu sejak lima hari sebelumnya.  Para vulkanolog menyebut ledakan Tambora empat kali lebih besar daripada ledakan Gunung Krakatau tahun 1883. Dengan kekuatan ledak setara 200 Megaton TNT (Trinitrotoluena), ledakan Tambora masuk dalam skala tujuh pada skala Volcanic Explosivity Index. Abu vulkanik yang diletuskan sampai ke Makassar. Bunyi letusan terdengar sejauh 2.600 km, dan abu jatuh sejauh 1.300 km. Terjadi kegelapan sejauh 600 km dari puncak selama dua hari. Tinggi gunung berkurang, dari sekitar 4.300 m menjadi 2.851 m.  Bumi mengalami bencana. Cahaya matahari tertahan oleh partikel vulkanik yang terlempar ke lapisan atmosfir. Pada 1816, orang Inggris menyebutnya “Tahun Tanpa Musim Panas”. Beberapa belahan dunia mengalami kelaparan dan wabah penyakit sampai 1819.   “Kelaparan dan penyakit cepat menyebar ke seluruh wilayah dan jumlah yang tepat dari orang mati mungkin tidak akan pernah diketahui,” tulis Jacob Smith dalam “Climatic Effects of the 1815 Eruption of Tambora”, di jurnal Universitas Hawai, Hohonu, Vol. 5, 2007.  Baca juga:  Letusan Gunung Tambora Musnahkan Dua Kerajaan 14 April 1874: Ordonansi Hutan Kolonial Disahkan PEMERINTAH Hindia Belanda mengesahkan Reglement Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura, atau dikenal sebagai Ordonansi Hutan Kolonial ( Boschordononantie ).  Undang-undang ini mengatur pengelolaan hutan, terutama hutan jati sebagi komoditas. Isinya antara lain: 1. Diadakan perbedaan antara hutan jati dan hutan rimba; 2. Hutan jati dikelola secara teratur, diukur, diberi pal batas dan dipetakan serta dibagi dalam distrik hutan; 3. Eksploitasi hutan jati dapat pula dilakukan oleh pihak swasta; 4. Harus ada surat izin untuk penebangan dan penyaradan (pemanenan hasil hutan) kayu untuk penggunaan terbatas; 5. Pemangkuan hutan rimba tidak teratur berada di bawah residen yang dibantu seorang ahli kehutanan (houstvester); 6. Ketentuan dalam reglement juga berlaku di tanah kesunanan dan kesultanan.*  Baca juga:  Keindahan yang Terjaga dari Hutan Tua

MENYERAHNYA Sentot Alibasah Prawirodirdjo, salah satu panglima andalan Pangeran Diponegoro, dan pasukannya pada 16 Oktober 1829 sangat menguntungkan Belanda. Kecakapan mereka dalam medan tempur jelas menambah kekuatan pada militer Belanda. Pasukan Sentot punya organisasi lebih rapi. Antara lain dibuktikan dengan sistem kepangkatan yang diterapkan. Menurut Egbert Broer Kielstra dalam Sumatra's Westkust van 1819–1849, ada pangkat Ngabehi, yang disetarakan sebagai kopral; lalu “Pandjie” (dibaca Panji), yang disetarakan menjadi sersan; Tommonggong (dibaca Tumenggung), disetarakan sebagai letnan. Jika sang tumengung sudah sepuh, dia dianggap letnan satu dan jika masih muda, disetarakan sebagai letnan dua. Raden Tomonggong lalu disetarakan dengan kapten. Seorang pangeran pun lalu disetarakan sebagai mayor. Tentara Belanda memperlakukan Sentot dan para bawahannya dengan baik. Terlebih setelah mereka sukses memadamkan kerusuhan yang dilakukan orang-orang Tionghoa di Purwakarta-Karawang pada 1832.