DI ANTARA desing peluru, dentum meriam, pekik kemerdekaan, dan jerit parau para pejuang yang terluka, seorang dokter muda dengan cekatan menolong para pejuang yang terluka di front terdepan. Dia mengorganisasi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan gerilyawan yang masuk kota. Tanpa kenal takut, dia terjun di front Tambun (Jawa Barat), Gresik, Demak, dan Yogyakarta. Karena keberaniannya, ia sempat ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda selama dua bulan di Yogyakarta. Sul, sapaan akrab dokter muda itu, lahir pada 10 Mei 1917 di Karangasem, Bali, dengan nama lengkap Julie Sulianti. Setelah menamatkan studi di Gymnasium Bandung, dia melanjutkan jejak sang ayah, dr Sulaiman, dengan mendaftar ke Sekolah Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hoge School) di Batavia. Lulus pada 1942, Sul bekerja di bagian penyakit dalam Centrale Burgelijke Ziekenhuis –kini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)– lalu bekerja di bidang penyakit anak Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.

INDONESIA berusaha keras memperjuangkan Piala Sudirman agar disetujui IBF. Ternyata, anggota IBF dari Eropa juga mengusulkan Herbert A.E. Scheele Trophy (sekretaris jenderal IBF) sebagai nama piala untuk kejuaraan beregu campuran putra-putri, yang digelar dua tahun sekali. Tiga hari sebelum diputuskan dalam pertemuan dewan IBF pada Oktober 1988, Titus K. Kurniadi, salah seorang ketua komisi IBF, segera meminta agar Suharso menemui Ian Palmer, Presiden IBF asal Selandia Baru, di Singapura. Sebagai sahabat kentalnya, Suharso yakin dapat membujuk Ian agar merestui Piala Sudirman, daripada Herbert A.E. Scheele Trophy. Didampingi Titus, Suharso melobi Ian di di Singapura. “Ian, di bawah kepengurusan Anda IBF berjalan dengan baik. Seharusnya Anda pegang jabatan Presiden 2-3 tahun lagi,” kata Suharso dalam biografinya, Suharso Suhandinata, Diplomat Bulutangkis.

KEJUARAAN bulutangkis Piala Sudirman yang akan digelar di Dongguan, Tiongkok, 10-17 Mei 2015, tidak akan dapat disaksikan melalui layar kaca. Pasalnya, tidak ada satupun televisi nasional yang membeli hak siarnya. Melalui twitter, netizen pun protes dengan tagar #RIPTVNasional pada Minggu (12/4). Padahal, perjuangan mewujudkan Piala Sudirman menempuh jalan yang panjang. Indonesia harus bangga karena putra terbaiknya, Dick Sudirman, diabadikan menjadi nama kejuaraan beregu campuran putra dan putri: Piala Sudirman. Sudirman, pendiri PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia), didaulat sebagai Bapak Bulutangkis Indonesia. Dia menjabat ketua umum PBSI (1952-1963 dan 1967-1981) dan wakil presiden IBF (International Badminton Federation, kemudian jadi Badminton World Federation) pada 1975. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya dalam bulutangkis Indonesia, namanya diusukan sebagai Piala Sudirman untuk kompetisi beregu putra dan Piala Rameli Rikin untuk beregu putri. Usul itu kali pertama dikemukakan pada kongres PBSI tahun 1963 di Makassar. Namun, Sudirman selalu menolak usul itu, sampai dia meninggal pada 10 Juni 1986.

MINGGU, 14 Oktober 1934. Para penonton memadati lapangan alun-alun Pekalongan, Jawa Tengah. Pertandingan ini selalu ditunggu-tunggu penikmat sepakbola. Mempertemukan Alhilaal, klub sepakbola Arab, dan Tsing Hua Hui (THH), klub sepakbola Tionghoa. Kendati satu kota, kedua kesebelasan punya sejarah rivalitas yang kuat. Mereka juga punya pendukung fanatik. “Begitu populernya kedua kesebelasan itu sehingga saya masih hafal beberapa nama pemainnya. Dari kesebelasan Alhilaal antara lain Bachtir (kiper), Baldjoen, Soengkar dan Maliki (barisan penyerang), sedangkan pemain kesebelasan THH antara lain Yap Chau dan Oei Guat Hoen,” kenang Hoegeng Imam Santoso, yang kelak menjabat kepala Kepolisian RI dan dikenal sebagai “polisi bersih”, dalam otobiografinya. Pertandingan ini merupakan program amal untuk mengumpulkan dana krisis (afdeelingscrisisfonds), termasuk menangani penggangguran. Panitia diketuai oleh pelaksana tugas walikota dan dibantu oleh beberapa ahli sepakbola Pekalongan. Program dilaksanakan setelah mendapat izin dari Voetbalbond Semarang en Omstreken (VSO), federasi sepakbola Semarang dan sekitarnya.

