Menteri Panglima AD, Letjen Ahmad Yani kadangkala jengkel dengan ulah sejumlah koleganya di ketentaraan. Sebabnya, beberapa jenderal punya akses khusus untuk melapor langsung kepada Presiden Sukarno. Yani tak senang. Gaya akrobatik tersebut terkesan melangkahi dirirnya selaku panglima. Bisa jadi pula Yani cemburu, menyadari bahwa Bung Karno punya anak emas yang lain. Yani memang sohor sebagai jenderal pilihan Bung Karno. Dia menjadi satu-satunya Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk oleh Sukarno. Pada 1962, Presiden Sukarno mempercayakan Yani memimpin TNI AD menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pendaulatan Yani otomatis "melangkahi" para jenderal yang lebih senior, semisal, Mayjen Soeharto, Letjen R. Soedirman, Mayjen Soeprajogi, dan Mayjen Sungkono. Dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama , Nasution mengakui betapa karibnya Yani dan Bung Karno. “Jenderal Yani mempunyai cara pendekatan dan pergaulan yang dihargai oleh Presiden. Dibanding dengan hubungan saya yang cukup kaku terhadap beliau, maka hubungan Jenderal Yani dengan beliau adalah cukup intim,” kenang Nasution. Menurut Nasution, Yani - yang merangkap Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi – kemudian lebih sering bertugas di Istana menghadap langsung kepada Sukarno. Keduanya cocok dalam hal pergaulan pribadi. Dalam disertasinya yang dibukukan Politik Militer Indonesia 1945—1967, Ulf Sundhaussen mengungkap sebab mengapa Yani sangat berkesan di hati Sukarno. Dibanding Nasution, Yani yang halus dan berbudi-bahasa lebih supel memahami karakter high profile ala Sukarno. Sukarno mengharapkan Yani akan dapat ditarik ke dalam lingkungan pengikutnya di Istana. Namun ternyata Yani tak sendirian di jejeran jenderal pilihan. Baik di lingkungan TNI AD, AU, dan AL, Sukarno punya jenderal andalan. Para loyalis pemanggul senjata ini memainkan peran penting dalam menjaga Sukarno di masa-masa genting era Demokrasi Terpimpin. “Terdapat sejumlah perwira tinggi AD yang dikenal sebagai de beste zonen van Soekarno, putra-putra kesayangan Soekarno yang belum tentu komunis bahkan ada diantaranya yang amat anti komunis, namun akan lebih patuh kepada Sukarno sebagai Panglima Tertinggi,” tulis Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan. Siapa saja mereka? Setia tapi Merana Selain Yani, jenderal AD dengan citra sebagai orang dekat Presiden Sukarno adalah Panglima Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie. Loyalitas Adjie terbukti ketika gejolak politik pasca Gerakan 30 September 1965 menggoyang kepemimpinan Sukarno. Arsip rahasia AS yang telah dideklasifikasi menyebut Adjie sebagai salah seorang jenderal anti komunis namun kesetiaannya condong kepada Sukarno. Di saat banyak kalangan perwira AD mulai memperlihatkan sikap anti Sukarno, Adjie tetap tampil sebagai pelindung . “Dalam keadaan di mana Adjie memegang kontrol atas Jawa Barat maka suatu ancaman fisik dari pihak tentara terhadap pribadi atau kedudukan Sukarno menjadi hampir tak mungkin lagi,” tulis Sundhaussen. Di luar AD, tercatat pula beberapa nama, antara lain: Panglima AU Laksamana Madya Udara Omar Dani dan Panglima KKO AL Mayjen Hartono. Di tubuh Angkatan Kepolisian ada Jenderal Polisi Soetjipto Judodihardjo. Sukarno menyenangi Omar Dhani yang muda, tampan, dan flamboyan. Sebaliknya, Omar Dhani adalah pengaggum berat Bung Karno. “Sewaktu Laksdya Udara Omar Dani menjadi Men/Pangau, seluruh ajaran Bung Karno menjadi satu-satunya pegangan politik. Omar Dani juga menginginkan setiap insan AURI menjadi ’ kleine Sukarnotjes ’ menjadi Sukarno-Sukarno kecil ,” tulis Benedicta A. Surodjo dan JMV. Soeparno dalam biografi Omar Dani berjudul Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran, dan Tanganku: Pledoi Omar Dani. Hartono barangkali yang paling menonjol. Sebagaimana diakui Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru, Bung Karno sebenarnya hendak mengangkat Hartono menjadi Panglima AL menggantikan Laksamana R.E. Martadinata. Namun mengingat jabatan itu jatahnya untuk korps pelaut, maka Laksamana Mulyadi yang dipilih sedangkan Hartono mendampingi sebagai Wakil Panglima AL. Di kala situasi kritis jelang para menterinya diringkus menyusul desas-desus prajurit RPKAD akan menyerbu Istana, Sukarno mempercayakan keselamatan dirinya pada Hartono (baca: Meringkus Loyalis Sukarno ). Pada 10 Maret 1966, Sukarno mendatangi markas KKO di Cilandak, mengonfirmasi Hartono apakah KKO sanggup menghadapi RPKAD. Hartono tegas menjawab: “sanggup!”. Hartono menyatakan KKO cukup kuat dan sanggup menegakkan wibawa Sukarno. Dan sejak itu KKO diperintahkan untuk bersiap. “Pada hari-hari yang sengit itu Jenderal Hartono, Panglima KKO mengawal langsung Bung Karno, ia duduk dalam mobil di samping Presiden saat meninggalkan Istana, setelah pengamanan menteri-menteri ini,” ujar Nasution. Selain pasukan KKO, Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo memerintahkan Brimob untuk berjaga dan melindungi Bung Karno. Brimob menjadi unit kepolisian paling loyal mendukung Sukarno. Komandan Brimob Kolonel Polisi Anton Soedjarwo di kenal sebagai pendukung Sukarno yang gigih. Ketika rezim berganti, semua para jenderal loyalis Sukarno ini dicopot dari kedudukannya. Beberapa diantaranya mengalami akhir hidup yang merana. Pada 1966, Ibrahim Adjie dikirim ke London sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris. “Soeharto mengganti Jenderal Ibrahim Adjie dengan Jenderal HR. Dharsono, yang mengubah Divisi Siliwangi menjadi kesatuan militer anti- Sukarno dan anti PKI yang paling menyedihkan,” ujar jurnalis kawakan Belanda Willem Oltmans dalam memoarnya Bung Karno Sahabatku . Omar Dani dipenjara oleh rezim Orde Baru selama 30 tahun akibat tudingan berkomplot dengan Gerakan 30 September. Nasib Hartono lebih tragis lagi. Setelah ditendang ke Pyongyang, Korea Utara sebagai Duta Besar, Hartono dipanggil pulang ke Indonesia sebelum masa tugasnya selesai untuk pemeriksaan. Pada pagi buta 6 Januari 1971, Hartono ditemukan terbujur tak bernyawa di kediamannya yang terletak di kawasan dekat Manggarai. Dia meninggal dalam keadaan bersimbah darah dengan dua lubang peluru bersarang di bagian belakang kepalanya. Sebuah pistol jenis Makarov tergeletak tak jauh dari jasad Hartono. Tanpa menunggu visum , secara resmi Hartono dinyatakan bunuh diri. Namun beberapa orang terdekat meyakini kematian Hartono akibat pembunuhan politik.

