SETELAH Jalan Anyer-Panarukan selesai, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengeluarkan tiga peraturan terkait dengan pengaturan dan pengelolaan jalan raya ini. Peraturan pertama dikeluarkan pada 12 Desember 1809 berisi aturan umum pemanfaatan jalan raya, pengaturan pos surat dan pengelolaannya, penginapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta pos, komisaris pos, dinas pos dan jalan. Peraturan kedua keluar pada 16 Mei 1810 tentang penyempurnaan jalan pos dan pengaturan tenaga pengangkut pos beserta gerobaknya. Peraturan ketiga tanggal 21 November 1810 tentang penggunaan pedati atau kereta kerbau, baik untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta dari Jakarta, Priangan, Cirebon, sampai Surabaya. Kendati tujuan awalnya terutama untuk kepentingan ekonomi, Jalan Anyer-Panarukan kemudian dikenal sebagai Jalan Raya Pos. Daendels mengumumkan pembentukan Dinas Pos pada 3 Agustus 1808, peraturannya telah disusun pada 18 Juli 1808. Dinas Pos berada di bawah Komisaris Urusan Jalan Raya dan Pos yang dipimpin oleh Van Breeuchem dengan gaji 5.000 ringgit per tahun.

HERMAN Willem Daendels menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda selama tiga tahun (1808-1811). Dalam waktu relatif singat itu, dengan tangan besinya berhasil membangun di berbagai bidang, baik untuk kepentingan ekonomi maupun pertahanan karena ditugaskan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Namun, pembangunan monumental dan melekat padanya adalah Jalan Anyer-Panarukan atau Jalan Raya Pos yang panjangnya mencapai seribu kilometer. Kendati menyebut proyek Jalan Anyer-Panarukan sebagai genosida karena menelan ribuan korban, sastrawan Pramoedya Ananta Toer mengakui, dibandingkan pada masanya jalan itu sama dengan jalan Amsterdam–Paris. Pembangunannya yang hanya setahun (1808-1809) satu rekor dunia pada masanya. “Sejak dapat dipergunakan pada 1809 telah menjadi infrastruktur penting, dan untuk selamanya,” tulis Pramoedya dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels.

SATU per satu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur di Papua. Setelah Prajurit Satu Miftahul Arifin ditemukan jasadnya, tim gabungan TNI-Polri kembali menemukan tiga jenazah prajurit lain yang gugur diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Disrtik Mugi-Mam, Nduga, Papua, 15 April 2023. Akibat serangan itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status di Papua menjadi Siaga Tempur di wilayah-wilayah dengan kerawanan tinggi. Pendekatan soft approach yang dipilih selama ini dinilai mantan KSAL itu tidak efektif. Salah satu faktor terpenting yang membuat KKB sulit ditaklukkan adalah kondisi geografis. Sebagaimana dialami para prajurit TNI terdahulu, musuh utama para prajurit bukanlah prajurit lawan melainkan alam. Alam Papua, terutama di bagian tengah, yang pegunungan dengan selimut hutan lebat membuat siapapun leluasa bersembunyi tanpa mudah diketahui.

SETELAH tentara Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) bubar pada pertengahan 1950, Sersan Rolland Joseph Teppy memilih berdiam di Papua. Kala itu Papua belum diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) seperti dalam kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Rencananya Papua akan diserahkan setahun setelah KMB. Namun, Belanda terus menguasai Papua hingga setelah 27 Desember 1950. Bekas Sersan KNIL Teppy pun tak bisa diam. Menurut George Junus Aditjondro dalam “Marthen Indey Pejuang Irian Barat”, Prisma Nomor 2 Februari 1987, Sersan Teppy berasal dari Manado. Dia pejuang Merah Putih. Marthen Indey adalah orang yang dekat dengan Sersan Teppy. Eks Sersan Teppy langsung mengorganisir gerakan bawah tanah di kota Hollandia (kini Jayapura) begitu mengetahui Belanda terus menguasai Papua. Risiko perjuangan harus ditanggungnya. Koran Indische courant voor Nederland, 23 April 1956, menyebut Teppy kemudian ditangkap dan dipenjara selama beberapa tahun. Dia hendak berontak di sekitar Ifar Gunung.