PEMILU 2019 akan berlangsung 44 hari lagi. Namun persaingan antar partai politik, terutama partai-partai politik besar, dan calon presiden sudah terasa sejak hari-hari kemarin. Berbagai cara dilakukan untuk menonjolkan kualitas masing-masing konstestan. Tak jarang itu dilakukan lewat prilaku saling menjatuhkan dan menjelek-jelekan lawan politik. Media sosial menjadi palagan efektif untuk melontarkan kampanye dan sumpah serapah politik. Kompetisi antara kubu #2019 Ganti Presiden dengan #2019 Tetap Jokowi pun terselenggara dalam situasi yang banal dan nyaris tanpa akal sehat. Situasi yang nyaris sama pernah terjadi menjelang berlangsungnya Pemilu 1955. Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) kerap terlibat adu tegang. Tidak hanya lewat poster, para juru kampanye kedua partai politik itu tak jarang menghamburkan provokasi yang kadang menimbulkan adu fisik masing-masing massa pendukung.

PADA akhir tahun 1991, melalui kolom surat pembaca di Al Muslimun, majalah milik organisasi Persatuan Islam di Bangil, seorang sarjana sejarah bernama Abdul Rojak protes keras kepada Kuntowidjojo. Pasalnya, orang yang mengaku sebagai pemerhati sejarah Islam di Indonesia itu tidak menerima sang budayawan menyebut “Ikhwanul Muslimin sebagai kepunyaan Partai Komunis Indonesia (PKI)” dalam bukunya Paradigma Islam, Intepretasi untuk Aksi. “Saya kecewa. Apa maksudnya Pak Kunto menyebut organisasi Islam terkemuka di dunia tersebut sebagai kepunyaan PKI?” tulisnya.

SATU lagi pesepakbola legendaris dunia mampir ke tanah air. Dialah Walter Zenga, kiper Inter Milan dan timnas Italia yang masa keemasannya era 1980-an. Kedatangannya bukan sekadar untuk tampil di laga fun football apalagi jadi duta brand atau perusahaan tertentu, melainkan terjun langsung membimbing klub Liga 1 Indonesia Persita Tangerang. Zenga hadir bersamaan peluncuran jersey dan skuad Persita jelang kompetisi Liga 1 musim 2023/2024 di Serpong, Tangerang, Senin (26/6/2023). Presiden Persita Ahmed Rully Zulfikar memperkenalkan Zenga yang akan memanggul jabatan Director of Institutional and Infrastructure Development dengan tugas utama membangun fondasi klub sekaligus jadi penasihat pengembangan infrastruktur, termasuk stadion yang jadi kandang klub di pinggiran ibukota itu. “Karier saya sebagai pemain sangat luar biasa tapi itu masa lalu. Saya akan memanfaatkan masa lalu untuk mengangkat momen saat ini. Ada peluang besar di sini dan saya di sini untuk membantu tim, untuk mendukung semuanya. Saya berharap musim ini berjalan dengan baik untuk kita semua,” kata Zenga, dikutip laman resmi klub, Selasa (27/6/2023).

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah kepala daerah yang menyimpan uang puluhan miliar di kasino luar negeri. “PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp50 miliar ke rekening kasino di luar negeri,” kata Kiagus Ahmad Badaruddin, ketua PPATK, di kantor PPATK, Jumat (13/12/2019), dikutip cnnindonesia.com. Kepala daerah dan kasino mengingatkan kita pada Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta (1966-1977). Dia mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan melegalkan judi dan memajakinya untuk mendapatkan dana pembangunan.

