FUNGSI bandar udara (airport) amat penting bagi industri penerbangan. Dalam sejarahnya, pembangunan bandar udara (bandara) di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran PT Angkasa Pura. Itu nama badan usaha milik negara pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia. “Diinisiasi oleh Presiden Sukarno yang punya keinginan membangun pelabuhan udara nasional dan internasional di Indonesia,” ujar Gede Eka Sandi, Corporate Secretary PT Angkasa Pura I dalam acara “Ekspose Inventaris Arsip PT Angkasa Pura I (Persero): 1960—2011” yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 19 November 2019. Embrio Angkasa Pura bermula pada 1962. Saat itu, Presiden Sukarno baru kembali dari Amerika Serikat dan menyaksikan betapa modernnya bandara disana. Sukarno menegaskan keinginannya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum agar lapangan terbang di Indonesia setara dengan bandara negara maju.

“Bung Pram ytt. Dengan ini aku menyampaikan bahwa aku dan keluarga sehat-sehat saja. Aku harap kau begitu juga. Anak-anak sekarang sudah besar-besar dan Yudi pun sudah agak tinggi dan cukup nakal. Sekarang tambah hitam karena sehari-hari main layang-layang. Sekian dahulu Pram. Peluk cium untuk kau dari keluarga”. Tulisan di atas adalah surat Maemunah Thamrin, istri sastrawan Pramoedya Ananta Toer, tanggal 16 Februari 1971. Pada bagian amplop, tertera stempel Instalasi Rehabilitasi Pulau Buru. Pramoedya ditangkap tahun 1966 kemudian dipenjara –tanpa proses pengadilan– di Pulau Buru, wilayah kepulauan Maluku. Dia menjadi tahanan politik bersama sekira 10.000 orang. Pramoedya baru bebas pada 28 September 1979.

Beragam faktor, terutama perubahan birokrasi dan pertanian paksa, menyengsarakan rakyat sejak era kolonial hingga Jepang. Memicu konflik antara penduduk dengan penguasa. Kebanyakan dipimpin tokoh agama.

PEMBUKAAN dokumen rahasia AS pada 17 Oktober 2017 seharusnya menjadi momen penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengklarifikasi sejarah peristiwa 1965. Namun, momen ini tidak akan berarti tanpa kehendak pemerintah untuk mencari kebenaran dan keadilan terkait pembunuhan massal pasca peristiwa 1965. “Momen baru bisa diciptakan kalau ada kehendak dari pemerintah. Dokumen ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sejarah untuk mencari kebenaran dan keadilan,” kata Usman Hamid, direktur Amnesty Internasional Indonesia, dalam konferensi pers di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, 20 Oktober 2017. Peneliti IPT 65, Sri Lestari Wahyuningrum mengatakan untuk melakukan klarifikasi sejarah dibutuhkan partisipasi semua pihak. Hal ini menjadi proses bersama dalam masyarakat. “Kalau upaya klarifikasi sejarah ini dilembagakan, ia (lembaga tersebut, red.) harus inklusif dan partisipatif. Jadi, bukan hanya satu orang, kayak Nugroho Notosusanto membuat buku putih tentang peristiwa itu,” kata Sri.

“PAPUA, bukan tanah kosong!” ujar Franky Woro dan para warga suku Awyu lantang usai menancapkan sebuah salib merah dan palang adat di tanah adat mereka di Distrik Fofi, Boven Digoel, Papua Selatan. Seruan itu jadi inti soal isu yang diungkit film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita garapan duet sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Dokumenter berdurasi sekitar 96 menit itu digarap selama tiga tahun di lima distrik di Provinsi Papua Selatan oleh Jubi Media, Pusaka Bentala Rakyat, Koperasi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Watchdoc, dan LBH Papua Merauke. Isu yang diangkat yakni problema-problema di balik Proyek Strategi Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang membuka 2,5 juta hektare hutan alam di Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel. Ini jadi pembukaan hutan terbesar di dunia dengan pengerahan ekskavator terbanyak, sekitar 2.000 unit. Franky Woro dari suku Awyu hanya satu dari 12 narasumber utama dalam Pesta Babi. Hutan dan tanah adatnya di Distrik Fofi terancam pembukaan lahan sawit secara kolosal untuk keperluan biodiesel. Maka, ia dan segenap masyarakat suku Awyu menancapkan sekitar 1.800 salib merah dan palang adat sebagai tanda perlawanan terlepas dari adanya intimidasi militer.