PADA 31 Maret 1985, Bandara Kemayoran berhenti beroperasi. Bandara ini dianggap sudah tak layak lagi beroperasi karena letaknya di tengah kota dan kebutuhan pembangunan wilayah Jakarta Utara. Bandara Kemayoran pernah ramai diberitakan karena disebut dalam cerita komik The Adventure of Tintin. Dalam seri Flight 714 to Sydney, diceritakan dalam perjalanannya dari London menuju Sydney untuk mengikuti kongres Astronotika Internasional, Tintin bersama Kapten Haddock, Profesor Calculus, dan anjingnya Snowy, transit di Bandara Kemayoran. Mereka beralih dari maskapai Qantas Boeing 707 penerbangan 714 ke pesawat pribadi milik milyuner Lazslo Carriedas. Mereka mengalami petualangan di Pulau Bompa, wilayah Sondonesia. Bandara Kemayoran dibangun pemerintah Hindia Belanda pada 1934. Pembangunan itu bersama asrama tentara Belanda berpangkat mayor di Jalan Garuda. “Orang-orang pribumi lalu menyebut kawasan ini sebagai Kemayoran,” tulis Windoro Adi dalam Batavia, 1740: Menyisir Jejak Betawi.

SORE itu, ibu-ibu Nogotirto sudah berkumpul. Pakaian mereka necis. Harum semerbak parfumnya memenuhi ruang tamu. Mereka bersepuluh. Harus tunggu separuh lagi agar arisannya bisa dimulai. “Ini kurang gulanya, ndak nanti disangka adoh seko Madukismo (nanti disangka jauh dari Madukismo, red ),” ujar Sinta Heristyarini, si empunya rumah. Dia masih berkutat di dapur bersama putrinya menyiapkan 20 gelas teh manis hangat. Sebelumnya, gelas-gelas itu sudah diisi satu sendok makan gula pasir. “Kalau di sini (Yogyakarta, red. ) harus manis,” katanya lagi. Mandukismo yang dimaksud Sinta adalah pabrik gula di Kasihan, Bantul. Letaknya sebelas kilometer ke selatan dari Kelurahan Nogotirto, di mana arisan itu berlangsung. Ungkapan “jauh dari Madukismo” memang lazim diucapkan masyarakat sekitar untuk suguhan yang kurang manis. Namun, bagi masyarakat ungkapan ini dianggap sebagai sindiran. Maka, Sinta pun mengaduk satu sendok makan gula pasir lagi di setiap gelas belimbing teh hangat itu. Keberadaan pabrik gula sedikit banyak mempengaruhi kesukaan wong Jawa pada rasa manis. Tapi sebelumnya didahului sistem tanam paksa di Jawa pada 1830. Gubernur Jenderal Van der Bosch memberlakukan tanam paksa karena Belanda menghadai masalah keuangan akibat Perang Diponegoro. Untuk mengatasi dana yang menipis, Jawa Barat diwajibkan menanam kopi. Sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur menanam tebu. Sekitar 70 persen tanah pertanian diubah menjadi ladang tebu yang berdampak bencana kelaparan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Murdijati Gardjito, profesor dan peneliti di Pusat Kajian Makanan Tradisional Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada, menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu itu mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam mengkonsumsi teh antardaerah di Jawa. Pada abad 19, di daerah Priangan ditanam perkebunan teh hingga maju. Namun, Kompeni menipu rakyat Priangan. Mereka mengekspor teh berkualitas baik. Sementara pribumi hanya disisakan gagang teh untuk dikonsumsi. “Ya, mereka akhirnya tahunya teh seperti itu. Gagang teh dikasih air panas. Ya, sudah itu teh. Teh di sana (Jabar, red. ) makanya tawar,” paparnya. Sebaliknya, orang Belanda kemudian menyadari, lahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur baik untuk padi dan tebu. Setelah memerintahkan penanaman tebu, pabrik gula pun banyak didirikan. “Sehingga orang Jateng dan Jatim itu kenal gula lebih baik daripada orang Jabar,” kata Murdijati. Namun, di balik itu, sesungguhnya tingkat kemampuan indra pencecap merasakan sesuatu juga bersifat alamiah. Murdijati menjabarkan, ada yang disebut sensory threshold atau ambang batas indra pencecap yang dimiliki manusia. Dalam hal ini, orang Jawa Tengah memiliki threshold terhadap rasa manis yang lebih tinggi. Mereka sanggup merasakan manis pada konsentrasi gula yang lebih tinggi dibandingkan, misalnya orang Jawa Barat dan Jawa Timur. Adapun orang Jawa Timur memiliki threshold terhadap garam yang tinggi. Maka, masakannya pun cenderung asin. “Ini soal fisiologi, terbentuknya indra. Selain karena gen, threshold ini kemudian bisa dibentuk karena lingkungan tadi,” lanjut Murdijati . Uswatun Hasanah, Dede R. Adawiyah, dan Budi Nurtama, peneliti dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor mencoba mempelajari pengaruh perbedaan kultur asal dan gender terhadap penerimaan dan ambang deteksi rasa manis. Mereka menggunakan responden sebanyak 90 orang mahasiswa baru (tingkat satu) IPB dari etnis Minang (Sumatera Barat), Jawa (Jawa Tengah) dan Nusa Tenggara, yang direkrut melalui Organisasi Mahasiswa Daerah. Kesimpulan penelitian agak berbeda. Responden suku Minang memberikan rata-rata skor penilaian tertinggi pada teh dengan konsentrasi gula 12.5%. Sedangkan responden dari Nusa Tenggara dan Jawa memberikan rata-rata skor penilaian tertinggi pada teh dengan konsentrasi gula 10%. Setelah mencapai skor maksimum, grafik skor kesukaan suku Minang dan Nusa Tenggara masih cenderung tinggi pada kisaran 7 (agak suka), sedangkan grafik skor kesukaan suku Jawa cenderung menurun ke kisaran skor 6 (sedikit suka). Dengan demikian, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa responden dari Sumatera Barat (Minang) memiliki preferensi intensitas rasa manis yang lebih tinggi daripada responden dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara. “Hasil penelitian ini berlawanan dengan anggapan yang sekarang dianut oleh masyarakat luas yaitu meyakini bahwa orang yang berasal dari suku Jawa (Jawa Tengah) memiliki preferensi intensitas rasa manis lebih tinggi dari suku lainnya,” demikian laporan penelitian berjudul “Preferensi dan Ambang Deteksi Rasa Manis dan Pahit: Pendekatan Multikultural dan Gender” yang dimuat dalam Jurnal Mutu Pangan, Volume 1 edisi 1 April 2014. Indonesia merupakan negara multikultural. Masing-masing suku atau etnis memiliki kebiasaan makan dan preferensi rasa manis yang berbeda pada makanan yang dikonsumsinya. “Kalau saya di rumah aslinya tidak suka terlalu manis. Satu sendok saja cukup. Tapi kalau suguhan mesti manis,” kata Sinta sebelum mengantar senampan teh manis hangat ke ruang tamu.