MONUMEN Nasional (Monas) dibuka untuk umum pertama kali pada 12 Juli 1975. Tidak mudah untuk mewujudkan Monas dan membentuknya secara utuh dalam satu gagasan besar. Perlu waktu hampir 14 tahun untuk merampungkan pembangunan fisik tugu setinggi 132 meter ini. Gagasan pembangunannya pun dirembug selama hampir enam tahun. Siapa penggagas pembangunan Monas masih simpang siur. Adolf Heuken, sejarawan Jakarta, dan Solichin Salam, penulis buku Tugu Nasional dan Soedarsono, menyebut penggagasnya adalah Sukarno. Kala itu pusat pemerintahan Indonesia kembali ke Jakarta setelah mengungsi di Yogyakarta selama hampir tiga tahun sejak 1947. Sukarno berpikir perlu ada sebuah bangunan di Jakarta untuk mengekalkan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya.

BANYAK orang telah masuk kerja kembali pada 10 Juni kemarin setelah libur panjang Lebaran 2019. Tapi sebilangan orang masih memiliki jatah liburnya hingga beberapa hari lagi. Mereka memanfaatkannya dengan membawa keluarga ke tempat wisata. Salah satunya ke kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Ribuan orang tampak mengunjungi kawasan Monas pada Selasa, 11 Juni 2019. Banyak keluarga antre lebih dari sejam demi naik ke puncak Monas. Tiketnya murah. Antara Rp2.000 sampai Rp10.000 per orang, bergantung usia pengunjung. Keluarga lainnya merasa cukup berkeliling taman atau gelar tikar menikmati rindangnya kawasan Monas secara gratisan. Kawasan Monas dulunya hanyalah padang rumput luas. Lukisan karya E. Hardouin, pelukis Prancis (hidup pada 1820–1854), menunjukkan beberapa hewan ternak memakan rumput sehingga kawasan ini sempat bernama Buffelsveld (lapangan kerbau).

BAGI Ali Moertopo, Irian Barat bukanlah medan tempur yang asing. Pada saat Operasi Mandala berkecamuk, dia pernah ditugaskan sebagai perwira telik sandi di sana. Saat itu, Ali masih berpangkat mayor dan menjadi asisten Mayjen TNI Soeharto, panglima Komando Mandala, untuk operasi intelijen. Pada Mei 1967, Brigjen Ali Moertopo kembali bertugas di Irian Barat. Misi Operasi Khusus (Opsus) kali ini dalam rangka memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua (nama lama Irian Barat). Tak hanya tentara, cendekiawan dari kalangan sipil ikut ambil bagian dalam rencana operasi. “Kita tidak bisa membiarkan presiden kehilangan Irian Barat,” kata Ali Moertopo kepada stafnya Jusuf Wanandi.

PENYELESAIAN sengketa Papua (dulu Irian Barat) antara Indonesia dan Belanda hampir beres. Belanda bersedia menyerahkan Papua kepada Indonesia. Sebaliknya, pemerintah Indonesia berkenan penyerahan Papua melalui pemerintahan transisi bentukan PBB (UNTEA). Setelah memerintah di Papua, Indonesia berkomitmen menyelenggarakan referendum bagi rakyat Papua. Itulah hasil perundingan Middleburg yang berlangsung alot pada Juli 1962. “Saya kembali ke Jakarta pada tanggal 31 Juli 1962, dan saya harap pada 10 Agustus 1962 sudah ada di Washington agar tanggal 14 Agustus 1962 perjanjian dapat ditandatangani,” tutur Soebandrio dalam Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat. Soebandrio saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri merangkap ketua delegasi Indonesia. Sehari sebelum penandatanganan Perjanjian New York, pada 14 Agustus 1962 terjadi krisis baru. Berpangkal dari seperti apa formula bendera yang berkibar di Papua. Perkara bendera ini menjadi krusial karena menandai kedaulatan suatu negara atau pemerintahan di wilayah tersebut.