SEBAGAI pusat pemerintahan dan ekonomi era kolonial, pulau Jawa menyimpan banyak peninggalan sejarah. Termasuk dalam bentuk arsip-arsip berbahasa Belanda. Namun, selain faktor bahasa yang umumnya tidak dipahami, persebarannya juga tidak terpadu. “Banyak arsip yang tersimpan di lembaga keluarga atau dinasti-dinasti kerajaan yang masih tersisa,” ujar Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam seminar “Sinkronisasi Informasi Arsip Berbahasa Belanda di Indonesia melalui Penyusunan Guide Arsip di Luar ANRI (Pulau Jawa)” di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 5 September 2017. Sinkronisasi ini merupakan tahap awal pemetaan arsip berbahasa Belanda di Nusantara yang dilakukan antara ANRI dengan Arsip Nasional Belanda (Nationaal Archief Nederland). Nantinya, arsip tersebut akan dituangkan dalam sebuah sarana bantu berbentuk guide arsip. Arsip-arsip itu disimpan oleh beberapa lembaga pengelola arsip daerah yang meliputi tujuh kota: Bandung, Cirebon, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang.

THE VILLAGE of Cibuaya in Karawang was thrown into an uproar one day in 1951. It all began with a villager named Warsinah who was digging a well. Instead of water, he discovered a statue. Startled, the villager immediately reported the find to local authorities. “This object was discovered by Mr. Warsinah from the village of Cibuaya; it was found when he dug to a depth of 21 meters. After being reported to Village Head Erman, the statue was immediately handed over to the District Head at the time,” wrote historian Halwany Michrob in an article in Buletin Kebudayaan Jawa Barat, (the West Java Cultural Bulletin), Issue No. 2, 1976, titled “Some Issues and the Background of Archaeology in Indonesia”. It later turned out that what Warsinah had found was a statue of the god Vishnu—later known as the Cibuaya I Vishnu Statue. Then, in 1957 and 1975, similar statues were discovered in succession, designated as Cibuaya II and Cibuaya III. Cibuaya Village subsequently became a site for archaeological excavations. All of this is, in fact, still connected to the history of Tarumanagara.

SEBUAH film dokumenter tentang masa awal berdirinya Republik Indonesia memperlihatkan suasana Stasiun Manggarai Jakarta dan sebuah rangkaian kereta api berlokomotif seri C-28 buatan Jerman. Itulah situs dan benda bersejarah yang menjadi saksi bisu hijrahnya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada awal 1946. “Kereta inilah yang dulu digunakan oleh rombongan Bung Karno dan Bung Hatta untuk hijrah ke Yogyakarta. Selain sumber arsip primer yang bisa bersaksi, ternyata benda ini pun juga penting,” ujar sejarawan Rusdhy Hoesein dalam diskusi “Dokumen Negara dan Ular Besi Penyelamat Republik” di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta Pusat, 3 September 2016. Cerita soal kereta api bersejarah itu menjadi pemantik untuk menyoroti abainya pemerintah terhadap peninggalan sejarah di Indonesia. Rusdhy menunjukkan bahwa dulunya Stasiun Manggarai memiliki tiga peron yang konstruksinya berbahan kayu besi. Tetapi, kini hanya tersisa dua peron yang masih asli karena peron paling barat telah dibongkar dan diganti kostruksi besi.