SEBELUM meregang nyawa, Raja Singhasari, Kertanagara, melakukan upacara terakhir untuk membangkitkan kekuatan lain di luar dirinya. Dia mendapatkannya melalui ritual Tantrayana, sekte yang sering dianggap sebagai jalan mempercepat diri mendapatkan kekuatan. Aspek religi ketika masa Hindu Buddha memang merasuk kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Kekuatan fisik dan batin menjadi pencapaian yang diinginkan oleh orang-orang tertentu. “Realitas politik ada yang disebut balance of power . Eranya ketika itu pola keseimbangan ini merasuk di politik religi,” kata Dwi Cahyono, arkeolog dan pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang. Ketika itu, Kertanagara berusaha mengimbangi Kaisar Mongol Kubilai Khan yang menganut Buddha Tantrayana aliran kalacakra. Aliran ini mulai berkembang di Benggala menjelang akhir pemerintahan dinasti Pala. Dari sana menyebar ke Tibet dan Nepal. Dari Tibet, tulis Bernard H.M. Vlekke dalam Nusantara, Tantrisme menyebar didorong oleh pengetahuan bahwa Kubilai Khan telah dibaiat dalam ilmu gaib serta praktik Tantris. Kubilai Khan rupanya sangat tertarik dengan aliran ini karena sesuai jiwa bangsa Mongol. Melihat hal itu, tulis Sejarah Nasional Indonesia II , Kertanagara akhirnya sengaja mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual untuk menghadapi ancaman Kubilai Khan. Caranya dengan menjalankan ritual-ritual Tantris. Setelah merasa kuat, dia berani menolak dengan kasar utusan Mongol yang datang pada 1289. Aliran keagamaan yang dianut Kertanagara itu dapat disimpulkan lewat Kakawin Nagarakrtagama. Pun dari kenyataan dia ditahbiskan sebagai Jina di Kuburan Wurara pada 1289. Arca pentahbisannya berupa arca Aksobhya yang digambarkan dengan kepala gundul. Arca itu kini terkenal dengan nama Joko Dolog di Surabaya. Dengan tingkatannya itu, bagi Kertanagara tak ada lagi hal yang terlarang. Dia bisa dengan sadar melakukan pancamakara, atau ma lima . Menurut Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan, dengan menjadi Jina, artinya Kertanagara tak hanya menguasai kekuatan gaib di semesta alam. Dia pun menguasai kerajaan secara nyata. Diharapkan dasar pikiran Kertanagara sebagai Jina itu juga mempengaruhi politik kenegaraan yang dipegangnya. Sebagai Jina yang menguasai kekuasatan gaib di alam semesta, dia merasa kuat dan mampu menghindarkan segala bencana. Sementara, sebagai raja yang berkuasa di Singhasari, dia merasa sebagai kekuatan yang tertinggi. “Kekuasaan rohaniah, juga menguasai kerajaan secara nyata. Kekuasaan rohaniah dan lahiriah yang terdapat pada satu orang itu pasti saling mempengaruhi,” catat Slamet Muljana. Setidaknya itu yang ada dalam pikiran orang-orang di masa lalu. Tak heran, kata Suwardono, sejarawan Malang, ketika suatu kota dimasuki musuh, yang terpenting bukan hanya raja yang dibunuh. Bukan pula secara fisik kota yang dibumihanguskan. Namun, secara filsafat magis religi pun harus dirusak. Artinya, untuk membunuh kekebalan, magis dari suatu kota harus dihancurkan. “Di daerah Karangwaru, ternyata ada arca Camundi yang ditemukan dalam keadaan hancur,” jelasnya. Dewi Camundi dijadikan dewa utama yang dipuja dalam ritus Tantra. Menurutnya, arca peninggalan masa Kertanagara yang kini disimpan di Pusat Informasi Majapahit, Trowulan itu, hancur bukan karena proses alam. Dari pecahannya, bisa diketahui kalau arca itu memang sengaja dihancurkan. “Kalau hancur karena roboh pasti hanya dua tiga. Ini kecil-kecil. Kalau begitu apa? Itu berarti image religi harus dihancurkan. Sehingga tantris hilang, kekuatan tantra hilang,” jelasnya. Karena pemahaman semacam inilah, bekas bangunan keraton masa lalu di Indonesia sulit ditemukan hingga kini. Keraton yang sudah pernah dimasuki musuh, haram untuk ditempati kembali. “Sarananya harus dihancurkan,” tegas Suwardono. Meski begitu, agaknya persoalan Tantrayana ini masih menjadi perdebatan bahkan di kalangan para penulis kitab pada masa lalu. Menurut George Coedes dalam Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha, kepribadian Kertanagara ditanggapi dengan cara yang sangat berbeda oleh beberapa sumber sejarah. Misalnya dalam Negarakrtagama dan Pararaton, meskipun sama-sama membahas genealogi raja-raja Jawa. “Dia kadangkala ditampilkan sebagai budayawan yang sangat halus ( Nagarakrtagama , red.), kadangkala sebagai pemabuk,” kata Coedes. Pararaton dan Harsawijaya memilih mengabadikan Kertanagara sedang bermabuk-mabukan ketika diserang Jayakatwang. Padahal, menurut Suwardono, saat itu dia tengah melaksanakan upacara Tantrayana yang bermaksud mendatangkan Dewi Heruka, kekuatan feminim yang bersifat tantris. “Baca Prasasti Gadjah Mada, banyak pendeta dan patih yang mati bersama Kertanagara. Pendeta siapa? Ya itu mereka yang ikut upacara untuk mendatangkan Heruka. Tapi terlambat keburu datang serangan Jayakatwang,” jelas Suwardono. Upacara akhirnya berjalan tak tuntas, Kertanagara tewas dan Singhasari luluh lantak.