MUFAKAT dari Perjanjian New York menyebabkan orang-orang Belanda di Papua angkat kaki. Rumah-rumah milik mereka ditinggalkan begitu saja. Menyusul kemudian kedatangan tentara Pakistan dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) ke Papua. Migrasi ini menandai peralihan kekuasaan di Papua dari Belanda kepada Indonesia. “Menurut New York Agreement tentara PBB sebanyak 1.500 orang militer Pakistan bersama Algemenee Politie dan Papua Vrijwilingers Korps (polisi kota Batalion Papua), lalu ditambah satu pasukan militer Indonesia, yang sebanyak militer PBB, akan menjamin keadaan penduduk,” kata Amapon Jos Marey, kepala imigrasi UNTEA di Jayapura dalam bunga rampai Bakti Pamong Praja Papua: Di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia. Dalam perjanjian disebutkan, Indonesia akan menerima kedaulatan penuh atas Papua pada 1 Mei 1963 setelah UNTEA menyelesaikan tugasnya. Selama masa transisi, sebanyak mungkin orang-orang Papua ditempatkan pada kedudukan-kedudukan administratif dan teknis. Sedangkan pejabat Belanda atau Indonesia, bila diperlukan, bisa diperbantukan atas seizin Sekjen PBB. Namun, sejak Oktober atau November 1962, pendatang Indonesia yang tergabung dalam Kontingen Indonesia (Kontindo) mulai berdatangan ke Papua.

PROBOSUTEDJO, pengusaha nasional, meninggal dunia Senin (26/3/2018) pagi di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dalam usia 87 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka, Jalan Diponegoro Nomor 20-22 Jakarta, sebelum diterbangkan ke Yogyakarta untuk dimakamkan di kampung halamannya. Probo dikenal sebagai pengusaha di banyak bidang. Namanya populer lantaran hubungannya dengan keluarga Cendana. Lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 1 Mei 1930, Probo merupakan adik tiri mantan Presiden Soeharto. Sebagaimana kakaknya, Probo ikut angkat senjata ketika Perang Kemerdekaan, hingga pendidikannya terganggu.

YOGYAKARTA pasca proklamasi adalah kota yang rawan tindak kejahatan. Selain maraknya para maling, di siang hari para pencopet pun kerap berkeliaran. Kehidupan zaman perang yang serba sulit membuat sebagian orang nekad lantas mencari jalan pintas dengan mengakrabi dunia hitam. Bukan hanya itu, praktek pelacuran pun marak di berbagai sudut kota. “Kehidupan sosial menjadi kacau dan serba kumuh,” kenang Satya Graha, jurnalis tua yang pernah menghabiskan masa remajanya di kota gudeg tersebut. Situasi itu pula yang dikeluhkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX di hadapan Mayor Jenderal Moestopo. Kepada penasehat khusus militer Presiden Sukarno itu, Sri Sultan meminta solusi supaya kota yang dipimpinnya kembali aman dan tentram.

SETELAH bertugas kurang lebih tiga bulan dalam Divisi VI Kediri, Jawa Timur, Soehardiman mendapat kabar gembira. Dia terpilih untuk mengikuti pendidikan Militer Akademi (MA) di Yogyakarta. Pada Maret 1946, dia mengikuti ujian semester pertama. Dia lulus dengan nilai baik. Setelah ujian semester, para kadet dibagi menjadi empat kelompok: kadet dari luar Jawa dikirim ke front luar Jawa; Kompi S dikirim ke Sarangan, Madiun, untuk mengikuti pendidikan SORA (Sekolah Olahraga dan Bahasa Asing) selama satu semester; dan Kompi T dikirim ke Semarang. Sedangkan Kompi U dipimpin oleh Soehardiman tetap di Yogyakarta untuk mendalami teori-teori kemiliteran selama satu semester. Namun, kegiatan belajar tidak sesuai rencana karena mereka dikirim ke front di Jawa Barat.