SEJARAH resmi mencatat bahwa Tentara Nasional Indonesia terbentuk pada 5 Oktober 1945 –diperingati sebagai hari ulangtahun TNI. Namun, ternyata proklamasi tentara Indonesia telah dilakukan sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari sebelumnya, 16 Agustus 1945, Sadikin, seorang bintara Heiho (pembantu prajurit Jepang) bagian artileri udara, mendapat kabar bahwa Jepang telah melakukan kapitulasi atau penyerahan terhadap Sekutu. Dia bersama teman-temannya meminta tentara Jepang untuk tetap di kantor. Dia mengambil-alih pimpinan upacara pengibaran bendera merah putih. “Pada upacara apel Sadikin berpidato bahwa Indonesia sudah merdeka dan Peta/Heiho jadi Tentara Nasional,” kata Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dalam Bisikan Nurani Seorang Jenderal.

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menuai kritikan dari berbagai pihak karena pernyataannya soal wacana lokalisasi prostitusi. Menurutnya, prostitusi tidak dapat dihilangkan selama manusia masih berada di muka bumi ini. Dia menganalogikan prostitusi dengan sampah. “Analogi sederhana, pelacuran mirip sampah masyarakat. Selama masyarakat ada pasti produksi sampah. Kita bisa tidak hilangkan sampah itu? Tidak bisa. Makanya negara-negara maju menyediakan lokalisasi supaya gampang mengontrol (prostitusi),” kata Ahok (24 April 2015), dikutip CNN Indonesia. Wacana Ahok ini mengingatkan kita pada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966-1977) yang berusaha menyelesaikan masalah prostitusi dengan melokalisasinya. Di pengujung masa jabatan periode pertamanya (1966-1971), Ali membuat kebijakan kontroversial dalam menangani pelacuran di ibukota. Awalnya ketika dia meninjau langsung tempat pelacuran di sepanjang Kramat Raya dan Senen.

“LALU lintas di Jakarta brengsek. Sayalah yang paling tidak puas terhadap keadaan itu.” Pernyataan demikian pernah dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Selama satu dekade memimpin Jakarta (1966-1977), Ali Sadikin tahu persis kelakuan para pengendera di jalanan Jakarta yang tak kenal sopan santun berlalu-lintas. Sekali waktu dalam perjalanan menuju satu upacara di Menteng, mobil yang dikendarai Bang Ali –sapaan akrab Ali Sadikin– disalip truk pasir bermuatan delapan ton. Kendaraan bernomor polisi SL sekian itu seenaknya saja meluncur di tengah jalan tanpa menghiraukan mobil-mobil lain di belakangnya. Sementara mobil Ali Sadikin yang berplat B-8 berada tepat di belakang truk dan terus mengklakson. “Saya suruh sopir saya mengejar truk itu. Tapi sopir truk tetap bandel. Saya suruh truk itu berhenti. Tidak juga ia berhenti bahkan mau melarikan diri. Akhirnya setelah dikejar terus barulah truk itu berhenti di tengah jalan,” tutur Ali Sadikin dalam otobiografinya Demi Jakarta karya Ramadhan K.H.

ADA yang ganjil jelang Ali Sadikin mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Seyogianya, jabatan Bang Ali baru selesai pada Agustus 1977. Namun akhirnya dipercepat menjadi tanggal 11 Juli. Setelah melakukan serah terima jabatan terhadap gubernur selanjutnya Letnan Jenderal Tjokropranolo, awak media ramai-ramai mempertanyakan kejanggalan tersebut. “Dipercepatnya ini mungkin melihat situasi dan kondisi,” kata Ali Sadikin kepada para wartawan sebagaimana dituturkannya kepada Ramadhan K.H. dalam Ali Sadikin: Membenahi Jakarta menjadi Kota yang Manusiawi. Mengapa Ali harus lebih cepat meletakkan jabatan sebagai orang nomor satu di Jakarta? Menurut Djohan Efendi penulis pidato Soeharto, hubungan antara Soeharto dan Ali Sadikin kurang begitu baik. Kendati tidak begitu menyolok di depan publik, keduanya kerap berseberangan.