PADA 3 Maret 1947, pemerintah RI di Yogyakarta mengajukan rancangan undang-undang kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengenai pembayaran surat utang. Nilai yang diajukan untuk pembayaran surat utang itu, 5% untuk lembaran f 100 dan 4% untuk lembaran f 500 serta f 1000. Namun pembicaraan di BP KNIP tersendat karena pecah Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Respon baru muncul dari BP KNIP pada Nopember 1947 terkait RUU pembayaran obligasi. BP KNIP membentuk Panitia Khusus Badan Pekerja dengan tugas mempercepat pembahasan kembali pelunasan obligasi di BP. Lagi-lagi, upaya ini tertunda karena Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948. Langkah serius pelunasan Pinjaman Nasional 1946 baru dilakukan kembali tahun 1954, semasa kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946. Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan seperti nilai nominal dari surat utang. “Pemerintah berhak menguak jumlah nominal dari surat-surat pengakuan hutang, maka setiap nominal 100 rupiah nominal dari pinjaman tersebut dianggap mempunyai nilai yang sama dengan 10 rupiah dalam mata uang yang sah sewaktu undang-undang ini berlaku,” bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1954 tentang Pembayaran Pinjaman Nasional 1946. Mengacu pada UU No. 4 tahun 1946, nilai nominal 100 rupiah Jepang sama dengan 3 rupiah ORI (Oeang Republik Indonesia). Namun pemerintah saat itu, dalam Memori Penjelasan atas UU RI nomor 26 tahun 1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 , mengubah nilai nominal dari surat utang berdasarkan pertimbangan membalas budi para obligator yang berasal dari warga negara Indonesia sendiri sejak kemerdekaan 1945 dari 100 ORI menjadi 10 rupiah uang yang berlaku. Selain perubahan nilai nominal surat obligasi, UU nomor 26 tahun 1954 juga mengatur jangka waktu pembayaran Pinjaman Nasional. “Menteri Keuangan diberi kuasa untuk melunasi Pinjaman Nasional 1946 selambat-lambatnya dalam waktu 5 tahun anggaran, dimulai dengan tahun 1954 dengan ketentuan bahwa 5% akan dibayar sekaligus dan pembayaran sisanya diatur kemudian,” bunyi pasal 3 UU tersebut. Menteri Keuangan pun mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 1955 mengenai peraturan Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946. Pinjaman Nasional yang sepertinya sudah beres ternyata menyisakan beberapa obligator yang akan meminta pelunasan. Lima puluh tiga tahun setelah SK Menkeu tanggal 30 Agustus 1955 terbit, muncul gugatan dari ahli waris pemegang surat utang yang diteken menteri Keuangan Soerachman tahun 1946 yang bernama Artip dari Banten. Mereka menggugat menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan pinjaman yang kini telah mencapai 1,185 miliar rupiah. “Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pinjaman Nasional dan mempunyai hutang kepada almarhum Artip dengan perincian; Pinjaman Nasional Negara Republik Indonesia 1946 dengan bunga 4 persen, Resipis Oentoek Soerat Pengakoean Oetang sebesar f 100, pada tanggal 1 Mei 1946 No. A 92756,” seperti dikutip dari laman Kompas , 27 Agustus 2008. Dalam sidang gugatan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ahli waris Artip tak dapat melanjutkan gugatannya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya, Februari 2009, menyatakan gugatan para ahli waris tidak dapat diterima. Utang negara yang tercatat dalam Resipis Oentoek Soerat Pengakoean Oetang 1 Mei 1946 dinilai kadaluarsa. Sebab, sejak 1954 pemerintah telah mengumumkan pembayaran utang lewat UU No. 26 Tahun 1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 dan Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) tanggal 1 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran.*