SEBANYAK 565 lembar arsip foto, 7 reel arsip film, dan 37 berkas arsip tekstual setebal 1778 lembar menjadi saksi sejarah berlangsungnya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 18-24 April 1955. Arsip KAA mulai dari potret para delegasi, notulensi rapat, rekaman pidato, hingga surat menyurat, terdokumentasi dengan baik dalam koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pada 8 Oktober 2015, UNESCO (Organisasi PBB bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan), mengumumkan Arsip KAA itu sebagai Warisan Ingatan Dunia. Sepanjang peradaban dunia modern, KAA menjadi konferensi internasional pertama yang mempertemukan antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Pencetusnya adalah Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) yang diwakili perdana menteri masing-masing (Ali Sastramidjojo, Pandit Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali, Sir John Kotelawala, dan U Nu). Kelima negara sponsor itu mempersiapkan KAA dalam Konferensi Panca Negara yang diadakan di Bogor tahun 1954. Mereka mengupayakan forum yang bisa menggaungkan suara rakyat Asia dan Afrika ditengah dominasi bangsa kulit putih dan Perang Dingin. Dari 29 negara peserta dan 200 delegasi itu lahirlah manifesto Dasasila Bandung. Sepuluh prinsip yang termaktub dalam Dasasila Bandung mencerminkan cita-cita luhur seluruh peserta KAA: merdeka dari imperialisme dan hidup berdampingan secara damai.

SALAH satu tujuan utama kedatangan saya ke Den Haag adalah mencari arsip-arsip yang berkaitan dengan Boedi Oetomo. Organisasi yang digagas oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo dan didirikan oleh dr. Soetomo itu berdiri pada 20 Mei 1908. Hari berdirinya Boedi Oetomo lantas diberlakukan sebagai hari kebangkitan nasional, karena dianggap sebagai awal tersemainya benih-benih nasionalisme Indonesia sekaligus dianggap sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Banyak terjadi perdebatan ihwal penetapan tersebut. Ide awal berdirinya organisasi ini lebih kepada untuk membantu pendanaan mahasiswa kedokteran yang sekolah di Stovia. Namun pada kenyataannya organisasi ini bergerak lebih jauh. Sebagian anggotanya, yang datang dari generasi muda, mulai mendiskusikan ke arah mana nasib bangsa Hindia. Ada perdebatan di dalam, tentang akan kemana nasionalisme akan dituju: Nasionalisme Hindia atau Jawa. Hanya selang setahun setelah berdirinya, organisasi ini mengalami kemunduran. Pangkal perkaranya karena organisasi ini dikuasai oleh para kaum feodal. Ketua Boedi Oetomo, Raden Adipati Tirtokoesoemo, mantan Bupati Karanganyar, lebih terlihat sebagai seorang yang tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Dia bukan seseorang yang datang dengan gagasan kemerdekaan di kepalanya.

KASUS penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian seakan tiada pernah habisnya. Baru-baru ini, viral video rekaman yang memperlihatkan personel Brimob membanting seorang mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor bupati Tangerang. Bak seorang pegulat di atas ring, sang Brimob memiting lalu menghujam tubuh anak muda itu ke atas trotoar. Setelah aksi smackdown itu, si mahasiswa terlihat kejang-kejang lantaran mengerang kesakitan. Publik pun mengecam laku brutal personel Brimob yang identitasnya diketahui bernama Brigadir NP itu. Kasus serupa juga pernah menggemparkan institusi kepolisian pada dekade 1970-an. Martawibawa alias Tan Tjong ditemukan tidak bernyawa dalam tahanan. Sejumlah tanda kekerasan melekat pada jenazah tersangka kasus makelar mobil dan keimigrasian itu.

DI MASA lalu, Rumah Makan (RM) Fadjar Asia cukup populer di Medan. Seperti umumnya rumah makan, Fadjar Asia juga dikenal karena menu andalannya. Rumah makan milik Nyak Hamzah Abdullah itu dikenal karena menu kari kambingnya. Hamzah merupakan saudagar perantau asal Aceh. Menurut Apriani Harahap dalam tulisannya berjudul “Mencari Jalan Aman: Strategi Bertahan dan Kekacauan Sosial dalam Komunitas India di Perkotaan Sumatera Timur, 1945-1946” di buku Dunia Revolusi Perspektif dan Dinamika Lokal Pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949, Hamzah yang berdarah India besar di Aceh. Tidak mengherankan jika Hamzah berdagang kari di Medan. Orang India-Muslim sudah cukup lama masuk ke Sumatra Utara. “Pengaruh Muslim-India menghasilkan hidangan seperti nasi biryani, martabak dan berbagai hidangan kari,” catat Fadly Rahman dalam pembekalan Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 secara daring pada 18 Mei 2024.