MISI Boston merupakan salah satu misi pentingdalam Operasi Pendaratan Normandia pada 6 Juni 1944. Tujuannya untuk mengamankan kota di belakang garis pertahanan tentara Jerman di Pantai Utah. Kota Sainte-Mère-Église akhirnya berhasil diduduki satuan-satuan penerjun Divisi 82. Tiga bulan kemudian, Divisi 82 terlibat lagi dalam operasi penerjunan di Belanda. Operasi itu disusun dan dipimpin oleh Jenderal Bernard Law Montgemory, yang pernah mengalahkan pasukan Jerman di bawah Jenderal Erwin Rommel di El Alamein, Mesir. Ketika operasi bersandi Market Garden itu digelar pada 17 September 1944, Divisi 82 dipimpin Mayor Jenderal James Maurice “Slim Jim” Gavin. Dalam operasi itu, Gavin tidak duduk di balik meja. Dia ikut terjun di Belanda.

DALAM sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia, peran polisi kalah mentereng dari tentara. Tengok saja perbandingannya dari representasi yang masuk album pahlawan nasional. Sampai saat ini, jumlah pahlawan nasional dari kalangan kepolisian hanya tiga tokoh. Sementara dari kalangan militer jauh lebih banyak. Para tokoh polisi yang menjadi pahlawan nasional itu yakni Moehammad Jasin, Soekanto Tjokrodiatmodjo, dan Hoegeng Imam Santoso. Dua nama pertama telah dikenal sejak masa revolusi. Soekanto sebagai Kapolri pertama peletak dasar institusi kepolisian sedangkan Jasin adalah komandan Brimob pertama. Ia dijuluki Bapak Brimob Indonesia. Jasin memulai kiprahnya sebagai komandan Polisi Istimewa –cikal bakal Korps Brimob– di Surabaya. Seperti Jasin, Bambang Soeprapto Dipokoesoemo juga berkedudukan sama di Semarang. Namun, namanya tidak banyak tercatat di buku-buku sejarah. Dia mungkin tidak setenar Soeprapto yang militer, perwira tinggi TNI AD yang menjadi pahlawan revolusi.

LASKAR Naga Terbang lebih cenderung sebagai gerombolan pengacau ketimbang berjuang di medan tempur. Pemimpinnya bernama Timur Pane, seorang tokoh laskar yang terkenal beringas. Konon katanya, Timur Pane adalah seorang mantan copet di Medan yang kemudian ambil bagian dalam Perang Kemerdekaan di Sumatra Utara. “Ia seorang figur yang terkenal dan menggelisahkan di Sumatra Timur, mungkin juga sangat ditakuti, karena tindakannya kerap kali radikal, dan musuhnya yang ditangkapnya terus dipotong saja,” kata Mohammad Radjab, wartawan Antara yang pernah mewawancari Timur Pane di Parapat pada 15 Juli 1947, seperti dituturkannya dalam reportase Tjatatan di Sumatra (1947). Menurut Kementerian Penerangan, Timur Pane mengumpulkan beberapa barisan laskar dalam satu kesatuan pasukan yang besar. Dalam sekejap, Timur Pane mendaulat diri sebagai jenderal mayor sekaligus mengangkat serta anak buahnya menempati jabatan kolonel dan setara opsir.

KEPOLISIAN Singapura telah menangkap 25 orang dan menyelidiki 65 orang lainnya menyusul operasi antipenipuan skala besar yang dilakukan sejak pertengahan Februari hingga awal Maret. Operasi tersebut menargetkan individu-individu yang terlibat dalam penipuan peniruan pejabat pemerintah, penipuan investasi, dan penipuan pekerjaan. Polisi bekerjasama dengan bank-bank lokal dan berhasil menyita sekitar 1,9 juta dolar Singapura yang diduga merupakan hasil penipuan. Lebih dari 300 rekening bank yang terkait dengan transfer dana ilegal, kata Kepolisian, telah diidentifikasi dan dibekukan. Polisi Singapura punya reputasi amat baik. Kini, ia sebagai salah satu polisi terbaik dunia. Kisah berdirinya kepolisian Singapura tak bisa dilepaskan dari William Farquhar, orang Inggris pertama yang mendirikan dan memimpin permukiman Inggris di Pulau Singapura atau Tumasek.