JUMAT malam, 7 Agustus 1959. Kota Bandung geger. Kali ini bukan karena Westerling masuk kota, melainkan artis cantik Titin Sumarni yang berjalan telanjang kaki menyusuri jalanan kota. Mengenakan baju merah muda dengan bawahan hitam, dia berjalan diiringi puluhan sepeda motor dan penarik becak. Sekira 7 kilometer sudah dia tempuh. Lalu lintas kota tersendat karena ulahnya berjalan di tengah jalan raya. “Rupanya saya saat itu terlalu sedih dan bingung. Saya tak ingat lagi dimana persisnya kantor polisi karesidenan Priangan. Saya tidak tahu apakah saya saat itu berjalan di tengah seperti yang dikatakan orang. Tapi saya tahu pula bahwa di belakang saya mengarak puluhan kendaraan. Di pertigaan jalan raya barat dan jalan Garuda, seorang polisi menghentikan saya. Saat itu saya sudah sangat letih, lalu diantarkan olehnya menggunakan truk ke rumah famili saya,” ujar Titin dikutip harian Pikiran Rakjat , 10 Agustus 1959. Keesokan harinya, 8 Agustus 1959, Titin sampai di kantor polisi. Dia melaporkan Muhammad Jahja Ali, seorang pengusaha dari Bandung. “Saya sudah cukup bersabar dan telah berusaha mendapatkan penyelesaian secara langsung darinya, namun dia berusaha mengelak. Karena itu terpaksa saya melaporkannya kepada yang berwajib, dengan risiko besar karena masyarakat menjadi tahu hal ini. Namun hal itu sudah saya pikirkan masak-masak,” ujar Titin. Kecantol Pengusaha Titin Sumarni, yang oleh penggemarnya dijuluki Marilyn Monroe, sudah tiga tahun absen dari dunia film. Film terakhirnya, Janjiku produksi Persari (Perseroan Artis Republik Indonesia) milik Djamaludin Malik. Setelah itu, dia dikabarkan menjalin kisah asmara dengan beberapa pria, namun media tak menggubrisnya. Baru pada medio 1959, kisah asmaranya dengan Muhammad Jahja Ali menjadi pemberitaan media massa. Pengusaha ini adalah kolega ayahnya. Jahja mengaku mengenal Titin sejak tahun 1939. Saat itu, dia adalah karyawan Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) yang bertugas di Surabaya. “Nyonya Titin Sumarni saat itu berumur 7 tahun. Sejak tahun 1945, saya dan istri saya mengenal nyonya Titin Sumarni. Dia juga sering datang ke rumah saya dan berteman baik dengan adik istri saya. Setelah nyonya Titin Sumarni bersuami dan pindah ke Jakarta, saya jadi jarang berjumpa,” ujar Jahja dikutip harian Pikiran Rakjat , 13 Agustus 1959. Dari sini, nampak perbedaan usia antara Titin dan Jahja yang jauh. Perjumpaan selanjutnya antara Titin dan Jahja terjadi pada Desember 1958 di studio Persari. Saat itu, Jahja sedang mengerjakan gedung-gedung milik Djamaludin Malik, pengusaha dan produser film. Pemberitaan menyoal aduan Titin kepada Jahja cukup menyita perhatian. Pikiran Rakjat , media di Bandung, merekam perseteruan Titin dan Jahja pada medio Agustus 1959. Titin menuding Jahja tak bertanggungjawab atas kehamilannya. Bahkan, saat dia mengalami pendarahan yang mengakibatkan kematian bayinya, Jahja tak kunjung datang. “Waktu itu, hati saya menjerit-jerit. Bayi akan dikuburkan, dia tak ada. Sedang saya sendiri masih belum bisa berjalan karena selain melahirkan juga karena pendarahan. Sungguh anak yang malang, dia dikuburkan tanpa disaksikan ayahnya,” ujar Titin dalam Pikiran Rakjat , 11 Agustus 1959. Titin pun akan menuntut ganti rugi sebesar Rp5 juta kepada Jahja. Jahja akhirnya buka suara. Dia menampik sebagai ayah biologis dari anak Titin yang baru meninggal dan pertemuan terakhirnya dengan Titin terjadi pada April 1959. “Titin sedang mengandung dari suaminya yang kedua dan mengajukan cerai di pengadilan agama Surabaya,” kilah Jahja. Perseteruan Titin dengan Jahja mendapat perhatian dari Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Jawa Barat. “Apa yang terjadi pada Titin Sumarni dan Muhammad Jahja Ali adalah kesalahan perkawinan. Seharusnya, jika dijumpai kemacetan, yang tidak bisa membahagiakan kedua belah pihak, maka diperbolehkannya bercerai dengan cara baik-baik,” ujar Abdurrauf Hamidie, ketua BP-4 sekaligus kepala Kantor Urusan Agama Jawa Barat, dikutip Pikiran Rakjat , 14 Agustus 1959. Tidak jelas bagaimana akhir perseteruan Titin-Jahja. Menurut Tanete Pong Masak dalam Sinema Pada Masa Sukarno, kisah asmara Titin tak berhenti di situ. Dia masih terlibat urusan asmara dengan beberapa pria lain, seperti Enoch Danubrata, kepala polisi Jawa Barat; Entje Senu Abdul Rachman; dan terakhir dengan Sampetoding, saudagar dari Makassar. “Dia menemui ajalnya secara tragis pada tahun 1966 setelah dirawat di rumah sakit karena TBC. Kata orang, kematiannya disebabkan oleh racun yang didatangkan dari luar rumah sakit, pekerjaan salah seorang dari tujuh mantan suaminya,” tulis Tanete.

PROGRAM Pinjaman Nasional 1946 mendapat sambutan hangat dari rakyat di berbagai daerah. Di Sleman, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada 22 Mei 1946 memutuskan bahwa hampir seluruh rakyat akan membeli surat Pinjaman Nasional sebesar satu juta rupiah secara gotong-royong. Setiap orang yang mengeluarkan uangnya untuk program itu akan mendapat bukti juga dari DPR. Partai Masyumi memutuskan dalam sebuah rapat di Magelang, membeli obligasi f 60.000. Beberapa partai dan organisasi, tulis Langgeng Sulistyobudi dalam artikel “Ketika Negara Berutang Kepada Rakyatnya: Pinjaman Nasional 1946”, seperti Partai Nasional Indonesia cabang Solo; PB Ikatan Pelajar Indonesia; Pusat Pimpinan Pemuda Kalimantan; Pusat Barisan Tani Indonesia, dan beberapa perkumpulan kecil lain telah memberi instruksi kepada anggota mereka untuk membeli surat obligasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama. Masyarakat Tionghoa tak ketinggalan. Mereka ikut dalam program Pinjaman Nasional 1946. Di samping itu, tulis Twang Peck Yang dalam Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950 , mereka juga aktif dalam program bantuan lain seperti Fonds Perjuangan, Dana Masyumi, Dana Pemondokan Kaum Buruh, dan Partai Buruh Indonesia. Demikian pula kalangan Arab. “Untuk memberikan informasi yang benar tentang ‘pinjaman nasional’ di kalangan warga negara Indonesia turunan Arab, dalam pertemuan yang dilangsungkan tanggal 2 Juni 1946 di Jakarta didirikan panitia ‘Pinjaman Nasional’ yang diketuai oleh tuan H.M.A. Husin Alatas,” tulis Langgeng mengutip Berita Antara, Mei 1946. Tak hanya kalangan sipil yang mendukung program pinjaman itu. Angkatan bersenjata menjamin akan ada pembelian secara gotong-royong di institusinya. Upaya menggalang pinjaman dari warga negara tersebut berbuah manis. Berita Antara edisi 3 Juli 1946 melaporkan hasil pinjaman nasional di daerah Priangan dengan rincian di Kabupaten Tasikmalaya terkumpul f .14.986.600, Kabupaten Ciamis f 8.134.300, Kabupaten Garut f 5.844.200, Kabupaten Sumedang f 4.253.500, Kabupaten Bandung f 4.435.900. Masih di bulan yang sama, Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab (PARNITA) cabang Palembang berhasil mengumpulkan uang f 70.000. Demikian pula di Banyumas, berhasil dikumpulkan f 4.460.000. Dana itu kemudian disalurkan melalui program Pinjaman Nasional. “Hasil penjualan surat obligasi tercatat di Jawa dan Madura sebesar f 318.644,50. Dan penjualan di daerah Sumatra sebesar f 208.330.100,” seperti dikutip dari UU Nomor 26 tahun 1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946. Dua bulan setelah UU nomor 4 tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional itu diteken, pemerintah mengeluarkan UU baru, UU Nomor 9 tahun 1946 tentang Peraturan untuk Merubah UU No.4 tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional. UU baru berisi dua pasal. Pertama , mengenai “bunga” dalam UU No.4 tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional diganti menjadi “hadiah”. Kedua , mengenai pembayaran, jika pemegang surat utang tidak mau menerima “hadiah”, maka tidak akan akan dialihkan kepada badan-badan amal.

SIKAP para pujangga terhadap pemerintah kolonial terlihat dalam karya sastra yang dihasilkannya. Misalnya, naskah Hikayat Mareskalek karya Abdullah bin Muhammad Al-Misri, keturunan Arab yang mengagungkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Dalam Hikayat Mareskalek, Jawa digambarkan tengah mengalami kemunduran dan degradasi moral. Segala maksiat tumbuh di Jawa. Sementara kedatangan Daendels dimunculkan selayaknya mesias. Dia dan bangsa kulit putih (Belanda) adalah pembawa cahaya bagi penduduk Jawa. “Naskah semacam ini bisa muncul mengingat posisi Abdullah bukanlah bumiputra. Dalam stratifikasi sosial saat itu, posisinya ada di kelas menengah. Bahasa-bahasa yang digunakan lebih memilih menguntungkan yang di atas, daripada yang di bawah, yang di atas adalah para patron Hindia Belanda,” kata Sudibyo, dosen sastra Nusantara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dalam diskusi yang diselenggarakan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (29/3). Sebaliknya, sikap perlawanan terhadap kolonialis terbaca jelas dalam Syair Perang Mengkasar . Naskah itu mengangkat perang besar antara Kerajaan Goa dengan VOC. Penulis syair, Enci Amin merupakan juru tulis Sultan Hasanuddin, raja Goa. Karena berpihak pada Goa, dia pun menciptakan gelar yang menghina lawan. Misalnya, dia menyebut Belanda dengan “Welanda Iblis, si la’nat Allah, Welanda kafir yang bain.” “Sehingga peperangan yang dilakukan Goa terhadap Belanda dapat dianggap sebagai suatu kewajiban teologis,” kata Sudibyo. Ada pula pujangga yang bersifat abu-abu. Misalnya Syair Kompeni Walanda Berperang dengan Cina. Secara garis besar alur ceritanya sejajar dengan narasi sejarah pembataian etnis Tionghoa di Batavia pada 1740. Peristiwa ini menimbulkan perlawanan terhadap VOC di beberapa kota di Pantura. “Prajurit VOC tawanan Istana Kartasura dipaksa mengucap kalimat syahadat, disunat, dipaksa mengenakan pakaian ala Jawa, dan dijadikan pegawai istana Kartasura,” jelas Sudibyo. Di sisi lain, dalam naskah itu juga muncul stereotipe dan makian kepada masyarakat Tionghoa, seperti "Cina keparat salah hati, gila keparat, Cina celaka, si kutuk laknat anjing celaka, dan Cina durhaka". Stereotipe juga ditujukan kepada Madura dan Bali. Orang Bali disebut dengan "babi alas, macan alas". Dalam surat kepada Pangeran Madura, Himop (Van Imhoff, gubernur jenderal VOC) menyebut Pangeran Madura dengan sebutan "Madura Busuk Hati, binatang alas babi hutan, dan babi hutan anak asu". Pangeran Madura, juga memaki utusan Himop dengan sebutan "alperes anjing welandi". "Saya melihat sosok ini (penulis Syair Kompeni Walanda Berperang dengan Cina ) mengambil posisi tak jelas, abu-abu supaya ke sana selamat ke sini selamat. Karena dia anonim tidak bisa diidentifikasi, tahun terbit juga sama sekali tidak diketahui. Tradisi sastra lama memang begitu,” kata Sudibyo. Menurut Sudibyo naskah sastra yang dikeluarkan pujangga luar istana biasanya cenderung lebih jujur. Bahasanya jauh lebih ekspresif. Penulis bisa lebih bersuara bebas. Naskah-naskahnya bisa dianggap menggambarkan pemikiran masyarakat kala itu. Namun, kata Sudibyo, hal itu harus juga memperkirakan kapan naskah diciptakan. Jika ditulis sezaman dengan peristiwa sebenarnya, maka validitasnya masih bisa diterima. Seperti Hikayat Mareskalek yang ditulis pada pertengahan abad 19, hampir sezaman dengan Daendels di Hindia Belanda (1808-1811). “Ingatan orang pada masa itu masih tajam,” kata Sudibyo. “Namun, kalau jarak waktunya panjang, itu sudah berjarak, jarak itu kemudian diisi fiksi dan imajinasi.” Sebaliknya, naskah yang berasal dari dalam tembok keraton berbahasa lebih santun. Pujangga istana sangat terikat oleh sikap politik tuannya. “Filter karya biasanya lewat kesetiaan pujangga pada tuannya. Para pujangga istana tahu apa yang menyenangkan raja, dan apa yang tak disukai,” kata Sudibyo. Beberapa pujangga keraton juga sering mengambil inspirasi dari budaya kolonial. Seperti dalam Serat Baratayudha dari Pakualaman. Penciptanya membuat tampilan ilustrasi naskah dengan mengawinkan budaya Jawa dan Belanda. Misalnya, dalam penggambaran adegan perang, di sana ditampilkan bendera triwarna, merah-putih-biru; dan bendera gula kelapa, merah dan putih yang menjadi bendera Keraton Yogyakarta. Ada pula penggambaran jamuan makan ala Belanda, Rijsttafel. Di atas meja makan terdapat nama-nama Kurawa dan Pandawa. Namun, jenis hidangan yang disajikan merupakan hidangan Eropa lengkap dengan susunan sendok, garpu, dan pisau. “Ini adalah persentuhan kolonial dengan local genius yang ada dalam keraton Nusantara. Jadi, dalam bidang naskah para pujangga kita terutama yang bergerak di bidang artistik sudah sedemikian rupa memanfaatkan unsur asing dalam iluminasi yang dibuatnya,” kata Sudibyo.