SEWAKTU berkuasa, pemerintah Hindia Belanda biasanya mengerahkan tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) untuk menyelesaikan segala kerusuhan di Nusantara (Indonesia) sebagai solusinya. Kerusuhan yang berakar dari ketimpangan ekonomi, misalnya, adalah perkara penting yang harus diselesaikan pemerintah kolonial selalu dengan kekerasan. Hal itu antara lain berangkat dari fakta tak memadai jumlah polisi yang berada di bawah kendali dari Binnenland Bestuur (BB/Departemen Dalam Negeri) di banyak daerah. Polisi desa atau polisi umum biasanya kalah jumlah oleh perusuh. Mula-mula, tentara KNIL jadi andalan. Namun, penggunaan militer lebih luas yang diinginkan Gubernur Jenderal Van Heutz mendapat banyak penolakan. Sang “penakluk” Aceh itu akhirnya mendapat jawaban pada kepolisian. Ia pun segera menugaskan Boekhoudt dan Priester untuk merancang usulan reorganisasi kepolisian.

PERTENGAHAN September 1948. Akibat terjadinya Peristiwa Madiun, hubungan kota Madiun dengan kota-kota lain termasuk ibu kota Yogyakarta dan Blitar terputus. Sementara itu, di Madiun sendiri sedang terjadi penculikan dan pembunuhan oleh kaum komunis terhadap para pejabat pemerintah Indonesia. Demi melakukan koordinasi penumpasan, Djawatan Kepolisian Negara (DKN) di Yogyakarta menugaskan Komisaris Polisi Soeprapto untuk menyampaikan surat perintah kepada Moehammad Jasin, komandan Mobil Brigade Besar (MBB) Jawa Timur yang sedang ada di Blitar. Penyampaian surat perintah itu rencananya akan dilakukan lewat penerjunan Soeprapto dan dua perwira TNI (salah satunya adalah Mayor Islam Salim) di Alun-Alun Blitar. “Di Maguwo, mereka mendapat petunjuk (kilat) melakukan penerjunan dengan parasut tanpa latihan terlebih dahulu,” demikian menurut buku Brimob: Dulu, Kini dan Esok yang disusun oleh Atim Supomo dkk. Penerjunan itu sendiri terpaksa dilakukan, karena di Blitar tidak ada bandar udara yang memungkinkan sebuah pesawat mendarat secara mulus.

KEBAKARAN hebat melanda Mabes Polri di Jalan Trunojoyo pada 1995. Di tengah puing-puing, Noegroho Djajoesman, sekretaris Direktorat Samapta Polri, berhasil menyelamatkan benda berharga berbentuk panji-panji: Pataka Polri. Penemuan pusaka itu diceritakan kepada ayahnya, Hendra Djajoesman. Sang ayah tahu persis sejarah Pataka Polri karena pernah menjadi ajudan Soekanto. “Tiang Pataka berasal dari pohon yang terdapat di Pulau Karimun Jawa, yang secara khusus diambil Soekanto dengan cara tirakatan,” kata Hendra dalam biografi Nugroho Djajoesman, Meniti Gelombang Reformasi. Menurut Hendra, Pataka Polri dibuat khusus oleh Soekanto dan benderanya dijahit oleh Nyonya Soekanto, Lena Mokoginta. Setengah abad sebelumnya, tepatnya 1 Juli 1955, Pataka itu diserahkan secara simbolis oleh Presiden Sukarno kepada Kepala Kepolisian Negara Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Hari itu, di Lapangan Banteng, adalah perayaan ulang tahun kepolisian sekaligus peresmian gedung Mabes Polri.

BEGITU mendengar Kongres Wanita Indonesia akan mengadakan pertemuan pada akhir Agustus 1949, Hadidjah Lena Mokoginta Soekanto, istri Kepala Kepolisian Negara Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, langsung bersemangat untuk ikut bergabung. Selain karena keinginannya bergabung dengan perjuangan perempuan, Lena menyadari selama masa perjuangan kemerdekaan, bantuan dari para istri polisi masih terpencar dan belum terlihat secara nyata. Maka, Lena merencanakan pendirian organisasi agar para istri polisi bisa ikut turun dalam perjuangan kemerdekaan dengan pembentukan dapur umum dan membantu palang merah. Lena lantas mencarikan nama yang pas untuk organisasi barunya itu.

DI HADAPAN para kadet Koninklijk Instituut Marine (KIM/Institut Angkatan Laut Kerajaan Belanda) di Surabaya yang baru dilantik, hari itu Gubernur Jawa Timur Charles Olke van der Plas memberi sambutan. Pidatonya berisi hal yang menggugah, mengaitkan kondisi politik yang sedang “sakit” dengan sejarah Surabaya yang masyhur. “Dapat dipastikan bahwa di pangkalan angkatan laut inilah, Oedjoeng Galoeh (Ujung Galuh) kuno yang dulunya merupakan pangkalan angkatan laut kekuatan maritim itu, yang armadanya enam abad lalu menguasai seluruh Kepulauan Nusantara, Malaka, pesisir Indo-Cina, dan Filipina,” terang van der Plas seperti diberitakan Bataviasch Nieuwsblad tanggal 7 Agustus 1940. Kala itu KIM Surabaya yang baru seumur jagung, baru saja meluluskan para siswanya. Hal tersebut amat membantu militer Hindia Belanda. Sebab, KIM Den Helder di Belanda sudah tak bisa mencetak perwira Angkatan Laut lagi lantaran Belanda sudah diduduki Jerman Nazi. Terlebih, para kadet yang baru dilantik itu juga berisi orang-orang pribumi seperti Nasis Djajadiningrat, Adjiwibowo, dan Sidik Muliono.