HAJI Agus Salim dikenal sebagai tokoh Indonesia yang pandai berbicara dalam berbagai bahasa dunia. Bukan saja bahasa negara-negara selain Indonesia, namun juga bahasa-bahasa daerah. Bahkan begitu menguasainya, hingga ia bisa meniru logat tokoh-tokoh penjahat yang ia dapat dari pertunjukan drama atau tonil. Kendati hampir sebagain besar tidak mengeyam bangku pendidikan formal, kemampuan menguasai berbagai bahasa tersebut ternyata menurun pula kepada semua putra dan putrinya. Termasuk kepada Muhammad Islam yang sangat pandai sekali berbahasa Inggris. Kepandaian itu pula yang membuat Jef Last, salah seorang tokoh sosialis Belanda terkesan dan merasa penasaran. Untuk menuntaskan keingintahuannya itu. Suatu hari Jef menanyakan soal tersebut secara langsung kepada Agus Salim. “Pak Haji bagaimana bisa, Islam begitu fasih berbahasa Inggris kalau dia tidak pernah disekolahkan?” tanya Jef seperti termaktub dalam buku Seratus Tahun Haji Agus Salim. Ditanya demikian, Agus Salim malah balik bertanya kepada Jef: “Apakah anda pernah dengar tentang sebuah sekolah di mana kuda diajari meringkik? Kuda-kuda tua meringkik sebelum kami, dan anak-anak kuda ikut meringkik. Begitu pun saya meringkik dalam bahasa Inggris dan Islam pun ikut meringkik, juga dalam bahasa Inggris…” Di lain waktu, kala Agus Salim mengunjungi Amerika Serikat kali pertama pada 1947, beberapa jurnalis muda setempat secara iseng menanyakan pendapat Haji Agus Salim mengenai new look , busana yang tengah menjadi trend para gadis Amerika ketika itu. Apa jawaban Agus Salim: “Rok-roknya memang bagus sekali, tetapi menurut pendapat saya betis-betis di bawah rok-rok itu malah lebih bagus.” Karena kecerdikannya dalam berdiplomasi, Agus Salim kerap dipanggil oleh pers Barat sebagai The Old Fox (Srigala Tua). Sebutan itu sangat populis hingga di kalangan para pejabat pemerintahan Republik. Namun tak ada orang yang menyangka, julukan tersebut akan memicu terjadinya suatu kejadian lucu di tahun 1946. Ceritanya, sebelum meninggalkan Indonesia, tentara Inggris mengadakan pesta perpisahan. Dalam situasi yang sangat sentimental itu, ada beberapa perwira Inggris yang berinisiatif mengadakan toast tradisional Inggris yakni to the old folks at home . Karena tidak mengerti dengan tradisi tersebut dan salah paham dengan istilah itu ( old folks bunyinya hampir sama dengan old fox ), maka begitu diserukan kata-kata itu, orang-orang Indonesia ramai-ramai bangkit sambil menjawabnya: Haji Agus Salim. HAS sendiri cuma senyum mesem saja melihat peristiwa itu. Lain lagi kisah pertemuan antara Agus Salim dengan Buya Hamka. Menurut salah satu cucu Agus Salim, Agustanzil Sjahroezah, pada suatu hari di tahun 1927 pemuda Hamka yang tengah menimba ilmu di Mekah pernah dinasihati oleh Agus Salim. Nasehatnya supaya Hamka jangan terlalu lama tinggal di tanah suci tersebut. Menurut Agus Salim, Hamka harus mengikuti jejak sang ayah: Syaikh Abdul Karim Amrullah yang jadi ulama besar di alam tanah air sendiri. Kata Agus Salim, soal-soal agama yang timbul di Indonesia yang harus memecahkan masalahnya adalah orang Indonesia sendiri. “Kalau engkau terbenam bertahun-tahun di Mekah, pulangnya kau hanya akan menjadi tukang baca doa di pesta kendurian,” ujar Agus Salim. Namun tak banyak orang tahu jika sang diplomat terkemuka Indonesia itu pernah “dikalahkan” oleh seorang sais andong. Menurut salah satu putri Agus Salim, almarhumah Bibsy Soenharjo saat tinggal di Yogyakarta pada 1948, Agus Salim pernah menaiki sebuah andong. Saat mulai berjalan tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang tubuh kuda dibarengi bau tak sedap. Rupanya kuda tersebut tengah buang gas. “Wah kudanya masuk angin,” ujar Agus Salim secara spontan. “Salah Pak, bukan masuk angin, tapi keluar angin,” jawab Si Sais Andong. Demi mendengar bantahan itu, Agus Salim langsung terdiam namun sambil tersenyum. Rupanya itu pertanda bahwa Agus Salim membenarkan jawaban sang sais andong tersebut.

SAMPAI sekarang masih banyak yang percaya berita tradisi bahwa Kerajaan Majapahit runtuh pada 1400 saka (1478 M). Keruntuhannya disimpulkan dalam candrasengkala sirna ilang kertaning bhumi. Pembahasan soal keruntuhan Majapahit masih belum berakhir hingga kini. Arkeolog Hasan Djafar menyebut bukti-bukti sejarah memperlihatkan kerajaan itu masih ada sampai beberapa tahun kemudian. “Sumber sejarah Majapahit akhir yang ada sangat sedikit jumlahnya. Selain itu, sumber-sumber yang ada tidak banyak memberikan keterangan,” tulis Hasan dalam Masa Akhir Majapahit.

NYAK Sandang, 91 tahun, bertemu Jokowi, sembari membawa obligasi tahun 1950. Kemunculan pria Aceh itu menjadi santapan media. Pun demikian, sejarawan meragukan obligasi yang dibawanya itu didapat dari hasil menyumbang uang untuk pembelian pesawat Seulawah RI-001. Obligasi atau pinjaman nasional dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 1946 yang menyatakan, Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menjual surat-surat pengakuan utang atas tanggungan negara. Sejak mula berdiri, pemerintah Indonesia sudah akrab dengan utang. Sebagai negara baru merdeka, kemampuan finansial Indonesia kala itu masih minim. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah finansial. Salah satunya, menggalang partisipasi masyarakat. Pada 29 April 1946, Presiden Sukarno dan Menteri Keuangan Soerachman –atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP)– meneken Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946. Menteri Keuangan, tulis pasal pertama ayat 1 pada UU tersebut, memiliki kekuasaan untuk menjual surat-surat pengakuan utang atas tanggungan negara dengan kurs dan bunga yang sudah ditentukan guna mendapatkan uang seribu juta rupiah. Pada ayat kedua dan ketiga pasal 1, surat-surat pengakuan utang tersebut hanya bisa dimiliki oleh warga negara RI serta tidak bisa “dilepaskan” (dijual, digadaikan, diwariskan, dan sebagainya) kepada warga negara negeri lain atau kepada badan hukum negeri lain. “Pinjaman yang hendak ditutup besarnya seribu juta, dipungut dua kali, masing-masing f 500.000.000. Jumlah ini akan dipergunakan masing-masing 400.000.000 untuk pembangunan, membantu perusahaan umumnya dan membangunkan perumahan rakyat. f 100.000.000 untuk membantu belanja negara berhubung dengan jatuhnya harga uang Jepang,” tulis Pantja Raja nomor 13 tahun I, yang terbit 15 Mei 1946. Selain untuk membiayai pembangunan dan masalah pertahanan, ada tujuan lain dari dikeluarkannya Pinjaman Nasional. “Pemerintah mengumumkan Undang-Undang Pinjaman Nasional guna meringankan beban rakyat dengan jalan mengurangi peredaran uang Jepang,” tulis Pramoedya Ananta Toer, Koesalah, dan Ediati kamil dalam Kronik Revolusi Indonesia jilid II. Peredaran mata uang Jepang di masyarakat saat itu diperkirakan sejumlah empat milyar. Sampai Agustus 1945, tulis Heru Soekadri cum suis dalam Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur , mata uang Jepang yang beredar di Jawa saja berjumlah 1,6 milyar. Beragam upaya ditempuh untuk merealisasikan pinjaman kepada rakyat. Publikasi program itu dilaksanakan melalui berbagai media, mulai radio, surat kabar, sampai badan-badan pemerintah. Dalam hal pelaksanaan penjualan obligasi, tulis Langgeng Sulistyobudi dalam artikel bertajuk “Ketika Negara Berhutang Kepada Rakyatnya: Pinjaman Nasional 1946”, Kementerian Keuangan menyerahkan tugas tersebut kepada Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan dua bank swasta: Bank Surakarta dan Bank Nasional. Di Jakarta, lanjut Langgeng yang mengutip Berita Antara Mei 1946, pendaftaran juga dibantu oleh Sekolah Menengah Tinggi. Pendaftaran Pinjaman Nasional berlangsung sejak 15 Mei 1946 hingga 15 Juni 1946, namun diperpanjang sampai akhir Juni 1946, bahkan di bulan-bulan sesudahnya. Nilai obligasi atau surat pengakuan utang yang ditentukan pemerintah adalah lembar obligasi f 100 (uang Jepang), lembar obligasi f 500 (uang Jepang), dan lembar obligasi f 1.000 (uang Jepang). “Dari surat-surat hutang itu telah dikeluarkan terlebih dahulu di Jawa dan Madura dengan jumlah nilai f 500.000.000 dan di Sumatra f 500.000.000,” seperti dikutip dari UU nomor 26 tahun 1954 mengenai Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946. Melalui pasal 3 butir 4, negara menjamin pelunasan utang akan diselesaikan sekurang-kurangnya 40 tahun.

DAVID Beckham memukau pecinta sepakbola tanah air Minggu (25/3/2018) kemarin. Lewat sebuah perusahaan asuransi internasional yang membawanya, pria yang diberi gelar kebangsawanan OBE dari Ratu Elizabeth II itu mengkampanyekan gaya hidup sehat via sepakbola di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan. Beckham juga memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) lewat sumbangan 10 ribu bola untuk anak-anak akademi sepakbola di Indonesia. Itu menjadi kunjungan kedua Beckham ke Indonesia. Pada November 2011, Beckham datang ketika masih aktif bermain di klub MLS (Liga Amerika Serikat) Los Angeles Galaxy. Kala itu, LA Galaxy melakoni laga persahabatan kontra tim Indonesia Selection di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Bicara soal David Robert Joseph Beckham adalah bicara tentang pesona sepakbola. Para pakar boleh saja mendewakan Pele, Diego Maradona, Lionel Messi, atau Cristiano Ronaldo baik terkait skill maupun prestasi individu atau klub. Namun, belum pernah ada pesepakbola yang meninggalkan efek sebesar Beckham terkait persona dan brand.