Ketika Pakuan Pajajaran (terletak sekitar Bogor sekarang) jatuh akibat proses Islamisasi Kesultanan Banten pada 1579, keseimbangan kekuatan politik di wilayah Tatar Sunda menjadi goyah. Hilangnya pemerintahan di Pakuan Pajajaran berarti hilang pula pengaruh Hindu-Buddha di Jawa bagian barat. Islam pun menjadi kekuatan tunggal di tanah Pasundan. Imbas kejatuhan itu, para penguasa Sunda yang sebelumnya ada di bawah naungan Pakuan Pajajaran kembali terpecah. Mereka mulai membangun pemerintahan di tempat asalnya masing-masing, dengan harapan dapat kembali menghidupkan kekuatan Sunda seperti sedia kala. Seperti yang dilakukan Prabu Cipta Sanghyang di Galuh (1528-1595), putra Prabu Haur Kuning. Menurut sejarawan Nina H. Lubis dalam Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat, ketika Kesultanan Banten berhasil mengislamkan Pakuan Pajajaran, Kesultanan Cirebon juga bergerak masuk ke wilayah Galuh. Islam pun akhirnya berkembang di sana. Namun, itu hanya sebatas kekuasaan di Kawali karena Prabu Cipta Sanghyang sempat memindahkan kekuasaannya ke Cimaragas, Ciamis, sehingga Galuh mampu menghindari arus Islamisasi dari para ulama Cirebon.

PADA abad ke-7, Kerajaan Tarumanegara (abad ke-4 sampai abad ke-7), salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Nusantara, resmi kehilangan kuasa atas Tatar Sunda. Tarumanegara masa pemerintahan Raja Tarusbawa (669-670 M) tidak lagi dapat meredam konflik di dalam kerajaannya yang semakin meluas. Rakyat pun dilanda kecemasan. Namun keadaan tersebut tidak benar-benar buruk. Bagi kerajaan-kerajaan vasal (taklukan) Tarumanegara, konflik itu merupakan kesempatan untuk memerdekakan wilayahnya. Seperti yang dilakukan penguasa Kendan, Wretikendayun, pada abad ke-7. Upaya pemisahan diri itu berhasil ia lakukan tanpa menimbulkan konflik dengan penguasa Tarumanegara. Begitu Tarumanegara hancur sepenuhnya, Wretikendayun menolak ikut ambil bagian dalam pembangunan kerajaan baru pengganti Tarumanegara. Bersama para pengikutnya, Wretikendayun mendirikan kerajaan baru. Karena daerah Kendan tidak memadai untuk pendirian pusat pemerintahan, ia pun memindahkan pemerintahannya ke daerah Karangkamulyan, (Ciamis sekarang). Pada 669, berdirilah kerajaan Galuh sebagai lanjutan dari pemerintahan Kendan, dengan raja pertamanya Wretikendayun.

BUDAYAWAN Betawi Ridwan Saidi kembali membuat geger. Setelah sebelumnya menyebut Sriwijaya fiktif, kali ini giliran kerajaan di Jawa Barat yang disasar. Dalam video unggahan kanal YouTube “Macan Idealis”, Babe, panggilan akrab Ridwan Saidi, menyebut jika di Ciamis tidak ada kerajaan. Menurutnya daerah Ciamis tidak memiliki indikator eksistensi adanya kerajaan, yakni indikator ekonomi. Babe mempertanyakan sumber penghasilan Ciamis untuk pembiayaan kerajaannya, mengingat daerah itu tidak memiliki pelabuhan dagang. Ia juga meragukan sumber-sumber tentang Ciamis yang sudah ditemukan, seperti bekas bangunan dan punden berundak. Hal tersebut, kata Babe, perlu diteliti karena bisa jadi itu bekas bangunan biasa atau hanya Kabuyutan (tempat berkumpul) saja. “Sunda-Galuh saya kira agak keliru penamaan itu, karena Galuh artinya ‘brutal’,” ucapnya. Ucapan Babe itu mendapat tanggapan yang beragam. Kalangan masyarakat Sunda, khususnya warga Ciamis, merasa pernyataan itu keliru. Ridwan Saidi dianggap telah menyebarkan informasi yang salah tentang sejarah. Mereka meminta Babe menarik ucapannya dan segera meminta maaf kepada masyarakat Ciamis.